Xcloud.id

kab/kota: Canberra

  • Australia Borong Produk Kertas RI, Nilainya Rp 2,78 T

    Australia Borong Produk Kertas RI, Nilainya Rp 2,78 T

    Jakarta –

    Australia membeli produk kertas dari Indonesia senilai 260 juta dolar Australia atau setara Rp 2,78 triliun (kurs Rp 10.700). Nilai ini meningkat 30% dibanding kerja sama pada 2024 yang sebesar 200 juta dolar Australia.

    Pembelian ini ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama dalam Trade Expo Indonesia ke-40. Nilai terbaru itu juga menjadi yang terbesar selama beberapa tahun terakhir melalui fasilitasi Atase Perdagangan Indonesia di Canberra.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Australia memang sudah rutin membeli produk kertas dari Indonesia. Ia menargetkan ekspor ke Australia bisa terus meningkat untuk produk lainnya.

    Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Direktur Regional Australia dan Selandia Baru Sorbent Group Australia, Steve Nicholson, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/10/2025) kemarin.

    “Kami bertemu buyer dari Australia yang rutin membeli produk pulp and paper Indonesia. Buyer ini mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia agar dapat berdialog dengan mereka. Kami dukung berbagai upaya untuk semakin memperkuat ekspor produk Indonesia ke Australia,” kata dia, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, buyer Australia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia membuka dialog dengan pelaku usaha produk kertas Australia.

    Menanggap hal tersebut, Budi mengatakan pihaknya memiliki perwakilan perdagangan RI di Australia, yaitu Atdag RI di Canberra dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Sydney. Keduanya siap memfasilitasi buyer Australia yang ingin membeli produk-produk Indonesia.

    Menurutnya, para perwakilan perdagangan RI di Australia juga dapat membantu mendorong dialog antarpemerintah yang dibutuhkan buyer Australia maupun pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Australia.

    Sementara itu, Steve Nicholson berharap hubungan dagang dengan eksportir Indonesia terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan dukungan Pemerintah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembelian produk-produk dari Indonesia.

    “Kami harap hubungan kita akan terus berlanjut dan kami mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia agar dapat membantu membuka dialog dengan mitra di Australia. Hal ini juga untuk menjaga kesinambungan produksi kami di Australia menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” kata Steve.

    Kemudian, Atdag RI Canberra Agung Haris Setiawan mengatakan, perwakilan perdagangan RI di Australia siap membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan buyer yang ingin membeli produk Indonesia.

    “Kami dapat dihubungi untuk membantu buyer mendapatkan produk-produk Indonesia dan kami juga siap memfasilitasi eksportir Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia,” kata Haris.

    Pada Januari-Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai US$ 8,60 miliar. Sementara itu, pada 2024, total perdagangannya mencapai US$ 15,41 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi struktur untuk bangunan, pipa, pupuk, hingga monitor dan proyektor. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi batu bara, emas, bijih besi, hingga gandum.

    Tonton juga Video: Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi

    (acd/acd)

  • Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Indonesia perkuat ekspor pulp dan kertas ke Australia

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso dan Direktur Regional Australia dan Selandia Baru Sorbent Group Australia Steve Nicholson membahas penguatan peran Pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlangsungan ekspor bubur kayu dan kertas (pulp and paper) ke Australia di sela-sela pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

    Dalam hal ini, pembeli Australia meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia membuka dialog dengan pelaku usaha produk kertas Australia.

    “Buyer ini mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong Pemerintah Australia agar dapat berdialog dengan mereka. Kami dukung berbagai upaya untuk semakin memperkuat ekspor produk Indonesia ke Australia,” kata Budi melalui keterangan di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menurut Budi, Kementerian Perdagangan RI memiliki perwakilan perdagangan RI di Australia, yaitu Atdag RI di Canberra dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Sydney.

    Keduanya siap memfasilitasi pembeli Australia yang ingin membeli produk-produk Indonesia. Para perwakilan perdagangan RI di Australia juga dapat membantu mendorong dialog antarpemerintah yang dibutuhkan pembeli Australia maupun pelaku usaha Indonesia yang ingin ekspor ke Australia.

    Sementara itu, Steve Nicholson berharap hubungan dagang dengan eksportir Indonesia terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan dukungan Pemerintah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembelian produk-produk dari Indonesia.

    “Kami harap hubungan kita akan terus berlanjut dan kami mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia agar dapat membantu membuka dialog dengan mitra di Australia. Hal ini juga untuk menjaga kesinambungan produksi kami di Australia menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” kata Steve.

    Tahun ini di TEI, Sorbent Group Australia menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembelian produk Indonesia senilai 260 juta dolar Australia. Nilai ekspor ini merupakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir melalui fasilitasi Atase Perdagangan RI Canberra.

    Nilai ini meningkat 30 persen dibanding MoU pada 2024 yang sebesar 200 juta dolar Australia.

    Atdag RI Canberra Agung Haris Setiawan mengatakan, perwakilan perdagangan RI di Australia siap membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan pembeli yang ingin membeli produk Indonesia.

    “Kami dapat dihubungi untuk membantu buyer mendapatkan produk-produk Indonesia dan kami juga siap memfasilitasi eksportir Indonesia yang ingin memasuki pasar Australia,” kata Haris.

    Pada Januari-Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai 8,60 miliar dolar AS. Sementara itu, pada 2024, total perdagangannya mencapai 15,41 miliar dolar AS.

    Ekspor utama Indonesia ke Australia meliputi struktur untuk bangunan, pipa, pupuk, hingga monitor dan proyektor. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi batu bara, emas, bijih besi, hingga gandum.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Cs Terjunkan Pasukan Besar-besaran di Gerbang China-Rusia, Mau Apa?

    AS Cs Terjunkan Pasukan Besar-besaran di Gerbang China-Rusia, Mau Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Indo-Pasifik makin memuncak. Jepang, sekutu keamanan utama Amerika Serikat (AS), bersiap menggelar latihan perang skala besar di udara, darat, dan laut bersama sekutu-sekutu Pasifiknya akhir bulan ini, di tengah meningkatnya ancaman militer dari China.

    Latihan gabungan tersebut, yang akan melibatkan ribuan personel, dijadwalkan berlangsung dari 20 hingga 31 Oktober di seluruh Jepang, mencakup fasilitas militer AS dan wilayah udara serta perairan sekitarnya.

    Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional gabungan Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang untuk pertahanan negara.

    Latihan perang ini akan menampilkan pengerahan personel dan peralatan dalam jumlah masif. Jepang akan melibatkan sekitar 52.300 personel, 4.180 kendaraan, 60 kapal, dan 310 pesawat dari tiga matra militernya (Angkatan Darat, Laut, dan Udara).

    Selain Jepang, AS dan Australia akan berpartisipasi. Washington dan Canberra akan mengerahkan sekitar 5.900 dan 230 personel untuk meningkatkan kerja sama trilateral.

    “Latihan ini akan menjaga dan meningkatkan kemampuan operasional gabungan Pasukan Bela Diri dengan melakukan latihan gabungan antara Pasukan Bela Diri Darat, Maritim, dan Udara,” kata Kantor Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan dalam pengumumannya.

    “Pasukan AS dan Australia juga akan berpartisipasi dalam sebagian pelatihan tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.”

    Latihan ini digelar saat Tokyo menyoroti China dengan cepat membangun kekuatan bersenjatanya, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah yang mampu menyerang pangkalan Jepang dan AS, serta memperluas kehadiran militernya di Pasifik dengan mengerahkan kapal-kapal angkatan laut.

    “Postur eksternal China, aktivitas militer, dan aktivitas lainnya merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi Jepang dan komunitas internasional dan menghadirkan tantangan strategis terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya yang harus ditanggapi Jepang dengan kekuatan nasionalnya yang komprehensif dan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan sekutunya, negara-negara yang berpikiran sama, dan lainnya,” tulis Buku Putih postur pertahanan Jepang.

    Jepang memegang peran kunci dalam menahan China di bawah strategi rantai pulau AS, yang menetapkan tiga garis pertahanan dari utara ke selatan untuk mencegah agresi militer China di Pasifik Barat.

    Latihan ini juga menyusul latihan perang lain yang baru-baru ini dilakukan Jepang dengan AS dan Australia, seperti Exercise Resolute Dragon 25 dan Exercise Bushido Guardian 25.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • Australia Selidiki Jasad Warganya Dipulangkan dari Bali Tanpa Jantung

    Australia Selidiki Jasad Warganya Dipulangkan dari Bali Tanpa Jantung

    Canberra –

    Otoritas Australia menuntut jawaban dari Indonesia setelah jenazah seorang warganya yang meninggal saat berlibur ke Bali dipulangkan tanpa jantungnya. Otoritas Canberra sedang menyelidiki lebih lanjut hal tersebut.

    Pemuda asal Queensland bernama Byron Haddow, yang berusia 23 tahun, ditemukan meninggal dunia di kolam renang di villa tempatnya menginap saat berlibur di Bali pada tahun ini.

    Jenazah Haddow, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), dipulangkan ke Australia sekitar empat minggu setelah kematiannya, di mana autopsi kedua mendapatkan bahwa jenazah pemuda Australia itu kehilangan jantungnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan pada Selasa (23/9) bahwa mereka memberikan bantuan konsuler kepada keluarga Haddow, namun tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena kewajiban privasi.

    “Mereka hanya menelepon kami untuk menanyakan apakah kami mengetahui bahwa jantungnya disimpan di Bali,” tutur ibunda Haddow, Chantal, saat berbicara kepada media lokal Australia, Channel Nine.

    “Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Saya pikir sesuatu telah terjadi padanya sebelum berada di kolam renang,” kata ibunda Haddow dalam pernyataannya.

    Sejumlah pejabat senior Australia yang ada di Bali dan Jakarta telah menyampaikan pernyataan kepada pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

    Konsulat Jenderal Australia di Balik juga telah menyampaikan kekhawatiran keluarga Haddow kepada pihak rumah sakit, yang menjadi tempat autopsi pertama dilakukan.

    Namun, dokter forensik yang melakukan autopsi awal terhadap jenazah Haddow menolak klaim adanya kesalahan.

    “Untuk keperluan forensik, jantungnya telah diperiksa dan ditinggalkan saat keluarga memulangkan jenazahnya,” kata dokter Nola Margaret Gunawan kepada surat kabar The Sydney Morning Herald pada Senin (22/9).

    “Saya telah memberikan hasil autopsi dan penjelasannya kepada keluarga. Mereka telah menerima penjelasan saya,” ucapnya.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Beijing –

    China memperingatkan Papua Nugini agar tidak “merusak” kepentingan dan kedaulatan dengan menandatangani pakta pertahanan dengan Australia, yang secara luas dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Beijing yang semakin besar di kawasan Pasifik.

    Australia dan Papua Nugini, pekan ini, menyepakati draft kesepakatan yang akan membuat kedua negara berkomitmen untuk saling membela dari serangan-serangan bersenjata.

    Ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), juru bicara Kedutaan Besar China di Port Moresby mengatakan Beijing menghormati hak Papua Nugini untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara lainnya.

    Namun, kesepakatan semacam itu, menurut juru bicara Kedutaan Besar China, tidak boleh “eksklusif”, atau dengan kata lain, membatasi Papua Nugini untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya.

    “Kesepakatan itu juga seharusnya menahan diri dari menargetkan pihak ketiga mana pun atau merusak hak dan kepentingannya yang sah,” ucap juru bicara Kedutaan Besar China memperingatkan.

    Lebih lanjut, China mendesak Papua Nugini untuk mempertahankan “kerja sama yang saling menguntungkan” dengan Beijing dan “menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemandirian”.

    China telah berkomitmen miliaran dolar kepada negara-negara Pasifik selama satu dekade terakhir, mendanai rumah sakit, stadion olahraga, jalan raya, dan pekerjaan umum lainnya dalam upaya untuk memenangkan hati mereka.

    Australia telah meningkatkan keterlibatan dengan kawasan tersebut dalam upaya melawan pengaruh China.

    Canberra dan Port Moresby mengatakan perjanjian tersebut akan ditandatangani setelah proses kabinet di kedua negara, menyusul penundaan minggu ini.

    Naskah perjanjian itu menyatakan “setiap kegiatan, kesepakatan, atau pengaturan dengan pihak ketiga tidak akan membahayakan kemampuan salah satu pihak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut” — menjadi isyarat jelas kepada Beijing.

    Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, mengatakan pekan ini bahwa dirinya akan mengirimkan Menteri Pertahanannya, Billy Joseph, ke China untuk membahas perjanjian tersebut.

    Papua Nugini, yang merupakan bekas kolonial Australia, merupakan negara terbesar dan paling padat di Melanesia.

    Dukungan ekonomi China di kawasan Pasifik tampaknya membuahkan hasil, dengan Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Beijing dalam beberapa tahun terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Bikin KBRI Keluarkan Imbauan untuk WNI, Begini Situasi Demo di Australia

    Bikin KBRI Keluarkan Imbauan untuk WNI, Begini Situasi Demo di Australia

    Canberra –

    Demonstrasi terjadi di berbagai wilayah di Australia. Para pendemo menyampaikan tuntutan yang beragam.

    Dilansir ABC, Minggu (14/9/2025), ribuan orang di berbagai wilayah Australia menggelar unjuk rasa pada Sabtu (13/9). Mereka berdemo di jalanan ibu kota wilayah masing-masing.

    Demonstrasi itu dilakukan berbagai kelompok warga. Ada yang yang menggelar demonstrasi untuk menuntut kedaulatan pribumi, menyuarakan penentangan terhadap rasisme dan pandangan anti-imigrasi.

    Demonstrasi dengan tuntutan kedaulatan pribumi itu terjadi di Melbourne. Para demonstran yang mengenakan bendera Aborigin dan Palestina berkumpul di Stasiun Flinders Street di CBD.

    Pada saat yang sama, ada kelompok anti-pemerintah dan anti-imigrasi yang menggelar protes mereka sendiri. Para demonstran itu membawa bendera Australia.

    Kelompok itu menggelar demonstrasi di tangga Gedung Parlemen. Para demonstran dengan beragam pandangan sayap kanan menyampaikan orasi, yang menampilkan klaim korupsi pemerintah dan sikap anti-energi terbarukan.

    Seorang pembicara menuntut keadilan bagi buronan tersangka penembak Dezi Freeman, yang masih buron setelah dituduh menembak dua petugas polisi.

    Polisi pun membuat barikade saat massa demo yang menuntut kedaulatan pribumi melintasi gedung parlemen. Barikade itu ditujukan untuk memisahkan kedua kelompok tersebut.

    Polisi sempat bentrok dengan pengunjuk rasa kedaulatan pribumi. Petugas langsung memindahkan beberapa demonstran setelah seorang individu diduga disemprot cabai.

    Unjuk rasa tersebut telah membuat polisi mengeranhkan lebih banyak personel di banyak kota. Selain itu, pihak berwenang juga memisahkan kelompok-kelompok pengunjuk rasa di Melbourne.

    Demonstrasi juga terjadi di New South Wales. Sekitar 3.000 orang berbaris melalui pusat kota Sydney sebagai bagian dari demonstrasi Australia Bersatu Melawan Korupsi Pemerintah, yang diselenggarakan oleh beberapa kelompok. Kehadiran sejumlah besar polisi mengawasi demonstrasi tersebut, yang mengakibatkan beberapa jalan ramai antara Balai Kota dan Hyde Park Sydney ditutup.

    Masih di Sydney, ada juga kelompok yang terdiri dari 1.000 orang menggelar unjuk rasa untuk memprotes rasisme, fasisme, dan Neo-Nazi yang diselenggarakan oleh The Black Caucus, kelompok First Nations.

    Foto: Situasi demonstrasi di Australia (AFP/WILLIAM WEST)

    Demonstrasi yang diikuti ratusan hingga ribuan orang juga terjadi di Queensland, Victoria, Tasmania, Perth, Darwin, hingga Canberra. Unjuk rasa ini juga terjadi di tengah ketegangan menyusul pembunuhan tokoh konservatif terkemuka AS, Charlie Kirk. Di beberapa kota, para pengunjuk rasa membawa spanduk dan kaus bertuliskan nama Kirk. Sementara di Adelaide dan Perth, para pengunjuk rasa mengheningkan cipta untuk Kirk.

    Sebelumnya, KBRI Canberra meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana waspada. KBRI meminta warga untuk mematuhi aturan serta waspada saat berada di dekat lokasi demo.

    “KBRI Canberra mengimbau kepada masyarakat Indonesia di Australia untuk tetap tenang dan waspada, terutama di sekitar lokasi unjuk rasa/kerumunan,” demikian keterangan postingan di akun media sosial KBRI Canberra dilihat detikcom, Jumat (12/9).

    Tonton juga video “Keluarga Zetro: Abang Harapan dan Kebanggaan Kami” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Bakal Ada Demo Besar-besaran di Australia Besok, KBRI Imbau WNI Waspada

    Bakal Ada Demo Besar-besaran di Australia Besok, KBRI Imbau WNI Waspada

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi besar-besaran akan digelar di 12 kota di Australia besok waktu setempat. KBRI Canberra meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana untuk waspada.

    “KBRI Canberra mengimbau kepada masyarakat Indonesia di Australia untuk tetap tenang dan waspada, terutama di sekitar lokasi unjuk rasa/kerumunan,” demikian keterangan postingan di akun media sosial KBRI Canberra dilihat detikcom, Jumat (12/9/2025).

    Berdasarkan unggahan tersebut, aksi akan digelar di 12 kota di Australia. Antara lain di Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Hobart, Grafton, Katoomba, Mackay, Melbourne, Perth dan Sidney.

    Aksi demonstrasi itu bertajuk ‘Australia Unites Against Government Corruption dan National Day of Action Against Racism & Facism’.

    KBRI meminta WNI untuk terus memantau informasi terkait aksi. KBRI juga meminta WNI untuk menghubungi nomor darurat jika terdampak aksi unjuk rasa.

    “Mematuhi arahan aparat keamanan dan pemerintah setempat. Memantau pemberitaan di media massa,” ujarnya.

    (wnv/whn)

  • PM Albanese Sorot Islamofobia di Australia yang Menjadi-jadi

    PM Albanese Sorot Islamofobia di Australia yang Menjadi-jadi

    Canberra –

    Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan independen tentang Islamofobia di negara tersebut, yang menunjukkan bahwa sentimen anti-Muslim di Australia telah mencapai “level yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Laporan independen yang disebut oleh Albanese itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/9/2025), merupakan laporan yang dirilis pada Jumat (12/9) waktu setempat, oleh utusan khusus pemerintah Australia untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik.

    Menurut laporan independen tersebut, normalisasi Islamofobia telah meluas di Australia sehingga banyak insiden yang bahkan tidak dilaporkan.

    “Kenyataannya adalah bahwa Islamofobia di Australia terus berlanjut, terkadang diabaikan dan terkadang disangkal, tetapi tidak pernah ditangani sepenuhnya,” kata Malik dalam konferensi pers di Sydney, dengan didampingi langsung oleh Albanese.

    “Kita telah melihat pelecehan publik, grafiti…kita telah melihat perempuan dan anak-anak Muslim menjadi sasaran, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka dan apa yang mereka kenakan,” sebutnya.

    Laporan setebal 60 halaman itu mengusulkan 54 rekomendasi kepada pemerintah Australia, termasuk memulai penyelidikan untuk memeriksa diskriminasi berdasarkan agama, dan dampak Islamofobia terhadap kohesi sosial dan demokrasi.

    Malik ditunjuk tahun lalu untuk merekomendasikan langkah-langkah pencegahan kebencian anti-Muslim setelah Australia mengalami lonjakan insiden antisemitisme dan Islamofobia sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sekitar dua tahun lalu.

    “Serangan 7 Oktober 2023 di Israel menandai titik balik terbaru, di mana Islamofobia telah mencapai level yang belum pernah ada sebelumnya,” kata laporan independen tersebut.

    Sejak konflik dimulai, Islamofobia Register mencatat peningkatan insiden kebencian sebesar 150 persen pada November 2024.

    Albanese, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa menargetkan warga Australia berdasarkan keyakinan agama mereka merupakan serangan terhadap nilai-nilai inti negara, dan bahwa dirinya akan “mempertimbangkan dengan saksama” rekomendasi laporan independen tersebut.

    “Warga Australia seharusnya dapat merasa aman dan nyaman di komunitas mana pun … kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang mendorong Islamofobia dan perpecahan dalam masyarakat kita,” tegasnya.

    Albanese juga menunjuk seorang utusan khusus untuk antisemitisme, dengan laporannya yang dirilis pada Juli lalu telah merekomendasikan pemotongan dana untuk universitas yang gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menyaring pelamar visa serta non-warga negara untuk pandangan ekstremis.

    Simak juga Video: Australia Siap Akui Palestina di Sidang PBB Mendatang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nasib Pegawai Bank Dipecat Usai Latih Penggantinya

    Nasib Pegawai Bank Dipecat Usai Latih Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang wanita bernama Kathryn Sullivan dipecat oleh Commonwealth Bank of Australia, tempatnya bekerja selama 25 tahun karena AI. Sedihnya, dia tak sengaja baru saja melatih teknologi itu yang kemudian akan menggantikan dirinya pada pekerjaan tersebut.

    Sullivan mengatakan mengembangkan script dan menguji repons chatbot Bumblebee pada simposium AI di Canberra pekan lalu. Namun tak terpikirkan olehnya pekerjaan itu jadi yang terakhir dia kerjakan.

    “Tanpa disengaja, saya melatih chatbot yang mengambil pekerjaan saya,” kata Sullivan dikutip dari News.com.au, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku berharap ditugaskan kembali setelah melatih chatbot itu. Sayang yang terjadi adalah dia kena PHK bersama 44 orang lainnya dari departemen call center.

    “Saya mendukung penggunaan AI dan melihat ada manfaat di tempat kerja serta di luar tempat kerja, saya yakin perlu ada regulasi mencegah pelanggaran hak cipta atau menggantikan manusia,” jelasnya.

    Menurutnya, perusahaan tak bisa mengandalkan AI sepenuhnya dan tetap membutuhkan sentuhan manusia. PHK yang terjadi membuatnya merasa dia dna teman-temannya hanya sekedar angka, bukan apa-apa.

    Financial Sector Union membawa masalah ini ke Fair Work Commision. Tak lama, pihak bank membatalkan keputusannya memecat 45 pekerjaan itu.

    Juru bicara perusahaan mengatakan pihaknya menilai 45 peranan itu tidak diperlukan lagi. Namun diakuinya bank telah melakukan kesalahan.

    Pada awalnya penggunaan chatbot mengurangi panggilan langsung hingga 2.000 per minggu. Namun pada Agustus, setelah PHK dilakukan, panggilan mengalami peningkatan.

    “Kami telah meminta maaf kepada karyawan bersangkutan dan mengakui seharusnya lebih teliti saat menilai peran yang dibutuhkan. Kami juga tengah meninjau proses internal agar bisa meningkatkan pendekatan di masa depan,” jelasnya.

    Sullivan sendiri memutuskan tak mengambil peranan yang ditawarkan. Sebab merasa pekerjaan itu tak cocok dengan dirinya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]