kab/kota: California

  • China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’

    Jakarta

    Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.

    Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

    “[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

    Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

    Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

    Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

    Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

    Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

    Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

    Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

    Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

    Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

    Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

    Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

    Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

    Operasi penangkapan besar-besaran

    Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

    Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

    Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

    Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

    Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

    Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

    Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

    Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

    Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

    BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

    BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

    Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

    Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

    Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

    Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

    “Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

    Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

    Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

    Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

    “Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

    Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

    Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

    Bagaimana asal muasal gereja?

    Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

    Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

    Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

    Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

    “Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

    “[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

    Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

    Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

    Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

    “Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

    Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

    Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

    Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

    Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

    Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

    Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

    Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

    Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

    “Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

    “Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

    (haf/haf)

  • Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Geng kriminal asal China dilaporkan telah mengumpulkan uang sebanyak US$1 miliar (Rp16,5 triliun) dalam 3 tahun. Uang itu didapatkan dari para korban yang terjerat penipuan lewat beragam modus.

    Di antaranya modus pesan teks yang memancing pengguna untuk menekan tautan berbahaya. Isinya bisa berupa tagihan denda palsu, yang berakibat ke pencurian identitas dan pembobolan akun keuangan. Hal ini diungkap Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).

    Sebagai bagian dari aksi penipuan, geng maling memanfaatkan perangkat yang mampu menyimpan banyak kartu SIM sekaligus (SIM farm) dan dioperasikan dari jarak jauh.

    Lokasinya di mana saja, mulai dari bengkel mobil hingga ruang kantor bersama, untuk mengirimkan ribuan pesan tipuan kepada warga AS untuk dibobol rekeningnya.

    “Satu orang di ruangan dengan jaringan SIM farm dapat mengirimkan pesan teks sebanyak yang dapat dikirimkan oleh 1.000 nomor telepon,” ujar Adam Parks, asisten agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, kepada The Wall Street Journal, dikutip dari Independent, Kamis (16/10/2025).

    Pesan palsu itu akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang memungkinkan penipu melacak penekanan tombol, password, dan informasi keuangan yang dimasukkan ke HP.

    Dari sana, kelompok kriminal memasang informasi yang dicuri ke dompet Google dan Apple di Asia, lalu menghubungkan dompet ini kembali ke telepon seluler para pekerja lepas di AS.

    Para pekerja ini menggunakan informasi palsu untuk membeli kartu hadiah (gift card), iPhone, dan barang berharga lainnya yang kemudian dikirim ke China, menurut para ahli.

    Petugas pemerintahan di seluruh AS, mulai dari Florida, Massachusetts, Texas, Colorado, California, Minnesota, dan Washington, D.C., telah memperingatkan masyarakat tentang modus penipuan ini. Biasanya diistilahkan sebagai ‘smishing’, menggabungkan ‘SMS’ dan ‘phishing’.

    “Masyarakat diminta mengabaikan pesan-pesan semacan ini dan segera melapor ke Komisi Perdagangan Federal (FTC),” kata Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb.

    “Kami tidak tahu siapa dalang ini,” ujar Jennifer Givner, juru bicara Otoritas Jalan Tol Negara Bagian New York, kepada NBC News pada Maret 2025, di tengah maraknya penipuan smishing yang berpura-pura pengguna berutang uang kepada sistem tol E-ZPass.

    “Kami hanya tahu penipuan ini terus terjadi dan terus berubah setiap beberapa hari,” ia menambahkan.

    Tahun lalu, hampir 6.000 laporan masuk ke FBI terkait penipuan berbasis teks yang terkait dengan tagihan tol.

    Para peneliti mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka melacak sekitar 330.000 penipuan dengan modus tagihan tol dalam sehari pada bulan lalu. Jumlah itu naik 3 kali lipat dari yang dihimpun pada Januari 2024.

    Skema penipuan ini sudah sangat mapan, sehingga kelompok kriminal menjual perangkat keras siap pakai di Telegram untuk menjalankan kejahatan siber ini.

    Pengguna HP diperingatkan untuk tidak menanggapi permintaan dari nomor yang tidak dikenal atau memasukkan detail pembayaran ke situs web pemerintah yang tidak resmi.

    Meskipun kejadian ini marak di Amerika Serikat (AS), namun pola penipuan yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus waspada di internet!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video 550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?

    Video 550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?

    PHK menghantam Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA.

    Direktur JPL Dave Gallagher menyampaikan bahwa pengurangan staf atau PHK ini akan berdampak pada 550 orang dari area teknis, bisnis, hingga dukungan atau support. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang sedang dilakukan demi mengamankan masa depan.

    “Tindakan minggu ini meskipun tidak mudah, sangat penting untuk mengamankan masa depan JPL,” ungkap Dave Gallagher. “Pengurangan (staf) ini bagian dari reorganisasi yang dimulai pada bulan Juli dan tidak terkait dengan penutupan pemerintah saat ini.”

    JPL merupakan satu-satunya pusat penelitian dan pengembangan NASA yang didanai pemerintah federal. Tugasnya adalah merancang, membangun, dan mengoperasikan lima wahana penjelajah yang sejauh ini berhasil dikirim ke permukaan Mars.

    Pusat penelitian ini punya sekitar 5.500 karyawan dan subkontraktor di fasilitas seluas 168 hektar yang berlokasi di kaki Pegunungan San Gabriel, California.

  • NASA PHK 550 Karyawan Unit Penelitian JPL, Ini Alasannya – Page 3

    NASA PHK 550 Karyawan Unit Penelitian JPL, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jet Propulsion Laboratory (JPL), unit penelitian dan pengembangan yang didanai NASA, mengumumkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 550 karyawannya, yang setara dengan 11% dari total tenaga kerja JPL.

    Mengutip laman CNN, Kamis (16/10/2025), alasan NASA mengambil langkah ini adalah sebagai bagian dari upaya restrukturisasi internal.

    Direktur JPL, Dave Gallagher, dalam pesan yang diunggah di situs web laboratorium, menegaskan bahwa pemangkasan tersebut “tidak terkait dengan penutupan pemerintahan saat ini (government shutdown)”.

    JPL sendiri merupakan laboratorium yang didanai badan antariksa federal AS, NASA, dan dikelola oleh California Institute of Technology (Caltech).

    Dalam memo terpisah kepada karyawan dan kontraktor JPL, Gallagher menulis, “Meskipun tidak mudah, saya yakin bahwa mengambil tindakan ini sekarang akan membantu laboratorium bertransformasi pada skala dan kecepatan yang diperlukan untuk membantu mencapai ambisi terliar umat manusia di luar angkasa.”

    Gallagher mencatat bahwa reorganisasi JPL telah dimulai sejak Juli 2025, dan selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan mengenai tantangan dan pilihan sulit yang ada di depan.

    “Tindakan minggu ini, meski tidak mudah, sangat penting untuk mengamankan masa depan JPL dengan menciptakan infrastruktur yang lebih ramping, berfokus pada kemampuan teknis inti kami, menjaga disiplin fiskal, dan memposisikan kami untuk bersaing dalam ekosistem ruang angkasa yang terus berkembang–sambil terus menjalankan pekerjaan vital kami untuk NASA dan negara,” tegas Gallagher.

    Menurut pengumuman tersebut, para karyawan JPL telah diberitahu mengenai status pekerjaan mereka dan struktur laboratorium yang baru mulai berlaku efektif pada Rabu (15/10/2025).

     

  • Tok! Pengadilan AS Larang Trump PHK Massal PNS

    Tok! Pengadilan AS Larang Trump PHK Massal PNS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal selama penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) AS diblokir oleh seorang hakim federal di California pada Rabu (15/10/2025).

    Hakim Distrik AS Susan Illston mengeluarkan perintah yang memerintahkan administrasi Trump menghentikan rencana PHK di lebih dari 30 lembaga federal. Keputusan ini datang setelah dua serikat pekerja mengajukan gugatan, mengklaim bahwa pemotongan pekerjaan tersebut ilegal.

    Dalam putusannya, Hakim Illston, yang ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Demokrat Bill Clinton, mengabulkan permintaan serikat pekerja untuk memblokir PHK sambil mempertimbangkan klaim ilegalitas tersebut.

    Hakim Illston juga mengkritik serangkaian pernyataan publik dari Trump dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Russell Vought yang menurutnya menunjukkan motivasi politik yang eksplisit untuk PHK tersebut, seperti komentar Trump yang mengatakan pemotongan akan menargetkan “lembaga Demokrat”  Illston secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

    “Anda tidak dapat melakukan itu di negara hukum. Dan kami memiliki hukum di sini, dan hal-hal yang diartikulasikan di sini tidak sesuai dengan hukum,” kata Illston.

    Hakim Illston juga mendesak administrasi Trump untuk memberikan rincian tentang PHK yang “aktual atau akan segera terjadi” paling lambat Jumat (17/10/2025) dan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mematuhi keputusannya.

    Pada sidang tersebut, pengacara Departemen Kehakiman AS (DOJ) berpendapat bahwa serikat pekerja harus membawa klaim mereka ke dewan tenaga kerja federal sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, Illston tidak setuju dan menegur DOJ karena menolak mengambil sikap atas klaim hukum serikat pekerja.

    “Kapak jatuh di kepala para pegawai di seluruh negeri, dan Anda bahkan tidak siap untuk membahas apakah itu legal,” ujar Illston dengan nada keras.

    Perintah hakim tersebut memberikan penangguhan sementara bagi para pekerja federal yang telah menghadapi dorongan selama hampir setahun dari pemerintahan Trump untuk memangkas barisan mereka.

    Sebelum keputusan ini, Gedung Putih pekan lalu telah menyatakan bahwa mereka telah memulai PHK substansial di seluruh pemerintahan. Sekitar 4.100 pekerja di delapan lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan di-PHK. Sebelumnya, Vought mengatakan bahwa lebih dari 10.000 pekerja federal dapat kehilangan pekerjaan karena shutdown yang kini memasuki hari ke-15.

    Taktik Politik di Balik Shutdown

    Serikat pekerja, termasuk American Federation of Government Employees, mengeklaim bahwa PHK bukanlah layanan penting yang dapat dilakukan selama jeda pendanaan pemerintah, dan shutdown tidak membenarkan pemotongan pekerjaan massal karena sebagian besar pekerja federal telah dirumahkan tanpa bayaran.

    Sementara itu, Partai Republik yang dipimpin Trump memegang mayoritas di kedua majelis Kongres tetapi membutuhkan setidaknya tujuh suara Demokrat di Senat untuk meloloskan RUU pendanaan. Partai Demokrat menolak untuk menyerah pada taktik tekanan Trump dan menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Upaya baru untuk meloloskan RUU belanja juga gagal pada hari Rabu.

    Di tengah kebuntuan, Trump juga memperpanjang pembekuan yang ada untuk perekrutan pekerja federal baru, dengan pengecualian untuk personel militer dan orang-orang yang ditunjuk untuk peran politik.

    Kepala Democracy Forward, Skye Perryman, sebuah kelompok hukum yang mewakili serikat pekerja, mengatakan keputusan Illston memperjelas bahwa penargetan presiden terhadap pekerja federal adalah melanggar hukum.

    “Pegawai negeri sipil kami melakukan pekerjaan rakyat, dan mempermainkan mata pencaharian mereka adalah hal yang kejam dan melanggar hukum serta ancaman bagi semua orang di negara kami,” kata Perryman.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kebiasaan Ini Bikin Otak Anak Tumpul, Orang Tua Wajib Tahu

    Kebiasaan Ini Bikin Otak Anak Tumpul, Orang Tua Wajib Tahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah studi mengungkap bahwa anak pra-remaja yang sering menggunakan media sosial cenderung memiliki kemampuan membaca, kosa kata, dan daya ingat yang lebih buruk dibandingkan mereka yang jarang atau tidak menggunakan media sosial sama sekali.

    Penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah JAMA ini menunjukkan adanya hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan penurunan fungsi kognitif pada remaja awal.

    “Temuan ini menegaskan apa yang banyak kita dengar dari sekolah-sekolah di seluruh negeri. Anak-anak semakin kesulitan untuk fokus dan belajar sebaik dulu, mungkin karena media sosial telah mengubah cara mereka memproses informasi,” kata psikolog Mitch Prinstein dari University of North Carolina at Chapel Hill, yang tidak terlibat dalam penelitian, dikutip dari NPR, Rabu (15/10/2025).

    Penulis studi, Jason Nagata, dokter anak dari University of California, San Francisco, menegaskan pentingnya memahami dampak media sosial terhadap kemampuan belajar anak. “Terutama saat banyak sekolah tengah mempertimbangkan larangan ponsel di lingkungan sekolah,” ujarnya.

    Penelitian ini menggunakan data dari proyek Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, yang memantau ribuan anak sejak usia 9-10 tahun hingga remaja.

    Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang semakin sering memakai media sosial mengalami penurunan kemampuan kognitif seiring waktu.

    Anak-anak dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

    – 58% anak jarang atau tidak menggunakan media sosial.

    – 37% mulai menggunakan sedikit, namun meningkat hingga satu jam per hari di usia 13 tahun.

    – Dan 6% tergolong pengguna berat, dengan durasi tiga jam atau lebih per hari.

    Hasil tes menunjukkan bahwa kelompok pengguna media sosial ringan memiliki nilai 1-2 poin lebih rendah dalam tes membaca dan memori dibandingkan yang tidak menggunakan. Sedangkan pengguna berat turun hingga 4-5 poin.

    “Bahkan penggunaan satu jam per hari sudah menurunkan skor kemampuan membaca dan mengingat,” ujar Nagata. “Semakin tinggi intensitasnya, semakin rendah hasilnya.”

    Psikolog Sheri Madigan dari University of Calgary menyebut temuan ini sebagai “efek dosis.” Menurutnya, media sosial tidak hanya berbahaya dalam penggunaan berlebihan, tetapi juga memiliki dampak negatif bahkan dalam dosis kecil.

    Penurunan ini dianggap signifikan karena masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan otak. “Sedikit perbedaan dalam waktu singkat dapat menempatkan anak pada jalur perkembangan yang berbeda,” kata Prinstein.

    Ia menambahkan, kesenjangan kemampuan antara pengguna berat dan ringan bisa menjadi sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dua pertiga anak mulai menggunakan media sosial sebelum usia 13 tahun, dengan rata-rata memiliki tiga akun. Bahkan separuh dari mereka mengaku sulit mengontrol waktu penggunaan ponsel, dan 11% mengatakan media sosial berdampak negatif terhadap pekerjaan sekolah.

    Para ahli sepakat bahwa hasil ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Madigan mencontohkan Denmark yang berencana melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan media sosial, serta Australia yang akan mewajibkan platform menolak akun dari anak di bawah 16 tahun mulai Desember 2025.

    “Saya berharap negara lain juga mengikuti langkah ini. Itu akan sangat bermanfaat bagi anak-anak.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • California (AS) Atur OpenAI – Meta Cs, UU Kecerdasan Buatan Resmi Berlaku 2026

    California (AS) Atur OpenAI – Meta Cs, UU Kecerdasan Buatan Resmi Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru yang mengatur penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) pendamping. Regulasi ini resmi berlaku pada 2026.

    Kebijakan ini menjadikan California sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang mewajibkan operator chatbot AI menerapkan protokol keamanan bagi pengguna.

    Melansir TechCrunch, Selasa (14/10/2025), aturan tersebut, Senate Bill (SB) 243, bertujuan melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari potensi bahaya penggunaan chatbot AI pendamping. 

    Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab hukum bagi perusahaan mulai dari raksasa teknologi seperti Meta dan OpenAI hingga startup khusus chatbot seperti Character AI dan Replika apabila produk mereka tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

    RUU SB 243 diperkenalkan pada Januari 2025 oleh Senator Negara Bagian Steve Padilla dan Josh Becker. Dukungan publik terhadap RUU ini meningkat setelah kasus kematian remaja bernama Adam Raine, yang bunuh diri usai menjalani percakapan panjang bertema bunuh diri dengan ChatGPT milik OpenAI.

    Selain itu, aturan ini juga merespons bocornya dokumen internal Meta yang mengungkap chatbot perusahaan sempat diizinkan melakukan percakapan bernada romantis dan sensual dengan anak-anak. 

    Kasus serupa juga terjadi di Colorado, ketika satu keluarga menggugat Character AI setelah putri mereka yang berusia 13 tahun bunuh diri usai terlibat percakapan bermuatan seksual dengan chatbot perusahaan tersebut.

    “Teknologi baru seperti chatbot dan media sosial bisa menginspirasi, mendidik, dan menghubungkan orang. Namun, tanpa pengaman yang nyata, teknologi juga bisa mengeksploitasi, menyesatkan, dan membahayakan anak-anak kita,” kata Newsom dalam pernyataannya.

    Dia menegaskan pemerintah tidak akan berdiam diri melihat perusahaan beroperasi tanpa batas dan tanggung jawab. Menurutnya, kemajuan teknologi AI harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak dan pengguna rentan.

    Logo OpenAI

    Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Dalam ketentuannya, SB 243 mewajibkan perusahaan menerapkan verifikasi usia pengguna serta memberikan peringatan mengenai risiko penggunaan media sosial dan chatbot pendamping. Perusahaan juga diwajibkan menyiapkan protokol khusus untuk menangani kasus bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri. 

    Protokol tersebut harus dilaporkan kepada Departemen Kesehatan Masyarakat California, beserta data statistik mengenai bagaimana layanan mereka mengarahkan pengguna ke pusat krisis dan layanan pencegahan bunuh diri. 

    Selain itu, platform diwajibkan secara jelas memberi tahu pengguna bahwa setiap percakapan dihasilkan oleh AI, bukan manusia. 

    Chatbot juga dilarang mengaku sebagai profesional kesehatan. Untuk pengguna di bawah umur, chatbot diwajibkan memberikan pengingat untuk beristirahat setelah jangka waktu tertentu, serta mencegah akses atau tampilan gambar eksplisit yang dihasilkan sistem. 

    SB 243 juga memperberat hukuman bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari pembuatan atau penyebaran deepfake ilegal, dengan denda mencapai US$250.000 atau sekitar Rp4,1 miliar per pelanggaran.

    Sejumlah perusahaan telah mulai mengambil langkah pencegahan untuk mematuhi aturan ini. OpenAI, misalnya, telah memperkenalkan kontrol orang tua, perlindungan konten, dan sistem deteksi dini terhadap potensi perilaku menyakiti diri bagi anak-anak pengguna ChatGPT.

    Sementara itu, Replika, yang ditujukan untuk pengguna berusia di atas 18 tahun, menyatakan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk sistem penyaringan konten dan mengarahkan pengguna ke lembaga krisis terpercaya. 

    Perusahaan tersebut menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

    Character AI juga menyampaikan layanannya telah mencantumkan penjelasan seluruh percakapan bersifat fiksi dan dihasilkan oleh AI. 

    Juru bicara perusahaan mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama dengan regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan aturan baru di bidang ini, serta siap mematuhi SB 243.

    Senator Steve Padilla menilai pengesahan undang-undang ini sebagai langkah penting untuk memastikan adanya pengawasan terhadap teknologi yang berkembang sangat cepat. 

    Dia menekankan tindakan cepat dibutuhkan agar peluang untuk melindungi masyarakat tidak terlewat. 

    Menurutnya, sejumlah negara bagian lain kini tengah membahas isu serupa, dan dirinya berharap mereka juga mengambil langkah nyata, terutama karena pemerintah federal sejauh ini belum memiliki regulasi yang jelas untuk melindungi kelompok rentan.

    SB 243 menjadi aturan kedua terkait AI yang disahkan California dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, pada 29 September 2025, Gubernur Newsom menandatangani SB 53, yang mewajibkan perusahaan besar pengembang AI seperti OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google DeepMind untuk lebih transparan mengenai protokol keselamatan yang mereka terapkan.

    Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan pelanggaran atau masalah etika di perusahaan pengembang AI. Beberapa negara bagian lain, seperti Illinois, Nevada, dan Utah, telah lebih dulu mengesahkan undang-undang yang membatasi atau bahkan melarang penggunaan chatbot AI sebagai pengganti layanan kesehatan mental berlisensi.

  • Zat Radioaktif di Cengkih, Ini Kata Pemerintah

    Zat Radioaktif di Cengkih, Ini Kata Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap asal mula cengkih Indonesia terkontaminasi senyawa radioaktif Cesium-137 (CS-137). Temuan itu pertama kali diungkap oleh United States Food and Drug Administration (USFDA).

    Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan, selaku Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas menjelaskan bahwa kontaminasi CS-137 diduga berasal dari perkebunan cengkih di Lampung.

    “Kami bisa memberikan konfirmasi bahwa ditemukan kontaminasi di perkebunan di Lampung. Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kemenko bidang Pangan, Senin (13/10/2025).

    Meski demikian, Bara mengaku hingga saat ini belum diketahui pasti bagaimana kronologi kontaminasi CS-137 itu dapat merebak di Lampung. Dia bilang, saat ini proses investigasi masih terus berlangsung.

    Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa cemaran CS-137 itu dipastikan tidak akan menyebar ke beberapa wilayah lain.

    “Tim masih melakukan penelusuran sumber kontaminasi Cs-137. Pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu dia meminta agar masyarakat dan pelaku usaha tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi.

    Terlebih, tambah dia, Satgas Penanganan Cs-137 melalui BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)  langsung mengirim tim untuk meninjau 3 lokasi, yaitu Surabaya (lokasi pengolahan Cengkeh), Pati Jawa Tengah (lokasi perkebunan) dan Lampung (lokasi perkebunan) untuk melakukan pengecekan dan verifikasi.

    Sebelumnya, USFDA mengungkap temuan cemaran radioaktif CS-137 pada produk cengkih Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California.

    Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS). 

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

    Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

  • Bapeten Larang Jual-Beli Cengkih Terpapar Radiokatif, Ini Alasannya

    Bapeten Larang Jual-Beli Cengkih Terpapar Radiokatif, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pangan mengaku telah mengambil langkah lanjutan usai adanya temuan produk cengkih asal Indonesia terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (CS-137).

    Staff Ahli bidang Tranformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna menjelaskan bahwa Satgas Penanganan Cs-137 melalui BAPETEN langsung mengirim tim untuk meninjau 3 lokasi.

    Di antaranya yakni Surabaya sebagai lokasi pengolahan Cengkeh, Pati Jawa Tengah selaku lokasi perkebunan, dan Lampung sebagai lokasi perkebunan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi.

    “Kami bisa memberikan konfirmasi bahwa ditemukan kontaminasi di perkebunan di Lampung. Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya,” kata Bara di Kantor Kemenko bidang Pangan, Senin (13/10/2025).

    Lebih lanjut, langkah kehati-hatian BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) merekomendasikan agar produk cengkeh yang terindikasi kontaminasi tidak diperjualbelikan sementara waktu hingga hasil uji laboratorium lanjutan selesai dilakukan. 

    Dia juga menyebut, pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain. 

    “Masyarakat dan pelaku usaha dimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi. Pemerintah akan terus memberikan informasi terkini secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

    Sebelumnya, USFDA mengungkap temuan cemaran radioaktif CS-137 pada produk cengkih Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California.

    Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS). Di mana, perusahaan tersebut telah mengekspor sekitar 200.000 kilogram cengkih ke AS sepanjang tahun ini. 

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

    Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

  • 2 Perusahaan RI Masuk Daftar Merah AS Buntut Kasus Radioaktif

    2 Perusahaan RI Masuk Daftar Merah AS Buntut Kasus Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan terdapat dua perusahaan asal Indonesia yang ditetapkan masuk ke dalam daftar merah atau red list oleh Amerika Serikat melalui United States Food and Drug Administration (USFDA).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyrakat Beresiko Terdampak, Bara Krishna Hasibuan menjelaskan bahwa perusahaan tersebut masuk ke dalam daftar merah lantaran produknya terbukti mengandung senyawa radioaktif Cesium-137.

    “Jadi yang red list itu adalah perusahaan yang produknya itu terdeteksi terkontaminasi di Amerika Serikat,” kata Bara dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko bidang Pangan, JakartA, Senin (13/10/2025).

    Dalam laporannya, dua perusahaan tersebut yakni PT BMS selaku eksportir udang asal Indonesia yang sebelumnya terbukti mengandung Cesium 137. Selain itu, ada juga PT NJS eksportir produk cengkih asal RI ikut masuk ke dalam daftar merah tersebut.

    Bara menjelaskan, perusahaan dapat keluar dari red list apabila telah mengantongi rekomendasi aman dari Third-Party Certification (TPP) yang diakreditasi FDA. Di mana, saat ini badan pihak ketiga tersebut masih belum ditentukan.

    “Untuk perusahaan yang masuk red list harus melalui tahapan pengajuan petisi verifikasi dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi oleh FDA,” tambahnya.

    Meski demikian, Bara memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pasar strategis RI. Dia memastikan, AS tidak melakukan penyetopan total terhadap impor komoditas dari Indonesia.

    “Jadi intinya pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkih dari Indonesia asal memenuhi ketentuan tersebut,” tambah Bara.

    Sebelumnya, USFDA serta Bea Cukai AS mendeteksi adanya kandungan radiasi pada kontainer udang pada Agustus 2025. Penemuan ini menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa sumber paparan radiasi bukan berasal dari tambak atau laut, melainkan berakar pada aktivitas industri logam di daratan.

    Selain itu, USFDA juga menemukan cemaran radioaktif yang sama pada produk cengkih Indonesia. Untuk diketahui, dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkih yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California.

    Atas temuan tersebut, FDA dikabarkan memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS). Di mana, perusahaan tersebut telah mengekspor sekitar 200.000 kilogram cengkih ke AS sepanjang tahun ini.