Xcloud.id

kab/kota: Cakung

  • Pemkot Jaktim temukan dua warga positif COVID-19 pada Mei 2025

    Pemkot Jaktim temukan dua warga positif COVID-19 pada Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) menemukan dua warga positif COVID-19 pada Mei 2025.

    “Jadi, ada dua warga Jakarta Timur dengan hasil skrining positif COVID-19 pada awal Mei 2025,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Herwin menyebut, dua warga tersebut berasal dari Kecamatan Cipayung dan Cakung. Mereka sudah dinyatakan sembuh pada akhir Mei 2025.

    Selain itu, Herwin mengatakan, dua warga itu terdeteksi COVID-19 saat tengah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sintanala Tangerang karena penyakit lain.

    “Jadi, dua pasien dari RSPI dan RS Sintanala Tangerang yang dirawat, bukan karena COVID-19. Tapi skrining COVID-19, hasilnya positif. Kalau sakitnya apa, tak ada di data,” ujar Herwin.

    Oleh karena itu, katanya, temuan dua kasus COVID-19 itu menjadi data tersendiri untuk Sudin Kesehatan Jakarta Timur dan imbauan bagi warga setempat.

    “Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan, saat ini sudah disampaikan terkait peningkatan promosi kesehatan, salah satunya adalah menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan,” ucap Herwin.

    Herwin menjelaskan, beberapa hal yang saat ini terus digencarkan antara lain memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR).

    Lalu, menggencarkan promosi gaya hidup sehat dan kewaspadaan COVID-19, seperti dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran (SE) guna meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun risiko wabah lainnya menyusul peningkatan angka COVID-19 pada sejumlah negara di Asia.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/5), Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan, memasuki minggu ke-12 2025 sampai dengan saat ini, COVID-19 menunjukkan peningkatan pada beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia maupun Singapura.

    “Varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1 dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Meski demikian, transmisi penularan masih relatif rendah dan angka kematiannya juga rendah,” ujar Murti.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKP Jaktim sudah cek ratusan tempat penampungan hewan kurban

    KPKP Jaktim sudah cek ratusan tempat penampungan hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) hingga saat ini sudah memeriksa ratusan tempat penampungan hewan kurban di 10 kecamatan se-Jakarta Timur menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Kami terus melakukan pengecekan kelayakan tempat penampungan dan penjualan hewan kurban di Jakarta Timur. Hingga saat ini sudah 204 titik yang sudah kami cek,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Sebanyak 204 tempat penampungan dan penjualan hewan kurban tersebut tersebar di Kecamatan Cakung 25 titik, Pasar Rebo 12 titik, Makasar 13 titik, Duren Sawit 15 titik, Kramat Jati 24 titik, Cipayung 37 titik, Matraman sembilan titik, Ciracas 28 titik, Pulogadung 28 titik dan Jatinegara 13 titik.

    Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan hewan kurban. Bahkan, pengecekan akan terus dilakukan hingga hari H perayaan Idul Adha.

    Taufik menjelaskan, kelayakan tempat penampungan atau jual-beli hewan kurban di Jakarta Timur harus memenuhi beberapa unsur, antara lain atap peneduh (100 persen), ketersediaan makan dan minum (100 persen), pagar pengaman (88 persen).

    Lalu kandang karantina (64,7 persen), kandang isolasi (61,7 persen), penampungan limbah (70,6 persen) dan sarana-prasarana desinfeksi (76 persen).

    “Rata-rata penjual yang di Jakarta Timur mereka sudah biasa dengan kegiatan sebelumnya, pemain lama artinya, tahun sebelumnya sudah berkegiatan. Jadi, sudah bisa menyikapi, sampai saat ini masih aman terkendali,” ujar Taufik.

    Selama pengecekan, Taufik mengimbau para pedagang untuk memberikan peneduh yang layak untuk melindungi hewan dari panas matahari dan hujan.

    Menurut Taufik, peneduh ini penting untuk menjaga kenyamanan hewan dan mencegah stres yang dapat menurunkan kualitas daging.

    “Setiap pengecekan, sekiranya kita lihat tidak ada peneduh atau peneduhnya kurang layak, kita imbau langsung untuk membuat nyaman hewan kurbannya,” ucap Taufik.

    Lalu, pengecekan juga difokuskan pada kandang terpisah yang disediakan untuk karantina hewan kurban yang kurang sehat, pemberian vitamin dan perawatan lainnya hingga hewan kembali dinyatakan layak untuk disembelih saat Idul Adha.

    “Kemudian kita cek juga ada persiapan tidak untuk hewan kurban yang kurang sehat, ada kandang lain tidak untuk dipisahkan dengan hewan yang sehat, kandang khusus untuk karantina, vitamin, makan dan minumnya seperti apa,” jelas Taufik.

    Lebih lanjut, Taufik juga menggandeng Sudin Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Timur untuk pengecekan kelayakan tempat pembuangan kotoran hewan kurban untuk menghindari pencemaran lingkungan di sekitar kandang.

    “Kita minta disiapkan tempat pembuangan. Kita sosialisasikan terus kepada para pedagang bersama Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lainnya seperti Sudin LH setempat,” kata Taufik.

    Adapun regulasi yang mengatur terkait tata laksana dan pembuangan limbah hewan kurban, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang tata cara pemotongan hewan kurban yang baik dan benar, termasuk aspek kebersihan dan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan.

    Kemudian juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang panduan penanganan limbah hewan kurban untuk mencegah pencemaran lingkungan.

    Terakhir, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, termasuk larangan membuang limbah ke saluran air dan penerapan prinsip “Eco Qurban” untuk menjaga kebersihan lingkungan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Idul Adha, KPKP Jaktim sudah periksa 15 ribu lebih hewan kurban

    Jelang Idul Adha, KPKP Jaktim sudah periksa 15 ribu lebih hewan kurban

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) hingga saat ini sudah memeriksa sebanyak 15 ribu lebih hewan kurban pada lokasi penampungan daerah di 10 kecamatan daerah itu menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Kami sudah melakukan pemeriksaan di tempat penampungan 10 kecamatan, Jakarta Timur. Hingga kemarin (3/6) sudah kita periksa kesehatan hewan kurban sebanyak 15.631 ekor,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hewan kurban tersebut berasal dari 204 titik lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di Jakarta Timur dan terdiri 5.896 ekor sapi, 7.828 ekor kambing, 1.906 ekor domba dan satu ekor kerbau.

    Rinciannya, Kecamatan Cakung 2.297 ekor dari 25 titik, Pasar Rebo 977 ekor dari 12 lokasi, Makasar 1.058 ekor dari 13 lokasi, Duren Sawit 781 ekor dari 15 lokasi, Kramat Jati 2.407 ekor dari 24 lokasi.

    Lalu, Cipayung 3.021 ekor dari 37 lokasi, Matraman 832 ekor dari sembilan lokasi, Ciracas 2.152 ekor dari 28 lokasi, Pulogadung 772 ekor dari 28 lokasi dan Jatinegara 1.298 ekor dari 13 lokasi.

    “Yang banyak hewan sebarannya akan kita optimalkan pemeriksaan kesehatan hewan-hewan kurban di lokasi tersebut. Sementara hampir merata sebaran, tapi dominasi di Cipayung, Cakung, Kramat Jati,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan kuku, badan, mulut, lidah dan lain sebagainya termasuk kebersihan dan kelayakan tempat penampungan.

    Hewan kurban juga dicek usianya, dan pengecekan penyakit mulut dan kuku (PMK), flu, antraks ataupun penyakit lainnya.

    Selain itu, dilakukan pengecekan dan pemeriksaan surat kesehatan hewan kurban dari daerah asal untuk mengantisipasi hewan kurban yang terjangkit penyakit, menjelang Idul Adha hingga ditambah tiga hari tasyrik.

    “Kemudian, juga pemeriksaan tanda-tanda penyakit ataupun cacat fisik yang dapat mempengaruhi kualitas kurban. Jadi, nanti hewan yang diperiksa sehat, maka surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) akan diterbitkan,” ucap Taufik.

    Taufik menyebut, jika ditemukan kecurigaan terhadap kasus PMK pada hewan kurban, masyarakat dapat melapor kepada petugas Sudin KPKP wilayah setempat untuk mendapatkan penanganan.

    Pemeriksaan yang dilakukan Sudin KPKP Jakarta Timur ini turut menggandeng Kementerian Pertanian, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Fakultas Kedokteran IPB University yang juga akan melakukan pengecekan saat hewan sudah dipotong.

    Tindakan ini dilakukan demi menjamin daging dan jeroan atau isi perut hewan seperti hati, aman dan layak dikonsumsi. Jika ditemukan daging tak layak, maka pihaknya akan memusnahkan daging kurban tersebut.

    Adapun pelaksanaan ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di DKI Jakarta.

    Kemudian Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Juklak Perda Nomor 8 Tahun 1989 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim sidak pangan di lima pasar tradisional jelang Idul Adha

    Pemkot Jaktim sidak pangan di lima pasar tradisional jelang Idul Adha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pangan di lima pasar tradisional menjelang Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Hari ini kita telah melakukan sidak sebagai pengawasan pangan terpadu jelang hari besar keagamaan, seperti menjelang Idul Fitri dan sekarang menjelang Idul Adha di lima pasar tradisional,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di Pasar Enjo, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa.

    Pengawasan pangan tersebut dalam rangka memastikan pangan yang ada di pasar tradisional binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelang Hari Raya Idul Adha aman dikonsumsi oleh masyarakat.

    Lima pasar tradisional yang menjadi lokasi pemeriksaan keamanan pangan secara serentak itu, yaitu Pasar Cipinang Muara, Pasar Pulogadung, Pasar Cakung, Pasar Ujung Menteng dan Pasar Enjo.

    “Pastinya kegiatan ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak ragu datang ke pasar milik pemerintah. Pengawasan rutin dilakukan setiap bulan untuk mengecek bahan-bahan,” ujar Kusmanto.

    Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran produk pangan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti residu pestisida, formalin, klorin, eber dan zat berbahaya lainnya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta Timur, Taufik Yulianto menyebutkan, dalam kegiatan ini pihaknya melakukan pengujian terhadap 65 sampel produk pangan dengan rincian 55 sampel pertanian dan 10 sampel peternakan.

    “Jumlah sampel yang diambil per lokasi pasar itu untuk pertanian 11 sampel, peternakan dua sampel. Jadi total 13 sampel,” kata Taufik.

    Uji sampel dilakukan langsung menggunakan mobil laboratorium keliling Dinas KPKP DKI Jakarta.

    Sudin KPKP Jakarta Timur juga terus berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya, terutama kepada pengelola masing-masing pasar agar mereka terlibat melakukan pengawasan pangan.

    Taufik berharap, kegiatan pengawasan ini bisa memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk membeli pangan di pasar-pasar wilayah Jakarta Timur (Jaktim).

    Pengawasan ini melibatkan 50 personel gabungan dari petugas Sudin KPKP Jaktim, Dinas KPKP, Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Bagian Perekonomian Wali Kota Jaktim, pihak Kecamatan Matraman, para UKPD terkait seperti PPUPKM, Satpol PP dan Lingkungan Hidup (LH).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

     

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau

    DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanam pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanam sebanyak 163 pohon tabebuya hingga jatimas di kolong Tol Cakung, Jakarta Timur sebagai bentuk konsistensi dalam menciptakan kota lebih hijau.

    “Tempat ini area industri, kita ingin Jakarta menjadi lebih hijau. Maka, saya dorong untuk bisa terus melakukan penanaman pohon-pohon yang mudah tumbuh dan hari ini kita menanam ratusan pohon buni, salam, tabebuya yang paling banyak dan jatimas,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo usai melakukan penanaman pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Pramono, Jakarta masih menghadapi masalah kualitas udara, terutama di wilayah padat industri dan lalu lintas seperti Cakung yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Oleh karena itu, Pramono meminta Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri dan jajaran untuk memperbanyak ruang hijau dan daya serap tanah untuk memperbaiki lingkungan sekaligus menghadapi perubahan iklim.

    Apalagi, penanaman pohon di jalur pedestrian kawasan perkotaan ataupun kolong tol memiliki manfaat ekologis, sosial dan estetika yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

    “Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Fajar dan tim yang menangani untuk sebanyak mungkin area-area seperti ini digunakan untuk masyarakat, penghijauan Jakarta juga,” ujar Pramono.

    Selain itu, Pramono berharap, penanaman pohon ini dapat mengurangi polusi udara, menurunkan suhu hingga dua sampai lima derajat Celsius dan mengurangi genangan air melalui peningkatan daya serap tanah. Tak hanya itu, pohon juga mendukung keanekaragaman hayati sebagai sumber makanan bagi burung dan serangga, mempercantik kota, hingga menyediakan ruang rekreasi bagi warga.

    “Khusus di kawasan ini, penataan dilakukan dengan mengusung konsep ruang ekologis (ecological space), seperti tampungan air hujan (water harvesting) dan taman resapan (rain garden), serta ruang kota (urban space) yang mencakup ruang publik untuk mendukung transportasi terpadu dan aktivitas masyarakat,” jelas Pramono.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri menyebut, jenis pohon yang ditanam meliputi 103 tabebuya kuning (tabebuia chrysantha), 40 jatimas (cordia sebestena), 10 buni (antidesma bunius) dan 10 salam (syzygium polyanthum). Penanaman pohon tersebut bertujuan menyerap polutan dan mengurangi serta menurunkan suhu di kolong Tol Cakung yang merupakan kawasan industri dengan lalu lintas yang padat.

    “Dinas Pertamanan akan menata lingkungan di Jalan Raya Bekasi. Jadi, kami berkomitmen menghijaukan wilayah Cakung sehingga lebih sehat dan asri,” kata Fajar.

    RTH Jakarta

    Isu penghijauan kota, sangat erat juga dengan ruang terbuka hijau (RTH) sebuah wilayah. Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2023, luas RTH di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 5,18 persen hingga 5,36 persen dari total luas wilayah, atau setara dengan 33,33 hingga 34,45 juta meter persegi.  

    Angka ini masih jauh dari target ideal sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Distribusi RTH per wilayah kota administrasi (2023) adalah Jakarta Timur baru 26,2 persen dari total RTH DKI, Jakarta Selatan (24,87 persen), Jakarta Utara (20,93 persen), Jakarta Pusat (12,69 persen) dan Jakarta Barat (8,64 persen).

    Sumber : Antara

  • Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kota penyangga Jakarta ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek

    Kota penyangga Jakarta ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan saat ini hampir seluruh kota penyangga Jakarta, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek.

    Hal tersebut dikatakan Pramono dalam peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    “Sekarang ini hampir semua kota penyangga terutama di Jawa Barat maupun di Banten meminta untuk semakin banyak rute dibuka,” katanya.

    Bahkan secara khusus ada yang meminta dari Ancol ke Blok M. “Karena hubungannya Blok M ini kan lagi naik dan sekarang ramai sekali,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari jumlah penumpang bus Transjabodetabek T31 rute PIK 2-Blok M cukup tinggi, hampir mencapai 4.000 orang.

    “Saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo untuk mengkaji pembukaan rute-rute Transjabodetabek,” ujar Pramono.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan dua rute baru Transjabodetabek, yakni Sawangan-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan paling lambat minggu depan.

    Peluncuran dua rute tersebut bisa dilakukan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah sebelumnya tiga rute diluncurkan oleh Pramono.

    “Paling lama minggu depan. Dan dalam kesempatan nanti ‘launching’ jangan gubernur terus, nanti wakil gubernur yang akan ‘launching’ dan terutama di daerah-daerah yang memang bisa berhubungan secara langsung dengan kota-kota penyangga,” katanya.

    Pada Kamis (22/5) pagi, rute Transjabodetabek PIK 2-Blok M telah resmi diluncurkan. Rute tersebut memiliki 24 titik pemberhentian, yakni Blok M, Kejaksaan Agung, Masjid Agung, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda dan Petamburan.

    Kemudian Kemanggisan, PIK Avenue, Pantai Maju, Marketing Gallery, Pantai Pasir Putih 1, Menara Syariah, Aloha dan Sedayu Watertown. Lalu San Antonio, Nice, Mega Kuningan, PIK 2, Tokyo Riverside Selatan, Spring Ville, Thamrin CBD, Pantai Pasir Putih serta Buddha Tzu Chi.

    Sebelumnya, dua rute lainnya sudah diluncurkan, yakni Vida Bekasi-Cawang dan Alam Sutera-Blok M. Pramono berencana menambah rute-rute lainnya di sekitar wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bogor dan Bekasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemberdayaan warga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) mampu berkontribusi untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jakarta.

    “Jadi, kalau ada Rusunawa seperti ini, atau rusun lainnya, kemudian UMKM-nya diberdayakan, dimajukan, dilatih oleh Dinas UMKM, kemudian diberikan bantuan permodalan, saya yakin itu akan maju UMKM Jakarta,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Pramono, pelatihan di rusunawa bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

    “Saya percaya bahwa kalau UMKM-nya itu maju, pasti akan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian, bagi Jakarta dan secara khusus juga bagi warga,” ujar Pramono.

    Pramono menceritakan saat dirinya tertarik membeli dua boneka rajut yang merupakan hasil pelatihan UMKM di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C.

    “Tadi dalam kesempatan ini juga banyak ditampilkan beberapa UMKM yang dibantu oleh Bu Ratu dan teman-teman di UMKM. Saya beli dua karena cucu saya dua. Harganya baik sekali,” ucap Pramono.

    Selain itu, Pramono mengatakan, dengan pelatihan ini warga Rusunawa Pulogebang dapat mencari penghasilan tambahan seperti berjualan bakso, jamu, rajutan boneka, gantungan kunci dan lain-lain.

    Pramono secara simbolis menyerahkan satu set peralatan produksi bakso bagi warga Rusunawa Pulogebang.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, total jumlah UMKM di Jakarta pada 2024 diperkirakan mencapai satu juta lebih yang merupakan 98,78 persen dari total jumlah usaha di DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, ada sekitar 377.625 UMKM yang menjadi peserta Jakpreneur per 1 Mei 2024.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui program Jakpreneur, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses modal kepada para pelaku UMKM.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mensyaratkan ketersediaan lahan jika ingin melanjutkan hunian program uang muka Rp0 (DP Nol Rupiah) untuk memberikan akses kembali terhadap rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah itu.

    “Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan Program Rumah DP 0,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Program Rumah DP Rp0 (rumah tanpa uang muka) adalah salah satu program unggulan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pertama kali digaungkan dalam kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

    Realisasi pertamanya adalah proyek Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program ini menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan didukung oleh Bank DKI.

    Pramono melanjutkan, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dikaji menyeluruh terkait lahan yang dibebaskan.

    “Sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program itu, ada beberapa yang masih ada catatannya,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, selama lahan yang sudah disiapkan untuk program tersebut masih layak dibangun, program bermanfaat itu akan dilanjutkan.

    “Bagi saya siapapun, apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapa, selama itu baik untuk kepentingan warga maka kami akan lanjutkan,” ucap Pramono.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai pemimpin di DKI Jakarta periode 2017-2022 yakni rumah DP nol rupiah.

    Program itu dicanangkan sebagai hunian untuk warga Ibu Kota. Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit.

    Penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta yakni adanya COVID-19. Adapun rusun pertama yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni rusun sederhana milik (rusunami) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    Rusunami berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dan terdapat 21 lantai itu mulai dibangun pada Januari 2018. Bangunan mulai siap dihuni sejak Agustus 2019.

    Lokasi rusunami lainnya berada di Bandar Kemayoran (Jakarta Pusat), Sentra Land Cengkareng (Jakarta Barat), Nuansa Cilangkap (Jakarta Timur) dan Rusun Cakung (Jakarta Timur).

    Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp180 juta hingga Rp330 jutaan, dengan pilihan luas bangunan 21-36 meter persegi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.