kab/kota: Cakung

  • Cakung jadi wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi di Jaktim 2025

    Cakung jadi wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi di Jaktim 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mencatat Kecamatan Cakung menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

    “Sektor Cakung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi di Jakarta Timur,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin setelah menggelar apel deklarasi GEMPAR di Kantor Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Berdasarkan data Sudin Gulkarmat Jaktim, sebanyak 62 kasus kebakaran terjadi di wilayah tersebut hingga November 2025.

    Tingginya angka tersebut, kata dia, menunjukkan Cakung masih berada dalam kondisi rawan kebakaran dan membutuhkan upaya pencegahan yang lebih serius dari seluruh pihak, termasuk masyarakat.

    “Ancaman kebakaran di Kecamatan Cakung masih cukup tinggi. Potensi kerugian bisa jauh lebih besar apabila pencegahan dan penanganan tidak dilakukan dengan serius sejak dini,” ujar Munjirin.

    Terlebih, sambung dia, Cakung dikenal sebagai salah satu kecamatan dengan permukiman padat penduduk, kawasan industri, serta berbagai titik rawan korsleting dan penyimpanan bahan mudah terbakar.

    Kondisi tersebut memperbesar risiko kebakaran, baik di lingkungan permukiman maupun fasilitas usaha.

    Menurut Munjirin, sebagian besar insiden kebakaran di wilayah tersebut dipicu korsleting listrik, kelalaian penggunaan peralatan rumah tangga, dan penanganan instalasi listrik yang tidak sesuai standar.

    Dia pun menegaskan situasi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama mengingat kebakaran berpotensi mengancam keselamatan nyawa dan menimbulkan kerugian besar bagi warga.

    “Perlu disampaikan meluas ke masyarakat, tetangga kanan, kiri atau tempat usaha masjid, mushola, semua kalau mau, kita ikhtiar untuk menekan kejadian kebakaran minimal satu rumah satu APAR (Alat Pemadam Api Ringan),” tutur Munjirin.

    Menanggapi tingginya risiko kebakaran di Cakung, Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong percepatan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025.

    Program tersebut mendorong agar setiap rumah dan bangunan memiliki APAR sebagai bentuk mitigasi dini.

    “Mendorong kepemilikan APAR adalah cara cepat dan efektif menekan risiko kebakaran. Kami ingin masyarakat berperan aktif menjaga lingkungannya,” ucap Munjirin.

    Dia juga mengapresiasi tokoh masyarakat dan warga Cakung yang telah mendukung deklarasi GEMPAR serta membeli APAR secara mandiri.

    Dia memandang keberhasilan menekan angka kebakaran di Jakarta Timur, khususnya di Cakung, sangat bergantung pada partisipasi warga.

    Masyarakat harus jadi garda terdepan dalam pencegahan kebakaran, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran.

    Lebih lanjut, dia berharap implementasi GEMPAR dapat menekan angka kebakaran di Cakung dalam beberapa bulan ke depan dan mendorong wilayah lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran.

    Berdasarkan data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, sekitar 922 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sejak Januari hingga pertengahan Juli 2025.

    Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi, yakni mencapai 260 kasus. Lalu, disusul wilayah Jakarta Timur dengan 242 kasus.

    Sementara itu, objek terbakar dengan intensitas paling tinggi, yaitu bangunan perumahan (345 kejadian), bangunan umum dan perdagangan (197 kejadian), dan kendaraan (42 kejadian).

    Kemudian, sebanyak 61 persen kebakaran diduga terjadi akibat masalah listrik, baik komponen listrik yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pemasangan yang kurang memenuhi standar operasi maupun kelalaian masyarakat saat mengelola listrik ketika berada di rumah dan di kantor.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mau perpanjang SIM? Cek lokasi SIM Keliling di Jakarta berikut ini

    Mau perpanjang SIM? Cek lokasi SIM Keliling di Jakarta berikut ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada Sabtu guna memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

    Melalui akun X resmi @tmcppoldametro, layanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima lokasi berikut:

    1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;

    2. Jakarta Utara di LTC Glodok;

    3. Jakarta Selatan di Areal parkir Universitas Trilogi Kalibata;

    4. Jakarta Barat bertempat di Lobby Selatan Mall Ciputra;

    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

    Beberapa dokumen yang harus dibawa, antara lain SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat berada di gerai, pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Terkait biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya diperuntukkan bagi Anda yang memiliki SIM A atau SIM C dengan masa berlaku yang segera habis.

    Bagi pemilik SIM B maupun SIM yang masa berlakunya sudah habis, Anda harus mengurusnya di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena perbedaan dokumen.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senangnya Warga Jakut, Jam Operasional Kendaraan Berat Akhirnya Dibatasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 November 2025

    Senangnya Warga Jakut, Jam Operasional Kendaraan Berat Akhirnya Dibatasi Megapolitan 21 November 2025

    Senangnya Warga Jakut, Jam Operasional Kendaraan Berat Akhirnya Dibatasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga mengaku senang jam operasional kendaraan berat di atas delapan ton, seperti truk trailer dan kontainer di Jakarta Utara dibatasi.
    Ada dua titik yang kini diberlakukan jam pembatasan operasional
    kendaraan berat
    . Pertama di Plumpang-Semper kendaraan berat tak boleh lewat di jalur ini setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.
    Sedangkan di titik kedua yakni Jalan Raya Cilincing setiap Senin hingga Jumat, pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.
    Warga bernama Ruyati (42) mengaku senang karena akhirnya
    jam operasional
    kendaraan berat dibatasi.
    “Saya sih sangat menyambut antusias terkait dengan pembatasan kendaraan berat ini ya, jadi saya enggak was-was lagi, enggak takut lagi ketika pergi di pagi atau sore hari,” tutur Ruyati saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (20/11/2025).
    Sebab, sudah bertahun-tahun Ruyati selalu resah ketika melintas di Jalan Raya Cilincing, karena aksesnya yang sempit dan sering dilalui kendaraan berat.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, lebar Jalan Raya Cilincing hanya sekitar 15 hingga 16 meter dan terbagi menjadi dua jalur.
    Biasanya, pengendara sepeda motor melintas di sisi kiri jalan yang jaraknya hanya sekitar 15 sentimeter dari roda kontainer.
    Hampir setiap detiknya, kedua jalur tersebut dipadati kendaraan berat yang berlalu lalang dari pelabuhan.
    Ditambah lagi, banyak depo-depo kontainer yang berada di sepanjang Jalan Raya Cilincing hingga Marunda yang membuat kondisi jalan di lokasi ini semakin padat.
    Ruyati mengaku, meski sudah puluhan tahun tinggal di Cilincing, dirinya tetap selalu was-was ketika berkendara.
    “Sangat terganggu, ya, lewat Jalan Raya Cilincing tuh saya selalu deg-degan apalagi kalau bawa anak, meski saya orang sini. Karena jalanannya sempit, dipakai dua jalur, yang lewat truk trailer atau kontainer, paling motor cuma disisain jalan sedikit banget,” sambung Ruyati.
    Jika tidak ekstra berhati-hati, Ruyati bilang sepeda motornya mudah terlibat kecelakaan fatal dengan kendaraan berat.
    Oleh sebab itu, ibu satu anak tersebut berharap agar pembatasan jam operasional di Jalan Raya Cilincing bisa terus diterapkan ke depannya.
    Warga lain, Entin (51), juga berharap dengan adanya pembatasan jam operasional kendaraan berat, lalu lintas di Jalan Raya Cilincing bisa lebih kondusif.
    “Harapannya semoga ke depannya lalu lintas di Cilincing bisa lebih kondusif lah, minim kecelakaan enggak kayak dulu dengan adanya pembatasan jam operasional kendaraan berat ini,” tutur Entin.
    Kini, Entin bisa lebih leluasa ketika berkendara di pagi hari seperti mengantar cucunya sekolah atau ke pasar.
    Ketua Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM) Anung menyebut, diberlakukannya pembatasan jam operasional kendaraan berat di Jalan Raya Cilincing membuat masyarakat di Jakarta Utara merasa bahwa pemerintah kota hadir dalam menekan angka kecelakaan yang sering terjadi.
    Sebab, AJUM sendiri sudah meminta pembatasan jam operasional kendaraan berat di Jalan Raya Cilincing itu dilakukan sejak tahun 2021.
    Namun, karena beberapa kali ganti wali kota, sehingga kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada Senin, (17/11/2025).
    Ke depannya, Anung meminta agar pembatasan jam operasional tersebut juga bisa diberlakukan di wilayah Jakarta Utara lainnya.
    “Kita juga sudah bilang ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberlakukan jam pembatasan operasional ini di jalan terusan Plumpang-Semper, Tipar Cakung, Pegangsaan Dua, Gereja Tugu, itu juga akan diberlakukan, cuma mungkin akan bertahap dan diperlukan sosialisasi panjang,” jelas Anung.
    Kadishub Jakarta Utara Hendrico Tampubolon menyebut, pembatasan jam operasional kendaraan berat di wilayah lainnya memang sudah direncanakan dan tengah diupayakan.
    “Ada banyak, di Jalan Enggano dan Yos Sudarso. Ke depan, kita siapkan juga dari Plumpang Semper Greja Tugu, arah Kelapa Gading, ada beberapa jalan yang sudah disiapkan,” tutur Hendrico.
    Namun, pemberlakuan pembatasan jam operasional kendaraan berat di beberapa wilayah tersebut tengah dikaji mendalam.
    Sebab, Hendrico tak ingin jika pembatasan tersebut justru mendatangkan kemacetan di wilayah lain.
    Di sisi lain, kebijakan itu juga harus mempertimbangkan para pelaku ekonomi seperti pengusaha truk di Jakarta Utara.
    “Kedua, harus mendukung juga pertumbuhan ekonomi yang ada terhadap pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi kita,” jelas Hendrico.
    Dampak uji coba pembatasan jam operasional kendaraan berat di Jalan Raya Cilincing sangat dirasakan oleh para pengusaha truk di Jakarta Utara, salah satunya Agung Al-Maliku (40).
    Agung menilai, dibatasinya jam operasional kendaraan berat, justru menimbulkan kemacetan dalam beberapa hari ini.
    Sebab, ketika jam pembatasan itu selesai, kendaraan berat langsung berbondong-bondong melintasi Jalan Raya Cilincing.
    “Pastinya sangat berdampak. Pertama, dari sisi kemacetan biasa kita mobil dua rit, jadi cuma satu rit, kadang-kadang kita tidak bisa narik besoknya karena macet,” jelas Agung.
    Agung mengaku, dirinya memiliki 150 truk yang biasanya beroperasi setiap hari. Namun, karena adanya pembatasan tersebut, kini tak semua truknya jalan dan membuat pendapatannya menurun.
    Kendati demikian, ia menyadari pembatasan jam operasional kendaraan berat di Jalan Raya Cilincing atau Plumpang-Semper cukup efektif dalam mencegah kecelakaan.
    “Agak membantu juga khususnya di daerah Cilincing, Plumpang itu masih banyak sekolah-sekolah, dan itu saya enggak tutup mata bahwa memang sering kecelakaan-kecelakaan seperti ketabrak, kelindas, dengan diperberlakukan jam khusus kendaraan berat itu mengurangi,” jelas Agung.
    Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) Nuratmo (45) mengaku, merasa begitu dirugikan dengan adanya pembatasan jam operasional tersebut.
    “Kalau dari kami sopir memang dengan adanya pembatasan itu kami dirugikan, karena kita ambil contoh soal waktu, jam kerja kita enggak menentu,” tutur Nuratmo.
    Jam kerja yang tak menentu membuat para sopir sulit menyesuaikan pembatasan jam operasional kendaraan berat yang ada.
    Sebab, terkadang para sopir truk sudah selesai melakukan bongkar muat baik itu di pelabuhan atau gudang ketika sore hari sekitar pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB.
    Namun, karena adanya pembatasan tersebut, maka para sopir tidak bisa langsung memulangkan truk ke garasi.
    Pasalnya, kebanyakan garasi atau depo kontainer berada di wilayah Cilincing atau Marunda. Jadi, ketika menuju ke sana, para sopir harus melalui Jalan Raya Cilincing.
    Para sopir terpaksa harus menunggu di pelabuhan atau pinggir jalan sampai pembatasan jam operasional itu selesai.
    “Harusnya bisa pulang kumpul bersama keluarga ini bisa terhambat,” tutur Nuratmo.
    Di sisi lain, pembatasan jam operasional tersebut membuat pendapatan para sopir truk menurun.
    Kini, para sopir hanya bisa mengantar barang satu kali perjalanan saja karena keterbatasan waktu.
    Padahal sebelum ada pembatasan tersebut, para sopir truk bisa mengantar barang sebanyak dua kali dalam satu hari.
    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat di Jakarta Utara kurang tepat.
    “Kasihan lah mereka sopir truk karena dirugikan sehingga kebijakan seperti itu kurang tepat dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Djoko.
    Akar permasalahan sering terjadinya kecelakaan di Jakarta Utara bukan hanya truk, melainkan jumlah pengendara motor yang begitu banyak.
    Djoko bilang, terkadang kecelakaan di Jakarta Utara bukan disebabkan karena sopir truk, melainkan pengendara motor yang tak sabaran dan maksa menyalip jalan.
    Beberapa pengendara seringkali gagal menyalip sehingga terjatuh ke ban truk dan terlindas.
    Oleh sebab itu, solusi efektif untuk menekan angka kecelakaan adalah dengan adanya pembatasan pembelian sepeda motor.
    “Pemerintah DKI Jakarta harus meminta ke Pemetintah Pusat terkait kebijakan motor harus dikaji ulang. Soalnya ini enggak menyelesaikan masalah, justru mendatangkan masalah baru,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Cakung Barat desak percepatan pembangunan embung

    Warga Cakung Barat desak percepatan pembangunan embung

    Jakarta (ANTARA) – Warga Cakung Barat, Jakarta Timur, mendesak adanya percepatan pembangunan embung atau waduk kecil sebagai langkah antisipasi dan mitigasi banjir di lokasi tersebut.

    Jajaran Kecamatan Cakung memberikan tanggapan positif terkait desakan tersebut dan segera ditindaklanjuti.

    “Saya baru satu minggu dilantik. Keluhan warga akan kami pelajari dan kami koordinasikan dengan unit teknis terkait desakan pembangunan embung,” kata Camat Cakung, Rohmad di Jakarta, Senin.

    Namun dia belum tahu apakah sudah ada rencana tersebut atau belum. Tapi dia menegaskan siap mempelajari aspirasi warga dan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

    “Apakah memang sudah ada perencanaan embung atau belum, saya belum tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan warga, saya setuju karena ini untuk kemaslahatan bersama,” ujar Rohmad.

    Desakan pembangunan embung dari warga Cakung Barat semakin menguat. Seorang warga bernama Ali Naib yang telah 30 tahun tinggal di wilayah tersebut meminta agar pembangunan embung segera direalisasikan.

    Lokasinya sudah diprogramkan. “Pemerintah harus segera membangun agar banjir besar seperti tahun 2020 tidak terulang,” katanya.

    Siti Rahayu (45), warga RT 02/RW 07 juga mendukung pembangunan embung karena sudah memasuki musim hujan dan rawan banjir.

    “Saya setuju pemerintah bangun embung. Musim hujan sudah dekat, jangan sampai rakyat kecil kebanjiran lagi,” tegas Siti.

    Seorang warga yang menempati lahan lokasi rencana pembangunan, Karo-Karo juga menyatakan kesiapannya mendukung percepatan pembangunan demi kepentingan bersama.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menegaskan persetujuannya atas aspirasi warga untuk mencegah banjir.

    Dia setuju dengan rencana pembangunan embung itu. “Demi kepentingan warga agar tidak terdampak banjir. Nanti akan saya dorong ke Dinas SDA agar bisa direalisasikan,” kata Munjirin di Jakarta, Jumat (14/11).

    Pada kesempatan terpisah, Lurah Cakung Barat, Yasir Habib mengatakan, pihak kelurahan tetap mendukung penuh langkah yang sedang diproses di tingkat kecamatan dan dinas teknis.

    “Pengendalian banjir sangat penting. Kami mendukung dan siap membantu dari sisi wilayah,” kata Yasir.

    Ketua RT 02/RW 07 Ahmad Nur (Enung) berharap pemerintah dapat bergerak lebih cepat. “Saya sangat setuju embung dibangun segera,” katanya.

    Musim hujan sudah dekat. “Warga kami juga siap dilibatkan dalam proses pembangunan agar berjalan lancar,” katanya.

    Dengan dorongan kuat dari warga serta langkah awal dari Camat Cakung yang siap mempelajari dan mengoordinasikan aspirasi tersebut, Ahmad berharap pembangunan embung di Cakung Barat segera direalisasikan sebagai solusi permanen pengendalian banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono harap peresmian Gereja HKI berikan pelayanan terbaik

    Pramono harap peresmian Gereja HKI berikan pelayanan terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap peresmian Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berada di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Semper Barat dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaatnya.

    “Hari ini saya bersyukur bisa hadir meresmikan Gedung Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Priok yang baru saja selesai direnovasi. Kalau dilihat gedungnya, mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan bagi para jemaat yang akan menggunakan gereja ini,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Pramono juga mengapresiasi kepada para pengurus, jemaat, serta para donatur yang telah berkomitmen merenovasi gereja tersebut secara swadaya.

    “Gereja HKI Tanjung Priok yang telah berdiri selama 52 tahun memiliki nilai sejarah dan makna mendalam bagi jemaat,” ucapnya.

    Dia menjelaskan, pembangunan gereja tersebut melalui proses panjang yang sarat dengan suka duka. Nilai-nilai persekutuan, kebersamaan, solidaritas, dan persaudaraan tercermin kuat dalam keberadaan gedung baru itu.

    “Saya sungguh berharap, keberadaan gereja ini dapat memberikan pelayanan terbaik, bahkan memberi manfaat bagi para pekerja yang terlibat,” ucapnya.

    Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono merupakan pimpinan bagi seluruh umat beragama di Jakarta dengan prinsip keadilan dan toleransi yang menjadi landasan dalam menjaga kerukunan. Sehingga, kehidupan antarumat beragama di ibu kota dapat terus terjaga dengan baik.

    “Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan peresmian gereja ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKI Tanjung Priok, St TD Nainggolan, menyampaikan terima kasih kepada Pramono Anung atas kehadiran dan dukungannya dalam proses pembangunan gereja yang sudah dilakukan secara bertahap sejak 2018 dan rampung tahun ini.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur, ini merupakan kehormatan bagi seluruh pengurus dan jemaat. Gedung ini dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol toleransi di ibu kota tercinta,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menerima kain khas Batak atau ulos sebagai simbol toleransi antarumat beragama, sekaligus menandatangani prasasti peresmian Gedung Gereja HKI Tanjung Priok.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distamhut lakukan penopingan pohon serentak di Jakarta

    Distamhut lakukan penopingan pohon serentak di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta menggelar kerja bakti penopingan pohon secara serentak di lima wilayah ibu kota.

    “Langkah antisipasi ini dilakukan guna menghadapi puncak musim hujan dan potensi angin kencang yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Fajar Sauri di Jakarta, Sabtu.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan intensitas hujan, potensi angin kencang, serta hujan ekstrem yang dapat terjadi secara sporadis hingga akhir Desember 2025.

    Kondisi tersebut dapat memicu kerentanan pada pohon, terutama yang sudah menua, memiliki struktur batang rapuh, atau berada di titik-titik rawan.

    Untuk itu, kata Fajar, Distamhut DKI melakukan penopingan dan peremajaan pohon di enam lokasi prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

    Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada akhir pekan atau malam hari untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga.

    Enam lokasi yang menjadi fokus penanganan itu meliputi:

    Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

    Jalan Prof. Moh. Yamin Sutan Syahrir, Menteng, Jakarta Pusat

    Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

    Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara

    Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Cakung, Jakarta Timur

    Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan

    Fajar menjelaskan, selain kegiatan rutin penopingan yang dilakukan setiap hari Rabu, pihaknya juga meningkatkan intensitas pemangkasan dan pemeriksaan kesehatan pohon sepanjang tahun ini.

    “Sejak Januari hingga awal November 2025, sebanyak 63.444 pohon telah kami lakukan penopingan, dan 6.513 pohon sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Ini merupakan langkah preventif untuk memastikan keamanan warga dan pengguna jalan,” terang Fajar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini lima lokasi SIM Keliling di Jakarta pada Jumat

    Ini lima lokasi SIM Keliling di Jakarta pada Jumat

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka gerai layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada Jumat.

    Melalui akun X resmi @tmcppoldametro, yang dikutip pada Jumat, layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB di lokasi berikut:.

    1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;

    2. Jakarta Utara di LTC Glodok;

    3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;

    4. Jakarta Barat di Lobby Selatan Mall Ciputra.

    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

    Layanan SIM Keliling hanya diperuntukkan bagi Anda yang memiliki SIM A atau SIM C dengan masa berlaku yang akan habis.

    Sementara bagi pemilik SIM B dan SIM yang masa berlakunya sudah habis harus mendatangi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

    Beberapa dokumen yang wajib dibawa, antara lain SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat berada di lokasi gerai, pemohon juga akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Jakarta

    Kehadiran truk impor China di Indonesia dinilai tidak adil bagi pabrikan kendaraan niaga yang berinvestasi di Indonesia. Mitsubishi Fuso, sebagai raja truk di Indonesia, mengungkap beberapa hal yang bikin persaingan tidak fair.

    “Kalau kompetisi harus kita terima sebagai pelaku bisnis, tapi selama kompetisi itu fair nggak masalah,” kata Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Pertama-tama, spek mesin truk impor yang ditawarkan tidak sesuai aturan emisi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, produsen telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.

    Aji menyoroti proses masuk kendaraan komersil impor dari China juga tidak dilalui melalui pengujian kendaraan seperti pabrikan Jepang.

    “Ya proses masuknya. Kan kalau kita mau bikin nih, Pak Momon (Duljatmono – President Director PT KRM) mau bikin produksi, kita usul mau bikin produk. Itu Pak prosesnya harus uji. Diuji dulu mobil ini secara ini kelayakan, layak jalannya, keselamatannya. Harus didaftarkan ke mana,” jelas dia.

    Dia mewanti-wanti hadirnya truk impor dari China bisa menggerus pasar pabrikan yang sudah memproduksi dalam negeri. Jika penjualan terus turun, imbasnya bisa efisiensi para pekerja.

    “Belum dealer nanti punya part shop, dia punya part shop jual spare part kita juga. Pasti kena dampak juga nanti kalau mobil kita makin sedikit, konsumsi spare partnya makin dikit, nggak mau orang bisnis spare part,” jelas Aji.

    “Kita punya pabrik, mereka punya vendor untuk supply part-part. Dan itu ratusan, dari pasti ribuan juga itu karyawannya. Jadi pasti multiple effect kalau sampai kita terus terimbas,” tambah dia.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)

  • Pabrik Fuso di Indonesia Bisa Produksi Truk Listrik, tapi…

    Pabrik Fuso di Indonesia Bisa Produksi Truk Listrik, tapi…

    Jakarta

    Pusat produksi Mitsubishi Fuso di Indonesia, yaitu PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM) yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, menyatakan kesiapannya untuk beralih merakit truk listrik jika pasar sudah terbukti dan prinsipal memberikan lampu hijau.

    Presiden Direktur PT KRM, Duljatmono, memastikan bahwa fasilitas yang mereka miliki sangat fleksibel dan adaptif terhadap produk-produk baru, termasuk kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Kesiapan ini menjadi kabar baik dalam upaya pemerintah mempercepat lokalisasi EV.

    Pabrik Mitsubishi Fuso di Cakung Foto: Dok. Fuso

    “Fasilitas kita fleksibel dan adaptif terhadap produk-produk baru. Termasuk EV, kalau memang itu dibutuhkan, artinya prinsipal memerintahkan untuk produksi di sini, karena demand-nya ada, ya kita siap untuk melakukan itu,” kata pria yang akrab disapa Momon di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Meski fasilitas sudah siap secara prinsip, Momon tidak menampik bahwa produksi truk listrik membutuhkan penyesuaian besar. Perakitan truk listrik, terutama komponen baterai dan sistem kelistrikan bertegangan tinggi, memerlukan standar keselamatan dan teknologi yang berbeda dari truk diesel.

    “Ada proses-proses penyesuaian atau teknologi yang perlu dipelajari oleh tim KRM oleh karyawannya, ada training, kemudian ada investasi yang diperlukan untuk itu. Tapi secara prinsip, KRM siap karena fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan itu,” jelas Momon.

    Pernyataan PT KRM ini sejalan dengan langkah agresif Mitsubishi Fuso yang sudah memperkenalkan truk listrik eCanter di Indonesia. Meski demand dari truk listrik ini masih butuh dorongan insentif.

    “Ini kami sangat bergantung pada kesiapan konsumen dan juga regulasi pemerintah supaya bisa lebih sukses lagi memasarkan tipe ini,” kata Aji Jaya, selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Tim redaksi detikcom pernah melihat proses produksi truk eCanter di tanah kelahirannya, Prefektur Kanagawa, Kawasaki Plant, Jepang.

    Kesan pertama ketika tiba di Kawasaki Plant, pabrik ini terlihat modern, bahkan area perakitan sudah dilengkapi dengan air conditioner (AC). Saat masuk ke dalam area pabrik, cukup sejuk. Di sisi lain, semuanya tertata rapi, teratur, dan modern.

    Dalam amatan detikcom, pengerjaan truk hampir semuanya dibantu dengan sistem otomatis dan robot. Misalnya distribusi mesin truk, sasis, hingga pemasangan kabin. Semuanya diatur dalam waktu yang bersamaan. Dari penglihatan kami, pekerja manusia lebih banyak dibutuhkan untuk mengerjakan bagian truk yang sulit dijangkau oleh mesin otomatis tersebut.

    Ada beberapa hal yang berbeda dari produksi eCanter dibanding versi internal combustion engine. Pertama ialah para pekerja dibekali keterampilan khusus masalah kelistrikan hingga fitur yang cuma tersedia di truk eCanter. Para pekerja dibekali bagaimana menangani listrik tegangan tinggi.

    (riar/rgr)

  • Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transformasi layanan kesehatan di Ibu Kota. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong pembangunan Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan RS internasional ini menjadi upaya menghadirkan fasilitas kesehatan unggulan di Jakarta sekaligus mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

    “Hari ini, kami bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras. Kami mengusulkan agar proyek ini ditetapkan sebagai PSN agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Jadi Rujukan Global

    Pramono menjelaskan, rumah sakit ini akan dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI yang sudah dinyatakan selesai permasalahannya oleh KPK dan akan difinalisasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lokasinya dinilai sangat strategis untuk menjadi pusat layanan medis berstandar global.

    “Tanah tersebut milik Pemprov DKI dan sudah clear. Kami berharap pembangunan rumah sakit ini dapat masuk ke daftar PSN. Pemprov DKI akan membangun fasilitas fisiknya, sedangkan penyediaan peralatan medis bertaraf internasional akan didukung oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

    Rumah sakit internasional ini difokuskan sebagai RS Tipe A berstandar global dengan layanan unggulan di bidang penyakit jantung, kanker, dan penyakit kompleks lainnya. Pemprov DKI juga menyiapkan RS Tipe A di Cakung, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 1,7 hektare untuk memperluas jaringan layanan kesehatan unggulan.

    “Kami ingin menghadirkan rumah sakit rujukan nasional yang mampu bersaing di level internasional. Dengan dukungan tenaga medis berkompetensi global, layanan kesehatan di Jakarta akan meningkat signifikan dan mampu menekan angka pasien yang berobat ke luar negeri,” tegas Pramono.

    Kolaborasi dengan Kemenkes

    Rencana pembangunan RS internasional di Sumber Waras mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, proyek ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional agar setara dengan standar internasional.

    “Ide Gubernur DKI untuk membangun RS internasional ini sangat baik. Dengan fasilitas berstandar global, kita bisa mengurangi jumlah warga yang berobat ke luar negeri. Kami mendukung penuh agar proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Budi.

    Dia menambahkan, Kemenkes dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi terkait penyusunan skema pembiayaan, penyediaan peralatan medis, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. “Kami juga membahas opsi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas dokter di rumah sakit internasional ini,” ujarnya.

    Jakarta Kota Global

    Pramono menegaskan, pembangunan RS internasional di Sumber Waras menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Keberadaan fasilitas kesehatan kelas dunia akan menjadi indikator penting dalam penilaian Global City Index, yang kini menempatkan Jakarta di posisi ke-71 dunia.

    “Dengan hadirnya rumah sakit internasional, Jakarta menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus memperkuat daya saing kota di tingkat global,” ucapnya.

    Menurut Pramono, penetapan proyek ini sebagai PSN akan mempercepat proses perizinan, pendanaan, serta koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami yakin pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Spirit usulan ini murni untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan kesehatan warga Jakarta,” pungkasnya.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]