TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (3/4/2025) bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera mengunjungi AS.
“Perdana menteri Israel mungkin akan datang minggu depan,” kata Trump kepada wartawan saat berkumpul di Air Force One, dikutip dari The Times of Israel.
Namun, seorang pejabat AS segera memberikan klarifikasi kepada Axios.
Menurut pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut, pertemuan tersebut mungkin tidak terjadi pada minggu depan.
Senada dengan pejabat AS, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa tanggal kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih masih belum pasti.
Namun, apabila dalam waktu dekat Netanyahu benar mengunjungi AS, agenda utamanya adalah pajak 17 persen yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap impor dari Israel.
Netanyahu terakhir kali mengunjungi AS adalah pada bulan Februari lalu.
Dalam konferensi pers keduanya pada saat itu, Trump mengatakan akan merelokasi sekitar 1,8 juta warga Palestina.
Ia mengatakan akan memindahkan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara Timur Tengah untuk menciptakan apa yang disebutnya “Riviera Timur Tengah”.
Namun, baik Palestina, Mesir, maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut.
Trump kemudian menyatakan bahwa AS akan mengambil “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza dan melakukan rekonstruksi total di wilayah tersebut.
“Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang, dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah itu dan mungkin seluruh Timur Tengah,” kata Trump.
Namun, rencana Trump menuai kecaman dari banyak pihak, baik dari negara-negara Arab maupun dunia internasional.
Banyak kalangan di AS dan internasional yang menganggap pernyataan Trump ini berisiko menambah ketegangan di wilayah yang sudah sangat sensitif ini.
Kunjungan Netanyahu di Hungaria
Saat ini Netanyahu sedang mengunjungi Hungaria meskipun ada surat perintah penangkapan dari ICC atas kejahatan perang di Gaza.
Perdana Menteri Viktor Orban justru menyambut pemimpin Israel itu dengan penghormatan militer penuh di Distrik Kastil Budapest, dikutip dari AP News.
Tidak hanya itu, Hungaria justru menarik diri dari ICC.
Seorang pejabat senior di pemerintahan PM Viktor Orban mengonfirmasi hal ini beberapa jam setelah PM Netanyahu tiba di Hungaria.
“Hungaria menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC),” tulis pemerintahan Orban.
Dalam konferensi pers bersama, Orban menegaskan bahwa ICC telah menjadi ‘pengadilan politik’.
Ia menyoroti keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Atas keputusan Hungaria, Netanyahu memberikan pujian. Menurut Netanyahu, apa yang dilakukan Hungaria adalah “berani dan berprinsip”.
“Ini penting bagi semua negara demokrasi. Penting untuk melawan organisasi korup ini,” katanya.
Sebagai informasi, hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu pada bulan November lalu.
Dalam surat tersebut, Netanyahu bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang antara Israel dan Hamas.
Sementara itu, Hungaria adalah salah satu anggota pendiri ICC.
ICC adalah pengadilan global yang memiliki kewenangan untuk mengadili mereka yang dituduh melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Benjamin Netanyahu




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5141431/original/083828700_1740366538-Screenshot_20250224_094629_YouTube.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




