Xcloud.id

kab/kota: Budapest

  • Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Brussels –

    Jika merujuk kepada strategi keamanan terbaru Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan migrasi Eropa mengarah pada “penghapusan peradaban,” hal yang mungkin terpikirkan adalah Uni Eropa (UE) sedang membuka lebar pintu perbatasan.

    Faktanya, keberadaan imigran ilegal terus menurun. Terlebih, Uni Eropa baru saja memperbarui kebijakan migrasi menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Tujuannya, antara lain, untuk memudahkan negara-negara anggota menahan dan mendeportasi para pencari suaka yang ditolak.

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund mengatakan bahwa langkah tersebut adalah reformasi baru untuk memperbaiki sistem yang “disfungsional” dan memulihkan “kontrol” negara.

    Namun, langkah ini menuai protes dari organisasi hak asasi manusia (HAM). Amnesty Internasional menuduh bahwa keputusan tersebut serupa dengan, “penangkapan masal, penahanan, dan deportasi yang mengerikan, serta tidak manusiawi di Amerika Serikat.”

    Rencana kirim imigran ke pusat detensi luar negeri

    Pada Senin (08/12), para menteri dalam negeri Uni Eropa mendukung serangkaian reformasi yang mencakup pengesahan hukum atas gagasan yang disebut “pusat pemulangan.” Hal itu bisa berarti pusat penahanan di luar Uni Eropa, tempat para migran dikirim untuk memproses permohonan suaka atau bahkan sebagai bagian dari tiket sekali jalan keluar dari Eropa.

    Namun, revisi aturan ini masih harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Aturan tersebut memungkinkan negara anggota Uni Eropa membuat kesepakatan dengan negara di luar blok dan mengirim migran ke sana, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan negara tersebut.

    Denmark mulai mempertimbangkan cara untuk mengirim migran ke Rwanda pada 2021, tapi negara anggota Uni Eropa pertama yang mencoba menerapkannya secara nyata adalah Italia.

    Pemerintahan sayap kanan di Roma telah mendirikan pusat penanganan migran di negara tetangga non-Uni Eropa, Albania, tahun 2024, tetapi pusat penanganan tersebut menghadapi tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan.

    Namun, pengamat kebijakan migrasi Helena Hahn mengatakan bahwa “masih belum jelas” bagaimana bentuk pusat pemulangan di luar model Italia dan terutama, negara-negara non-UE mana yang bersedia menampung migran yang ditujukan ke Eropa.

    Pengabaian tanggung jawab?

    Lembaga HAM dan Think Tank seperti Human Rights Watch dan Oxfam, mengecam Uni Eropa karena dianggap “mengabaikan tanggung jawab” karena mencoba mendelegasikan proses suaka.

    “Uni Eropa berusaha semakin mendorong tanggung jawabnya kepada negara-negara yang sudah menampung mayoritas pengungsi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas,” kata koalisi masyarakat sipil, pada tahun 2024.

    Pernyataan mereka menegaskan bahwa janji Uni Eropa untuk menegakkan hak-hak migran hanyalah “omong kosong.”

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund menolak tuduhan tersebut. “Jika kami mengirim seseorang ke pusat pemulangan, kami akan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi mereka,” ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Percepat deportasi dengan mendeklarasikan negara ‘aman’

    Negara anggota Uni Eropa juga mendukung proposal rancangan untuk mempercepat deportasi, yang menetapkan hukuman lebih berat bagi para migran yang mengabaikan perintah pengusiran. Dukungan terhadap aturan-aturan ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dalam rencana untuk mengurangi kerjasama dengan negara-negara yang gagal diajak kerjasama dalam mendukung kebijakan deportasi.

    Para menteri dari negara-negara Uni Eropa juga memberi lampu hijau untuk daftar negara-negara yang dianggap “aman”. Kelompok tersebut adalah negara yang bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk menolak izin tinggal bagi mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapat suaka.

    Contohnya, hanya 4% pencari suaka asal Bangladesh yang diterima di Uni Eropa tahun 2024. Bangladesh adalah negara teratas dalam daftar negara yang dianggap “aman” oleh Belgia. Negara-negara lain yang masuk daftar tersebut adalah India, Kolombia, Mesir, Maroko, dan Tunisia.

    Para menteri Uni Eropa sepakat bahwa negara-negara yang menjadi kandidat untuk tergabung di persekutuan seperti Montenegro, Moldova, atau Serbia perlu diberi status aman kecuali saat berada dalam situasi konflik atau pembatasan terhadap hak asasi manusia.

    Tampung para migran atau bayar denda

    Menurut Helena Hahn, Uni Eropa telah menyepakati satu rencana yang sedikit bertentangan dengan tren menuju pembatasan yang lebih ketat.

    Hal yang mereka sebut sebagai “pengumpulan solidaritas” akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Utara dan Timur berada dalam posisi menerima lebih banyak migran dari negara-negara Selatan atau turut menyumbang dana untuk mendukung negara-negara seperti Cyprus, Spanyol, Italia, atau Yunani.

    Bagi Hahn, hal tersebut adalah “mekanisme untuk mengorganisir dan mengoordinasikan pembagian tanggung jawab terhadap para pencari suaka di antara negara-negara anggota.” Hal tersebut, menurutnya, dianggap sebagai “langkah besar.”

    “Pertanyaan-pertanyaan seputar relokasi, kuota, dan distribusi pencari suaka di seluruh Eropa dengan cara yang adil sudah selalu menjadi pembicaraan politis yang paling sensitif, yang menghambat implementasi sistem pencarian suaka di Eropa,” ucap Hahn.

    Penentuan soal negara-negara mana yang akan membayar, masih dibicarakan. Akan tetapi, Hungaria, salah satu anggota negara Uni Eropa telah menolak kewajiban denda. Hal ini bisa memunculkan sengketa hukum antara Brussels dan Budapest.

    Rasa khawatir masyarakat dan dinamika kelompok sayap kanan

    Semakin banyak warga Uni Eropa menganggap keberadaan para imigran sebagai masalah besar. Sebuah survei di awal tahun 2025 menunjukkan isu imigran menempati peringkat kedua setelah perang Rusia di Ukraina dalam daftar tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa. Itu semua berada di atas kekhawatiran warga atas biaya hidup, perubahan iklim, keamanan, dan pertahanan.

    Partai-partai sayap kanan yang menekankan pesan anti-imigran semakin populer di banyak negara Uni Eropa, sementara kekuatan politik sentris berusaha merebut kembali dukungan suara.

    “Kami melihat agenda imigrasi yang sangat restriktif,” kata Helena Hahn kepada DW. Dia juga mencatat semakin banyak negara berupaya merumuskan “solusi inovatif” untuk mencegah, menahan, dan mendeportasi imigran.

    “Namun, sejauh ini hasilnya sangat sedikit,” paparnya. “Jadi, menurut saya, hal itu juga menunjukkan kelayakan politik dari beberapa gagasan yang tampaknya menyiratkan bahwa akan sangat mudah untuk memindahkan orang dari tempat A ke tempat B, tanpa memperhatikan pertimbangan politik, diplomatik, atau praktis apa pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Trump soal Uni Eropa Denda X: Itu Bukan Hal yang Benar!”

    (nvc/nvc)

  • Ilmuwan Ungkap Pembunuhan Brutal Adipati 750 Tahun Silam

    Ilmuwan Ungkap Pembunuhan Brutal Adipati 750 Tahun Silam

    Jakarta –

    Analisis forensik terhadap kerangka berusia 750 tahun mengungkap bahwa seorang adipati Hungaria dibunuh brutal oleh setidaknya tiga penyerang. Bela, Adipati Macso, ditikam lebih dari dua lusin kali dengan senjata seperti pedang sabre dan pedang panjang.

    “Kami merekonstruksi urutan pukulan berdasarkan bagaimana luka-luka itu saling bertumpukan dan bagaimana tubuh bereaksi, serta bagian tubuh mana yang kemudian terbuka untuk menerima serangan berikutnya,” kata Martin Trautmann, ahli osteoarkeologi dari University of Helsinki.

    Peneliti menghitung 26 luka terjadi saat kematian, sembilan pada tengkorak dan 17 di tulang lainnya. Studi ini akan dipublikasikan dalam jurnal Forensic Science International: Genetics edisi Februari 2026.

    Awalnya, pada penggalian di 1915, kerangka pemuda ditemukan di sebuah biara abad ke-13 di Pulau Margaret dekat Budapest. Berdasarkan lokasi pemakaman dan bukti luka pada tulang, diasumsikan kerangka tersebut milik Bela, cucu Raja Bela IV dari Hongaria, yang lahir sekitar tahun 1243.

    Dikutip detikINET dari Live Science, catatan sejarah menyebut ia dibunuh pada 1272, dan jasadnya yang dimutilasi dikumpulkan oleh saudari dan keponakannya sebelum dimakamkan.

    Investigasi awal mengidentifikasi banyak luka tebasan pedang pada kerangka dan cedera tengkorak, namun tulang tersebut hilang selama Perang Dunia II. Pada 2018, tulang-tulang itu ditemukan dalam sebuah kotak kayu di Museum Sejarah Alam Hongaria. Namun, belum pasti apakah benar itu milik Adipati Bela, sehingga peneliti Tamas Hajdu dari Universitas Eotvos Lorand dan timnya berupaya memecahkan misteri tersebut.

    Peneliti membandingkan DNA kerangka dengan DNA dua kerabat Bela: Raja Bela III (1148-1196) dan Ladislaus I (1040-1095). Hasilnya memastikan kerangka itu cucu Raja Bela IV, sehingga pemuda itu adalah Bela, Adipati Macso.

    Luka-Luka Mengerikan

    Studi mendalam mengungkap detail kematian Bela yang sebelumnya tidak diketahui. Bela memiliki luka defensif pada tangan dan lengan, menunjukkan ia tidak punya pedang atau perisai untuk menangkis serangan. Kedalaman luka juga menandakan ia tidak mengenakan baju zirah, mengarah pada pembunuhan terencana sangat brutal.

    “Serangan kemungkinan besar dimulai dari depan, dengan pukulan pertama mengenai kepala dan tubuh bagian atas,” kata Trautmann. Analisis menunjukkan setidaknya dua jenis senjata digunakan, menandakan minimal dua pelaku turut menyerang.

    Adipati itu kemungkinan terhuyung, diserang dari samping, lalu terjatuh keras dan membenturkan kepala. “Ia sangat pusing setelah benturan itu dan berusaha menangkis serangan berikutnya dengan tangan dan kaki,” tambahnya.

    Salah satu pelaku menusuk punggung Bela hingga kemungkinan melumpuhkannya, kemudian ia dihabisi dengan serangan ke kepala. Jumlah luka jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk membunuh seseorang, menunjukkan kebencian mendalam.

    Catatan sejarah menyebut Bela dibunuh bangsawan lain bernama Henrik Koszegi dan sekutunya. Keduanya awalnya berteman dan Koozegi adalah mentor Bela, namun hubungan memburuk setelah kekalahan dalam sebuah pertempuran.

    Saat itu, faksi-faksi bangsawan memperebutkan kekuasaan, dan Bela, yang punya peluang naik takhta, dianggap ancaman yang harus disingkirkan. “Saya rasa ini sangat personal,” kata Trautmann.

    (fyk/afr)

  • Padi Reborn Tunjukkan Kematangan Bermusik lewat Single Baru “Ego”

    Padi Reborn Tunjukkan Kematangan Bermusik lewat Single Baru “Ego”

    JAKARTA – Padi Reborn akhirnya secara resmi merilis single terbaru mereka yang berjudul “Ego”. Lagu ini membawa makna penting dalam perjalanan Fadly (vokal), Piyu ( gitar), Ari (gitar), Rindra (bass), dan Yoyo (drum) sebagai sebuah unit yang hampir tiga dekade bersama.

    Piyu, yang menulis lirik lagu ini, menjelaskan bahwa “Ego” mengangkat sisi kemanusiaan yang sering kali terjerat dalam gengsi dan hasrat untuk selalu merasa benar. Menurutnya, ego adalah permasalahan universal yang hampir dialami setiap orang, baik dalam hubungan romantis maupun interaksi sehari-hari.

    “Ego itu seringkali kita lihat pada orang lain, tapi tidak pada diri kita sendiri,” kata Piyu dalam keterangannya, Minggu, 9 November.

    Secara musikal, “Ego” seolah membawa Padi Reborn pada akar musiknya. Setelah merilis dua single sebelumnya, “Kau Malaikatku” dan “Langit Biru”, mereka mengembalikan gaya musik awal namun lebih matang.

    “Dengan melodi yang kuat, karakter vokal Fadly yang semakin matang, dan harmoni yang khas, ‘Ego’ adalah bentuk kematangan musikal kami di era sekarang. Meskipun bereksperimen, kami merasa ini adalah musik yang Padi inginkan,” ujar Rindra.

    “Setelah dua single terakhir, kami kembali ke gaya Padi yang lebih akustik. Kami merindukan musik Padi yang seperti ini,” tambah sang bassis.

    Single kali ini memang menyajikan perpaduan menarik antara sentuhan pop-rock dan warna musik autentik yang telah melekat pada Padi sejak awal karier. Kekuatan aransemen semakin megah dan emosional berkat kolaborasi dengan Budapest Scoring Orchestra.

    Fadly menambahkan, porsi orkestra pada single “Ego” jauh lebih dominan dibanding karya-karya Padi sebelumnya. Ia mengaku sangat terkesan bekerja sama dengan Budapest Scoring Orchestra, terutama karena proses rekaman secara live recording yang menghasilkan kualitas maksimal.

    “Pengalaman bekerja dengan orkestra ini luar biasa. Mereka sangat presisi, efisien, dan mampu menjaga keseimbangan musik dengan sangat baik. Ini adalah pengalaman pertama kami bekerja dengan orkestra dalam skala besar dan sangat memperkaya proses pembuatan musik kami,” papar Fadly.

    Di samping itu, Ari menyebut single ini sekaligus sebagai jawaban dan hadiah bagi Sobat Padi—sebutan untuk penggemar—yang tak pernah lelah memberikan dukungan kepada Padi Reborn.

    “’Ego’ adalah hadiah dari kami untuk Sobat Padi yang selalu ada, dari panggung ke panggung, dari album ke album. Kami tumbuh bersama mereka, dan lagu ini kami persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih,” kata Ari.

    Single ini juga menjadi pembuka pembuka jalan menuju “Dua Delapan”, album pertama padi sejak terakhir kali merilis album “Indera Keenam” pada tahun 2019.

    Tidak hanya itu, “Ego” juga menjadi langkah awal Padi Reborn menuju perayaan besar “Konser Dua Delapan” yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 31 Januari 2026. Konser ini menjadi puncak selebrasi 28 tahun perjalanan Padi Reborn di dunia musik.

    “Dua delapan bagi kami adalah simbol perjalanan panjang yang kami lewati bersama sebagai band. Kami sudah melewati banyak hal, dan rasa kebersamaan kami semakin kuat. Kami berharap energi ini bisa bertahan selama 28 tahun lagi,” ujar Yoyo.

    “Dan 28 juga menandakan semangat kami untuk terus tumbuh bersama penggemar. Dan dalam waktu dekat, kami akan merayakan perjalanan panjang ini dengan konser besar yang istimewa,” pungkas sang drumer.

  • Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Israel Beberkan Alasan Tolak Kehadiran Pasukan Turki di Gaza

    Budapest –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menegaskan pemerintahnya tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata Turki di wilayah Jalur Gaza, di bawah rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di daerah kantong Palestina itu untuk selamanya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir Reuters, Selasa (28/10/2025), mencakup kehadiran pasukan internasional di Jalur Gaza untuk membantu mengamankan gencatan senjata yang rapuh, yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu.

    Namun, masih belum diketahui secara jelas apakah negara-negara Arab dan negara-negara lainnya akan siap untuk mengirimkan personel militer mereka untuk bergabung dengan pasukan internasional tersebut.

    “Negara-negara yang menginginkan atau siap mengirimkan pasukan bersenjata, setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” kata Saar dalam konferensi pers yang digelar saat melakukan kunjungan di Budapest, Hungaria, pada Senin (27/10).

    Hubungan Israel dan Turki yang sempat menghangat, kembali memburuk selama perang Gaza berkecamuk. Kedua negara juga berseteru mengenai Suriah.

    Prseiden Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan mengecam keras operasi udara dan darat Israel yang menghancurkan Jalur Gaza. Tidak hanya itu, pemerintah Israel juga memandang Erdogan terlalu dekat dengan kelompok Hamas dan Ikhwanul Muslimin, yang pernah berkuasa di Mesir.

    “Turki, yang dipimpin oleh Erdogan, memimpin pendekatan yang bermusuhan terhadap Israel,” ujar Saar dalam pernyataannya.

    “Jadi, tidak masuk akal bagi kami untuk membiarkan pasukan bersenjata mereka (Turki-red) memasuki Jalur Gaza, dan kami tidak akan menyetujuinya, dan kami telah mengatakannya kepada teman-teman Amerika kami,” ucapnya.

    Meskipun pemerintahan Trump telah mengesampingkan pengiriman pasukan AS ke Jalur Gaza, mereka telah berbicara dengan beberapa negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi pada pasukan internasional tersebut.

    Pekan lalu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa dirinya akan sangat menentang peran apa pun bagi pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza. Pada Minggu (26/10), dia menegaskan Israel akan memutuskan pasukan asing mana saja yang akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah memperjelas mengenai pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” tegas Netanyahu pada saat itu.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan bahwa pasukan keamanan internasional yang bertugas menjaga stabilitas Jalur Gaza harus terdiri atas “negara-negara yang membuat Israel merasa nyaman”. Dia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan keterlibatan Turki.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Siaga PD 3, Rusia Mulai Arahkan Senjata Nuklir ke Eropa-Amerika

    Siaga PD 3, Rusia Mulai Arahkan Senjata Nuklir ke Eropa-Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia sedang memperkuat kehadirannya di sebuah pangkalan di Lingkaran Arktik, termasuk menempatkan senjata nuklir yang tertuju ke Amerika Serikat (AS), menurut Menteri Pertahanan Norwegia Tore Sandvik. Peringatan ini muncul di tengah ketegangan Timur-Barat yang memburuk, diperparah oleh pembatalan pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam wawancara dengan surat kabar Inggris, The Daily Telegraph, yang juga dikutip Newsweek, Sandvik secara spesifik merujuk pada wilayah Rusia di dalam Lingkaran Arktik, dekat Finlandia.

    “Rusia sedang membangun di Semenanjung Kola… tempat salah satu gudang senjata nuklir terbesar di dunia berada,” kata Sandvik, Minggu (26/10/2025) . “Senjata [nuklir] tersebut tidak hanya ditujukan ke Norwegia, tetapi juga ke Inggris dan melintasi kutub menuju Kanada dan AS.”

    Menteri Pertahanan Norwegia tersebut juga menekankan peran negaranya dalam aliansi NATO. Menurutnya, Moskow sedang mencoba memperkuat kekuatan nuklirnya di pintu aliansi itu.

    “Kami adalah mata dan telinga NATO di area ini, dan kami melihat mereka sedang menguji senjata baru, misalnya rudal hipersonik, dan mereka menguji torpedo bertenaga nuklir dan hulu ledak nuklir,” ungkapnya.

    Sandvik berpendapat bahwa dalam skenario perang dengan NATO, Rusia kemungkinan akan menargetkan Bear Gap (yang memisahkan Pulau Svalbard dari Norwegia daratan) serta GIUK Gap (celah antara Inggris, Islandia, dan Greenland).

    “Putin perlu membangun apa yang disebut pertahanan Benteng (Bastion defence). Dia perlu mengontrol Bear Gap untuk memastikan bahwa dia dapat menggunakan kapal selamnya dan Armada Utara. Dan dia ingin menolak akses sekutu NATO ke GIUK Gap,” jelas Sandvik.

    Hubungan antara Moskow dan negara-negara Barat memburuk drastis pada Februari 2022 ketika Presiden Putin memerintahkan invasi skala penuh ke Ukraina. Pekan lalu, ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Trump mengumumkan tidak menginginkan “pertemuan yang sia-sia” dengan Putin di Budapest, menyusul penolakan pemimpin Rusia terhadap tuntutan gencatan senjata segera dari AS dan Eropa.

    Trump juga memperkenalkan paket sanksi baru yang menargetkan raksasa minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil. Hal ini bahkan memancing reaksi keras dari Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang menyebut aksi ini sebagai tindakan perang

    Di tengah situasi ini, kekerasan di Ukraina terus berlanjut. Serangan drone massal melanda Ukraina pada hari Rabu, menewaskan sedikitnya tujuh orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan itu menghantam “kota-kota biasa” serta infrastruktur energi.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Beri Sanksi 2 Raksasa Minyak Rusia, Putin Ancam Konsekuensi!

    Trump Beri Sanksi 2 Raksasa Minyak Rusia, Putin Ancam Konsekuensi!

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat (AS) atau kekuatan asing lainnya. Penegasan ini disampaikan setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap dua raksasa minyak Rusia. Putin pun mengancam akan ada konsekuensi untuk itu.

    Trump, pada Rabu (22/10), menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia dalam perubahan kebijakan yang tajam terkait perang Moskow di Ukraina, yang mendorong harga minyak global melonjak hampir 5 persen pada Kamis (23/10) dan India mempertimbangkan untuk mengurangi impor Rusia.

    Saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Jumat (24/10/2025), Putin mengatakan bahwa sanksi-sanksi AS dan Barat merupakan tindakan yang “tidak bersahabat” dan akan memiliki konsekuensi.

    “Itu akan memiliki konsekuensi tertentu, tetapi tidak akan secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi kita,” ucap Putin dalam pernyataannya.

    Ditegaskan oleh Putin bahwa sektor energi Rusia tetap merasa percaya diri.

    “Itu, tentu saja, merupakan upaya untuk menekan Rusia,” kata Putin. “Tetapi tidak ada negara yang menghargai diri sendiri dan tidak ada orang yang menghargai diri sendiri yang akan memutuskan apa pun di bawah tekanan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Putin mengenang bahwa Trump pada masa jabatan pertamanya juga memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia. Dia memperingatkan bahwa mengganggu ekspor dari Rusia — pengekspor minyak terbesar kedua di dunia — akan memicu lonjakan tajam harga minyak, termasuk di sejumlah pom bensin AS.

    Hal semacam itu, sebut Putin, akan menimbulkan ketidaknyamanan politik bagi Washington sendiri.

    Meskipun dampak finansial terhadap Rusia mungkin terbatas dalam jangka pendek, sanksi baru AS ini menjadi sinyal kuat dari niat Trump untuk menekan finansial Moskow dan berupaya memaksa Kremlin untuk mencapai kesepakatan damai, walaupun belum jelas apakah India akan benar-benar berhenti membeli minyak mentah Rusia.

    Sementara itu, mengenai rencana pertemuan dibatalkan Trump, Putin mengatakan bahwa pertemuan puncak itu dan lokasinya, yakni Budapest (ibu kota Hungaria), diusulkan oleh sang Presiden AS sendiri.

    “Apa yang bisa saya katakan? Dialog selalu lebih baik daripada semacam konfrontasi, daripada semacam perselisihan atau, terlebih lagi, perang,” kata Putin.

    Ketika ditanya soal laporan Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut pemerintahan Trump mencabut pembatasan utama untuk penggunaan sejumlah rudal jarak jauh yang dipasok sekutu Barat kepada Ukraina, Putin menjawab: “Ini adalah upaya eskalasi.”

    “Tetapi jika senjata semacam itu digunakan untuk menyerang wilayah Rusia, responsnya akan sangat serius, bahkan mungkin membuat kewalahan. Biarkan mereka memikirkannya,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harga Minyak Melompat 5% Setelah Donald Trump Beri Sanksi Perusahaan Rusia – Page 3

    Harga Minyak Melompat 5% Setelah Donald Trump Beri Sanksi Perusahaan Rusia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak melonjak lebih dari 5% pada perdagangan Kamis, 23 Oktober 2025 waktu setempat. Kenaikan harga minyak terjadi setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap dua perusahaan minyak mentah terbesar Rusia. Hal ini dengan alasan kurangnya komitmen serius Moskow terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Mengutip CNBC, Jumat (24/10/2025), harga minyak Brent naik USD 3,4 atau 5,43% ditutup ke posisi USD 65,99 per barel. Harga minyak mentah AS bertambah USD 3,29 atau 5,62% ditutup menjadi USD 61,79 per barel.

    “Sekaranglah saatnya untuk menghentikan pembunuhan dan untuk gencatan senjata,” ujar Menteri Keuangan Scott Bessent saat mengumumkan sanksi terhadap Rosneft dan Lukoil.

    “Departemen Keuangan siap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan untuk mendukung upaya Presiden Trump untuk mengakhir perang lainnya,” ujar Bessent.

    “Kami mendorong sekutu kami untuk bergabung dengan kami dan mematuhi sanksi ini,” ia menambahkan.

    Departemen Keuangan mengatakan, sanksi baru tersebut akan merugikan kemampuan Kremlin untuk mengumpulkan penghasilan guna mendanai perangnya melawan Ukraina.

    Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada NBC News, sanksi baru tersebut terkait dengan rencana pertemuan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Budapest yang gagal.

    Trump juga telah berupaya menekan India untuk berhenti membeli minyak Rusia. New Delhi adalah salah satu pembeli terbesar ekspor minyak mentah Rusia.

    Harga minyak mentah AS telah turun 16% tahun ini dan Brent turun hampir 14%. OPEC+, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, telah meningkatkan produksi selama berbulan-bulan.

    Sementara itu, ketegangan perdagangan yang disebabkan oleh tarif Trump juga telah menimbulkan kekhawatiran di pasar minyak.

  • Rusia Tanggapi Santai Sanksi AS terhadap 2 Raksasa Minyaknya

    Rusia Tanggapi Santai Sanksi AS terhadap 2 Raksasa Minyaknya

    Jakarta –

    Pemerintah Rusia menanggapi santai sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap dua raksasa minyak Rusia. Ditegaskan bahwa Rusia kebal terhadap sanksi yang dijatuhkan akibat serangan berkelanjutannya terhadap Ukraina tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengikuti contoh pemerintahan sebelumnya yang menantang Moskow dengan sanksi-sanksi. Dia menekankan bahwa hal itu akan berakhir dengan “kegagalan.”

    “Negara kita telah mengembangkan kekebalan yang kuat terhadap pembatasan Barat dan akan terus dengan percaya diri mengembangkan potensi ekonominya, termasuk potensi energinya,” kata Zakharova, dalam sebuah briefing mingguan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Trump menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia pada hari Rabu (22/10) waktu setempat. Trump mengeluh bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina “tidak membuahkan hasil.”

    Uni Eropa juga mengumumkan rangkaian sanksi baru untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasi tanpa henti selama tiga setengah tahun terhadap Ukraina, negara tetangganya, yang bersekutu dengan Washington.

    Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.

    “Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump menanggapi pertanyaan dari wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih pada Rabu (22/10) waktu setempat.

    Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.

    “Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

    Bessent mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Ngeluh Bicara dengan Putin Soal Ukraina: Tak Ada Kelanjutannya

    Trump Ngeluh Bicara dengan Putin Soal Ukraina: Tak Ada Kelanjutannya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluhkan pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang mengakhiri perang Ukraina. Trump mengatakan bahwa percakapannya dengan pemimpin Rusia itu tidak membuahkan hasil.

    “Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih pada Rabu (22/10) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).

    Hal ini disampaikan Trump saat mengumumkan sanksi-sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia terkait perang di Ukraina.

    Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.

    Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.

    “Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

    Menkeu AS itu mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”

    Secara terpisah, Uni Eropa setuju untuk memberlakukan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk menekan pendapatan minyak dan gas Moskow selama perang, kata seorang juru bicara kepresidenan Denmark.

    Paket sanksi tersebut — yang ke-19 dari Uni Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 — bertujuan untuk terus menekan Rusia di tengah upaya perdamaian Trump dan eskalasi serangan Rusia.

    Sanksi tersebut dijatuhkan beberapa jam setelah serangan terbaru Rusia semalam di Ukraina menewaskan tujuh orang, termasuk dua anak, dan menghancurkan sebuah taman kanak-kanak.

    Usai pengumuman sanksi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat masih tetap ingin bertemu Rusia.

    “Kami masih ingin bertemu dengan Rusia,” kata Rubio kepada wartawan. “Kami akan selalu tertarik untuk terlibat jika ada peluang untuk mencapai perdamaian,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Makin Panas! Trump Jatuhkan Sanksi ke 2 Raksasa Minyak Rusia

    Makin Panas! Trump Jatuhkan Sanksi ke 2 Raksasa Minyak Rusia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia pada hari Rabu (22/10) waktu setempat. Trump mengeluh bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina “tidak membuahkan hasil.”

    Uni Eropa juga mengumumkan rangkaian sanksi baru untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasi tanpa henti selama tiga setengah tahun terhadap Ukraina, negara tetangganya, yang bersekutu dengan Washington.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025), Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.

    “Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump menanggapi pertanyaan dari seorang jurnalis AFP di Ruang Oval, Gedung Putih.

    Namun Trump menambahkan bahwa ia berharap “sanksi berat” terhadap dua raksasa minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil tersebut, hanya akan berlangsung singkat. “Kami berharap perang akan berakhir,” ujarnya di samping Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

    Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, Rutte, yang sering dijuluki “si pembisik Trump”, mengatakan ia yakin bahwa “dengan tekanan yang berkelanjutan, kami akan dapat mengajak Putin ke meja perundingan untuk menyetujui gencatan senjata, dan kemudian perundingan lainnya setelahnya.”

    Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.

    “Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

    Bessent mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”

    Secara terpisah, Uni Eropa setuju untuk memberlakukan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk menekan pendapatan minyak dan gas Moskow selama perang, kata seorang juru bicara kepresidenan Denmark.

    Paket sanksi tersebut — yang ke-19 dari Uni Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 — bertujuan untuk terus menekan Rusia di tengah upaya perdamaian Trump dan eskalasi serangan Rusia.

    Sanksi tersebut dijatuhkan beberapa jam setelah serangan terbaru Rusia semalam di Ukraina menewaskan tujuh orang, termasuk dua anak, dan menghancurkan sebuah taman kanak-kanak.

    Simak juga Video Trump Batal Bertemu Putin: Saya Tak Ingin Buang-buang Waktu

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)