Xcloud.id

kab/kota: Bondowoso

  • Ada 17 Permohonan Sengketa Masuk ke MK, KPU Siap Hadapi Gugatan Pilkada dari Jatim

    Ada 17 Permohonan Sengketa Masuk ke MK, KPU Siap Hadapi Gugatan Pilkada dari Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan kesiapan menghadapi gugatan Pilkada erentak 2024 yang kini masuk di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hingga Jumat (13/12/2024) siang, sudah ada 17 pengajuan gugatan yang masuk dari sejumlah daerah di Jawa Timur. 

    Jumlah tersebut terdiri dari 16 Pilkada Kabupaten/kota dan 1 pengajuan sengketa dari paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans untuk Pilgub Jatim 2024.

    Dalam seluruh pengajuan gugatan di MK tersebut, KPU menjadi pihak yang tergugat. 

    “Secara prinsip kami selalu siap dengan gugatan semacam ini, karena sudah kami antisipasi,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam yang merupakan Divisi Teknis Penyelenggaraan saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (13/12/2024). 

    Sejak awal, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, mengakui jika turut memikirkan potensi adanya gugatan hasil. 

    Apalagi secara regulasi, gugatan perselisihan hasil itu dimungkinkan untuk dibawa ke meja MK.

    Dengan begitu, Umam mengaku tak kaget lantaran sudah mengantisipasi potensi gugatan. 

    Namun, saat ini, KPU di Jawa Timur masih menunggu nomor register di MK untuk seluruh gugatan tersebut. Termasuk nantinya akan mempelajari berbagai dalil gugatan yang diadukan oleh pemohon kepada MK.

    “Sehingga, nanti kita bisa menyiapkan berbagai hal. Kalau sekarang kita masih meraba-raba,” ujar Umam. 

    Berdasarkan catatan di laman MK sebelumnya, sudah ada belasan permohonan gugatan dari Pilkada di Jawa Timur.

    Yaitu terdiri dari Kabupaten Magetan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Sujatno-Ida Yuhana Ulfa.

    Lalu Ponorogo yang diajukan paslon nomor urut 1 Ipong Muchlissoni-Segoro Luhur Kusumo Daru. 

    Pengajuan dua daerah itu masuk pada Kamis 5 Desember 2024. Sementara pada Jumat 6 Desember 2024, pengajuan yang masuk ke MK datang dari Kabupaten Malang yakni dari paslon nomor urut 2 Mathur Husyairi-Jayus Salam. Pada hari yang sama juga muncul dari Banyuwangi. 

    Yakni diajukan oleh paslon nomor urut 2 Moh Ali Makki-Ali Ruchi. Sedangkan pada Sabtu 7 Desember 2024, gugatan datang dari Kabupaten Gresik.

    Lantaran hanya ada satu paslon, gugatan justru diajukan oleh M Ali Murtadlo yang mengatasnamakan sebagai pemantau Pilkada. 

    Selain Gresik, di hari yang sama juga muncul gugatan dari Kabupaten Malang yakni dari paslon nomor urut 2 Gunawan-Umar Usman. Selanjutnya pada Minggu 8 Desember 2024, pengajuan gugatan muncul dari Kota Blitar yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro. 

    Pada Senin 9 Desember 2024, muncul gugatan dari empat daerah. Yakni Nganjuk, Pamekasan, Bondowoso dan Lamongan. Di Nganjuk gugatan datang dari Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr Herdiansyah yang merupakan paslon nomor urut 1. Lalu di Pamekasan, paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah-Taufadi.

    Kemudian di Bondowoso gugatan di ajukan oleh paslon Bambang Soekwanto-Moh Baqir.

    Sementara di Lamongan diajukan oleh Abdul Ghofur-Firosya Shalati yang merupakan paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pada hari Selasa 10 Desember 2024, sebanyak 4 daerah mengajukan permohonan sengketa ke MK. 

    Rinciannya Tulungagung yang diajukan oleh Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti yang merupakan paslon nomor urut 3.

    Kemudian Kota Probolinggo yang diajukan oleh Saparuddin dari Perhimpunan Pemilih Indonesia. Lantas, dari Sumenep oleh paslon nomor urut 1 Ali Fikri-Muh Unais Ali Hisyam. 

    Kemudian Sampang yakni oleh Muhammad Bin Muaffi Zaini-Abdullah Hidayat yang merupakan paslon nomor urut 1.

    Pada Jumat juga ada pengajuan dari Kota Malang dengan nama Budhy Pakarti. Sedangkan gugatan dari paslon Risma-Gus Hans untuk Pilgub Jatim masuk di MK pada Rabu malam. 

  • Pembangunan Infrastruktur Tekan Biaya Logistik, Progress Tol Probolinggo – Banyuwangi Garapan PTPP – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur Tekan Biaya Logistik, Progress Tol Probolinggo – Banyuwangi Garapan PTPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia (“PTPP”) turut mendukung pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menekan biaya logistik. Salah satu pembangunan infrastruktur ini terdapat pada Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 yang saat ini sedang digarap oleh PTPP. Pembangunan jalan tol ini nantinya akan berdampak pada waktu dan jarak tempuh yang semakin cepat dan efisien, dimana manfaat ini akan meningkatkan daya saing nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 berlokasi di Kabupaten Probolinggo dan Situbondo yang merupakan proyek dengan tipe joint operation (JO) dengan porsi PTPP sebagai leader kontraktor pelaksana (50 persen). Proyek ini memiliki nilai kontrak dengan porsi PTPP sebesar Rp 1.99 Triliun, memiliki panjang jalan 25.6 KM (STA 20+200 sd STA 45+800), serta masa pelaksanaan sejak November 2023 hingga Desember 2025. Sampai dengan Desember 2024, realisasi progress proyek sudah mencapai 56,11%.

    Adapun manfaat dari pembangunan jalan tol ini yaitu waktu perjalanan antar kota di wilayah Provinsi Tapal Kuda yang meliputi sebagian timur Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi akan semakin singkat. Jarak tempuh yang biasanya menggunakan jalan eksisting (non-tol) mencapai 2 jam perjalanan, dapat dipangkas menjadi 45 menit waktu perjalanan jika menggunakan jalan Tol. 

    Hal ini memungkinkan mobilitas antar wilayah semakin efisien serta berdampak bagi masyarakat, bisnis, dan wisatawan. Novel Arsyad selaku Direktur Utama PTPP mengatakan bahwa PTPP akan terus mendukung dan memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sesuai dengan target dan standard, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing wilayah.

    “Dengan pembangunan Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi yang memiliki manfaat dalam mempersingkat waktu tempuh, dimana hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah Provinsi Tapal Kuda, tentunya PTPP selaku kontraktor dari pembangunan jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 akan memastikan kualitas dari pembangunan infrastruktur tersebut,” ucap Novel.

    Selain itu, Novel juga menyampaikan komitmen PTPP dalam penyelesaian pekerjaan Proyek Jalan Tol ini, karena dapat menciptakan multiple effect yang dapat menjadi penopang ekonomi nasional, “Akses yang cepat dan lancar dapat menekan biaya logistik sehingga akan menarik lebih banyak peluang bisnis, dari peluang bisnis tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan sektor industri, pertanian, dan ekonomi lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat Indonesia akan terus kami fokuskan,” tutup Novel.

  • BUMN Perkebunan Geber Tiga Program untuk Memperkuat Swasembada Pangan – Halaman all

    BUMN Perkebunan Geber Tiga Program untuk Memperkuat Swasembada Pangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan swasembada pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk mendukung program tersebut, BUMN perkebunan menjalankan berbagai program strategis yang berdampak luas dan berkelanjutan seperti program Tanam Padi PT Perkebunan Nusantara (TAMPAN).

    Program ini memanfaatkan pola intercropping padi gogo di lahan peremajaan sawit rakyat.

    “Dengan target luasan 206 ribu hektare dalam lima tahun ke depan, program ini berpotensi memproduksi setengah juta ton gabah,” kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, di Jakarta.

    Varietas padi gogo yang digunakan, seperti Situ Bagendit, telah terbukti mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 5,5 ton per hektare di lahan sawah dan 4,0 ton per hektare di lahan kering. Hasil tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi petani sawit.

    Program penanaman padi gogo dilakukan melalui kolaborasi PTPN Group dengan Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Berdasarkan hasil kajian, potensi intercropping padi gogo di lahan PSR ini dapat mendukung swasembada beras dengan potensi nasional mampu menghasilkan tambahan 1,1 juta ton beras melalui target peremajaan seluas 400.000 hektare pertahun.

    Di industri gula, PTPN melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), juga telah meluncurkan “Program Manis” – Menuju Swasembada Gula Indonesia.

    Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri gula nasional dengan melibatkan kolaborasi antarpetani, lembaga pemerintah, perbankan, serta BUMN lain seperti PT Pupuk Indonesia dan Himbara (BRI, Mandiri dan BNI).

    Selain merekrut agripreneur tebu kalangan generasi muda, program ini juga membentuk “Saung Manis” di berbagai wilayah, antara lain di Mojokerto, Kediri, Lumajang, Ngawi, Pekalongan, dan Bone.

    Saung Manis men jadi ruang diskusi bagi petani sekaligus wadah penyuluhan pertanian, pelatihan teknis, hingga akses pendanaan dari sektor perbankan.

    Para agripreneur terpilih akan mengelola mini estate tebu dengan luasan 50 hingga 100 hektare, memberikan mereka pengalaman praktis sekaligus memberdayakan potensi lokal.

    “Program ini diharapkan menciptakan sinergi antara peningkatan hasil produksi tebu dan peran strategis generasi muda dalam pertanian modern,” ujar Ghani.

    PTPN juga menjalankan program Makmur yang menawarkan ekosistem terpadu dari penyediaan benih, pupuk, hingga jaminan pasar bagi petani.

    Program ini telah diterapkan pada berbagai komoditas, termasuk tebu, dengan hasil yang signifikan. Di kebun tebu Mangliwetan Bondowoso, misalnya, produktivitas meningkat hingga 45 persen, dari 76 ton per hektare menjadi 110 ton per hektare.

    “Program ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, dengan kenaikan rendemen tebu dari 8,14% menjadi 8,94%,” tambah Ghani.

    Kemitraan dalam dairy farm juga menjadi langkah penting dalam diversifikasi pangan nasional.

    PTPN memanfaatkan asetnya untuk mendukung produksi susu dalam negeri melalui peternakan sapi perah modern. Rencananya program ini akan dikolaborasikan dengan Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Program ini selain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, juga menciptakan rantai pasok lokal yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung keseimbangan gizi masyarakat.

    Dampak dari berbagai inisiatif ini mencakup peningkatan produktivitas pangan, penguatan kesejahteraan petani, serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. 

  • Sertifikasi 1.424 Aset Pemkab Bondowoso Ditarget Tuntas di 2025

    Sertifikasi 1.424 Aset Pemkab Bondowoso Ditarget Tuntas di 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 1.424 aset Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso belum bersertifikat. Upaya percepatan bakal dilakukan dan ditargetkan tuntas keseluruhan pada 2025.

    Pada 2024, ada ratusan aset Pemkab Bondowoso yang selesai disertifikasi. Totalnya 123 aset dalam setahun.

    “Tahun ini sertifikasi aset Pemkab sudah 103 dan nanti ditambah 20, jadi total 123. Ada kenaikan,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bondowoso, Zubaidi kepada beritajatim.com.

    Walaupun sudah ada ratusan aset yang disertifikasi tahun ini, ternyata masih ada ribuan yang belum mengantongi dokumen kepemilikan resmi.

    “Di tahun 2025 ini masih ada 1.424 aset (Aset Pemkab Bondowoso yang belum bersertifikat),” tuturnya.

    Kebanyakan aset Pemkab Bondowoso yang belum digarap berupa bidang jalan dan sempadan sungai. Namun di tahun 2025 diupayakan bakal digarap maksimal.

    Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan rencana sertifikasi aset massal milik Pemkab Bondowoso.

    “Kami matur nuwun ke Kepala BPN. Karena kita ada satu komitmen berkaitan dengan sertifikasi aset Pemkab,” katanya dikonfirmasi terpisah.

    Isi komitmennya adalah bahwa seluruh bidang aset yang menjadi tanggungjawab Pemda tuntas disertifikasi pada 2025.

    “Ini komitmen bersama. Jadi Januari akan kita mulai proses-proses, sekarang persiapan. Sehingga target sampai akhir tahun 2025 seluruhnya sudah bersertifikat,” paparnya.

    Pihaknya juga akan memetakan lebih rinci mana saja aset milik Pemkab dan Pemdes, termasuk mana yang sudah dan belum bersertifikat.

    “Semua akan kita dorong. Prinsipnya semua tanah yang itu aset pemerintah, maka semua kita upayakan untuk percepatan sertifikasi,” tegas Pj Bupati. [awi/beq]

  • Bondowoso Belum Miliki KIHT, Pj Bupati Jelaskan Tantangannya

    Bondowoso Belum Miliki KIHT, Pj Bupati Jelaskan Tantangannya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso hingga kini belum memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), meski pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) mendorong daerah untuk membangun kawasan tersebut.

    Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengungkapkan, keberadaan KIHT penting untuk mempermudah pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha hasil tembakau skala kecil.

    “KIHT itu kawasan khusus untuk aktivitas produksi hasil tembakau. Di sana, pengusaha rumahan bisa terlokalisir di satu tempat, sehingga pembinaan dan fasilitasi lebih mudah dibandingkan jika mereka tersebar di rumah-rumah,” jelasnya.

    Ia mencontohkan keberadaan KIHT di Kabupaten Probolinggo yang terletak di pinggir jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Paiton sebagai tempat pengumpulan usaha rumahan hasil tembakau.

    Kawasan tersebut dirancang agar pelaku usaha kecil dapat lebih terorganisasi, sehingga pengembangan dan dukungan lebih terarah.

    Pj Bupati mengakui bahwa tantangan utama dalam membangun KIHT di Bondowoso adalah ketersediaan lahan.

    “Di mana-mana kendalanya memang di lahan. Untuk pabrik rokok besar, mereka tidak memerlukan KIHT karena sudah memiliki sistemnya sendiri. KIHT ini untuk mengakomodasi usaha rumah tangga agar bisa tersentral di satu lokasi,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan KIHT tidak mutlak diperlukan di Bondowoso, apabila sebagian besar pelaku usaha rumah tangga sudah memiliki sistem kemitraan dengan pabrik rokok besar.

    “Ada yang sistemnya setor ke pabrik, jadi tidak perlu ke KIHT karena sudah diberdayakan melalui kemitraan dengan pabrik,” tambahnya.

    Meski belum terwujud, KIHT tetap menjadi opsi strategis bagi Kabupaten Bondowoso apabila kebutuhan mendesak muncul di masa depan. [awi/beq]

  • 21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Sebanyak 21.189 warga Kabupaten Bondowoso akan menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) pada akhir tahun 2024 ini. Penyaluran akan dilaksanakan pada 17 hingga 18 Desember 2024 pekan depan.

    Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran BLT DBHCHT yang digelar di Pendopo Bupati, Kamis (12/12/2024).

    Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menyatakan, persiapan teknis penyaluran BLT DBHCHT sudah matang.

    “Mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Data penerima sudah diverifikasi dan dicek secara berlapis sehingga calon penerima adalah mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya kepada beritajatim.com.

    BLT DBHCHT ini diperuntukkan bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima.

    “Ini hak masyarakat yang diatur undang-undang. Tugas Pemda adalah menyalurkan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyebut penerima bantuan itu puluhan ribu.

    Berdasarkan data, jumlahnya sebanyak 21.189 warga telah terverifikasi sebagai penerima bantuan. Mereka akan menerima Rp 600 ribu yang dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 300 ribu per bulan.

    Awalnya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) diusulkan sebanyak 25.660, tetapi setelah melalui verifikasi berlapis oleh desa, kecamatan, dan Dispenduk, jumlah final menjadi 21.189.

    “Data buruh pabrik rokok berasal dari DPMPTSP, sementara data buruh tani tembakau disediakan oleh Dinas Pertanian. Masyarakat lainnya yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem didasarkan pada data yang diterbitkan BP4D,” kata Anis dikonfirmasi terpisah.

    Pemkab Bondowoso menjamin proses penyaluran BLT berjalan transparan dan sesuai regulasi. Anis menambahkan bahwa Pemkab juga melibatkan kejaksaan negeri dalam pendampingan hukum untuk memastikan integritas dalam penyaluran bantuan.

    “Kami akan membuka call center untuk memudahkan akses layanan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengarahkan agar kelompok prioritas, seperti lansia, ibu hamil, dan ibu dengan balita, mendapat pelayanan lebih cepat.

    “Buruh tani tembakau yang juga menerima BPNT tetap berhak menerima BLT karena aturannya boleh,” ucapnya.

    Dengan persiapan matang, Pemkab Bondowoso optimistis penyaluran BLT DBHCHT ini dapat berlangsung lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.

    Secara teknis, penyaluran BLT DBHCHT di Kabupaten Bondowoso nantinya ditempatkan di masing-masing kecamatan.

    Khusus untuk Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ditempatkan di kantor Pos Indonesia Cabang Bondowoso yang berada di sekitar kawasan alun-alun RBA Ki Ronggo. [awi/aje]

  • Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati terpilih Situbondo, Jawa Timur, gemas melihat birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia meminta tim transisi untuk membangun sistem merit yang benar dalam pemerintahan ke depan.

    “Tim transisi ini mendesain birokrasi ini agar fit to body, termasuk merit system mau kami berlakukan,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ini, Kamis (12/12/2024).

    “Coba Anda lihat. Kepala Dnas Pertanian sama sekali tidak punya latar belakang pertanian. Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan adalah Kabag Umum. Bayangkan. Bagaimana orang berbicara soal Situbondo pada masa mendatang, ketika orang-orangnya tidak punya kompetensi dan pengalaman membidangi urusan itu,” kata Rio.

    Rio memilih menggunakan sistem terbuka untuk memilih pejabat yang tepat kelak. Aparat sipil negara diberi kesempatan yang sama sesuai aturan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemkab Situbondo.

    Namun mereka akan diminta menjelaskan program dan perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan ke depan. Penjelasan mereka akan disandingkan dengan visi-misi Rio-Ulfiyah. “Jadi ada public assessment di situ,” kata Rio.

    Sistem seperti ini dipercaya Rio akan menepis syak wasangka. “Dengan demikian tidak ada kecurigaan publik dan elite politik kepada saya bahwa saya bermain-main dan ‘Rio sama saja dengan yang lain’,” katanya.

    Tak mau membuang waktu, tim transisi yang terdiri atas 25 orang itu bekerja tanpa menanti pelantikan. Mereka terdiri atas ketua partai politik, pakar kebijakan publik, pakar sumber daya manusia, organisasi non pemerintah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pesantren, dan relawan anak-anak muda.

    Amin Said Husni, Bupati Bondowoso 2008-2018, dan Suyoto, Bupati Bojonegoro 2008-2018 ikut terlibat sebagai dewan pakar. Mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman tentang penataan birokrasi dan pemerintahan daerah yang baik dan benar.

    Tim tersebut sudah bertemu dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk membicarakan kemungkinan kolaborasi dalam pelaksanaan program kesehatan ‘Brantas’ yang dusung Rio-Ulfiyah selama pilkada. Sejumlah birokrasi Pemkab Situbondo juga sudah mulai diajak berkomunikasi untuk membuka kran program beasiswa yang sempat macet.

    Rio berharap tim transisi ini sebisa mungkin mewarnai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan visi dan misinya. “Sebisa mungkin, karena saya belum punya kekuasaan. Paling tidak mensikronisasi visi dan misi saya ke APBD,” katanya. [wir]

  • Transisi Kekuasaan di Situbondo Libatkan Mantan Bupati Bojonegoro dan Bondowoso

    Transisi Kekuasaan di Situbondo Libatkan Mantan Bupati Bojonegoro dan Bondowoso

    Situbondo (beritajatim.com) – Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati terpilih Situbondo, Jawa Timur, membentuk tim transisi yang melibatkan Amin Said Husni, mantan bupati Bondowoso, dan Suyoto, mantan bupati Bojonegoro, usai pemilihan kepala daerah.

    Tim transisi ini beranggotakan 25 orang, yang terdiri atas tujuh ketua partai politik koalisi, pakar kebijakan publik, pakar sumber daya manusia, organisasi non pemerintah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pesantren, dan relawan anak-anak muda.

    Amin dan Suyoto berposisi sebagai dewan pakar dalam tim tersebut. Koordinatornya adalah Alfan Ardilah, Manajer Tim PRC (Politika Research and Consulting), sebuah lembaga konsultansi politik yang didirikan Rio. “Mereka sudah bekerja,” kata Rio, Kamis (12/12/2024).

    Keterlibatan Amin Said Husni dan Suyoto tak lepas dari keberhasilan mereka memimpin daerah masing-masing. Suyoto memimpin Bojonegoro pada 2008-2018. “Kang Yoto berhasil menjadi bupati di Bojonegoro yang dulu terkenal miskin dan kering, kini menjadi kabupaten dengan APBD terbesar kedua di Indonesia,” kata Rio.

    Kebetulan Rio kenal baik dengan Suyoto. “Ya wis, apa sing iso tak ewangi. Kamu harus jadi bupati terbaik,” kata Rio menirukan ucapan Suyoto.

    Sementara Amin Said dianggap berhasil mengubah Bondowoso yang identik dengan kota pensiunan dan kota tape, selama memimpin pada periode 2008-2018.

    “Sekarang secara ekonomi jauh lebih bagus daripada Situbondo. Dengan brand Republik Kopi, dia berhasil membangun Bondowoso. Hotel-hotel banyak di sana, dan tingkat kemiskinan di sana jauh lebih rendah dibanding Situbondo. Kami butuh insight-nya,” kata Rio.

    Rio juga melibatkan doktor di bidang sumber daya manusia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyani Rahmawati. “Saya cuma minta satu. Saya ingin budaya kerja di birokrasi Situbondo berubah,” katanya.

    Rio rupanya ingin tancap gas. Apalagi dia dan Ulfiyah sudah bertemu bupati petahana Karna Suswandi di pendapa, 30 November 2024, usai memastikan kemenangan dalam pilkada dengan perolehan 202.479 suara pemilih.

    Rio-Ulfiyah diusung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    Mereka mengalahkan pasangan petahana Karna Suswani-Khoirani yang mendulang dukungan 188.782 suara pemilih dan diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat, Persatuam Indonesia (Perindo), Gelora, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Garuda, dan Partai Keadilan Sejahtera. [wir]

  • Mutasi Perwira Polda Jatim, Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Berganti

    Mutasi Perwira Polda Jatim, Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Berganti

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah perwira pertama dan menengah yang berdinas di Polda Jawa Timur dimutasi. Hal itu terungkap setelah Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor ST/1531/XII/KEP/2024 yang diterbitkan Selasa 10 Desember 2024 itu. Dari surat itu diketahui, Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh Setiawan akan mendapat jabatan baru.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam instansi Polri. Menurutnya, hal itu lumrah dalam rangka penyegaran di tubuh Polri.

    “Mutasi adalah hal biasa dalam organisasi, sebagai penyegaran serta promosi, serta tour of area and tour of duty,” jelasnya saat dikonfirmasi.

    Kompol Teguh Setiawan akan mendapatkan jabatan baru sebagai Kanit IV Subdit I Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Posisinya akan digantikan oleh AKP Rahmad Aji Prabowo pindahan dari Akpol Lemdiklat Polri.

    Lalu, ada nama Kompol Bayu Halim Kapolsek Genteng yang akan menjabat sebagai Wakapolres Malang menggantikan Kompol Imas Mustolih yang segera melaksanakan Sespimmen Polri TA 2025. Posisi Bayu Halim akan digantikan oleh AKP Grandika Indera Waspada yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Rungkut. Sementara, jabatan Kapolsek Rungkut akan dipegang oleh AKP Agus Santoso yang sebelumnya menjadi Siwas Polrestabes Surabaya.

    Polsek Karangpilang juga akan mendapatkan pemimpin baru. Kapolsek Karangpilang Kompol A Risky Fardian Caropeboka akan mendapatkan promosi menjadi Wakapolres Lumajang. Untuk menggantikan Risky, Polda Jawa Timur menunjuk Kompol Rahayu Rini yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kertosono, Nganjuk.

    Selain itu, Kapolsek Sawahan Kompol Domingos De Ximenes juga akan pindah untuk Sespimmen Polri TA 2025. Posisinya akan digantikan oleh AKP Kiki Tyas pindahan dari Lemdiklat Polri. Posisi Kapolsek Bubutan juga akan berganti. Kompol Hendra Krisnawan juga akan melaksanakan Sespimmen Polri TA 2025. Posisinya akan diganti oleh AKP Vonny Farizky pindahan dari Polda Papua.

    Di jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kapolsek Semampir Kompol Eko Adi Wibowo akan pindah sebagai Kapolsek Pabean Cantikan menggantikan Kompol Teddy Tridani. Sementara, posisi Eko akan digantikan AKP Herry Iswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

    Berdasarkan pada TR itu, untuk Kasatreskrim di jajaran Polda Jatim yang berganti adalah Kasatreskrim Polres Gresik AKP Aldhino Prima Wirdhan kini bergeser menjadi Panit I Unit IV Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Jabatan Aldhino bakal digantikan oleh AKP Abid Uais Al Qarni yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Jember.

    Kemudian Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin berpindah sebagai Panit II Subdit I Ditreskrimum Polda Jatim. Lalu, Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Irwan pindah ke Unit II Subdit Ditreskrimum Polda Jatim.

    Sementara di Polda Jatim, yang bergeser adalah Kepala Pelayanan Markas (Kayanma), AKBP Muhammad Sinwan.

    Ia kini menduduki jabatan sebagai Kasubdit VIP Ditpamobvit Polda Jatim. Kursi Sinwan di Yanma akan digantikan Kompol Sunardi.

    Kemudian Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, Kompol Edith Yuwono berpindah sebagai Kabagbinopsnal (KBO) Ditpamobvit Polda Jawa Timur. Lalu, Kanit II Subdit Jatanras Polda Jatim Kompol Ardi Purboyo berpindah ke Subdit IV Jatanras Polda Jatim.

    Kemudian Wakapolres Bondowoso Kompol Dwi Okta Herianto berpindah sebagai Wakapolres Blitar Kota. Jabatannya akan digantikan oleh AKP Eka Wira Dharma. (ang/but)

     

  • Hasil Pilkada 15 Kabupaten/Kota di Jatim Digugat ke MK

    Hasil Pilkada 15 Kabupaten/Kota di Jatim Digugat ke MK

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Hasil Pilkada di 15 kabupaten/kota di Jawa Timur 2024 digugat akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para penggugat berasal dari belasan calon bupati/wali kota. Ada juga gugatan dari masyarakat.

    “Pengajuan permohonan per siang ini tadi ada 15,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam, Rabu (11/12).

    Menurut Umam, batas pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah tiga hari setelah KPU kabupaten/kota resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada.

    “Seharusnya batas akhirnya sudah selesai. Karena [batas] penetapan hasil rekapitulasi [kabupaten/kota] kan tanggal 6 Desember,” ujarnya.

    Umam mengatakan, setiap pengajuan sengketa ke MK pasti diterima dan disidangkan. Bila ditolak pun hal itu akan disampaikan pada sidang pertama.

    “Nanti diterima atau tidak semua pengajuan akan disidangkan. Kalau ditolak misalnya ada kekurangan akan disampaikan pada sidang pertama itu,” ucapnya.

    Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim hingga kini belum ada paslon yang mengajukan gugatan sengketa. Termasuk paslon Tri Rismaharini-Zahrul Zahar Asumta Gus Hans yang sebelumnya mengaku berencana mengajukan gugatan hasil ke MK.

    Batas waktu mengajukan gugatan, kata Umam, ialah berdasarkan peraturan MK No 4 tahun 2024, yang menyebut pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan terhitung 3 hari sejak diumumkan keputusan KPU ttg penetapan hasil

    “Itu artinya kalo Pilgub Jatim kemarin ditetapkan tanggal 9 Desember Pukul 21.30 WIB, maka berakhir 12 Desember pukul 21.30 WIB,” ujar Umam.

    Umam menyebut, sengketa Pilkada di 15 daerah itu disebabkan karena ada selisih hasil atau prosedur dianggap sebagai pelanggaran. Dua hal itu masuk dalam rangkaian perolehan hasil.

    “Paslon yang mengajukan tersebut memang punya hak untuk melakukan sengketa hasil jika mendapatkan temuan dugaan-dugaan [pelanggaran],” tuturnya.

    Adapiun 15 gugatan itu dilakukan oleh Paslon Nomor urut 3 Pilkada Kabupaten Magetan Sujatno-Ida Yuhana Ulfa; Paslon nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Ponorogo, Ipong Muchlissoni-Segoro Luhur Kusumo Daru.

    Kemudian Paslon nomor 2 Pilkada Kabupaten Bangkalan, Mathur Husyairi-Jayus Salam; Paslon nomor 2 Pilkada Kabupaten Banyuwangi, Moh Ali Makki-Ali Ruchi; kemudian Pilkada Kabupaten Gresik dilakukan oleh M Ali Murtadlo selaku Pemantau Pemilihan Kabupaten Gresik.

    Lalu Paslon nomor 2 Pilkada Kabupaten Malang, Gunawan Hs-Umar Usman; kemudian paslon nomor urut 1 Pilkada Kota Blitar, Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro; Paslon nomor 1 Pilkada Kabupaten Nganjuk, Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr Herdiansyah.

    Selanjutnya paslon nomor 3 Pilkada Kabupaten Pamekasan, Muhammad Baqir Aminatullah-Taufadi; paslon nomor 2 Pilkada Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekwanto-Moh Baqir.

    Lebih lanjut, gugatan itu dilakukan paslon nomor 1 Pilkada Kabupaten Lamongan, Abdul Ghofur-Firosya Shalati; paslon 3 Pilkada Kabupaten Tulungagung, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti; Pilkada Kota Probolinggo, gugatan dilakjkan oleh Ir Saparuddin selaku Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI).

    Kemudian paslon nomor urut 1 Kabupaten Sumenep, Ali Fikri-Muh Unais Ali Hisyam; dan terakhir paslon nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Sampang, Muhammad Bin Mu’afi Zaini-Abdullah Hidayat.

    (frd/wis)

    [Gambas:Video CNN]