Xcloud.id

kab/kota: Bondowoso

  • 18 Ribu Pohon Kopi di Lereng Gunung Ijen Ditebang OTK, Polres Bondowoso Turunkan Tim Gabungan

    18 Ribu Pohon Kopi di Lereng Gunung Ijen Ditebang OTK, Polres Bondowoso Turunkan Tim Gabungan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Suasana di lereng Gunung Ijen kembali memanas setelah sedikitnya 18 ribu pohon kopi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 di Blok Ulangan, Dusun Kalisengon, Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, ditemukan ditebang secara brutal oleh orang tak dikenal (OTK), Rabu (5/11/2025) dini hari.

    Aksi perusakan itu pertama kali terungkap sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Unit Intelkam Polsek Sempol menerima laporan adanya penebangan masif di kawasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 ribu batang kopi berusia satu tahun ditebang di area seluas sembilan hektar. Tanaman tersebut termasuk kategori produktif muda yang baru memasuki masa perawatan intensif.

    “Kasus ini sedang kami dalami. Tim gabungan sudah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian,” ujar Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, Rabu (5/11/2025).

    Perusakan pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Sutejo, yang saat itu hendak menuju Lapangan Kalisengon. Ia mendapati deretan batang kopi sudah tumbang dan segera melapor ke pihak PTPN I serta tim pengamanan gabungan dari TNI, Polri, dan Brimob.

    Hasil penyisiran petugas menemukan sejumlah barang mencurigakan, antara lain jejak ban mobil, tumpukan batu, dan sebatang kayu yang diduga disiapkan pelaku untuk menghadang atau melukai petugas patroli keamanan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aksi penebangan dilakukan secara terencana.

    “Motifnya masih kami dalami. Namun dari informasi di lapangan, kemungkinan besar berkaitan dengan perselisihan antara masyarakat dan pihak perusahaan,” jelas Iptu Bobby.

    Hingga Rabu sore, aparat gabungan dari PTPN I, TNI, Polri, dan Brimob masih melakukan penyisiran di area Afdeling Kalisengon untuk mencari pelaku. Pengamanan di kawasan perkebunan diperketat guna mencegah aksi serupa terjadi kembali.

    “Situasi sejauh ini aman dan terkendali, meski penjagaan dilakukan secara terbatas. Kami terus memantau perkembangan di lapangan,” tambahnya.

    Pihak PTPN I Regional 5 diperkirakan mengalami kerugian ekonomi cukup besar, mengingat tanaman yang dirusak merupakan aset produktif bernilai tinggi. Bila tidak segera diusut tuntas, peristiwa ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial antara warga sekitar dengan pihak perusahaan.

    “Tim kami masih bekerja. Semua kemungkinan kami buka, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di kawasan Ijen,” tegas Bobby. [awi/beq]

  • Kejari Pastikan Kemitraan Perhutani–Petani Bondowoso Berjalan Sesuai Aturan

    Kejari Pastikan Kemitraan Perhutani–Petani Bondowoso Berjalan Sesuai Aturan

    Bondowoso (beritajatim.com) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memastikan kemitraan antara Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso dan petani hutan berjalan sesuai aturan hukum.

    Pengawalan dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan 48 petani hutan di Balai Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Senin (3/11/2025).

    Langkah tersebut menjadi upaya konkret mencegah konflik sosial dan memastikan lahan hutan negara dimanfaatkan secara produktif dan legal.

    Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i dan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir.

    Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa kerja sama meliputi pengelolaan lahan seluas 10 hektare di petak 51A RPH Wringintapung, BKPH Bondowoso, dengan masa berlaku dua tahun.

    “Tujuannya agar masyarakat memiliki payung hukum dalam memanfaatkan lahan yang telah kami kerjasamakan,” jelasnya.

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menegaskan bahwa pengawalan dilakukan karena banyak lahan Perhutani sebelumnya tidak produktif atau bahkan dimanfaatkan warga tanpa izin resmi. Kondisi itu, menurutnya, rawan menimbulkan konflik sosial di sekitar kawasan hutan.

    Ia mencontohkan, di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel seluas 2,5 hektare dan di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal seluas 74,8 hektare, Kejari bersama Perhutani telah melakukan penertiban dengan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Kami mendorong Perhutani menertibkan aset strategis yang berpotensi dikuasai tanpa izin agar sesuai aturan,” ujarnya.

    Fikri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, terdapat sekitar 78 warga di Desa Taman yang selama ini menggarap lahan Perhutani tanpa dasar hukum yang jelas.

    Karena itu, Kejari menginisiasi pembentukan PKS kemitraan agar warga mendapatkan legalitas dan kepastian hukum dalam mengelola lahan secara produktif.

    Melalui pola kemitraan tersebut, petani dapat menanam tanaman kehutanan dan agroforestri seperti kopi serta palawija. Skema bagi hasil disepakati 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk Perhutani, baik dari hasil hutan maupun hasil pertanian.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kejari dalam pendampingan hukum terhadap program tersebut.

    “Legalitas ini penting agar petani merasa aman bekerja, sementara aset negara tetap terlindungi dan termanfaatkan sesuai ketentuan,” katanya. (awi/ian)

  • Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso terus menggenjot penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun 2025. Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar, menjelaskan bahwa upaya optimalisasi ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari yang bersifat harian, bulanan, hingga tahunan.

    Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pajak hotel dan restoran. Menurut Dodik, sektor ini masih belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan, meskipun Bapenda telah melakukan beberapa kali monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha hotel dan restoran, laporan yang diterima masih menunjukkan penerimaan yang “biasa-biasa saja.”

    “Kita beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran. Namun mereka melaporkan kondisi penerimaan yang masih biasa-biasa saja,” ujar Dodik dalam wawancara dengan beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Lebih lanjut, Dodik mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih memiliki pola pikir yang kurang tepat, merasa cukup hanya dengan membayar pajak secara mandiri tanpa memperhatikan kesesuaian laporan dan realisasi di lapangan.

    “Mindset mereka masih ‘kan sudah bayar, kok masih ditagih lagi’. Padahal kami perlu memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan,” jelasnya.

    Selain itu, Bapenda Bondowoso juga menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pembayaran pajak digital. Beberapa wajib pajak lebih memilih membayar pajak secara tunai (cash) karena merasa bahwa pembayaran digital lebih transparan dan dapat terpantau oleh pihak pusat.

    Namun, menurut Dodik, sistem pembayaran digital sebenarnya dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah transaksi pajak daerah. “Pembayaran digital justru dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan kemudahan transaksi pajak daerah,” tegasnya.

    Dengan dua bulan terakhir di tahun 2025 yang masih tersisa, Bapenda Bondowoso berencana untuk melakukan evaluasi ulang dan penertiban data pajak untuk memetakan potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, terutama di sektor jasa dan kuliner. Dodik menegaskan bahwa masih ada ‘ruang besar untuk meningkatkan PAD dari sektor ini.’ [awi/suf]

  • Polres Bondowoso Lakukan Pengecekan BBM Pertalite untuk Pastikan Kualitas dan Standar Distribusi

    Polres Bondowoso Lakukan Pengecekan BBM Pertalite untuk Pastikan Kualitas dan Standar Distribusi

  • Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Bondowoso dibuat resah lantaran program pengadaan ternak tahun 2025 tak kunjung terealisasi.

    Para penerima manfaat mengaku sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang diminta pemerintah daerah, namun hingga November ini, bantuan yang dijanjikan belum juga disalurkan.

    Ketua Kelompok Peternak Pejaten Bangkit, Kecamatan Tegalampel, Muhammad Irwansyah, mengungkapkan bahwa para peternak sudah berbulan-bulan menunggu kepastian dari dinas terkait.

    “Kami sudah selesaikan semua berkas sejak Mei sampai Juli, termasuk SKT dari Bakesbangpol, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Alasannya cuma salah kode rekening,” ujarnya pada Beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Irwan, program tersebut sebelumnya sudah dibahas dan disetujui DPRD Bondowoso. Dinas Peternakan juga telah menyiapkan daftar belanja anggaran (DBA) dan calon ppenerima

    Namun setelah terjadi pergantian pejabat di dinas, muncul aturan baru yang mewajibkan kelompok ternak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol.

    Aturan baru itu dinilai memberatkan karena SKT mensyaratkan akta pendirian notaris dan klasifikasi ormas, bukan kelompok peternak. “Kami jadi harus keluar biaya tambahan hanya untuk urusan administrasi,” keluhnya.

    Irwan menyebut, kelompoknya telah mengeluarkan biaya sekitar Rp138 juta untuk membangun kandang komunal, menyewa lahan pakan, dan membeli bahan pakan hingga lima ton. “Kami habis uang segitu karena yakin program segera jalan. Tapi nyatanya mandek,” katanya kecewa.

    Kelompok Pejaten Bangkit seharusnya menerima 10 ekor sapi jantan dari program tersebut. Di Desa Pejaten sendiri terdapat empat kelompok penerima — satu kelompok sapi dan tiga kelompok kambing — yang seluruhnya diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bondowoso, Soedarsono.

    Irwan juga menyoroti dugaan pungutan liar dalam proses pengurusan SKT. Ia menyebut beberapa kelompok diarahkan untuk menggunakan notaris tertentu dengan biaya Rp1,5 juta per kelompok, padahal notaris lain bisa mengurus hanya Rp750 ribu.

    “Sekitar 20 kelompok akhirnya memilih notaris yang saya rekomendasikan karena lebih cepat dan murah,” katanya.

    Ia menegaskan, program ini bukan hibah uang, melainkan pengadaan barang. “Kami hanya menerima ternak sesuai usulan, bukan uang. Tapi sekarang malah tak ada kejelasan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan bahwa program tersebut terhambat karena adanya perubahan aturan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

    “Aturan baru itu mengatur bahwa bantuan ternak harus masuk kategori belanja hibah, sedangkan di APBD awal kami rencanakan sebagai belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Saat diajukan perubahan di PAPBD, tidak bisa disetujui hingga tingkat gubernur,” jelasnya.

    Hendri menegaskan, perubahan tersebut tak bisa dipaksakan karena berpotensi menyalahi mekanisme penganggaran.

    “Kalau dipaksakan, risikonya bisa pidana. Jadi kami konsultasikan dengan Inspektorat. Kami juga berencana mengundang peternak untuk memberi penjelasan resmi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, program bantuan ternak kemungkinan akan didorong kembali pada tahun anggaran 2026, bergantung pada hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan persetujuan provinsi. (awi/but)

  • Terdampak Cuaca Ekstrem: Produksi Tembakau di Bondowoso Anjlok, Harga Merosot

    Terdampak Cuaca Ekstrem: Produksi Tembakau di Bondowoso Anjlok, Harga Merosot

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Akibat terdampak cuaca ekstrem, lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bondowoso terdampak. Tidak hanya produksi anjlok, harga jual pun merosot.

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso, Yasid menyebut kondisi tersebut menghimpit petani.

    “Produksi per hektar turun drastis. Jenis rajangan biasanya 1,2-1,5 ton per hektar kini hanya bisa menghasilkan maksimal 9 kuintal saja,” ucap Yasid pada BeritaJatim.com, Jumat (31/10/2025).

    Hal serupa juga dialami jenis kasturi. Jika tahun lalu produksi bisa berkisar 1,6-2 ton per hektar, kini maksimal hanya 1,3 ton saja.

    “Penurunan kualitas tembakau akibat cuaca ekstrem juga berpengaruh pada harga jual di tingkat petani,” tuturnya.

    Tahun lalu, tembakau kasturi dijual antara Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram. Tahun ini harganya kisaran Rp 40 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram.

    “Untuk rajangan yang tahun lalu Rp 40 ribu hingga Rp 75 ribu per kilogram, sekarang hanya Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu,” sebut Sekretaris APTI Jawa Timur tersebut.

    Situasi itu diperparah dengan banyaknya gudang yang selesai menyerap tembakau petani. Padahal, masih banyak persediaan tembakau petani yang belum terjual.

    “Baik gudang kemitraan maupun reguler, semua sudah tutup. Hanya ada beberapa pedagang kecil yang membeli. Itupun hanya memilih kualitas top grade. Sementara middle dan low, gak dibeli,” keluh warga Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang itu. [awi/aje]

  • Prabowo’s MBG di Pujer Bondowoso: 3.572 Siswa Terpenuhi Gizinya, Puluhan Warga Lokal Dapat Lapangan Kerja Baru

    Prabowo’s MBG di Pujer Bondowoso: 3.572 Siswa Terpenuhi Gizinya, Puluhan Warga Lokal Dapat Lapangan Kerja Baru

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, kini menunjukkan dampak ganda di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

    Tidak hanya ribuan siswa mendapatkan asupan gizi seimbang, tetapi puluhan warga lokal juga memperoleh pekerjaan baru.

    SPPG Pujer, sebagai ujung tombak pelaksanaan program nasional ini, berhasil menjangkau 3.572 siswa dari lima desa — Desa Mangli, Maskuning Wetan, Maskuning Kulon, Randu Cangkring, dan Kejahan.

    Program ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA, baik sekolah negeri maupun swasta.

    Kepala SPPG Pujer, Dila Mufilda, menjelaskan bahwa pelaksanaan program menekankan kualitas bahan baku, kebersihan penyajian makanan, serta kepatuhan terhadap standar gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Setiap menu yang kami sajikan diproses secara higienis dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat dan bergizi seimbang,” kata Dila, Kamis (30/10/2025).

    Selain fokus pada gizi siswa, program MBG juga membuka lapangan kerja bagi warga lokal, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

    Saat ini, 49 warga setempat dipekerjakan di dapur SPPG Pujer, mulai dari petugas dapur, tenaga kebersihan, hingga petugas distribusi makanan.

    Salah satunya Ulfiyah, ibu rumah tangga asal Desa Mangli, yang kini bertugas sebagai petugas kebersihan dapur. Ia mengaku sangat bersyukur bisa ikut terlibat dalam program ini.

    “Awalnya saya pengangguran. Alhamdulillah setelah adanya program MBG ini, saya bisa bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Penghasilan saya meringankan beban suami,” ujar Ulfiyah.

    Selain penghasilan, Ulfi mengaku mendapat pengalaman dan pengetahuan baru tentang higienitas dapur dan cara memasak makanan bergizi.

    Ia juga menambah jaringan sosial dan rasa percaya diri karena bisa berkontribusi dalam program nasional.

    Dila Mufilda menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja diprioritaskan bagi warga lokal sesuai arahan BGN.

    “Tujuannya agar program ini tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar,” katanya.

    Dapur SPPG Pujer kini terbagi menjadi tujuh tim kerja utama yang menangani seluruh proses operasional harian, mulai persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, distribusi, pencucian ompreng, hingga kebersihan dan keamanan dapur.

    “Setiap tim bekerja sesuai SOP agar makanan aman, bergizi, dan tepat waktu sampai ke sekolah,” ujar Dila.

    Keberhasilan program MBG di Pujer tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan partisipasi aktif masyarakat.

    Dila berharap program ini terus berlanjut, sehingga semakin banyak anak di Bondowoso bisa merasakan manfaatnya.

    “Anak sehat, cerdas, dan bergizi adalah investasi bangsa. Kami ingin program ini terus membuka peluang kerja bagi warga lokal sambil meningkatkan kesehatan generasi muda,” pungkasnya. (awi/ian)

  • Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah ramai dibicarakan usai momen santai bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi viral di media sosial.

    Dalam momen tersebut, sang menkeu secara spontan mengaku minder saat melihat ponsel milik Heru Pambudi yang layarnya lebih besar.

    Kejadian itu berlangsung dalam konferensi pers terkait pengembangan sistem Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mempermudah layanan bagi wajib pajak.

    Saat tengah menampilkan data di layar besar, Purbaya sempat kesulitan membaca informasi di belakangnya. Heru yang duduk di sebelahnya kemudian menyodorkan ponsel agar sang menteri tak perlu menoleh ke belakang.

    “Ini, Pak,” ujar Heru dengan nada santai.

    Namun, bukannya langsung fokus pada data, Purbaya justru menyoroti ukuran ponsel bawahannya itu.

    “Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” ucapnya sambil tertawa.

    Usai bergurau, Purbaya kembali menatap layar ponsel Heru untuk membaca data dengan serius. Di balik momen itu, nama Heru Pambudi kembali disorot dan membuat publik bertanya-tanya siapakah sosok Heru Pembudi ini, Berikut profil dan perjalanan kariernya.

    Perjalanan Karier Heru Pambudi

    Heru Pambudi lahir pada 11 Februari 1970 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia mulai berkarier di Kementerian Keuangan sejak September 1991, tepat setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan Bea dan Cukai.

    Pendidikan Heru berlanjut ke Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Manajemen (1996), dan kemudian meraih Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan kepemimpinan di Melbourne Business School dan Oxford University.

  • Fenomena Seks Menyimpang di Jatim, Ada Daerah dengan Kasus HIV Tinggi karena Marak LGBT

    Fenomena Seks Menyimpang di Jatim, Ada Daerah dengan Kasus HIV Tinggi karena Marak LGBT

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur, M Hadi Wawan Guntoro menuturkan pengalamannya saat bertugas di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024. Di mana ditemukan peningkatan kasus HIV yang disinyalir berkaitan dengan aktivitas sesama jenis.

    “Waktu saya bertugas di Bondowoso, indikasi LGBT cukup tinggi karena kasus HIV-nya juga meningkat. Tapi untuk daerah lain saya belum tahu pasti,” kata Hadi di Surabaya, Senin (27/10/2025).

    Dia mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi maraknya perilaku menyimpang di lingkungan sosial, termasuk fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

    Menurutnya, kejadian pesta seks gay di Surabaya menjadi peringatan penting bahwa aktivitas serupa bisa terjadi di berbagai daerah lain di Jawa Timur. Dia menilai perlunya kepedulian dan sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku.

    “Saya berharap semua daerah di Jawa Timur menjadikan kasus pesta sesama jenis di Surabaya sebagai warning bersama. Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, salah satunya LGBT,” ujarnya.

    Hadi menjelaskan bahwa fenomena LGBT bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

    Salah satu indikator yang bisa dijadikan acuan, lanjut Hadi, adalah tingkat kasus HIV/AIDS di suatu daerah yang sering kali menunjukkan korelasi dengan perilaku hubungan sesama jenis.

    “Salah satu indikatornya adalah tingkat HIV. Itu bisa dilihat nanti, apakah ada korelasi positif dengan fenomena LGBT. Ini perlu dicek dan diwaspadai bersama,” ucapnya.

    Meski pihaknya tidak memiliki data rinci terkait sebaran kasus LGBT di Jawa Timur, Hadi mengakui bahwa indikasi tersebut bisa muncul di banyak daerah.

    Hadi pun mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Ia mendorong warga untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan segera melapor ke aparat setempat jika menemukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai norma.

    “Kalau ada aktivitas yang terasa tidak wajar, laporkan saja ke RT, RW, atau kepala desa. Prinsipnya adalah peduli terhadap lingkungan kita,” ujarnya.

    Sebagai langkah preventif, Hadi menekankan pentingnya pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas LGBT, seperti hotel, vila, atau tempat penginapan tertutup.

    “Biasanya kegiatan seperti itu dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Maka izin kegiatannya harus jelas, siapa penanggung jawabnya, dan perlu diawasi. Itu minimal yang bisa kita lakukan,” ucapnya.

  • Bupati Bondowoso Kagum dengan Kemegahan Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Bupati Bondowoso Kagum dengan Kemegahan Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Event Gandrung Sewu 2025 berhasil menarik perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yang turut hadir menyaksikan kemegahan pertunjukan tari kolosal Gandrung Sewu secara langsung di Pantai Marina Boom, Banyuwangi, Sabtu (25/10/2025).

    Bupati Bondowoso turut larut bersama ribuan penonton yang memadati area pantai. Momen tersebut semakin berkesan saat 1.400 penari dari Banyuwangi dan sejumlah daerah lainnya, bahkan dari Amerika, tampil memukau di atas pasir pantai berlatar pemandangan indah Selat Bali.

    Kabupaten Banyuwangi sendiri telah rutin menggelar Gandrung Sewu sejak 2012. Pagelaran kolosal tersebut diikuti ribuan penari mulai anak-anak hingga dewasa. Menariknya, tarian tersebut dibawakan secara serempak oleh 1.400 penari di Pantai Marina Boom, dan setiap tahunnya selalu memukau ribuan wisatawan dengan tema yang berbeda-beda.

    Abdul Hamid Wahid mengaku sangat terkesan dengan penyelenggaraan event budaya tahunan Banyuwangi yang selalu berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara.

    “Ini event pariwisata yang menarik. Memadukan budaya dan pesona alam,” ujar Hamid, panggilan akrab Bupati Bondowoso.

    Menurutnya, Banyuwangi terus konsisten menampilkan perpaduan antara seni dan pariwisata yang dimilikinya hingga mampu menyajikan pertunjukan yang mempesona pengunjung.

    “Saya salut, Banyuwangi bisa melakukan event ini secara rutin,” jelasnya. [alr/beq]