Xcloud.id

kab/kota: Bondowoso

  • Dishub Bondowoso Tegaskan Jalur Sepeda Bukan Tempat Parkir atau Turunkan Penumpang

    Dishub Bondowoso Tegaskan Jalur Sepeda Bukan Tempat Parkir atau Turunkan Penumpang

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Bondowoso mengingatkan pengendara kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan jalur sepeda sebagai tempat parkir maupun menurunkan penumpang. Penyalahgunaan jalur khusus tersebut dinilai membahayakan keselamatan pesepeda dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    “Jalur sepeda adalah hak pengguna sepeda, jangan gunakan jalur sepeda untuk parkir kendaraan,” tegas Plt Kepala Dishub Bondowoso, Slamet Yantoko, Rabu (28/5/2025).

    Menurut Slamet, meskipun pemerintah telah menyediakan area parkir yang memadai, masih banyak pengendara yang melanggar aturan dengan memarkirkan kendaraan di jalur sepeda. Tindakan tersebut, kata dia, tidak hanya menghalangi ruang gerak pesepeda, tetapi juga menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas.

    Selain parkir sembarangan, kebiasaan menurunkan penumpang di jalur sepeda juga menjadi sorotan. “Jangan ngedrop penumpang di jalur sepeda, karena itu bisa menyebabkan gangguan dan potensi kecelakaan. Pilihlah lokasi yang aman dan tidak mengganggu,” ujarnya.

    Slamet menekankan, berhenti di jalur sepeda meskipun hanya sebentar tetap tidak diperbolehkan, terlebih pada jam-jam sibuk. Ia mengingatkan bahwa jalur sepeda dirancang khusus untuk kendaraan tidak bermotor. Menggunakannya dengan kendaraan bermotor, apalagi dalam kecepatan tinggi, sangat membahayakan keselamatan pengguna sepeda.

    Dishub Bondowoso akan terus meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi jalur sepeda. Slamet berharap kesadaran dan kepatuhan warga terhadap aturan ini semakin meningkat demi kenyamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. [awi/beq]

  • Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

    Hal itu demi mendukung konektivitas antar wilayah dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

    Salah satu ruas yang telah berhasil di-upgrade adalah jalur Garduatak–Sumbergading Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sukosari

    Jalan sepanjang 13 kilometer itu kini berstatus jalan provinsi Jawa Timur, bukan lagi jalan kabupaten Bondowoso.

    “Ruas Garduatak–Sumbergading sudah upgrade ke jalan provinsi sejak 2023. Karena itu, tahun lalu mendapat program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk perbaikan,” ujar Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori pada BeritaJatim.com, Selasa (27/5/2025).

    Pengajuan perubahan status jalan tersebut dilakukan sejak sebelum tahun 2019 dan setiap tahun diusulkan, dan baru terealisasi pada 2023.

    Ansori menyebut, keberhasilan itu menjadi motivasi bagi Pemkab Bondowoso untuk mengusulkan ruas lainnya agar juga naik status menjadi jalan provinsi.

    Salah satunya jalur Tamanan–Karang Melok yang menghubungkan Bondowoso dengan Kabupaten Jember.
    /ted
    “Pengajuan upgrade jalur Tamanan–Karang Melok sudah kami lakukan pada 2023, dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan,” ungkapnya.

    Ruas-ruas jalan yang diusulkan naik status diprioritaskan memiliki lebar memadai, agar kendaraan roda empat bisa berpapasan tanpa memakan bahu jalan.

    Harapannya, akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata menjadi lebih optimal dan nyaman.

    “Kalau dapat bantuan dari pusat tentu lebih enak dan nyaman. Tapi pemeliharaan jalan tetap kami lakukan dengan pendekatan tematik, tanpa mengabaikan ruas-ruas lainnya,” pungkas Ansori. (awi/ted)

  • DPRD Desak Pemkab Bondowoso Proaktif Dukung Komunitas Waste To Energy

    DPRD Desak Pemkab Bondowoso Proaktif Dukung Komunitas Waste To Energy

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar lebih proaktif dalam mendukung gerakan masyarakat yang mampu mengolah sampah plastik menjadi energi.

    Salah satu komunitas yang dinilai berhasil menjalankan program waste to energy tersebut adalah Sarka Space, yang setiap hari memproduksi solar dari limbah plastik.

    “Pemerintah tidak perlu bingung soal bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Komunitas Sarka Space sudah membuktikan bahwa jika dikelola dengan serius, sampah bisa menjadi energi yang bermanfaat, khususnya bagi petani yang menggunakan solar dalam kesehariannya,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Senin (26/5/2025).

    Menurut legislator PDIP asal Kelurahan Nangkaan ini, langkah komunitas Sarka Space seharusnya segera mendapat perhatian lebih dari eksekutif.

    Sebab, potensi pengolahan limbah menjadi bahan bakar ini merupakan solusi nyata bagi persoalan klasik tata kelola sampah di daerah.

    “Ini bukan lagi soal sebatas wacana atau omongan, tapi bukti nyata dari masyarakat. Maka tugas pemerintah adalah memfasilitasi,” tegasnya.

    Sinung mengungkapkan, saat ini ada sejumlah alat yang sudah dijanjikan akan dipinjamkan ke komunitas, termasuk kendaraan roda tiga.

    Namun hingga kini, armada tersebut belum juga dikirim karena disebut masih dalam perbaikan. Padahal, Sarka Space yang juga punya ilmu dasar perbengkelan, tidak masalah menerima armada bekas sekalipun.

    “Nanti saya akan segera komunikasi dengan kepala dinas terkait agar armada itu segera diupayakan,” ujarnya.

    Ia juga menepis isu yang menyebutkan bahwa pemerintah enggan memberikan bantuan karena khawatir komunitas akan bubar di tengah jalan.

    “Itu kekhawatiran yang tidak berdasar. Teman-teman Sarka Space sudah berjalan cukup lama dan sangat serius. Kita tidak bisa mendahului kehendak Tuhan. Kalau ada masyarakat bergerak dan serius, ya pemerintah harus hadir,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Sinung mendorong agar tata kelola sampah melibatkan banyak OPD, bukan hanya DLH yang mengampu persoalan lingkungan.

    Menurutnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMD, Dispar hingga Bappeda (BP4D) harus bersinergi dalam membangun kesadaran pengelolaan sampah sejak dini.

    “Kita ini hanya butuh anak-anak sejak SD sudah tahu pentingnya memilah sampah. Edukasi sederhana seperti itu yang seharusnya didorong lewat kurikulum dan gerakan sosial bersama komunitas,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Sinung dan beberapa anggota komunitas berencana melakukan kunjungan ke Banyuwangi untuk melihat pola pengelolaan sampah plastik di daerah tersebut.

    “Jangan terpaku pada APBD. Mari kita optimalkan potensi yang sudah ada dan bangun sinergi nyata,” pungkasnya. (awi/but)

  • Angin Kencang Bondowoso, Atap Rumah Warga di Kademangan Ambruk

    Angin Kencang Bondowoso, Atap Rumah Warga di Kademangan Ambruk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Atap rumah milik seorang warga di RT 04 RW 01 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dilaporkan ambruk pada Senin (26/5/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Hal itu terjadi pasca adanya angin kencang yang menerpa wilayah setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo, mengatakan beberapa hal.

    Selain karena cuaca, musibah tersebut terjadi akibat kayu atap rumah yang sudah lapuk dan tidak kuat lagi menopang beban.

    “Petugas Pusdalops bersama Agen Informasi Bencana langsung terjun ke lokasi untuk melakukan assessment. Luas atap yang ambruk diperkirakan sekitar 10×5 meter,” kata Sigit, Senin (26/5/2025) petang.

    Ia menambahkan, proses asesmen telah selesai dilakukan pada sore hari dan laporan situasi telah disampaikan ke sejumlah pihak terkait, termasuk BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Bondowoso, hingga instansi vertikal lainnya.

    Menurut Sigit, selain personel BPBD, sejumlah warga setempat juga turut membantu dalam penanganan awal di lokasi kejadian.

    “Cuaca saat ini di wilayah Bondowoso terpantau hujan ringan. Kami imbau warga untuk tetap waspada terhadap kondisi rumah yang sudah tua atau berpotensi roboh,” tegasnya.

    Pihaknya memastikan tidak ada kendala berarti selama proses assessment berlangsung. Laporan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah dilakukan tindak lanjut berikutnya. (awi/but)

  • Tangis Haru Anisatul Hamidah Dilantik Jadi Pj Sekda Bondowoso

    Tangis Haru Anisatul Hamidah Dilantik Jadi Pj Sekda Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Momen haru mewarnai pelantikan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah, sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Senin (26/5/2025), di Pendopo RBA Ki Ronggo. Dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Bupati Abdul Hamid Wahid itu, Anisatul beberapa kali tampak menahan tangis sambil mengusap air mata dengan tisu.

    Pelantikan ini menjadi penugasan strategis bagi Anisatul untuk mengemban peran sentral dalam mengoordinasikan kerja antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta menjembatani pelaksanaan teknis kebijakan kepala daerah.

    Bupati Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga kesinambungan pemerintahan.

    “Yang kita saksikan hari ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga kesinambungan pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif, dan menjamin seluruh agenda pembangunan terus dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Hamid.

    Menurutnya, posisi Pj Sekda merupakan jantung koordinasi birokrasi. Meski bersifat sementara, fungsinya sangat vital dalam menentukan arah dan konsistensi kebijakan daerah.

    “Ibu Anis telah menjalani berbagai tugas penting sebelumnya. Saya memahami kapasitas, integritas, serta cara Ibu mendelegasikan tugas. Saya yakin amanah ini akan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

    Di hadapan para pejabat dan undangan yang hadir, Bupati Hamid juga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja dengan visi jangka panjang, bukan hanya mengejar target sesaat. Ia mendorong terciptanya birokrasi yang sehat, dinamis, dan profesional.

    “Kita harus membuktikan bahwa birokrasi bisa menjadi alat perubahan, bukan sekadar pelengkap administrasi,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Masih Menanti SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BPKAD dan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 457 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso masih menunggu kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Teguh Setyo Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima nota dinas resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai dasar perhitungan anggaran.

    “Sudah kami lacak, tidak ditemukan surat nota dinas dari BKPSDM. Yang ada hanya surat tembusan. Jadi kami belum bisa melakukan simulasi penghitungan anggaran,” kata Teguh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa BPKAD tidak memiliki wewenang dalam memutuskan kenaikan pangkat ASN, melainkan hanya bertugas menghitung hak pembayaran seperti gaji pokok dan tunjangan setelah data resmi diterima.

    “Jangan disimpulkan kami yang memutuskan. Segala hal menyangkut APBD dibahas bersama tim anggaran. Kami hanya menghitung hak ASN seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras,” jelasnya.

    Teguh menyebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) idealnya sudah mengantisipasi potensi kenaikan pangkat dalam perencanaan anggaran. Namun, jika terjadi kekurangan, solusi alternatif tetap tersedia.

    “Kalau satu dinas kekurangan anggaran karena banyak ASN yang lulus ujian dinas, bisa dilakukan perpindahan alokasi dari dinas lain,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan adanya keterlambatan proses administrasi. Ia menyatakan bahwa SK baru bisa diajukan setelah proses telaah dan kesiapan anggaran rampung.

    “Pengajuan SK kemungkinan mulai bulan depan setelah telaah selesai,” ujar Mahfud saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025).

    Ia juga mengklaim bahwa nota dinas sebenarnya telah dibuat. Namun, penerbitan SK masih menunggu kepastian dari sisi pembiayaan.

    “Kami sudah buat nota dinas. Tinggal melihat apakah bisa dipenuhi sesuai kemampuan APBD,” ungkapnya.

    Mahfud menambahkan bahwa kenaikan pangkat ke golongan lebih tinggi, seperti dari II ke III atau dari III ke IV, mensyaratkan masa kerja minimal empat tahun dan kelulusan ujian dinas. Tidak semua peserta ujian dinas otomatis naik pangkat tahun ini.

    “Tidak semua peserta ujian otomatis memenuhi syarat. Ada yang masa kerjanya belum cukup. Tapi setidaknya mereka sudah punya tiket ke jenjang berikutnya,” tandasnya. [awi/beq]

  • Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bupati Bondowoso Penentu Akhir, 3 Besar Calon Sekda Bakal Diumumkan 29 Mei 2025

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso terus berjalan sesuai jadwal.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa tahapan seleksi selanjutnya digelar pada 23 Mei 2025.

    “Yaitu pembuatan makalah dan wawancara,” ucap Mahfud Junaidi pada BeritaJatim.com, Kamis (22/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa metode pelaksanaan wawancara sepenuhnya akan ditentukan oleh tim panitia seleksi (pansel).

    Pada hari yang sama, pansel juga dijadwalkan langsung melakukan rapat untuk menyampaikan hasil akhir seleksi.

    “Jadi tanggal 26 itu paralel, wawancara dan rapat penyampaian hasil akhir. Lalu, pada 29 Mei 2025, sesuai jadwal, akan diumumkan tiga besar hasil akhir seleksi,” jelasnya.

    Setelah tiga nama terpilih diumumkan, tahapan seleksi dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pengajuan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bondowoso.

    “Nanti dari tiga nama itu, Bupati akan memilih satu orang yang dikehendaki untuk menduduki jabatan tersebut. Itu sudah di luar tahapan pansel,” terang Mahfud.

    Terkait adanya isu salah satu dari delapan kandidat yang masih berada pada golongan IV/B, Mahfud menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan secara administratif.

    “Secara prinsip tidak masalah. Persyaratan minimalnya adalah IV/B, dan jika sudah lolos administrasi, berarti syarat itu sudah terpenuhi,” dalihnya.

    Tapi memang, kata Mahfud, tim pansel punya kewenangan untuk mencermati perbedaan-perbedaan. “Seperti antara golongan IV/B dan IV/C, sebagai bagian dari penilaian terukur,” tandasnya. [awi/aje]

  • Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu. Mereka terdiri dari ASN yang akan naik dari golongan II ke III, serta dari golongan III ke IV.

    Dari jumlah tersebut, diketahui terdapat 20 ASN yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III ke IV. Salah satu ASN yang mengikuti ujian dinas mengaku kecewa karena belum juga mendapatkan SK meski telah memenuhi syarat masa kerja.

    “Saya sudah ikut ujian dinas akhir tahun lalu. Saya juga sudah 4 tahun bekerja sesuai kepangkatan saya, seharusnya sudah naik pangkat. Tapi sampai sekarang tidak dapat SK,” ujar ASN yang enggan disebut namanya, Kamis (22/5/2025).

    Ia menambahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan SK kenaikan seharusnya sudah keluar sejak April lalu. Namun, hingga Mei ini belum ada perkembangan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan bahwa SK kenaikan pangkat memang belum diterbitkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya proses verifikasi persyaratan dan kesiapan anggaran.

    “Untuk penerima SK itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Ini kan kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari 2D ke 3A dan 3D ke 4A,” jelas Mahfud.

    Ia menegaskan, meski ASN telah mengikuti ujian dinas, belum tentu semua dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Faktor seperti masa kerja minimal empat tahun dan status keikutsertaan ujian dinas menjadi pertimbangan utama.

    BKPSDM, menurut Mahfud, hanya berperan memfasilitasi secara administrasi. Soal penggajian dan penerbitan SK, menjadi kewenangan tim anggaran daerah.

    “BKPSDM pada prinsipnya hanya memfasilitasi secara administrasi, sesuai regulasi. Tapi kami tidak punya kewenangan terhadap hal-hal yang berimplikasi pada penggajian. Itu kewenangan tim anggaran,” jelasnya.

    Ia juga menyebut, dari sekitar 400 ASN yang ikut ujian dinas, tidak semuanya langsung bisa diajukan karena masa kerja mereka berbeda-beda. Beberapa ASN masih dalam tahun pertama golongan saat ini sehingga belum memenuhi syarat untuk naik.

    Namun demikian, Mahfud memastikan bahwa proses pengajuan SK kenaikan pangkat akan mulai dilakukan pada bulan depan setelah proses telaah administrasi dan evaluasi anggaran rampung.

    “Kami sudah buat nota dinas, tinggal melihat apakah pengajuannya bisa dipenuhi sesuai APBD yang ada,” pungkas Mahfud. [awi/beq]

  • Manfaatkan KUR BRI, Pengusaha Wanita Ini Berhasil Sulap Kelor Jadi Aneka Olahan Pangan yang Digemari

    Manfaatkan KUR BRI, Pengusaha Wanita Ini Berhasil Sulap Kelor Jadi Aneka Olahan Pangan yang Digemari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siti Fatimah, seorang pengusaha wanita sekaligus ibu rumah tangga asal Desa Hargobinangun, Sleman, berhasil mengubah peluang sederhana menjadi usaha kuliner lokal bernama Pawon Teges. Meski berskala rumahan, usaha berbasis komoditas lokal ini telah melahirkan beragam produk inovatif dan menjadi penopang utama perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat bisnis yang ia jalankan.

    Siti bercerita, berawal dari lomba masak olahan lokal yang diadakan Dinas Pertanian Sleman pada 2018. Saat itu, ia mulai tertarik untuk mengeksplorasi potensi daun kelor yang selama ini kurang dimanfaatkan warga sekitar. Namun, prosesnya tidak instan, di mana butuh waktu delapan bulan baginya untuk menemukan takaran dan resep yang pas hingga lahirlah produk perdana yakni minuman cincau yang diminati pasar.

    Namun ketika usahanya mulai tumbuh, pandemi Covid-19 menghantam. Dengan 1.000 batang kelor sudah ditanam dan salah satu tenant di food court telah disewa, Siti harus putar otak saat semuanya mendadak berhenti total karena pembatasan kegiatan. Dari keterbatasan itu, ia justru menemukan peluang.

    “Saya pun mencari siasat, di mana daun kelor yang makin banyak itu saya keringkan, lalu saya bikin tepung dan teh kelor yang punya daya tahan lama, diikuti dengan produk bakso kelor dan tahu bakso kelor untuk konsumsi harian yang dititipkan ke lapak-lapak di pasar,” ujarnya.

    Perlahan, berbagai produk berbasis kelor mulai mendapat tempat di hati konsumen lokal dan mulai dikenal di luar daerah. Kini, produk Pawon Teges sendiri telah merambah pasar di Jakarta, Tangerang, Malang, Bondowoso, Sulawesi, hingga Papua. Bahkan, tepung dan teh kelor menjadi produk andalan bagi konsumen penderita darah tinggi dan kolesterol lantaran manfaat kesehatannya.

  • Hanya Tersedia Rp2 Miliar, Pupuk Gratis Tembakau di Bondowoso Baru Dipenuhi 20 Persen

    Hanya Tersedia Rp2 Miliar, Pupuk Gratis Tembakau di Bondowoso Baru Dipenuhi 20 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) — Program pupuk gratis untuk komoditas tembakau di Bondowoso saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan mulai didistribusikan pada akhir Mei atau awal Juni 2025.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan bahwa program ini merupakan langkah awal yang diambil di tengah keterbatasan anggaran dan regulasi baru.

    “Pupuk gratis untuk tembakau ini sedang dalam tahapan. Akhir bulan ini atau awal Juni sudah mulai distribusi. Karena ini regulasi baru, jadi belum ada mitigasi risiko. Resistensinya juga tinggi,” ujar Hendri, Rabu (21/5/2025).

    Dijelaskan Hendri, kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp 30 miliar. Namun, yang tersedia dan bisa dialokasikan hanya Rp 2 miliar atau sekitar 20 persen dari kebutuhan.

    “Ini tahap efisiensi. Tapi Pak Bupati sudah membuka pintu, jadi sudah ada rekeningnya dulu. Tahun depan tinggal diisi. Sudah ada posnya,” terangnya.

    Menurut Hendri, langkah ini menunjukkan komitmen Bupati Bondowoso dalam mendukung sektor pertanian meski dalam kondisi efisiensi anggaran.

    Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami situasi fiskal ini dan tidak terlalu berharap berlebih.

    “Pak Bupati masih bisa mengalokasikan di tengah efisiensi. Tapi jangan berharap banyak. Termasuk untuk asuransi tani (astani), kita siapkan untuk 120 hektare. Semua sudah mulai disiapkan,” tambahnya.

    Hendri juga menegaskan bahwa 13 program unggulan Bupati di sektor pertanian akan dipastikan berjalan di tahun ini. Jika ke depan anggaran masih kurang, Bupati disebut telah siap untuk menambah dukungan. (awi/ted)