Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Astana Pariwisata Tapal Kuda (Asparta) mendukung usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai pembuatan jalur penyelamatan menuju Bromo.
Bagi banyak agen travel atau perjalanan terutama sopir-sopir bus pariwisata, jalur penyelamatan itu sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat sehingga bisa mengantisipasi banyak korban kecelakaan.
Ketua Asparta Ahmad Imron Rosyadi berharap Pemerintah Provinsi Jatim terus mengawal hal tersebut.
Bila menjadi wewenang pemerintah pusat, tambahnya, gagasan itu diharapkan bisa segere terealisasi.
“Jalur penyelamatan darurat di Bromo sangat dibutuhkan,” kata Imron usai melakukan tahlilan di rumahnya di Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates, Jember, Jumat (19/8/2025).
Ahmad menyebut, Dieng di Wonosobo telah memiliki jalur alternatif tersebut.
“Kenapa di Bromo tidak ada?,” tanyanya.
Namun, pihaknya berharap tak hanya di jalur Bromo nantinya yang dibangun jalan alternatif untuk penyelamatan.
Tapi juga jalur-jalur lain terutama daerah wisata yang sangat ekstrem dan curam.
Seperti jalur Kawah Ijen di Bondowoso dan Banyuwangi, Piket Nol Lumajang, hingga Arak-arak Situbondo.
Di Jember, tambahnya, destinasi wisata yang perlu dibangun jalur penyelamatan ialah Tanjung Papuma dan Rembangan.
Menurutnya, jalur alternatif itu sangat membantu para pengguna jalan tak hanya bus pariwisata, tetapi juga truk dan mobil pribadi.
“Kami hampir tahu persis di lapangan, ini sangat penting. Mohon pemerintah turun mewujudkan betul jalur alternatif,” tegasnya.
Pemilik agen perjalanan di Jember itu menyampaikan duka cita mendalamnya atas kecelakaan bus di jalur Bromo yang menewaskan 9 orang pada Minggu (14/9/2025) lalu.
Ahmad bersama belasan anggota Asparta menggelar tahlilan dan do’a bersama untuk para korban kecelakaan maut itu.
“Kami sangat peduli sebagai sesama pelaku pariwisata, semoga korban yang meninggal diterima oleh Allah, yang sakit disembuhkan, serta keluarga yang ditinggalkan bersabar,” katanya.
Acara tahlil itu diikuti oleh perwakilan agen perjalanan wisata, PO bus, dan tour leader dari Jember, Banyuwangi, hingga Bondowoso, Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Bondowoso
-
/data/photo/2025/09/19/68cd5b940d02f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo
Surabaya
19 September 2025")
Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo Surabaya 19 September 2025
-
SPPG Bondowoso Butuh 300 Kg Daging Ayam Per Hari untuk Program MBG
Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua Satuan Pendidikan Program Gizi (SPPG) Bondowoso, Mila Afriana Agustin, menegaskan besarnya kebutuhan bahan baku untuk menunjang program makan bergizi gratis yang melibatkan 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap hari.
Ia menyebutkan, kebutuhan beras saja bisa mencapai 300 kilogram per hari. “Sayur juga sama, antara 200 sampai 300 kilogram. Ayam sehari sekitar 300 kilogram, ditambah lele, ikan, telur, hingga susu minimal 150 ml per porsi,” jelas Mila pada Beritajatim.com, Jumat (19/9/2025).
Untuk memastikan pasokan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Diskoperindag, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
“Jadi yang masuk kita atur. Program Presiden ini bukan sekadar makan bergizi, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ibu-ibu bisa menanam di rumah, sehingga punya pemasukan tambahan dan bisa mandiri untuk ketahanan pangan,” tegasnya.
Selain kebutuhan bahan baku, Mila juga menyinggung soal pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan SPPG.
Ia menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan bank sampah, magot, dan warga sekitar untuk memanfaatkan sampah organik maupun anorganik agar residu seminimal mungkin. (awi/but)
-
Sempat Ditemukan E-coli, Dinkes Bondowoso Pastikan Program MBG Aman Dikonsumsi
Bondowoso (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Agus Winarno, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso kini aman dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi target utama program ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan program MBG yang digelar di Aula Kopi Robusta 1, Jumat (19/9/2025).
Agus menjelaskan bahwa salah satu peran Dinas Kesehatan adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Pemberi Pangan Bergizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG. Hingga saat ini, terdapat 13 SPPG di Bondowoso yang telah berjalan dan menjadi fokus pengawasan dinas.
“Baik sebelum maupun setelah running, kami lakukan pengawasan. Mulai dari IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), IKL (Izin Kelayakan Lingkungan), hingga kualitas air,” kata Agus kepada Beritajatim.com.
Agus juga mengungkapkan bahwa sebelum program dijalankan, sempat ditemukan adanya parameter mikrobiologi yang tidak memenuhi standar, yaitu bakteri E. coli dan total coliform pada salah satu titik. Temuan tersebut terjadi pada Mei lalu, ketika air di salah satu SPPG masih positif E. coli. Jika kondisi tersebut dibiarkan, menurut Agus, berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit, terutama diare pada anak-anak.
“Kalau air pencucian piring tidak memenuhi syarat, maka risikonya bisa menular ke makanan yang dikonsumsi. Maka perlakuannya jelas, tidak boleh running dulu sebelum memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Kesehatan meminta pengelola untuk melakukan water threat plan hingga kondisi air benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan. Setelah dilakukan perbaikan, seluruh SPPG dinyatakan layak dan baru diperbolehkan menjalankan program MBG.
“Sekarang semua 13 SPPG sudah memenuhi syarat kesehatan. Jadi saya yakin menu makanan yang disajikan aman sampai hari ini,” tegas Agus meyakinkan.
Langkah pengawasan dan perbaikan ini menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan Bondowoso dalam memastikan keamanan pangan anak-anak, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis. [awi/beq]
-
Banyuwangi Tak Terlibat di Selingkar Ijen, Ini Klarifikasi Sekda Bondowoso
Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa tidak benar jika Kabupaten Banyuwangi tidak dilibatkan dalam kerja sama kawasan Selingkar Ijen. Ia memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan, termasuk langsung dengan Sekda Banyuwangi.
“Enggak (bukan gak diajak). Saya sudah komunikasi secara langsung by phone dengan Pak Sekda Banyuwangi. Bahkan dengan Pak Azwar Anas (suami Bupati Banyuwangi) saya juga sering ngobrol. Jadi bukan persoalan diajak atau tidak,” jelas Fathur pada Beritajatim.com, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, kerja sama Selingkar Ijen memang difokuskan terlebih dahulu pada tiga daerah, yakni Bondowoso, Situbondo, dan Jember. Hal ini bukan berarti Banyuwangi ditinggalkan, melainkan sebagai tahap awal untuk memperkuat pondasi kolaborasi lintas kabupaten.
“Logikanya begini, Banyuwangi itu sudah di depan. Kita harus akui, dari berbagai sektor mereka lebih maju. Justru kita ingin belajar dari Banyuwangi. Jadi konsepnya bukan meninggalkan, tapi kita yang ngejar,” tegasnya.
Fathur menambahkan, Selingkar Ijen bukan arena kompetisi, melainkan upaya tumbuh bersama melalui sinergi pembangunan ekonomi dan pariwisata. Kolaborasi ini diarahkan untuk percepatan pembangunan kawasan, sebelum kemudian diperluas ke sektor wisata.
“Yang menghubungkan potensi antar daerah, mulai dari Ijen hingga Bali,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial, sebab setiap destinasi saling terkait. Karena itu, sinergi tiga kabupaten di tahap awal akan menjadi pijakan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, Fathur menegaskan perlunya kebersamaan semua pihak agar kolaborasi ini benar-benar memberi dampak nyata.
“Tidak cukup hanya formal kerja sama antar daerah. Masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah harus bergerak bersama. Kita dorong semua elemen untuk berani berinovasi dan berkreasi,” pungkasnya. [awi/beq]
-
Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025
Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah telah menempuh langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat-PKS dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).
Menurut Abdul Hamid, meskipun penerimaan pembiayaan pada P-APBD 2025 hanya sebesar Rp96,56 miliar—turun tajam dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp207,23 miliar—pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal. “Kami melakukan rasionalisasi belanja dengan prinsip efisien dan efektif, meninjau kembali serta menukar sumber dana, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ia menekankan kenaikan PAD tetap menjadi fokus utama. Meski target pajak daerah dalam P-APBD 2025 turun menjadi Rp91,18 miliar, jumlah itu masih jauh lebih tinggi dibanding realisasi 2024 sebesar Rp46,85 miliar. Penurunan target tersebut, kata Bupati, lebih disebabkan faktor teknis terkait opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Terkait kenaikan tajam pada pos Lain-lain PAD yang sah, Abdul Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bersifat insidentil, terutama berasal dari pengembalian sisa hibah Pilkada di KPU. “Karena sifatnya insidentil, kami tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan deviasi besar dalam realisasi,” jelasnya.
Di sisi belanja, Bupati mengakui adanya pemangkasan pada sejumlah pos karena keterbatasan fiskal akibat kondisi perekonomian maupun regulasi pemerintah pusat. Belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ikut terdampak rasionalisasi. “Namun prinsip efisiensi dan efektivitas tetap kami pegang, dengan distribusi alokasi anggaran yang tepat,” tegasnya.
Abdul Hamid juga menjelaskan alasan berkurangnya belanja transfer kepada desa. Hal itu dipicu turunnya target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi serta adanya moratorium Pilkades serentak, sehingga alokasi bantuan keuangan khusus untuk desa ikut berkurang. “Pada prinsipnya, APBD disusun untuk mencapai program prioritas pembangunan sesuai kapasitas fiskal, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan,” kata Bupati.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga terus diperkuat, salah satunya melalui publikasi APBD Kabupaten Bondowoso secara terbuka di website resmi pemerintah daerah.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat-PKS melalui Ketua Fraksi Subangkit Adi Putra mengkritisi P-APBD 2025 yang dinilai masih menyisakan persoalan fundamental, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga kebijakan belanja modal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Bupati Abdul Hamid memastikan langkah korektif pemerintah daerah diarahkan agar P-APBD 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, melainkan instrumen nyata untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. [awi/beq]
-
Bupati Bondowoso Tegaskan Keuangan Daerah Terkendali, Gerindra Soroti Efektivitas P-APBD 2025
Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan kondisi keuangan daerah masih terkendali meski Fraksi Partai Gerindra menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, Kamis (18/9/2025), ia menyebut defisit APBD berada di bawah 1 persen.
Menurut Bupati, struktur belanja disusun dengan memperhatikan kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun berjalan sehingga tetap mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“P-APBD 2025 tetap kami arahkan pada program yang berdampak langsung, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Gerindra sebelumnya menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, serta kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan bila tidak dijelaskan indikator penggunaannya secara rinci. Juru bicara fraksi, Abdul Majid, menekankan agar setiap rupiah benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.
Menjawab hal itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat layanan publik. Fleksibilitas Puskesmas dan Labkesda didorong untuk melakukan inovasi pelayanan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, upaya menekan angka kemiskinan juga tetap dipertahankan. Data menunjukkan persentase penduduk miskin Bondowoso turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024. Program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan infrastruktur dasar disebut menjadi fokus utama.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan langkah mengurangi pengangguran dengan program pemagangan bersama perusahaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Indeks Gini Ratio Bondowoso pada 2024 tercatat 0,33, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.
Gerindra juga mengingatkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Menjawab itu, Bupati menyatakan inventarisasi aset tengah dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan pengelolaan keuangan.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik “Bondowoso Berkah” yang sudah beroperasi sejak 22 Agustus 2025 dijadwalkan launching resmi oleh Menteri PAN-RB pada 24 September mendatang secara daring. Dengan berbagai catatan tersebut, Bupati berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen pro-rakyat, bukan sekadar dokumen teknis, melainkan sarana memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]
-
Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025
Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan sektor pendidikan dan penguatan pariwisata menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Penegasan ini disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).
Abdul Hamid menjelaskan peningkatan mutu pendidikan ditempuh secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan pembelajaran mendalam (PM), hingga integrasi koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
“Program sekolah ramah anak dan penguatan karakter sudah diterapkan. Pencegahan bullying dilakukan bersama pihak sekolah, orang tua, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Terkait tenaga honorer K2, ia menyebut seluruh nama dalam database BKN sudah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan kini telah memperoleh penetapan dari Kementerian PAN RB.
Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius, khususnya Ijen Unesco Global Geopark. Menurut Abdul Hamid, Bondowoso telah melaksanakan tahapan sesuai rekomendasi asesor untuk menghadapi revalidasi pada 2026.
“Hasil evaluasi Badan Pengelola Geopark Jawa Timur menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso adalah yang terbaik dan paling siap menghadapi revalidasi,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap sudah tercantum dalam lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Sebelumnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu strategis dalam P-APBD 2025, mulai dari kesehatan dengan program UHC, peningkatan mutu pendidikan, pengangkatan tenaga honorer K2, hingga pengelolaan potensi pariwisata. [awi/beq]
-
Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Belanja di P-APBD 2025 Sesuai Inpres
Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, memastikan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Menurut Hamid, langkah ini diambil karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD murni tidak terpenuhi. “Efisiensi dan rasionalisasi berdampak signifikan terhadap berkurangnya belanja daerah, baik pada kelompok belanja operasi, belanja modal, maupun belanja transfer,” kata Bupati dalam rapat paripurna agenda jawaban Bupati atas PU Fraksi, Kamis (18/9/2025).
Ia menjelaskan, bertambahnya Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih karena teknis penganggaran. “Menampung SiLPA dana spesifik yang menurut ketentuan belum atau tidak dapat dibelanjakan,” ujarnya.
Hamid menegaskan tambahan BTT Rp8 miliar dalam P-APBD hanya diperuntukkan bagi kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam regulasi. “Ini akumulasi sisa-sisa dana spesifik yang memang tidak bisa dibelanjakan langsung,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi jawaban atas sorotan Fraksi Partai Golkar dan Demokrat-PKS terkait potensi penyalahgunaan BTT. Ia menekankan penyusunan APBD Bondowoso tetap berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan value for money.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menilai P-APBD 2025 belum menjawab kebutuhan pembangunan. Mereka menyoroti penurunan pendapatan Rp21,49 miliar akibat berkurangnya transfer pusat Rp56,93 miliar, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp23,96 miliar.
Golkar juga mengingatkan agar kenaikan PAD tidak membebani masyarakat, melainkan didorong inovasi fiskal seperti digitalisasi pajak, optimalisasi aset, dan penguatan BUMD.
Selain itu, pemangkasan belanja daerah Rp65,11 miliar ikut dikecam, termasuk belanja modal Rp11,91 miliar dan infrastruktur jalan serta irigasi Rp19,84 miliar. Golkar menyebut langkah ini ibarat “memotong masa depan” karena infrastruktur adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi.
Golkar juga mengkritik penurunan SiLPA Rp43,61 miliar yang dianggap bukti lemahnya perencanaan dan serapan anggaran sebelumnya. Mereka mendesak agar implementasi P-APBD triwulan IV lebih diarahkan pada sektor berdampak cepat, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pertanian rakyat.
Dengan penjelasan Bupati, Pemkab Bondowoso berharap kebijakan efisiensi dan BTT dapat dipahami sebagai langkah teknis yang tetap berpijak pada pelayanan publik. [awi/beq]
-
Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja
Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah terus melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).
Menurut Abdul Hamid, proyeksi PAD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun secara realistis dengan tetap membuka ruang inovasi. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan adalah inisiasi kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ) untuk penyediaan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital.
“Dengan aplikasi ini, capaian PBB bisa dipantau real-time per desa. Bahkan warga Bondowoso yang berada di luar daerah bisa langsung melihat tagihannya dan membayar secara online,” jelas Abdul Hamid.
Selain itu, aset daerah yang tidak terpakai tengah diinventarisasi untuk segera ditaksir dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.
Menanggapi soal efisiensi belanja, Abdul Hamid menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada target pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Terkait sorotan Fraksi PPP mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menjelaskan hal itu juga mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum bisa dimanfaatkan di pos lain. Adapun pengurangan alokasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp548 juta disebut Abdul Hamid sebagai bentuk penyesuaian rekening belanja.
“Penyesuaian itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 21 Tahun 2024,” terangnya.
Soal lemahnya pengawasan Dana Desa (DD) yang disoroti Fraksi PPP, Pemkab Bondowoso disebut terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan fungsi Inspektorat lewat audit reguler maupun khusus, penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mencegah fraud.
“Langkah-langkah ini kami lakukan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, sekaligus tepat sasaran,” tegas Abdul Hamid.
Sebelumnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Ahmadi menyoroti penurunan pendapatan daerah, pemangkasan belanja infrastruktur, hingga tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 42,5 persen. Fraksi PPP meminta agar efisiensi anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, memperkuat layanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. [awi/beq]
-
Jalan Tamanan-Wonosuko Akhirnya Diperbaiki, Warga Apresiasi Pemkab Bondowoso
Bondowoso (beritajatim.com) – Warga Desa/Kecamatan Tamanan menyambut gembira perbaikan jalan Tamanan–Wonosuko yang sebelumnya rusak parah dan berlubang.
Jalur yang menjadi akses utama warga menuju Pasar Tamanan itu kini sudah mulus sehingga memudahkan aktivitas masyarakat, termasuk para tukang becak.
“Alhamdulillah, jalan Tamanan–Wonosuko sudah diperbaiki. Sehingga aktivitas masyarakat untuk ke Pasar Tamanan dan para pak becak tidak tol ngantol lagi,” kata Efi Mardayanti, warga Desa/Kecamatan Tamanan, Rabu (17/9/2025).
Ia bersyukur dan berterima kasih atas perbaikan jalan dengan panjang ratusan meter tersebut. “Terima kasih untuk tim pelaksana. Apalagi sebentar lagi ada kegiatan Maulid Nabi, jadi acaranya bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Bupati Bondowoso dan Ketua DPRD Bondowoso yang telah merespons kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tamanan.
Plt Kepala Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa jalur tersebut memang menjadi salah satu prioritas perbaikan tahun ini.
“Jalan Tamanan–Wonosuko kondisinya memang cukup parah, aspal mengelupas dan berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan,” ucap Ansori dikonfirmasi terpisah BeritaJatim.com, Rabu (17/9/2025) sore.
Oleh karena kondisi itulah, pihaknya memperbaikinya dengan rehabilitasi jaringan jalan. “Ruas jalan tersebut ditangani sepanjang 290 meter,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perbaikan ini diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi warga, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Ketika akses jalan lancar, maka mobilitas barang dan jasa juga lebih cepat. Ini tentu berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang dan warga yang rutin ke pasar,” kata Ansori.
Dengan terlaksananya pekerjaan tersebut, masyarakat Tamanan kini bisa menikmati jalan yang lebih layak, aman, dan nyaman. (awi/ian)