Xcloud.id

kab/kota: Bondowoso

  • Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.

    Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.

    Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.

    “Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.

    Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.

    PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.

    Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.

    KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted) 

  • DPRD Soroti Pengelolaan Sampah di Bondowoso, TPA Overload dan TPS3R Belum Optimal

    DPRD Soroti Pengelolaan Sampah di Bondowoso, TPA Overload dan TPS3R Belum Optimal

    Bondowoso (beritajatim.com) – Persoalan sampah di Kabupaten Bondowoso kembali menjadi sorotan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, menilai diperlukan rencana strategis dan menyeluruh dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

    Menurut Kukuh, sampah seharusnya tidak hanya dipandang dari sisi kebersihan semata, melainkan juga sebagai peluang ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Pengelolaan sampah mencakup pemberdayaan ekonomi, optimalisasi TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, pemanfaatan TPA, hingga inovasi berbasis circular economy. Semua itu harus membawa dampak positif, baik untuk lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya kepada beritajatim.com, Selasa (30/9/2025).

    Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso, Erfan Rendy Wibowo, mengingatkan bahwa Bupati Bondowoso telah menerbitkan surat edaran (SE) khusus terkait pengelolaan sampah. Surat edaran ini menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

    “SE akan disebarkan secara berjenjang hingga ke tingkat desa. Masyarakat diminta memilah sampah organik, anorganik, dan logam. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, plastik dan anorganik lain bisa dijual ke bank sampah, sementara limbah yang tak bisa didaur ulang baru dikirim ke TPA,” jelas Erfan.

    Ia menegaskan, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan saat ini sudah dalam keadaan penuh (overload). Karena itu, kesadaran masyarakat dalam mengurangi timbunan sampah sangat penting untuk mengurangi beban lingkungan.

    Terkait fasilitas pengelolaan, Bondowoso saat ini memiliki dua TPS3R yang dibangun melalui anggaran APBN. Masing-masing berada di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, dengan anggaran Rp700 juta pada 2021, serta di Desa/Kecamatan Wringin dengan anggaran Rp500 juta pada 2024. Namun, hingga kini keduanya belum dapat berfungsi secara maksimal.

    “Pola manajemen masih perlu dibenahi agar fasilitas TPS3R ini benar-benar optimal dalam mendukung pengelolaan sampah,” tambah Erfan. [awi/beq]

  • Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar dan Bondowoso Teken Komitmen Bersama Soal Hal Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Sasana Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi saksi pertemuan penting antara dua daerah yakni Kota Blitar dan Kabupaten Bondowoso. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, ini memiliki misi khusus yakni mereplikasi lonjakan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil diraih Kota Blitar.

    Rombongan Bondowoso disambut hangat oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Ibbin), dalam suasana penuh kolaborasi. Bondowoso tak ingin ketinggalan, mereka bertekad belajar langsung dari Blitar yang sukses menaikkan nilai SAKIP-nya secara drastis.

    Wali Kota Ibbin dengan bangga membeberkan kunci sukses Kota Blitar. Setelah bertahun-tahun (2017-2023) “nyangkut” di predikat BB, Blitar sukses membuat “lompatan kuantum” dan meraih nilai A di tahun 2024.

    “Loncatan dari BB ke A ini tak lepas dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat kuat,” jelas Wali Kota Ibbin.

    Fokus sinergi ini meluas, mencakup sektor-sektor krusial mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, hingga isu-isu tematik yang menjadi perhatian nasional seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pertumbuhan ekonomi. Intinya, semua OPD bergerak serentak dengan tujuan akuntabilitas yang sama.

    “Tentunya Pemerintah Kota Blitar sangat senang dan bangga, dapat berbagi ilmu dalam meningkatkan perolehan nilai SAKIP bagi Kabupaten Bondowoso,” imbuh Ibbin.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan Pemkot Blitar berbagi “resep rahasia” mereka. Ia melihat sinergi ini sebagai langkah strategis dan penting.

    “Kita lakukan kerjasama agar nilai SAKIP kita meningkat dari BB menuju A. Dengan demikian dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas,” tegas Bupati Wahid.

    Fokus utama implementasi di Bondowoso juga akan diarahkan pada program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Keseriusan kedua belah pihak tak hanya berhenti di ucapan. Kerja sama strategis ini diresmikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Bupati Bondowoso, Sekda Kota Blitar, dan Sekda Bondowoso.

    Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh perwakilan OPD dari kedua daerah, menegaskan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas adalah tanggung jawab bersama yang akan segera diimplementasikan.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinergi antar daerah di Jawa Timur akan semakin menguat, mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat. [owi/aje]

     

  • Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Fraksi Demokrat-PKS Bondowoso: P-APBD 2025 Masih Minim Keberpihakan pada Rakyat

    Bondowoso (beritajatim.com) — Juru bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketut Yudi Kartiko, menyoroti jawaban Pemerintah Daerah terkait Raperda APBD Perubahan 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan dan ruang perdebatan.

    Menurut Ketut, arah kebijakan keuangan daerah masih belum jelas dan belum menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat.

    “Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset yang dijawab pemerintah lewat kerja sama dengan UNEJ dan aplikasi pembayaran digital, ternyata belum menyentuh akar masalah,” kata Ketut Yudi.

    Ia menyebut bahwa inventarisasi aset yang disebutkan masih sebatas jargon. “Tanpa roadmap jelas kapan aset-aset tidur itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” sentilnya.

    Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah menyebut kenaikan BTT sebagai urusan teknis penganggaran, namun fraksi menilai hal itu menyangkut prioritas politik anggaran.

    “Di tengah rakyat yang menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kemiskinan, justifikasi ‘teknis’ terasa sebagai pelepasan tanggung jawab moral,” kata Ketut.

    Dengan catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS menerima Raperda APBD Perubahan 2025, namun menekankan perlunya anggaran benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar permainan teknokratis penuh justifikasi normatif.

    “Kami mengingatkan Pemerintah Daerah, legitimasi politik bukan hanya soal angka di neraca, tetapi soal bagaimana anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil,” pungkas Ketut. (awi/ian)

  • Usai Temuan Mikroplastik, Pemkab Bondowoso Dorong Desa Kelola Sampah Mandiri

    Usai Temuan Mikroplastik, Pemkab Bondowoso Dorong Desa Kelola Sampah Mandiri

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama ECOTON Foundation dan Komunitas Sarka Space menyepakati langkah bersama memperkuat pengelolaan sampah.

    Kesepakatan ini muncul dalam audiensi di Wisma Wakil Bupati, Senin (29/9/2025), sehari setelah aksi bersih-bersih Sungai Selokambang dan penelitian mikroplastik dalam rangka World Rivers Day, Minggu (28/9/2025).

    Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, menegaskan Pemkab telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengelolaan Sampah Mandiri sebagai turunan dari Perbup No. 44 Tahun 2023.

    “Saya berharap ini tidak berhenti di diskusi, tapi benar-benar dieksekusi secara berkelanjutan. Bondowoso harus bebas sampah hingga tingkat RT,” ujarnya.

    Founder Sarka Space, Ahmad Quraisy, mengungkap hasil brand audit di Sungai Selokambang, di mana 51,4 persen sampah berupa kantong kresek dan 14,6 persen sachet kopi.

    Uyes—sapaan karibnya—mendorong lahirnya kampung percontohan zerowaste serta instruksi resmi agar desa mengalokasikan dana desa untuk pengelolaan sampah.

    Kepala Laboratorium ECOTON, Rafika Aprilianti, memaparkan temuan mikroplastik pada air dan udara di Bondowoso yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan serius.

    “Perlu pencegahan dari hulu dengan regulasi dan edukasi. Sampah harus ditangani sejak rumah agar tidak membebani TPA,” tegasnya.

    Kepala DLH Bondowoso, Aries Agung Sungkowo, menambahkan perlunya sanksi tegas untuk memperkuat aturan dan memastikan setiap desa memiliki TPS3R dengan dukungan APBDes.

    “Sudah ada kawasan percontohan bank sampah, bahkan warga bisa bayar PBB dengan sampah. Tinggal kita perkuat dukungan pemerintah,” jelasnya.

    Audiensi ini menghasilkan kesepakatan menggelar pertemuan lintas dinas, deklarasi komitmen bersama, serta pembentukan kampung percontohan zerowaste.

    Pemkab juga menyiapkan regulasi Peraturan Daerah Umum (PerdUM) Pengelolaan Sampah pada 2026 agar sampah dapat ditangani tuntas di tingkat desa. (awi/ian)

  • Angin Kencang Landa Taman Krocok Bondowoso, 14 Rumah Rusak

    Angin Kencang Landa Taman Krocok Bondowoso, 14 Rumah Rusak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Cuaca ekstrem berupa angin kencang melanda Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Senin siang (29/9/2025).

    Hujan deras disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB, menyebabkan satu pohon tumbang menutup akses jalan dan 14 rumah warga mengalami kerusakan ringan.

    “Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” kata Kalaksa BPBD Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo pada BeritaJatim.com, Senin (29/9/2025) petang.

    Berdasarkan laporan BPBD Bondowoso, pohon tumbang tersebut terjadi di jalur penghubung antara Desa Paguan dan Desa Paleran. Sementara rumah warga yang terdampak tersebar di Desa Kretek.

    “Antara lain milik Bapak Buadi, Ibu Misyana, Ibu Martini, Bapak Naiman, dan beberapa warga lainnya,” sebut Sigit.

    Petugas BPBD Bondowoso berada di TKP dampak bencana angin kencang yang terjadi Senin (29/9/2025). (BPBD Bondowoso)

    BPBD Bondowoso, bersama POLSEK dan KORAMIL Taman Krocok, Kepala Desa setempat, serta masyarakat, langsung melakukan evakuasi pohon tumbang dan membuka akses jalan yang sempat terhambat.

    Pusdalops BPBD Bondowoso dan agen bencana Jatim juga melakukan asesmen untuk memastikan situasi aman dan terkendali.

    “Kondisi wilayah saat ini sudah aman, jalan penghubung Desa Paguan-Paleran telah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Tim TRC-PB dan Pusdalops sudah selesai melakukan evakuasi dan peninjauan,” ujarnya.

    BPBD Bondowoso terus memantau cuaca dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayahnya. (awi/but)

  • Program Belati Jadi Sorotan dalam Penetapan P-APBD Bondowoso 2025

    Program Belati Jadi Sorotan dalam Penetapan P-APBD Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani (Belati) mencuat dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Bondowoso 2025, Minggu (28/9/2025) malam. Dua fraksi besar, Golkar dan PKB, sama-sama menilai program ini penting, tetapi perlu perbaikan agar tepat sasaran.

    Juru bicara Fraksi Golkar, Lany Sonia Wulandari, menegaskan Belati harus direformulasi agar lebih efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Menurutnya, pembenahan program ini krusial untuk memastikan sektor pertanian tetap kuat dan berkelanjutan.

    “Belati jangan sampai berhenti hanya sebagai program seremonial. Harus ada pembenahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan buruh tani,” ujarnya.

    Senada, Fraksi PKB melalui juru bicara Imron Humaidi menilai Belati sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah untuk membantu buruh tani yang berada di posisi paling rentan dalam struktur pertanian. Namun, PKB menekankan perlunya langkah korektif terutama dalam hal pendataan dan validasi penerima manfaat.

    Imron menegaskan revalidasi menyeluruh harus dilakukan, dengan memastikan penerima bantuan benar-benar buruh tani aktif, bukan pemilik lahan atau pelaku usaha tani yang sudah memiliki alat sendiri. Data penerima, lanjutnya, harus diperoleh akurat dan mutakhir melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari dinas pertanian, pemerintah desa, hingga kelompok tani.

    “Prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Belati,” tegasnya.

    Dengan masukan dua fraksi ini, ke depan program Belati diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas buruh tani di Bondowoso. [awi/beq]

  • Sorotan Fraksi Warnai Pengesahan P-APBD Bondowoso 2025

    Sorotan Fraksi Warnai Pengesahan P-APBD Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Bondowoso pada Minggu (28/9/2025) malam menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Agenda ini diwarnai sorotan tajam dari sejumlah fraksi, terutama terkait konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas Bupati.

    Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Lany Sonia Wulandari menekankan pentingnya deteksi dini terhadap program yang menjadi bagian dari visi-misi Bondowoso Berkah. Menurutnya, sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyelarasan lintas sektor harus dilakukan agar capaian pembangunan bisa terukur jelas di akhir tahun.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Andi Hermanto menyoroti masih adanya kegiatan yang dinilai tidak prioritas namun tetap masuk dalam anggaran. Ia mencontohkan rencana rehabilitasi ruangan pribadi Bupati dan pembangunan jogging track di Alun-alun.

    “PDIP menegaskan agar pemerintah daerah lebih konsisten dalam menjalankan program yang benar-benar prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara Fraksi PKB lewat juru bicara Imron Humaidi menyampaikan apresiasi atas kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, khususnya terkait program pembangunan infrastruktur.

    “PKB mendorong Bupati segera merealisasikan program prioritas tersebut demi memberi manfaat nyata bagi warga Bondowoso,” ujarnya.

    Dengan pengesahan ini, P-APBD 2025 resmi menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di sisa tahun anggaran. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas Bupati dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

  • Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD Bondowoso untuk Perkuat P-APBD 2025

    Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD Bondowoso untuk Perkuat P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Tohari di pendapat akhir (PA) fraksi dalam rapat paripurna penetapan Perubahan APBD (P-APBD) 2025, Minggu (28/9/2025) malam.

    Menurutnya, PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki.

    Karena itu, perangkat daerah pengelola sumber-sumber PAD tidak hanya dituntut sekadar memenuhi target yang ditetapkan, melainkan juga harus memiliki semangat melampauinya.

    “Peningkatan efektivitas tata kelola pendapatan daerah harus menjadi prioritas,” ungkap pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Bondowoso tersebut.

    Menurutnya, semakin optimal PAD, semakin kuat pula kapasitas APBD dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Kami berharap perangkat daerah terkait mampu menggali potensi lebih jauh, sekaligus menghadirkan inovasi yang dapat memperluas basis penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat,” pungkasnya. [awi/aje]

  • Darurat Sampah Mikroplastik di Sungai Bondowoso: Ikan Potensial Punah

    Darurat Sampah Mikroplastik di Sungai Bondowoso: Ikan Potensial Punah

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Peringatan World Rivers Day (WRD) atau Hari Sungai Sedunia 2025, yang jatuh di minggu keempat September, menjadi momentum penting bagi komunitas Sarkaspace untuk menggelar aksi bersih-bersih Sungai Selokambang.

    Kegiatan ini melibatkan 40 orang panitia terbuka, sekitar 150 pelajar dan remaja, komunitas masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso, anggota legislatif, hingga Yayasan Ecoton. Founder Sarkaspace, Ahmad Quraisy, menyebut kegiatan kali ini disambut antusias.

    “Yang daftar panitia saja sampai 40 orang, lalu ada hampir 150 remaja yang ingin terlibat. Kami bahkan terpaksa stop pendaftaran karena takut tidak terkelola dengan baik,” ujarnya pada BeritaJatim.com.

    Dalam aksi bersih-bersih, peserta menemukan beragam sampah lama, mulai dari plakat piala tahun 1997, kemasan sachet 2007, hingga pampers dan pembalut wanita.

    Menurut pria yang karib disapa Uyes itu, temuan ini membuktikan bahwa persoalan sampah plastik di sungai sudah mengakar sejak lama.

    “Sungai Selokambang ini kami pilih karena zonasinya dekat dengan gudang kami, sehingga sampah bisa langsung kami kelola,” tambahnya.

    Selain aksi bersih-bersih, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Yayasan Ecoton yang fokus pada penelitian pencemaran plastik, termasuk mikroplastik.

    Koordinator Kampanye Ecoton, Alaika Rahmatullah, menyampaikan temuan mencengangkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 50 persen darah manusia sudah mengandung mikroplastik.

    “Paling banyak berasal dari PET, yaitu plastik botol minuman kemasan. Ketika terkena panas atau diguncang, lapisan plastik mengelupas, masuk ke air, lalu diminum manusia,” ungkap Alaika.

    Ia menegaskan, mikroplastik bisa memicu penyakit serius. Mikroplastik masuk ke rantai makanan, lalu ke tubuh manusia. Dampaknya bisa mengacaukan sistem hormonal, memicu kanker, hingga menjadi agen diabet urgenik, penyebab diabetes.

    “Itulah mengapa sekarang kasus kanker dan diabetes meningkat tajam. Bahkan, mikroplastik juga membuat ikan menjadi intersex sehingga berpotensi punah karena gagal berkembang biak,” jelasnya.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, yang hadir dalam acara ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif.

    “Sungai adalah jalur peradaban, sumber kehidupan. Wajib hukumnya kita jaga. Acara seperti ini jangan hanya seremonial, tapi harus periodik. Pemerintah, komunitas, bahkan TNI-Polri harus turun bersama,” katanya.

    Sinung juga menyoroti lemahnya penegakan aturan. Meski sudah ada Perda tata kelola sampah dan Perbup pembatasan plastik, implementasinya dinilai minim.

    “PR kita adalah pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk yang membuang sampah sembarangan atau mencari ikan dengan cara meracun. Ini harus jadi sinergi lintas stakeholder,” tegasnya.

    Sementara itu, Vidzha (17), siswi SMAN 1 Bondowoso yang ikut bersih-bersih, mengaku terinspirasi.

    “Seru, banyak teman baru. Saya jadi termotivasi untuk tidak buang sampah sembarangan dan terus menjaga lingkungan,” ucapnya. [awi/aje]