Xcloud.id

kab/kota: Bondowoso

  • Pergeseran Kepala OPD di Bondowoso Nyaris Rampung, Open Bidding 12 OPD Ditarget Tuntas Tahun Ini

    Pergeseran Kepala OPD di Bondowoso Nyaris Rampung, Open Bidding 12 OPD Ditarget Tuntas Tahun Ini

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemkab Bondowoso di pekan pertama Oktober ini sudah menggeser tujuh kepala OPD. Enam pada Rabu (1/10/2025) dan satu keesokan harinya.

    Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan, pergeseran selanjutnya akan dilakukan serentak. Tidak ‘nyicil’ lagi. Termasuk Inspektorat, Dispendukcapil dan Satpol PP yang membutuhkan syarat khusus.

    Inspektur berupa sertifikat kepemimpinan dan pengawasan, Kasatpol PP dengan sertifikat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan Kadispendukcapil berupa surat penetapan dari Ditjendukcapil.

    Sejauh ini Sekda mengaku belum menerima surat dari Kemendagri, sehingga belum bisa mengeksekusi mutasi selanjutnya.

    “Saya belum menerima dari Kemendagri. Untuk perputaran selanjutnya di eselon II menunggu itu,” kata Fathur Rozi kepada BeritaJatim.com, Senin (6/10/2025).

    Uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu melibatkan 20 kepala OPD. Tujuh di antaranya sudah di-rolling. Pergeseran selanjutnya bakal digelar sekali lagi.

    “Biar sekalian bareng, mutasi selanjutnya langsung semuanya. Kemarin kan 7 sudah, nanti menyusul semuanya dari total 20,” sebutnya.

    Usai pergeseran posisi di eselon II, selanjutnya Pemkab Bondowoso akan menggelar seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 OPD yang tanpa kepala definitif.

    “Open bidding Insya Allah di tahun ini. Besok saya akan ke Kemendagri. Sudah ada janji dengan bapak direktur untuk rencana open bidding,” tuturnya.

    Fathur Rozi menyebut bahwa anggaran open bidding sudah ditetapkan di P-APBD 2025. Ia menampik jika open bidding juga bakal dicicil selayaknya pergeseran kemarin. “Anggarannya sudah disiapkan untuk 12 OPD,” pungkasnya. (awi/ian)

  • DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timut, mempersoalkan rendahnya nominal penawaran pemenang lelang proyek pemerintah daerah setempat. Rendahnya nominal ini berdampak terhadap kualitas pekerjaan.

    Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mengatakan, dari 27 pemenang lelang, beberapa di antaranya memiliki nominal penawaran di bawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS).

    “Padahal kami dari awal ingin (nominal penawaran) pemenang lelang minimal 80 persen, sehingga kualitas dan kuantitas pembangunan akan baik,” kata Ardi, usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (6/10.2025).

    HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia dan menjadi acuan anggaran pengadaan. Penyusunan HPS didasarkan pada analisis biaya seperti material, tenaga kerja, keuntungan, dan pajak, serta berbagai data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ardi menekankan kepada Dinas PU Bina Marga untuk meninjau ulang pemenang tender yang menawarkan nominal di bawah 80 persen dari HPS. “Jadi kami tidak ingin main-main. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Jember harus benar-benar bagus dan berkualitas,” katanya.

    Apalagi, lanjut Ardi, harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat Pemkab Jember lebih rendah daripada Kabupaten Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Kami menekankan untuk minimal menyetarakan harga dengan tetangga sebelah untuk HPS, karena ini mempengaruhi kualitas kita. Kualitas kita harus benar-benar baik,” katanya.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra Hanan Kukuh Ratmono juga berharap agar UKPBJ memperhatikan masalah ini dengan serius. “Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat agar mendapat manfaat berupa pekerjaan yang bagus, umur infrastruktur yang lama,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jember Prima Kusuma Dewi mengatakan, evaluasi kewajaran harga dilakukan jika ada penawaran lelang di bawah 80 persen.

    “Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada penawaran di bawah 80 persen dari HPS bisa digugurkan. Itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi,” kata Prima.

    Menurut Prima, kelompok kerja (pokja) lelang akan mengirimkan undangan klarifikasi kewajaran harga, jika ada penawaran di bawah 80 persen. Rekanan akan diminta memberikan bukti pendukung berupa AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) minimal untuk MPU (Mata Pembayaran Utama).

    Tak cukup itu. Rekanan juga dimintai bukti dukung harga satuan dasar yang terdiri dari upah, bahan material, peralatan pada MPU. “Ketiga, bukti perhitungan kuantitas atau koefisien yang ditawarkan pada MPU, dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap mata pembayaran utama. Yang selanjutnya, MPU itu ditetapkan oleh PPK (Pejabatt Pembuat Komitmen),” kata Prima.

    Menurut Prima, evaluasi kewajaran harga (EKH) itu harus dihadiri direktur atau personel perusahaan yang memperoleh kuasa direktur. “Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring,” katanya.

    Prima mengaku sudah berupaya agar pemenang tender bisa memberikan tawaran minimal 80 persen dari HPS. “Keuntungan dan overhead itu sudah kita pisah. Dalam pelaksanaan EKH, pokja meminta peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU yang memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan,” katanya.

    Prima mengatakan, pokja sudah melakukan klarifikasi lapangan hingga ke Pertamina dan distributor. “Ini kita membicarakan paket pembangunan jalan, bahan yang terbesar adalah AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course),” katanya. Sementara untuk penyediaan personel, pokha sudah melakukan klarifikasi hingga pemberi kerja. [wir]

  • Nenek 87 Tahun yang Hilang di Bondowoso Ditemukan Tewas di Saluran Air

    Nenek 87 Tahun yang Hilang di Bondowoso Ditemukan Tewas di Saluran Air

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Pencarian terhadap Saddiyah (87), warga Dusun Lalangan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso yang dilaporkan hilang sejak Kamis (2/10/2025), akhirnya berujung duka.

    Survivor ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu (4/10/2025) oleh tim SAR gabungan. Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, mengungkapkan bahwa korban pertama kali dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat sedang ngopi di rumah.

    Saddiyah diketahui memiliki riwayat penyakit linglung sehingga keluarga khawatir saat ia tak kunjung kembali. “Sejak laporan masuk, tim gabungan bersama relawan, TNI-Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian di tujuh titik yang biasa disinggahi korban,” katanya.

    Pada hari ketiga pencarian, sekitar pukul 10.42, tim menemukan kerudung di atas tebing. “Setelah dilakukan penyisiran ke bawah, survivor ditemukan dalam keadaan tertelungkup di pipa saluran air,” jelas Kristianto.

    Jenazah berhasil dievakuasi pada pukul 13.02 WIB dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Proses pemulasaraan hingga pemakaman korban selesai dilakukan pada sore harinya.

    Kristianto menambahkan, kendala utama yang dihadapi tim adalah akses jalan menuju lokasi rumah korban yang ekstrem dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

    Meski demikian, upaya pencarian tetap maksimal berkat sinergi antarinstansi dan dukungan penuh masyarakat setempat.

    “Atas nama BPBD Bondowoso, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami juga mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian ini,” pungkasnya. (awi/kun)

  • Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Morfologi wilayah di sekitar pusat gempa bumi Sumenep bervariasi mulai dari dataran aluvial di daerah pantai hingga perbukitan bergelombang di wilayah tengah Pulau Sapudi dan Pulau Madura.

    Kondisi morfologi di sekitar sumber gempa memperlihatkan kondisi umur batuan di sekitar sumber gempa bumi. Keberadaan batuan muda serta sedimen permukaan yang telah mengalami pelapukan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi, sehingga intensitas guncangan di permukaan dapat lebih besar dibandingkan di daerah dengan batuan kompak.

    “Kekerasan batuan di wilayah Sumenep dipengaruhi oleh umur dan litologi, batuan yang lebih muda atau telah mengalami pelapukan memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan batuan tua dan kompak,” sebut Wafid.

    Berdasarkan kondisi geologi dan geoteknik, wilayah sekitar pusat gempa bumi di Sumenep dapat diklasifikasikan ke dalam kelas tanah D (tanah sedang) dan E (tanah lunak) berdasarkan nilai Vs30, sehingga variasi tingkat amplifikasi guncangan gempa bumi sangat bergantung pada kondisi setempat.

    Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas MMI (Modified Mercalli Intensity) V-VI MMI di Pulau Sapudi, IV MMI di Sumenep, III-IV MMI di Pamekasan, Situbondo, Sampang, dan Surabaya, III MMI di Tuban dan Gianyar, II-III MMI di Tabanan, Probolinggo, Denpasar, Buleleng, Lumajang, Kuta, Banyuwangi, Bangkalan, Jember, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta II MMI di Lombok Tengah, Lombok Utara, Blitar, Bondowoso, dan Malang.

    “Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, daerah yang berada dekat dengan sumber gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah hingga menengah,” ujar Wafid.

     

  • Bawaslu Bondowoso Temukan 13 Pemilih Meninggal “Hidup Lagi”

    Bawaslu Bondowoso Temukan 13 Pemilih Meninggal “Hidup Lagi”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bawaslu Bondowoso menemukan kejanggalan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III tahun 2025.

    Sebanyak 13 orang yang sudah meninggal sejak tiga tahun lalu justru muncul sebagai pemilih baru dalam data KPU. “Data itu muncul dari hasil uji petik yang kami lakukan,” kata Sholikhul Huda, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Bondowoso, Jumat (3/10/2025).

    Temuan itu disampaikan dalam rapat pleno penetapan PDPB Triwulan III yang digelar di Aula KPU Bondowoso. Dalam pleno tersebut, KPU menetapkan jumlah pemilih sementara mencapai 622.000 orang, terdiri dari 300.478 laki-laki dan 321.522 perempuan.

    Kordiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Bondowoso, Imroatul Husnah membenarkan temuan tersebut. Sebanyak 13 pemilih itu sudah tidak memenuhi syarat (TMS) di Pemilu 2024 lalu, namun muncul kembali di data Kemendagri yang diterimanya tahun ini.

    “Kami sudah menindaklanjuti sarper (Saran Perbaikan) dari Bawaslu tersebut,” ungkapnya dikonfirmasi terpisah.

    Sementara Sekretaris Dispendukcapil Bondowoso Rifqy Hariyadi menyebut masih banyak keluarga tidak melaporkan kematian anggota keluarganya, sehingga data kependudukan tidak sinkron. “Tahun 2025 per 2 Oktober ini, terdapat 14.271 angka kelahiran, sedangkan data kematian 3.814,” ucapnya.

    Ia menyebut bahwa perilaku masyarakat lebih banyak yang melaporkan kelahiran dibandingkan kematian keluarganya. Dispendukcapil menegaskan akan memperbarui data kependudukan, khususnya kematian, pada Triwulan IV mendatang agar daftar pemilih semakin akurat. [awi/suf]

  • Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur tua dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sudah menemui titik terang dan akan segera terwujud.
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Rikhwan Sugihartono menyatakan pihaknya sudah diajak rapat bersama Kementerian Perhubungan dan dua pemerintah daerah lain yakni Pemkab Jember, Bondowoso.
    “Berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan pada tahun 2022, pendataan seharusnya selesai pada tahun 2025, namun terdapat penundaan akibat efisiensi,” kata Rikhwan Sugihartono pada Kamis (2/9/2025).
    Menurutnya, jalur kereta api Stasiun Kalisat tujuan Stasiun Panarukan jika tidak ada kendala akan mulai beroperasi 2030. Hal itu jika prosesnya tidak ada kendala kembali.
    “Jika sesuai rencana, jalur kereta api Panarukan – Kalisat akan mulai beroperasi pada tahun 2030, namun proses pengerjaan aktivasinya dimulai 2026,” ucapnya.
    Tidak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa jalur yang digunakan tetap jalur lama dan tidak membuka jalur baru sehingga rute yang digunakan sama dengan rute yang ada 20 tahun lalu atau 2004.
    “Jalur yang akan digunakan adalah jalur lama, dengan harapan jalur yang dibangun adalah jalur panjang,” ucapnya.
    Jalur yang akan diaktifkan yakni dari Stasiun Kalisat, Ajung, Sukohari, Sukowono, Tamanan, Tenggaran, Prajekan, Situbondo, dan Panarukan.
    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Situbondo.
    “Langkah ini akan menambah akses transportasi menuju ke Situbondo, banyak wisatawan dari Jember dan Bondowoso yang berkunjung ke Wisata Pasir Putih, keberadaan kereta akan mempermudah akses mereka,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Selang Sehari, Pemkab Bondowoso Mutasi 1 Kepala OPD Lagi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Selang sehari pelantikan 6 ASN eselon II, Pemkab Bondowoso kembali menggelar kegiatan yang sama pada Kamis (2/10/2025) sore.

    Seorang ASN dilantik di posisi yang baru yakni Nunung Setyaningsih. Ia menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip).

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penananam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker). Nunung diambil sumpahnya di hadapan Wakil Bupati (Wabup), As’ad Yahya Syafi’i.

    Nunung membenarkan kepindahtugasannya itu. Menurutnya, jabatan baru sekaligus tantangan baru baginya.

    “Bagaimana Perpus ke depan bisa semakin baik untuk Bondowoso BERKAH. Mohon doanya semoga saya amanah di tempat tugas yang baru,” tulis Nunung melalui pesan singkat.

    Sebelumnya, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, melantik enam pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelantikan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo, Rabu (1/10/2025) pagi.

    Adapun pejabat yang dilantik adalah:
    1. Hendri Widotono, dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan).
    2. Mulyadi, dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) menjadi Kepala DPKP.
    3. Hari Cahyono, dari Asisten Administrasi Umum Setda menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).
    4. Haeriyah Yuliati, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda.
    5. Mahfud Junaidi, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
    6. Sigit Purnomo, dari Kepala Pelaksana BPBD menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran sekaligus penajaman komitmen untuk kemajuan Bondowoso.

    “Pelantikan hari ini adalah momentum penyegaran dan penajaman komitmen. Saudara-saudara yang dilantik adalah figur pilihan yang telah melalui proses seleksi ketat dan teruji kapabilitasnya,” katanya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menyebut dalam mutasi awal dijadwalkan untuk 7 kepala OPD.

    Namun karena mendadak, satu orang tersebut yakni Nunung Setyaningsih tidak hadir sebab dinas luar kota.

    “Iya betul. Satu masih ada di luar kota. Tapi pada prinsipnya SK bupati sudah selesai. Definitif. Saya tidak menyampaikan dimana (jabatan barunya). Besok lah,” seloroh Sekda pada Rabu (1/10/2025) kemarin. (awi/ian)

  • Bupati Bondowoso Dorong Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Secara Digital

    Bupati Bondowoso Dorong Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Secara Digital

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pajak serta retribusi daerah.

    Langkah ini ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Bondowoso Nomor 273 Tahun 2025 tentang percepatan pembayaran pajak dan retribusi secara digital.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, dalam SE tertanggal 9 September 2025 itu mengimbau seluruh wajib pajak dan wajib retribusi untuk memanfaatkan kanal pembayaran digital, baik melalui QRIS, internet banking, mobile banking, electronic data capture (EDC), maupun mesin ATM.

    Tujuannya untuk mendukung pencapaian indeks digitalisasi pemerintah daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

    Menindaklanjuti SE tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Dodik Siregar, menyampaikan pihaknya akan fokus mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini.

    “Apalagi nilai ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) kita masih yang terendah se-Sekarkijang, yakni wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang yang meliputi Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi,” ungkap Dodik, Selasa (30/9/2025).

    Menurutnya, ke depan digitalisasi pembayaran juga mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diterbitkan Pemkab Bondowoso akan dilengkapi dengan barcode dan nomor rekening kas daerah.

    Dengan begitu, wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau transfer melalui telepon genggam tanpa harus datang dan membayar tunai di kantor.

    “Ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga upaya mencegah kebocoran PAD, terutama dari sektor PBB,” tegasnya.

    Digitalisasi transaksi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Bondowoso. (awi/ted)

  • Angin Kencang Terjang Bondowoso, Dua Rumah Rusak di Tapen dan Grujugan

    Angin Kencang Terjang Bondowoso, Dua Rumah Rusak di Tapen dan Grujugan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bondowoso pada Selasa (30/9/2025) sore. Dua rumah warga di Kecamatan Tapen dan Grujugan dilaporkan mengalami kerusakan akibat terpaan angin.

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.42 WIB.

    “Kami menerima laporan melalui WhatsApp bahwa angin kencang mengakibatkan kerusakan rumah di dua titik lokasi. Tim langsung kami turunkan untuk asesmen di lapangan,” ujarnya.

    Adapun rumah yang terdampak yakni milik Hatip, warga Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, mengalami rusak ringan dengan estimasi kerugian sekitar Rp5 juta.

    Sementara rumah milik B. Sittina, warga Desa Taman, Kecamatan Grujugan, mengalami rusak berat dengan kerugian ditaksir mencapai Rp10 juta.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini kondisi sudah aman dan terkendali, cuaca di lokasi juga berawan,” tambah Sigit.

    BPBD Bondowoso bersama pemerintah kecamatan, desa, serta masyarakat setempat telah melakukan penanganan awal.

    Upaya asesmen lapangan dilakukan oleh Pusdalops dan agen bencana Jatim untuk merumuskan tindak lanjut penanganan.

    Sigit menegaskan pihaknya terus memantau kondisi cuaca di Bondowoso. “Kami mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Jika ada kejadian serupa, segera laporkan ke BPBD melalui Pusdalops,” pungkasnya. (awi/ted)

  • Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.

    Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.

    Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.

    “Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.

    Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.

    PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.

    Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.

    KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted)