Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Dugaan Korupsi Bojonegoro, Ir Tadjuddin Nur Kadir Dibawa ke Rutan Cipinang

    Dugaan Korupsi Bojonegoro, Ir Tadjuddin Nur Kadir Dibawa ke Rutan Cipinang

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Terpidana kasus korupsi Ir Tadjuddin Nur Kadir akhirnya dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 1075 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Juli 2018. Kasus ini terkait penyimpangan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan tahun 2007 di Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

    Proses eksekusi dimulai pada Rabu, 12 Februari 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, di Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Jalan Raya Mabes Hankam No 60 Ceger. Terpidana, yang sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Bojonegoro selama 7 tahun, diserahkan oleh Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung kepada Tim Jaksa Eksekutor dan Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

    Sebelumnya, Tadjuddin diamankan oleh Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung RI pada Rabu dini hari, 12 Februari 2025, pukul 01.00 WIB, di kediamannya di Jalan Ibnu Armah 2, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Karena mengaku sakit, terpidana dibawa ke RSU Adhyaksa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

    Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Reza Aditya Wardhana yang melakukan penjemputan menerangkan, kasus tersebut bermula dari penyimpangan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPMLUEP) tahun 2007 senilai Rp4 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah pengusaha pertanian di Bojonegoro tanpa melalui proses verifikasi.

    “Akibatnya, dana bergulir ini macet, dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).

    Sesuai proses hukum, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa. Terpidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Amar putusan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayar, terpidana akan menjalani kurungan pengganti selama 6 bulan.

    Setelah adanya putusan MA, terpidana kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, pada Kamis, 13 Februari 2025, pukul 09.40 WIB, terpidana dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang menggunakan mobil tahanan khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Nopol B 1189 SQP). “Proses eksekusi berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. [lus/but]

  • BBWS Bengawan Solo Bantah Beri Rekomtek untuk Proyek Tembok Penahan Tebing Rp40 M di Bojonegoro

    BBWS Bengawan Solo Bantah Beri Rekomtek untuk Proyek Tembok Penahan Tebing Rp40 M di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Maryadi Utama, mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk pembangunan tembok penahan tebing senilai Rp40 miliar di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno.

    “Tidak ada koordinasi dan tidak pernah (mengeluarkan Rekomtek),” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (13/2/2025).

    Menurut data di website BBWS Bengawan Solo, Rekomtek adalah syarat teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin dan dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai.

    Rekomtek bukanlah izin untuk penggunaan Sumber Daya Air. Izin Penggunaan Sumber Daya Air harus diperoleh dari Pemerintah Pusat/Kementerian PUPR.

    Tembok penahan tebing yang diserahterimakan pada 23 Desember 2024 dan ambles ini sudah dibayar lunas oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU SDA. Proyek yang dibangun oleh PT Indopenta Bumi Permai asal Surabaya ini diduga ambles pada 27 Desember 2024.

    Kepala Bidang SDA Dinas PU SDA Bojonegoro, Iwan Kristian, menyampaikan pernyataan yang berbeda. Menurutnya, pembangunan tembok penahan tebing tersebut sudah ada kerja sama dengan BBWS selaku pemilik wilayah. “Nggih, sudah ada MoU,” ujarnya.

    Saat ini, proyek senilai Rp39,6 miliar ini masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor. Pihak kontraktor telah menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki pelindung tebing yang ambles.

    “Rekanan sudah punya kesanggupan dan pernyataan (menyelesaikan) 150 hari kerja, walaupun batas akhirnya Desember 2025,” kata Iwan Kristian.

    PT Indopenta Bumi Permai mengaku telah melakukan langkah awal untuk penanganan ambrolnya pelindung tebing, seperti pengangkatan beban bronjong dan menyiapkan material serta alat berat di lokasi.

    “Proyek sudah masuk masa pemeliharaan. Langkah awal sudah kita laksanakan yaitu pengangkatan beban bronjong,” ujar Pelaksana Lapangan PT Indopenta Bumi Permai, Ardhiyana, Selasa (11/2/2025). [lus/beq]

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • Persiku Kudus Tak Mau Kehilangan Poin Penuh di Kandang Lawan Gresik United

    Persiku Kudus Tak Mau Kehilangan Poin Penuh di Kandang Lawan Gresik United

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Modal apik tiga poin yang didapatkan Persiku Kudus ketika menjamu Persibo Bojonegoro dalam lanjutan babak playoff degradasi Liga 2 pada 9 Februari lalu, menjadi penyemangat bagi Laskar Macan Muria menjamu Gresik United besok, Kamis (13/2/2025).

    Persiku Kudus tak mau kehilangan poin dari Gresik United demi menjaga asa bertahan di Liga 2.

    Pelatih Persiku Kudus, Alfiat tidak ingin tim asuhannya kehilangan poin penuh di kandang sendiri Stadion Wergu Wetan Kudus.

    Meski Persiku Kudus berhasil mencuri tiga poin di kandang Gresik United pada pertemuan sebelumnya, Alfiat tidak ingin anak asuhnya lengah ketika bermain di hadapan supporter sendiri.

    Taktik dan strategi khusus sudah disiapkan untuk meredam serangan Renan Silva dan kawan-kawan ke lini pertahanan Persiku.

    “Kami fokus pada sisa laga yang ada. Masih ada 3 laga terakhir, kami anggap semuanya final. Kuncinya di pertandingan besok lawan Gresik United,” terangnya.

    Menurut Alfiat, baik Persiku maupun Gresik United masih memiliki peluang untuk bisa bertahan di Liga 2.

    Keduanya hanya terpaut satu poin, Laskar Macan Muria mengoleksi 9 poin di peringkat 2 klasemen sementara, sedangkan Gresik United berada di peringkat ketiga dengan poin 8.

    Pelatih Persiku berharap tiga poin bisa dipetik dari Gresik United, demi menjaga peluang timnya bertahan di Liga 2.

    Jika Persiku berhasil menang di laga besok, tim kebanggaan masyarakat Kudus nantinya mengoleksi 12 poin penting menatap dua laga pamungkas.

    “Mudah-mudahan pemain bisa menjalankannya (taktik dan strategi). Kami butuh dukungan supporter Persiku untuk menambah semangat dan mentalitas pemain ketika bertanding besok,” harap dia.

    Pelatih Gresik United, Djajang Nurjaman menargetkan tiga poin bisa dicuri di Stadion Wergu Wetan Kudus.

    Kata dia, kekalahan Gresik United dari Persiku pada pertemuan sebelumnya menjadi pembelajaran bagi anak asuhnya.

    Skuad Gresik United diminta tampil menyerang tanpa melupakan lini pertahanan. Mewaspadai serangan Persiku Kudus yang bisa mengancam gawang dari Gresik United.

    “Waktu yang sangat tidak ideal karena mepet sekali. Pertandingan krusial dan sangat penting bagi kami untuk bisa menjaga asa stay di Liga 2. Semua pemain mudah-mudahan siap bisa curi poin,” tegasnya. (Sam)

  • PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 mencapai Rp1,042 triliun. Target ini naik dibandingkan capaian PAD 2024 sebesar Rp946 miliar.

    Plt Kepala Bapenda Bojonegoro Achmad Gunawan mengatakan, pada 2024 jumlah PAD dipasang sebesar Rp904 miliar. Dari target itu, realisasinya mencapai Rp946 miliar. “Realisasi PAD 2024 naik 104,7 persen dari yang dipasang,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).

    Untuk mencapai penerimaan target 2025, pihaknya akan memaksimalkan seluruh penerimaan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah.

    “Pada semua sektor akan ditarget kenaikan dan ditambah opsen PKB dan BBN-KB. Opsen PKB dan BBN-KB ini targetnya Rp87 miliar,” ujar Gunawan yang menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro.

    Penambahan objek baru penerimaan PAD dari opsen PKB dan BBN-KB itu, kata Gunawan, sebelumnya masuk dana bagi hasil dengan provinsi. Kemudian untuk saat ini dialihkan menjadi sharing pendapatan kinerja Bapenda.

    “Kami optimis bahwa target PAD 2025 yang dipasang bisa tercapai 100 persen,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Survei SPI KPK, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Masuk Resiko Tinggi Korupsi

    Survei SPI KPK, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Masuk Resiko Tinggi Korupsi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 telah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro.

    Dari hasil survei tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Pemkab Bojonegoro, masuk dalam salah satu OPD yang berisiko tinggi terhadap praktek korupsi.

    Dalam SPI tersebut, Dinas PU SDA memperoleh skor terendah yaitu 64.95 poin. Sedangkan terendah kedua diduduki oleh Satpol PP Pemkab Bojonegoro dengan skor 69.30 poin.

    Sedangkan OPD yang meraih skor tertinggi adalah Dinas Sosial dengan 82.89 poin. Dibawahnya ada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dengan skor 82.88 poin.

    Skor masing-masing OPD itu kemudian diambil rata-rata, dan hasilnya Pemkab Bojonegoro memperoleh skor 72.86 poin. Skor tersebut menurut SPI masuk dalam zona merah, atau beresiko tinggi korupsi.

    Pemkab Bojonegoro berada di urutan ke 21, dari 39 kabupaten/Kota di Jawa-timur, pada survei SPI tahun 2024 ini. Semakin tinggi skornya maka semakin bagus dalam praktik pencegahan korupsi yang dilakukan.

    Dalam survei itu dijelaskan jika skor 0-72,9 merupakan zona merah, 72-77,9 zona kuning, sedangkan 78-100 zona hijau. Hasil survei Penilaian integritas itu bisa diakses publik di laman jaga.id, atau melalui aplikasi Jaga di play store atau app store.

    Aplikasi “Jaga” adalah platform yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong transparansi pemerintah dan pengolahan aset negara, serta untuk mencegah korupsi. Jaga.id merupakan singkatan dari Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

    Kegiatan Lembaga anti rasuah tersebut, merupakan survei untuk menetapkan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, di lingkungan kementrian/lembaga/ pemerintahan daerah (KLPD).

    Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper).

    Sementara saat dikonfirmasi terkait OPD yang dipimpinnya memperoleh skor terendah, Kepala Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Heri Widodo tidak menjawab.

    Sementara itu, penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto saat dimintai tanggapan SPI mengatakan, jika tata kelola keuangan pemerintah merupakan “PR” yang harus diperhatikan. “Saya kira hal ini menunjukkan bahwa kita harus terus perkuat dalam tata kelola keuangan,” jelasnya dalam kesempatannya, Kamis (30/1/2025). [lus/kun]

  • Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

    Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

    Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

    “Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

    Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

    “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

    Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

    Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

    “Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

    Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

    Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

    “Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

    “Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

    Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

    Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

    “Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

    “Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Sudah Lunasi Proyek Penahan Tebing Rp39,6 Miliar

    Pemkab Bojonegoro Sudah Lunasi Proyek Penahan Tebing Rp39,6 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Proyek pembangunan penahan tebing sungai Kali Lebak di bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro sudah dibayar lunas. Nilai kontrak dari proyek yang saat ini kondisinya rusak itu sebesar Rp39,6 miliar.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) langsung membayar 100 persen nilai kontrak kepada kontraktor atau penyedia jasa. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinilai selesai dan sudah diserahterimakan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro Iwan Kristian mengatakan, selain sudah membayar seluruh biaya proyek dengan pagu anggaran senilai Rp40 miliar, proyek tersebut juga sudah diserahterimakan.

    “Ngih sampun (pembayaran dan serah terima), jika ada kerusakan masih tanggung jawab pemborong 100 persen,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Iwan Kris, sapaanya, bangunan penahan tebing sungai untuk menahan longsor itu, masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor. “Masa pemeliharaan 1 tahun sampai bulan Desember 2025,” tambahnya, saat dihubungi awak media melalui pesan singkat.

    Sementara itu, juru bicara dari PT Indopenta Bumi Permai, ARD selaku penyedia saja pembangunan tebing saat dikonfirmasi membenarkan jika kerusakan itu masih tahap pemeliharaan. “Betul 1 tahun (masa pemeliharaan), sudah mulai dikerjakan penanganan awal pengangkatan beban bronjong,” paparnya.

    Sebelumnya, Rusak atau amblesnya bangunan penahan tebing sungai di bantaran sungai Bengawan Solo, turut Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian masyarakat.

    Pasalnya bangunan sepanjang 980 meter tersebut baru dikerjakan pada tahun 2024 kemarin, dengan pagu anggaran Rp40 miliar dari APBD Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumberdaya Air (SDA) Pemkab Bojonegoro. Amblesnya bangunan tersebut juga memakan tanah di sekitar turut longsor. [lus/beq]

  • Bojonegoro Dilanda Cuaca Ekstrem Selama 10 Hari, Begini Akibatnya

    Bojonegoro Dilanda Cuaca Ekstrem Selama 10 Hari, Begini Akibatnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Selama sepuluh hari terakhir, Kabupaten Bojonegoro dilanda cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi ini menimbulkan berbagai kerusakan, termasuk pohon tumbang di beberapa lokasi serta kerusakan pada sejumlah rumah.

    Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, pada 2 Februari lalu, angin kencang menyebabkan pohon tumbang di Jalan Lettu Suyitno, Desa Mulyoagung, Kecamatan/Kota Bojonegoro.

    Tak hanya itu, pada 8 Februari, kejadian serupa terjadi di kawasan Jalan Monginsidi Perumahan Pacul Permai, Desa Pacul, Kecamatan/Kota Bojonegoro.

    Selanjutnya, pada 9 Februari, tiga pohon tumbang di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, akibat angin kencang. Di hari yang sama, sebuah pohon roboh menimpa rumah warga di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, mengakibatkan kerusakan pada bagian dapur rumah berukuran 4×8 meter.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi akan berlangsung hingga 16 Februari mendatang.

    “Kami mengharapkan seluruh warga Bojonegoro untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap hujan yang disertai angin kencang,” ujar Aeny pada Selasa (11/2/2025).

    ASN yang sebelumnya menjabat Camat Kepohbaru, itu juga meminta masyarakat segera melaporkan ke BPBD Bojonegoro jika mengetahui ada pohon tumbang. Masyarakat dapat menghubungi nomor 0811-3356-444 yang siap melayani 24 jam untuk menanggapi berbagai kejadian bencana.

    “Masyarakat diharapkan tetap waspada dan segera melaporkan kepada kami atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jika menemukan pohon tua yang berpotensi roboh,” tegasnya. [lus/aje]

  • Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Kebijakan Baru Toko Modern di Bojonegoro: Pasang Stiker

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro memasang stiker di toko modern berjejaring yang telah berizin. Sedangkan toko modern yang tidak berizin tidak dipasang stiker, namun diberikan surat peringatan (SP).

    Sekertaris Satpol PP Pemkab Bojonegoro Beny Subiakto mengatakan, pemasangan stiker itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bojonegoro kepada pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang telah memiliki izin.

    Sedangkan, bagi pengelola atau pemilik toko modern berjejaring yang telah beroperasi dan tidak berizin dilakukan peringatan. Surat peringatan (SP) sudah kali kedua dilayangkan. Karena dalam SP pertama tidak diindahkan.

    Ada enam toko modern berjejaring yang mendapat SP 2. “Tujuh hari lalu kita telah mengirimkan SP 1 ke pemilik toko, dan hari ini kita mengirimkan SP 2 ke pemilik toko modern di wilayah kota Bojonegoro yang berjejaring,” ujar Beny, Selasa (11/2/2025).

    Beny menambahkan, jika dalam peringatan kedua ini kembali tidak diindahkan oleh pemilik toko modern berjejaring, maka pihaknya akan mengirimkan surat peringatan ke tiga sesuai dengan prosedur yang ada. SP 3 juga berlaku selama tujuh hari ke depan.

    “Para pengusaha yang telah kami beri SP ke tiga dan tidak diindahkan, selanjutnya akan kami minta untuk menutup sementara usaha mereka sampai mereka mengantongi ijin resmi,” tegasnya. [lus/but]