Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Aksi Pemotor Sambil Nyalakan Petasan di Bojonegoro Bikin Resah

    Aksi Pemotor Sambil Nyalakan Petasan di Bojonegoro Bikin Resah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Aksi dua remaja yang terlihat berboncengan naik motor sambil menyalakan petasan di Jalan Teuku Umar, Kota Bojonegoro, Senin malam (3/3/2025), membuat resah pengguna jalan.

    Kejadian ini bahkan sempat memicu ketegangan setelah percikan api dari petasan mengenai mata seorang anak kecil yang sedang dibonceng orang tuanya.

    Dalam video yang viral di media sosial, terlihat kedua remaja tersebut tidak mengenakan helm dan dengan santai menyalakan petasan sembari melaju di jalan raya. Aksi mereka pun memicu kejar-kejaran dengan seorang pengendara motor lain yang membawa istri dan anaknya.

    Percikan api dari petasan tersebut mengenai mata sang anak, sehingga memicu cekcok antara kedua pihak. “Saya tidak mengerti, kenapa sampai mengenai anak kecil. Kalau memang mau bertanggung jawab, bawa anak ini ke dokter,” ujar seorang warga yang melerai kedua remaja tersebut.

    Video kejadian ini pun ramai dibagikan di platform media sosial, terutama Facebook, dan menuai berbagai komentar dari warganet. Banyak yang mengecam tindakan kedua remaja tersebut dan meminta aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus ini.

    “Laporkan saja ke polisi, karena sudah membahayakan pengguna jalan lain,” tulis Hadi dalam komentarnya.

    “Kasus seperti ini harus cepat ditindak. Pak polisi, kan sudah ada videonya, pasti mudah dilacak,” tambah Totok Sunarto.

    “Di Jalan Hayam Wuruk juga ada kejadian serupa, ada yang menyalakan petasan sambil naik motor,” ungkap Naufal.

    Hingga berita ini diturunkan, Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Ipda Septian Nur Pratama dan Kasatlantas Polres Bojonegoro AKP Deni Eko Prasetyo belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian tersebut. [lus/kun]

  • Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

    Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

    Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

    “Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

    “MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

    Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

    1.       Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.       Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.       Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.       Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.       Program Penuntasan TBC

    6.       Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.       Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.       Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.       Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.       Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.       Bendungan Way Apu di Maluku

    3.       Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.       Bendungan Mbay di NTT

    5.       Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.       SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.       SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.       Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.       Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Polda Jatim Tangkap Pelaku Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Lamongan

    Polda Jatim Tangkap Pelaku Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Lamongan

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil menangkap seorang pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi pemerintah seberat 30 ton, pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Pelaku ditangkap berinisial QMR asal Bojonegoro, Jawa Timur. Ia menjual pupuk subsidi tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengedarkannya di luar wilayah yang ditetapkan di Lamongan, hingga mengakibatkan kelangkaan.

    Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Damus Asa menjelaskan, QMR ini menjual belikan pupuk bersubsidi didapat dari Kabupaten Lamongan dijual ke wilayah Bojonegoro. Dengan selisih harga di atas HET Rp50-Rp70 ribu, sejak 2 tahun lalu.

    Untuk pupuk bersubsidi sendiri diketahui berjenis NPK Ponska seberat 50 kilogram (kg) per karung (sak), dan pupuk subsidi jenis Urea 50 kg per sak.

    “Kami amankan satu orang pelaku, yang mana ia ini melakukan kegiatannya di wilayah Bojonegoro dan kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih dua tahun,” papar AKBP Damus di Mapolda Jatim hari Selasa.

    Damus mengatakan, kegiatan pelaku QMR sudah menyalahi peraturan pemerintah, Kepmentan No. 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2025.

    “Kurang lebih 2 tahun ini yang telah dilakukan jual beli yaitu 30 ton dan kerugian negara kurang lebih Rp300 juta,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, atas kerugian negara diakibatkan dari jual beli pupuk subsidi diluar area dan diatas HET tersebut, tegas Damus. Pelaku QMR diberatkan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun. Serta untuk pelaku penjual dari Kabupaten Lamongan, saat ini masih dilakukan penyelidikan.

    “Kami temukan barang bukti pupuk subsidi dalam gudang penyimpanan rumah pelaku QMR. Ada 46 sak pupuk bersubsidi jenis NPK Ponska, dan juga 6 sak jenis Urea. Serta pelaku terancam kurungan penjara selama 2 tahun,” ucap dia. (rma/ted)

  • Sowan Jokowi Seusai Retret, Khofifah Dapat Wejangan Soal Hilirisasi

    Sowan Jokowi Seusai Retret, Khofifah Dapat Wejangan Soal Hilirisasi

    Surabaya, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elestianto Dardak bersilaturahmi ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Surakarta, Jumat (28/2/2025), seusai mengikuti retret kepala daerah.

    Khofifah mengatakan silaturahmi ini menjadi kesempatan berharga untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman dari Jokowi, yang memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin negara.

    “Kami mendapatkan pengayaan dari pengalaman luar biasa yang beliau miliki, yang tentunya menjadi bekal penting bagi kami dalam memimpin daerah masing-masing,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Sabtu (1/3/2025).

    Menurutnya, dinamika global, nasional, hingga lokal terus berkembang, sehingga kepala daerah perlu memperkuat strategi kepemimpinan agar mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan, salah satunya terkait pentingnya menyiapkan model bisnis sebelum menjalankan program berskala besar.

    “Beliau berpesan, dalam memulai program besar, model bisnisnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pasarnya juga harus dipastikan sebelum dikembangkan lebih masif,” kata Khofifah dikutip dari Antara.

    Selain itu, diskusi juga membahas mengenai hilirisasi industri dan penguatan sektor agro di Jawa Timur. Khofifah mengungkapkan sektor industri manufaktur di Jawa Timur telah melampaui rata-rata nasional.

    Oleh karena itu, penguatan hilirisasi dinilai penting agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Di sektor agro, Jawa Timur memiliki potensi besar dengan produk pertanian dan perkebunan unggulan, seperti alpukat, durian, salak, kelapa, hingga ikan hias yang sedang diminati pasar.

    “Apa yang menjadi rekomendasi dan masukan dari presiden ke-7 ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk diterapkan di Jawa Timur,” tambahnya.

    Khofifah menambahkan wejangan dari Jokowi memberikan motivasi bagi dirinya dan para kepala daerah yang hadir untuk meningkatkan kinerja pemerintahan masing-masing.

    “Dawuh-dawuh (pesan-pesan) beliau sangat memotivasi kami agar bisa bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih trengginas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menilai silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    “Kami optimistis melalui silaturahmi ini jejaring kami akan semakin luas,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI Arifatul Choiri Fauzi serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Beberapa kepala daerah dari Jawa Timur juga ikut serta, di antaranya Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

  • Khofifah-Emil bersilaturahmi kepada Presiden RI ke-7 Jokowi usai retret

    Khofifah-Emil bersilaturahmi kepada Presiden RI ke-7 Jokowi usai retret

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak bersilaturahmi ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Surakarta, Jumat (28/2), usai mereka mengikuti kegiatan retret.

    Khofifah menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi kesempatan berharga untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman dari Jokowi, yang memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin negara.

    “Kami mendapatkan pengayaan dari pengalaman luar biasa yang beliau miliki, yang tentunya menjadi bekal penting bagi kami dalam memimpin daerah masing-masing,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

    Menurutnya, dinamika global, nasional, hingga lokal terus berkembang, sehingga kepala daerah perlu memperkuat strategi kepemimpinan agar mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan, salah satunya terkait pentingnya menyiapkan model bisnis sebelum menjalankan program berskala besar.

    “Beliau berpesan, dalam memulai program besar, model bisnisnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pasarnya juga harus dipastikan sebelum dikembangkan lebih masif,” kata Khofifah.

    Selain itu, diskusi juga membahas mengenai hilirisasi industri dan penguatan sektor agro di Jawa Timur. Khofifah mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur di Jawa Timur telah melampaui rata-rata nasional.

    Oleh karena itu, penguatan hilirisasi dinilai penting agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Di sektor agro, Jawa Timur memiliki potensi besar dengan produk pertanian dan perkebunan unggulan, seperti alpukat, durian, salak, kelapa, hingga ikan hias yang sedang diminati pasar.

    “Apa yang menjadi rekomendasi dan masukan dari Presiden ke-7 ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk diterapkan di Jawa Timur,” tambahnya.

    Khofifah menambahkan wejangan dari Jokowi memberikan motivasi bagi dirinya dan para kepala daerah yang hadir untuk meningkatkan kinerja pemerintahan masing-masing.

    “Dawuh-dawuh (pesan-pesan) beliau sangat memotivasi kami agar bisa bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih trengginas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menilai silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    “Kami optimistis melalui silaturahmi ini jejaring kami akan semakin luas,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI Arifatul Choiri Fauzi serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Beberapa kepala daerah dari Jawa Timur juga ikut serta, di antaranya Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Badan Gizi pastikan anggaran MBG untuk daerah 3T ditekel Pusat

    Badan Gizi pastikan anggaran MBG untuk daerah 3T ditekel Pusat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Badan Gizi pastikan anggaran MBG untuk daerah 3T ditekel Pusat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

    “Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan,” katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

    Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

    Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    “Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut,” katanya.

    Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

    Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

    “Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

    Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

    “Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

    Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

    Sumber : Antara

  • Overcrowded, 32 Narapidana Lapas Mojokerto Dipindahkan

    Overcrowded, 32 Narapidana Lapas Mojokerto Dipindahkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 32 narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto dipindahkan ke tiga Lapas lainnya di Jawa Timur pada, Kamis (27/2/2025) malam. Tiga Lapas tersebut yakni Lapas Klas I Madiun, Lapas Klas I Bojonegoro dan Lapas Klas IIB Lamongan.

    Lapas Klas IIB Mojokerto terus berupaya untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemindahan narapidana ke beberapa unit Lapas lain yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing.

    Kepala Lapas (Kalapas) Klas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan mengatakan, pemindahan narapidana ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan overcrowded atau kelebihan kapasitas yang selama ini terjadi di Lapas Mojokerto. “Saat ini, jumlah warga binaan ada sebanyak 963 orang,” ungkapnya, Jumat (28/2/2025).

    Menurutnya, overcrowded tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan pemindahan tersebut diharapkan Lapas Klas IIB Mojokerto dapat lebih fokus dalam memberikan pembinaan yang optimal bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

    “Dan menjaga suasana yang lebih kondusif serta aman. Karena pemindahan narapidana ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan rehabilitasi WBP. Yang dipindahkan adalah diutamakan WBP yang pidana tinggi, ada sebanyak 23 narapidana yang dipindahkan,” katanya.

    Kalapas menjelaskan, jika setiap Lapas yang menjadi tujuan pemindahan memiliki fasilitas dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu napi. Sehingga proses pembinaan yang lebih efektif dapat tercapai dan dapat mendukung reintegrasi sosial WBP ke dalam masyarakat.

    “Ke depan, kami akan terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah proaktif guna menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman, teratur, dan kondusif bagi pembinaan WBP. Pemindahan narapidana ini merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya tersebut,” ujarnya.

    Pihaknya juga berharap dapat memberikan dampak positif bagi keamanan dan kenyamanan di Lapas Klas IIB Mojokerto. Selain itu, lanjutnya, juga dapat memperlancar program rehabilitasi yang ada. Dengan pemindahan 32 narapidana sehingga saat ini jumlah WBP di Lapas Klas IIB Mojokerto sebanyak 931 orang. [tin/ian]

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)