Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Prabowo resmikan peningkatan produksi migas 30 ribu barel di Blok Cepu

    Prabowo resmikan peningkatan produksi migas 30 ribu barel di Blok Cepu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Proyek Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis, sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk swasembada energi.

    Karena berhalangan hadir akibat kondisi cuaca, Presiden Prabowo turut meresmikan peningkatan produksi minyak di Blok Cepu, bersamaan dengan peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi yang dipusatkan di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu,” kata Presiden Prabowo dalam sambungan konferensi video dari Bali, melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Kamis.

    Presiden menilai peresmian peningkatan produksi minyak 30 ribu barel per hari di Blok Cepu ini menjadi momentum penting sebagai upaya membuat bangsa Indonesia untuk swasembada energi.

    Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kerja keras kementerian/lembaga, perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri, serta teknisi dan para pekerja yang mampu mengelola proyek energi yang canggih dan rumit.

    Menurut Kepala Negara, energi menjadi sektor penting dalam kedaulatan suatu bangsa.

    “Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi yang juga luar biasa, sumber-sumber energi yang terbarukan ada di kita, tinggal kita mengelola dengan baik dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita,” kata Presiden.

    Adapun penambahan 30 ribu barel per hari (BPH/BOPD) di Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Bojonegoro, Jawa Timur, menyumbang 25 persen dari total lifting minyak nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek penambahan peningkatan produksi minyak ini dikerjakan dalam waktu 8 bulan, atau lebih cepat 10 bulan dari target perencanaan.

    Dengan penambahan 30 ribu barel per hari diambil dari empat sumur baru, sehingga total produksi Blok Cepu mencapai 170 ribu hingga 180 ribu barel per hari.

    Ia juga optimistis Indonesia dapat mencapai target swasembada energi pada 2029-2030 dengan menghasilkan 900 ribu sampai 1 juta barel.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri langsung peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi, serta peningkatan produksi migas di Blok Cepu.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui konferensi video dari Bali dan meresmikan secara daring kedua proyek yang seharusnya dilakukan pada Kamis.

    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak dapat hadir secara fisik karena ketidakpastian akibat cuaca. Saya sudah siap dari jam 8 pagi untuk terbang,” ungkap Presiden Prabowo memberikan sambutan peresmian melalui sambung konferensi video dari Bali, yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

    Sejatinya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri dua peresmian di dua tempat yang berbeda, yakni peresmian 24 pembangkit PLTP dan PLTS di 15 provinsi secara serentak yang dipusatkan di PLTP Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

    Kemudian, Presiden juga dijadwalkan meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

    Namun karena cuaca yang tidak menentu, Presiden berhalangan hadir langsung di dua peresmian tersebut dan hanya melakukan konferensi video bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang hadir di Jawa Timur, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jawa Tengah.

    “Karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa saya hadir melalui video conference. Sekali lagi saya minta maaf, saya sangat ingin hadir secara fisik. Insyaallah akan saya cari waktu untuk hadir melihat proyek-proyek yang demikian penting, demikian bersejarah dan demikian membanggakan kita sebagai bangsa dan sebagai pribadi,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam sambungan video itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd,.

    Presiden mengaku akan mencari jadwal sendiri untuk melihat operasional Blok Cepu yang memiliki total lifting migas sebesar 180 ribu barel per hari, setelah penambahan 30 ribu barel.

    “Saya janji, saya ingin melihat operasional (perusahaan) anda. Karena saya ingin melihat, setiap kunjungan bagi saya adalah pengalaman belajar, jadi jangan terkejut jika saya meninjau ke tempat anda,” kata Prabowo kepada Floyd.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya guna memastikan kehadiran Presiden.

    Namun karena kabut yang tebal, kondisi cuaca tersebut dinilai menyulitkan helikopter yang akan digunakan Presiden untuk mendarat.

    “Kami laporkan sekarang pada posisi ketinggian 1.600 di atas permukaan laut dan cuacanya di sini sangat dingin. Saya sedang membayangkan kalau ada Bapak Presiden hadir di sini mungkin belum mau pulang cepat karena suasananya sangat bagus sekali di sini,” kata Bahlil.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina EP Cepu Catatkan Kinerja Positif 2024, Laba Bersih Rp13,4 Triliun

    Pertamina EP Cepu Catatkan Kinerja Positif 2024, Laba Bersih Rp13,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024 dengan laba bersih US$817,6 juta atau sekitar Rp13,4 triliun (estimasi kurs Rp16.400), meningkat 1,46% dari capaian 2023 sebesar US$805,8 juta.

    Selain itu, perusahaan yang berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) tersebut berhasil mencatatkan capaian produksi gas naik 27% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Direktur Utama PEPC Muhamad Arifin mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan milestone penting dalam sejarah perusahaan, sejalan dengan keberhasilan mendapatkan persetujuan Place Into Service (PIS) untuk Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru.

    Adapun, PEPC ditunjuk sebagai operator Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB), Bojonegoro, Jawa Timur.

    “Dengan didapatkannya persetujuan PIS untuk lapangan JTB, tentu berdampak positif bagi perusahaan baik secara teknis maupun finansial. Hal ini juga merupakan salah satu dorongan besar bagi PEPC untuk turut dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita swasembada energi,” kata Arifin dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, kinerja operasi positif yang diraih PEPC yang membawahi seluruh lini bisnis minyak dan gas milik Pertamina yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Blok Cepu, Jawa Tengah itu sepanjang 2024 berasal dari produksi minyak dan kondensat sebesar 24.82 juta barel minyak (Mmbo) dan gas 96.67 milliar standar kaki kubik feet (Bscf).

    Sementara itu, produksi rata-rata per hari mencapai 67.810 barel per hari (bopd) untuk minyak dan 264.13 juta kaki kubik perhari (MMscfd) untuk gas dengan tambahan cadangan reserve migas (P1) sebesar 12.99 Mmboe dari lapangan Jambaran—Tiung Biru dan Banyu Urip.

    Arifin menyebut, pencapaian kinerja PEPC berhasil diwujudkan melalui operasional migas tanpa kecelakaan kerja dengan 67.668.400 jam selamat.

    “Prestasi ini telah mendapatkan rekognisi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] pada ajang Subroto Award melalui kategori Zero Accident,” ujarnya.

    Sebelumnya, PEPC juga  telah mendapatkan penghargaan di bidang keselamatan kerja Kategori ‘Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan’ yaitu Patra Nirbhaya Karya dan kategori ‘Pembinaan Keselamatan Migas’ yaitu Patra Karya Raksa Tama.

    Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih PEPC.

    “PHE sebagai pemegang saham memberikan apresiasi atas keberhasilan PEPC dalam menjaga kinerja bisnis dan produksi di tahun 2024. PEPC berhasil menjalankan operasi migas yang aman dengan hasil produksi gas yang meningkat,” ujarnya.

    PHE, kata Muharram, mendorong inovasi dan pelaksanaan rencana strategis di 2025 dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

  • eBakul Diluncurkan, ASN Bojonegoro Wajib Belanja Produk Lokal Mulai Agustus 2025

    eBakul Diluncurkan, ASN Bojonegoro Wajib Belanja Produk Lokal Mulai Agustus 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan program inovatif bertajuk eBakul (Belanja ASN untuk Kemajuan Usaha Lokal) yang akan mulai diterapkan pada Agustus 2025. Program ini mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk membelanjakan sebagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka untuk produk dan jasa dari pelaku usaha lokal.

    Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Bojonegoro, Enggarini, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya dimaksudkan untuk mendongkrak geliat ekonomi mikro, namun juga menjadi basis data dalam memetakan jenis usaha yang paling diminati masyarakat ASN.

    “Setiap ASN diwajibkan belanja dengan nominal tertentu yang disesuaikan dengan kelas jabatan. Untuk ASN kelas 14, misalnya, limit belanjanya harus lebih dari satu juta rupiah,” ujar Enggarini, Rabu (19/6/2025).

    Jika ASN tidak memenuhi batas minimum belanja sesuai ketentuan, maka sistem secara otomatis akan mengoreksi besaran TPP melalui integrasi dengan sistem e-TPP. Artinya, program ini langsung terhubung dengan sistem penggajian digital Pemkab Bojonegoro, dan menjadi bagian dari kebijakan insentif berbasis kinerja dan partisipasi ekonomi.

    Pada tahap awal, ASN diberi kebebasan untuk berbelanja berbagai jenis produk lokal, mulai dari makanan dan minuman, jasa, kebutuhan harian, hingga produk industri kecil menengah (IKM). Lokasi belanja diprioritaskan pada tempat usaha mikro yang berada di sekitar tempat kerja, tempat tinggal, atau sentra IKM yang tersebar di seluruh kecamatan.

    “Melalui eBakul, kami ingin mendorong kebiasaan belanja di usaha lokal, sehingga pelaku UMKM semakin berkembang dan ASN pun turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Enggarini.

    Untuk saat ini, sistem eBakul masih dalam bentuk online sederhana, namun ke depan akan dikembangkan menjadi marketplace digital yang terstruktur dan interaktif. Harapannya, selain memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, program ini juga akan memunculkan potensi baru berdasarkan tren konsumsi ASN.

    Jumlah ASN dan PPPK non-guru di lingkungan Pemkab Bojonegoro tercatat sebanyak 8.470 orang. Dengan jumlah tersebut, eBakul diharapkan dapat memberi dorongan signifikan bagi pemberdayaan ekonomi mikro dan IKM lokal, sekaligus menciptakan siklus ekonomi yang berputar di dalam daerah. [lus/beq]

  • Selang Elpiji Bocor Picu Kebakaran Rumah di Bojonegoro, Rugi Capai Rp400 Juta

    Selang Elpiji Bocor Picu Kebakaran Rumah di Bojonegoro, Rugi Capai Rp400 Juta

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah rumah milik warga di Desa Jajar, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, ludes terbakar akibat kebocoran selang elpiji yang menyambar api kompor saat memasak, Kamis (19/6/2025) pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai Rp400 juta.

    Kebakaran terjadi sekitar pukul 05.30 WIB dan dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro Pos Temayang pada pukul 05.43 WIB. Petugas segera menuju lokasi dan tiba pada pukul 05.56 WIB. Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 07.40 WIB.

    Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro, Ahmad Agus Salim, menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari kebocoran pada selang elpiji yang tersambar api kompor. “Api dengan cepat membesar dan membakar bagian rumah serta toko milik korban,” ujarnya.

    Diketahui, rumah tersebut milik Muh Khoirum (39), seorang wiraswasta. Bangunan yang terbakar berukuran 7 x 20 meter dengan kondisi terbakar sekitar 50 persen. Meski demikian, aset senilai Rp300 juta berhasil diselamatkan, termasuk sebagian bangunan rumah dan isi etalase toko.

    Dalam operasi pemadaman, Damkarmat Bojonegoro mengerahkan tiga unit armada, yakni satu unit fire truck Pos Temayang, satu unit fire truck Firedome Pos Kota, dan satu unit water supply dari Pos Kota. Sebanyak sembilan personel dilibatkan dalam penanganan kebakaran tersebut.

    “Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Tiga orang penghuni rumah berhasil diselamatkan,” lanjutnya.

    Setelah proses pemadaman, petugas Damkarmat juga memberikan sosialisasi kepada warga sekitar tentang pencegahan kebakaran, penanganan awal saat kebakaran terjadi, serta membagikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi Damkarmat beserta nomor call center. Dalam penanganan kebakaran ini, turut terlibat unsur Babinsa Sukosewu, Polsek Sukosewu, dan masyarakat setempat. [lus/beq]

  • Batik Jombang Tampil di BWBF 2025, Pemkab Dukung UMKM dan Wastra Lokal

    Batik Jombang Tampil di BWBF 2025, Pemkab Dukung UMKM dan Wastra Lokal

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen serius dalam mendukung pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif lokal dengan turut hadir dalam ajang Wastra Batik Bojonegoro Festival (BWBF) 2025 yang berlangsung di Alun-alun Bojonegoro, Rabu (18/6/2025).

    Acara tahunan ini menjadi salah satu pameran batik terbesar di Jawa Timur yang tahun ini menampilkan 105 stan dari berbagai daerah, termasuk delapan daerah dari Jawa Tengah.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang, Hj. Yuliati Nugrahani, hadir bersama Bupati Jombang H. Warsubi, Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid beserta istri Ning Ema Erfina, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang, Suwignyo.

    Dalam kesempatan tersebut, mereka menegaskan pentingnya peran wastra sebagai bagian dari identitas budaya bangsa dan sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis lokal.

    “Wastra bukan sekadar kain melainkan sebuah identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kami berharap, ke depan Jombang juga bisa membuka lebih banyak peluang kolaborasi antar daerah, sekaligus memperkuat daya saing UMKM dan perajin batik Jombang di kancah regional bahkan nasional,” ujar Hj. Yuliati.

    Menurutnya, BWBF 2025 bukan hanya sekadar pameran karya batik, namun juga menjadi wadah edukasi, promosi, dan pemberdayaan sektor kreatif. Keterlibatan berbagai daerah dalam pameran ini memperkaya ragam wastra yang ditampilkan dan memperluas jangkauan pasar bagi para perajin.

    Selain menghadiri pembukaan acara, Yuliati juga menyempatkan diri untuk berkeliling bersama Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin, mengunjungi sejumlah stan batik. Kegiatan ini menunjukkan dukungan langsung kepada para pelaku usaha batik yang sedang memamerkan hasil karya mereka.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan bahwa batik telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah.

    “Beberapa waktu lalu, di Jombang kami juga telah menggelar pelatihan membatik yang melibatkan generasi muda dan pelaku UMKM pemula. Ini bagian dari program 100 hari kerja, sebagai langkah awal menyiapkan regenerasi perajin batik Jombang sekaligus sebagai upaya mewujudkan 1 dusun, 1 wirausaha,” jelasnya.

    Warsubi juga memperkenalkan wastra khas Jombang bernama Deles yang memiliki filosofi mendalam tentang kesederhanaan, ketekunan, dan nilai-nilai kejawaan. “Ke depan, Wastra Jombang Deles harus naik kelas. Tidak hanya dipakai dalam seremoni pemerintahan, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Kepala Disperindag Jombang, Suwignyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi pelaku usaha batik agar lebih siap menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

    “Melalui event sebesar BWBF, kita bisa melihat potensi besar dari daerah-daerah lain. Dan wastra Jombang sendiri sebenarnya tidak kalah. Kedepan, kami akan terus mengembangkan ekosistem industri kreatif, mulai dari pembinaan motif lokal, pelatihan pewarnaan alam, hingga pemasaran digital,” ujarnya.

    Kehadiran jajaran Pemkab Jombang dalam BWBF 2025 dinilai sebagai langkah nyata dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan UMKM melalui kolaborasi antar daerah. Momentum ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi kebangkitan kembali batik Jombang sebagai identitas daerah yang berdaya saing. [suf]

  • Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro Kehilangan Hutan 5.080 Hektare, Itulah Sebabnya Sering Banjir

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Secara keseluruhan, Kabupaten Bojonegoro memiliki luasan 230.706 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 40 persennya adalah kawasan hutan. Dengan luas mencapai 94.397 hektare. Namun, kondisi tutupan pohon saat ini terus berkurang.

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2024, Bojonegoro telah kehilangan 5.080 hektare tutupan pohon. Angka tersebut menempatkan Bojonegoro pada posisi kelima tertinggi deforestasi atau pengurangan luas hutan di Jawa Timur.

    Pemerhati lingkungan Bojonegoro Institute (BI) Arief Dwi Setiawan mengatakan, dampak berkurangnya tutupan pohon tersebut setidaknya sudah mulai terasa. Seperti maraknya kejadian bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga bencana kekeringan yang semakin meluas.

    “Pada 2023, sebanyak 109 desa mengalami kekeringan, meningkat drastis dari 50 desa pada tahun sebelumnya,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pengurangan tutupan lahan atau hutan di Kabupaten Bojonegoro itu terjadi karena beberapa sebab. Seperti penebangan liar, kebakaran lahan dan hutan, serta alih fungsi lahan.

    DLH Bojonegoro mencatat, pada awal tahun 2025 penebangan pohon liar ada sebanyak 114 kasus hingga per Maret 2025. Sementara, kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau tahun 2024 terjadi sebanyak 47 peristiwa kebakaran, dengan rincian 8 kebakaran hutan dan 39 kebakaran lahan.

    “Penebangan pohon untuk alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan yang berlebihan ini menyebabkan kerusakan ekologis dan meningkatkan risiko bencana alam,” ungkapnya. [lus/but]

  • Kabel Internet Semrawut di Bojonegoro, DPRD Dorong Regulasi Penataan Jaringan Fiber Optik

    Kabel Internet Semrawut di Bojonegoro, DPRD Dorong Regulasi Penataan Jaringan Fiber Optik

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kondisi kabel internet yang menjuntai dan semrawut di berbagai sudut jalan Kota Bojonegoro menjadi sorotan publik. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi khusus di tingkat kabupaten yang mengatur tata letak dan penataan kabel fiber optik milik penyedia layanan internet.

    Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Mustakim, menyebut bahwa regulasi yang ada selama ini hanya mencakup menara telekomunikasi besar. Sementara kabel dan tiang penyangga jaringan internet belum tersentuh aturan daerah. Ia mendorong Pemkab Bojonegoro segera mengkaji dan menyusun regulasi terkait.

    “Bojonegoro butuh regulasi yang jelas. Selama ini baru ada aturan soal tower, belum menyentuh soal kabel-kabel yang melintang di jalanan,” kata Mustakim, Selasa (17/6/2025).

    Politisi PKB tersebut menyatakan, apabila kajian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) tidak cukup kuat, maka DPRD siap mengambil langkah dengan mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai inisiatif legislatif. “Komisi A sudah pernah melahirkan perda inisiatif. Jika eksekutif tidak menganggap isu ini prioritas, kami bisa dorong dari legislatif,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro, Budiyanto, menjelaskan bahwa satu-satunya aturan yang ada saat ini adalah Perbup Nomor 40 Tahun 2020 yang mengatur tentang menara telekomunikasi. Namun, aturan itu belum mencakup infrastruktur kabel fiber optik.

    “Izin infrastruktur telekomunikasi memang domainnya pemerintah pusat. Namun, Pemkab bisa memberikan intervensi ketika infrastruktur tersebut bersinggungan dengan aset daerah, seperti penggunaan badan jalan,” jelas Budiyanto.

    Ia menambahkan, intervensi tersebut bisa berupa izin pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dalam rangka menunjang kegiatan usaha penyedia layanan. Namun demikian, hingga kini belum seluruh provider internet yang beroperasi di wilayah pedesaan terdata oleh Pemkab Bojonegoro.

    “Belum semua provider yang beroperasi di desa-desa terdata oleh kami. Karena ini menyangkut aset yang berbeda-beda, seperti jalan desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional,” paparnya.

    Ketiadaan regulasi spesifik juga berdampak pada tidak adanya dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada penyedia layanan internet yang memasang kabel secara sembarangan. Budiyanto menegaskan pentingnya payung hukum untuk menertibkan infrastruktur jaringan yang tidak sesuai aturan.

    “Kalau belum ada aturan hukumnya, ya belum bisa dikenai sanksi. Karena itu kami mendorong agar segera disusun regulasi yang bisa menjadi payung hukum. Pemerintah daerah tentu mendukung investasi, tapi tetap harus sesuai aturan—mulai dari izin, tingkat risiko rendah hingga tinggi,” tandasnya. [lus/beq]

  • Kejati Jatim Gelar Ekspose Legal Opinion dari Instansi Pemda

    Kejati Jatim Gelar Ekspose Legal Opinion dari Instansi Pemda

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggelar kegiatan Ekspose Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dari sejumlah instansi pemerintah daerah secara daring. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Jatim, Dr. Kuntadi, dan diikuti jajaran Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), termasuk Bangkit Sormin, SH., MH., serta struktur bidang Datun Kejati Jatim.

    Forum ekspose ini melibatkan Kejaksaan Negeri dari Kota Malang, Kabupaten Kediri, Bojonegoro, Ponorogo, dan Tuban yang masing-masing menyampaikan hasil kajian hukum atas permintaan pendapat dari instansi pemerintah di wilayahnya. Tujuan ekspose adalah untuk memperkuat analisis serta menguji akurasi substansi hukum sebelum diterbitkan secara resmi sebagai pendapat hukum institusional.

    Dalam sambutannya, Dr. Kuntadi mengapresiasi keseriusan Kejari dalam menyusun LO yang telah sesuai pedoman. Namun, ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas substansi agar pendapat hukum yang dikeluarkan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan hukum publik.

    “Kegiatan Ekspose Legal Opinion ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang untuk menyamakan pemahaman, mempertajam substansi, dan meningkatkan dampak rekomendasi hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah,” ujar Dr. Kuntadi, Selasa (17/6/2025).

    Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang mewajibkan tahapan ekspose sebelum pendapat hukum diberikan secara resmi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam forum ini, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Datun turut memaparkan konteks permasalahan hukum serta pendekatan solutif yang ditawarkan dalam LO.

    Dr. Kuntadi juga mengingatkan pentingnya peran strategis JPN dalam merespons dinamika hukum di daerah. Menurutnya, pendapat hukum tidak boleh sebatas pemenuhan administratif, tetapi harus menjadi panduan praktis yang mencegah konflik hukum, memperkuat tata kelola, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

    “Jaksa Pengacara Negara harus mampu membaca persoalan hukum dari sudut pandang sosiologis dan yuridis. LO harus menjadi solusi nyata, bukan hanya produk tertulis,” tegasnya.

    Melalui kegiatan ini, Kejati Jatim mendorong penguatan kapabilitas Kejaksaan Negeri dalam memberikan pendapat hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan. Pendekatan kolaboratif dan konsultatif seperti ekspose ini diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara hukum dan administratif. [uci/beq]

  • Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang dampaknya semakin nyata mendorong pentingnya perubahan arah pembangunan daerah yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Bojonegoro Institute menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat integrasi isu pembangunan lingkungan dan transisi energi bersih ke dalam perencanaan strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD).

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi yang telah dirasakan. Ia menegaskan bahwa Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    “Kita menghadapi peningkatan suhu, banjir bandang, krisis air hingga kekeringan. Ini harus dijawab dengan perencanaan yang transformatif, khususnya di level OPD,” ujarnya, Selasa (11/6/2025).

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sepanjang tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan sekitar 5.080 hektare tutupan pohon. Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi kelima di Jawa Timur. Dampaknya mulai terlihat jelas pada 2023, di mana jumlah desa yang terdampak kekeringan melonjak tajam menjadi 109 desa, dari sebelumnya hanya 50 desa pada 2022.

    “Lingkungan rusak berdampak langsung pada masyarakat. Kita tahu sekitar 61 persen rumah tangga di Bojonegoro menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan,” imbuh Huda.

    Sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bojonegoro menyumbang seperempat dari total produksi minyak nasional. Sekitar 50 hingga 60 persen pendapatan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun, dominasi sektor ini juga menjadikan Bojonegoro sebagai kontributor signifikan terhadap emisi karbon di tingkat nasional.

    “Ini menjadi ironi. Maka Bojonegoro secara moral dan strategis berkewajiban membelanjakan sebagian pendapatan migas untuk memperkuat agenda pembangunan lingkungan dan transisi energi baru terbarukan (EBT),” tegas Huda.

    Sebagai bentuk komitmen awal, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/721/412.302/2025 tentang implementasi kebijakan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Surat edaran ini berisi 12 himbauan praktis yang meliputi pelarangan penggunaan botol plastik, digitalisasi dokumen, efisiensi energi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pembangunan vertical garden, hingga penyediaan pojok komposting di kantor-kantor pemerintahan.

    “Dalam penerapan SE tersebut, secara berkala kami akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing OPD yang sudah menjalankan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencantumkan visi lingkungan lestari dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni “Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan”. Namun, menurut AW Syaiful Huda, visi ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan nyata dan terukur di setiap Perangkat Daerah. [lus/beq]