Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Warga Campurejo Bojonegoro Keluhkan Limbah Dapur Program MBG

    Warga Campurejo Bojonegoro Keluhkan Limbah Dapur Program MBG

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Warga Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, mengeluhkan bau tak sedap yang berasal dari limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah mereka. Limbah sisa kegiatan dapur tersebut disebut menumpuk dan mulai mencemari lingkungan sekitar.

    Menanggapi keluhan itu, Kepala Desa Campurejo Edi Sampurno melayangkan surat resmi kepada pengelola SPPG agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurutnya, warga sudah resah karena bau dari sisa dapur semakin mengganggu kenyamanan lingkungan.

    “Warga sudah resah karena sampah sisa dapur SPPG dibiarkan menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Kami sudah bersurat ke pengelola SPPG agar segera menindaklanjuti keluhan masyarakat,” ujar Edi, Senin (6/10/2025).

    Edi yang juga pernah menjadi kandidat calon bupati itu menegaskan, pengelolaan limbah dapur seharusnya menjadi perhatian utama. Sebab, aktivitas dapur MBG berlangsung setiap hari dan menghasilkan sampah organik dalam jumlah cukup besar. Ia pun berharap pemerintah daerah turun tangan memberikan solusi agar persoalan lingkungan ini tidak berlarut.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah, membenarkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menata pengelolaan limbah dari dapur MBG di berbagai wilayah.

    “DLH sudah menyiapkan program kerja sama, pelatihan, dan sosialisasi kepada mitra SPPG agar pengelolaan limbah MBG dilakukan dengan benar,” jelasnya.

    Luluk menambahkan, meski belum ada aturan tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah MBG, hal ini perlu segera diantisipasi. Apalagi jika jumlah dapur MBG terus bertambah, potensi pencemaran lingkungan akan semakin besar.

    Menurut mantan Kepala BPKAD Bojonegoro itu, pengelolaan limbah yang baik tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga bisa memberi nilai tambah ekonomi. “Jika SPPG mampu mengelola sampah dengan baik, potensi ekonomi dari pengolahan limbah bisa menjadi sumber PAD melalui skema retribusi sesuai jenis dan volume sampah yang dihasilkan,” ujarnya.

    Langkah antisipatif dari DLH diharapkan mampu menyelesaikan keluhan warga Campurejo sekaligus menjadi model penanganan limbah dapur MBG di wilayah lain di Bojonegoro. [lus/beq]

  • Antisipasi Lonjakan Sampah dari Program Makanan Bergizi Gratis, Ini Langkah DLH Bojonegoro

    Antisipasi Lonjakan Sampah dari Program Makanan Bergizi Gratis, Ini Langkah DLH Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Guna mengantisipasi potensi lonjakan timbunan sampah seiring meluasnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan kebersihan, tetapi juga menyasar nilai ekonomi dari sampah yang dihasilkan.

    Kepala DLH Bojonegoro, Luluk Alifah, menyatakan bahwa sampah merupakan masalah yang harus diselesaikan secara proaktif. “Kami khawatirkan, jika semakin banyak dapur MBG yang beroperasi tanpa pengelolaan sampah yang baik, justru akan menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya, menegaskan pentingnya langkah pencegahan ini.

    Sebagai tulang punggung aksi ini, DLH akan menggandeng para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi akan diwujudkan melalui serangkaian pelatihan dan sosialisasi intensif. Hal ini dinilai mendesak mengingat hingga saat ini belum ada panduan tertulis yang khusus mengatur tata kelola sampah sisa program MBG.

    “Melalui pelatihan, kami harap mitra SPPG dapat meminimalisir timbunan sampah dari sumbernya. Kuncinya adalah pemilahan yang tepat antara sampah organik dan non-organik,” jelas Luluk, Minggu (5/10/2025).

    Lebih jauh, Luluk memaparkan bahwa pengelolaan sampah ini dirancang untuk memiliki dampak ganda, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga perekonomian. Sampah organik, seperti sisa bahan makanan, dapat diolah menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual. Sementara itu, sampah non-organik yang telah terpilah akan lebih mudah didaur ulang.

    Dari sisi pendapatan, sinergi yang baik dalam pengelolaan sampah ini berpotensi menambah kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbernya berasal dari pembayaran retribusi sampah yang disesuaikan dengan jenis dan volume yang dihasilkan oleh masing-masing dapur MBG.

    “Dengan demikian, sampah yang awalnya menjadi beban, kami transformasi menjadi sumber daya yang memiliki nilai tambah. Maka, sosialisasi dan implementasi ini akan kami genjot segera,” pungkas Luluk. [lus/suf]

  • Netizen Unggah Perbedaan Kondisi Parkir Sebelum dan Sesudah Diumumkan Gratis oleh Wabup Bojonegoro

    Netizen Unggah Perbedaan Kondisi Parkir Sebelum dan Sesudah Diumumkan Gratis oleh Wabup Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah foto unggahan di media sosial Facebook memperlihatkan kondisi parkir kendaraan yang semrawut di ruas jalan. Dalam narasi foto itu pengunggah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diumumkannya parkir gratis di ruas jalan dan akan menindaktegas juru parkir yang manarik uang parkir untuk kendaraan pelat S Bojonegoro.

    Dalam unggahan itu disebutkan bahwa foto diambil di sebelah barat Pasar Tradisional Bojonegoro. Pengunggah dengan akun Pra*** menyebut, sebelum para juru parkir diangkat menjadi PPPK masih ramai petugas. Karena disebut masih banyak yang menarik uang parkir bagi warga yang akan berbelanja di pasar. Namun sekarang kondisinya berbeda, juru parkir dilarang menarik uang.

    “Tatkalane parkir ono ser serane tukang parkire untel untelan, laaa saiki parkir gk ono ser serane tukang parkir siji ae ora ono. (Saat parkir ada (uangnya) banyak tukang parkir, sekarang parkir gratis tidak ada satupun (juru parkir),” unggahnya yang diakses beritajatim, Minggu (5/10/2025).

    Dalam unggahan itu pemilik akun meminta agar mencabut SK PPPK kepada juru parkir yang seharusnya bertugas di lokasi. Sontak, unggahan tersebut mendapat banyak tanggapan dari para netizen. Banyak dari para netizen yang akhirnya mempertanyakan integritas para juru parkir setelah diangkat sebagai PPPK dan tidak boleh memungut uang parkir bagi pemilik kendaraan plat nomor Bojonegoro.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan sosialisasi kepada Juru Parkir di Kabupaten Bojonegoro terkait penyelenggaraan Parkir berlangganan untuk kendaraan berdomisili Bojonegoro sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2023.

    Upaya tersebut sebagai tindaklanjut untuk menggelorakan perputaran ekonomi masyarakat dengan fasilitas parkir gratis bagi masyarakat untuk beraktifitas diluar ruangan. Nurul Azizah, menegaskan untuk saat ini seluruh juru parkir (jukir) di Bojonegoro telah bergaji dari APBD. Para jukir juga telah mendapat pembinaan agar tidak meminta dan menerima uang parkir.

    “Mulai saat ini, kita satu suara bahwa masyarakat memperoleh fasilitas parkir gratis disepanjang ruas jalan Bojonegoro,” ajak Wabup Bojonegoro Nurul Azizah.

    Dalam pertemuan tersebut, Wabup didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana menekankan bahwa juru parkir untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sesuai tugas sebagai pelayan masyarakat. “Petugas juga berhak menolak pemberian dari pengguna parkir ruas jalan,” tambahnya.

    Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana menjelaskan bahwa 229 juru parkir yang ada di Bojonegoro telah mengikuti sosialisasi dalam dua tahap, pagi tadi dan sore (4/9/2025) di Aula Dinas Perhubungan. “Bahwa rasa aman dan nyaman bagi masyarakat adalah tujuan kita bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Selain memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para jukir agar tidak menerima uang daeicpemilik kendaraan bermotor plas S Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro juga memasang titik informasi parkir gratis di jalan strategis seperti JalannTeuku Umar, Diponegoro, Panglima Soedirman, Mastrip, Trunojoyo, Imam Bonjol, Hasyim Asyari, AKBP M Soeroko, Kartini, dan Jalan Pemuda. [lus/suf]

  • Pasar Rakyat HUT Jatim Ke-80 di Bojonegoro Jadi Panggung UMKM Lokal

    Pasar Rakyat HUT Jatim Ke-80 di Bojonegoro Jadi Panggung UMKM Lokal

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pasar Rakyat Jawa Timur yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur di Lapangan Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, menjadi panggung besar bagi 60 stan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Acara ini berlangsung selama tiga hari penuh, mulai dari Jumat (3/10/2025) hingga Minggu (5/10/2025).

    Selama kegiatan berlangsung, menampilkan beragam produk mulai dari kerajinan tangan, hasil pertanian unggulan, hingga aneka sajian kuliner khas Jawa Timur.

    Ketua Panitia sekaligus Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ali Kuncoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Jatim dengan misi utama untuk mengembangkan sektor riil dan UMKM agar memiliki dampak perubahan yang kuat bagi masyarakat.

    Kolaborasi dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur serta Dindagkop UM Kabupaten Bojonegoro ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memastikan UMKM bisa terus berkembang. Selain 60 stan yang menjual produk lokal, tersedia juga wahana bermain untuk anak-anak, menambah daya tarik bagi pengunjung.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro dan Jawa Timur pada umumnya,” harap Ali Kuncoro.

    Senada dengan itu, Kepala Bidang Promosi, Ekspor, dan Kerja Sama Dindagkop UM Kabupaten Bojonegoro, Mahesa Ghalendra, melihat pasar rakyat ini sebagai ruang kebersamaan di mana pengunjung dapat menikmati aneka produk lokal, kuliner legendaris, dan hiburan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Jatim.

    “Pasar rakyat adalah wujud semangat gotong royong dan kebanggaan terhadap potensi daerah yang beragam,” ungkapnya.

    Untuk memeriahkan suasana, panggung hiburan telah disiapkan setiap malam. Pada Jumat (3/10/2025), pengunjung dihibur oleh Mr Jono dan Joni serta Guyon Waton. Malam berikutnya, Sabtu (4/10/2025), menampilkan Cak Percil CS dan Yunna Amora. Puncaknya pada Minggu (5/10/2025), acara ditutup dengan penampilan dari Cak Sodiq. [lus/kun]

  • Meriah! Pasar Rakyat Jatim di Bojonegoro Guncang Padangan, Guyon Waton hingga Cak Sodiq Turun Panggung

    Meriah! Pasar Rakyat Jatim di Bojonegoro Guncang Padangan, Guyon Waton hingga Cak Sodiq Turun Panggung

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Nuansa kemeriahan melingkupi Lapangan Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi membuka Pasar Rakyat Jawa Timur. Acara ini menjadi rangkaian utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur, dan akan berlangsung selama tiga hari penuh, mulai Jumat (3/10/2025) hingga Minggu (5/10/2025).

    Digelar di lokasi yang sengaja dipilih di luar pusat kota, Pasar Rakyat ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan dan menyentuh masyarakat hingga ke wilayah kecamatan.

    Panggung Seni dan Produk Unggulan Lokal Jadi Daya Tarik
    Pasar Rakyat Jawa Timur tak hanya menyajikan full hiburan, namun juga menjadi etalase bagi produk-produk unggulan dari berbagai daerah di Jatim. Masyarakat berkesempatan menemukan aneka kerajinan tangan, hasil pertanian, dan kuliner khas yang dipamerkan oleh puluhan UMKM lokal.

    Selain kegiatan belanja, pengunjung juga dimanjakan dengan panggung seni budaya yang menghadirkan pertunjukan musik dan kesenian tradisional setiap malam.

    Pada Jumat (3/10/2025) Pembukaan dimeriahkan oleh penampilan energik dari Mr Jono dan Joni dilanjutkan dengan grup musik populer Guyon Waton. Sabtu (4/10/2025) panggung hiburan menampilkan lawakan segar dari Cak Percil CS dan biduan Yunna Amora. Kemudian pada Minggu (5/10/2025) atau malam penutup akan diramaikan oleh penampilan dari Cak Sodiq.

    Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro, Agung Subagyo yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa peringatan HUT ke-80 Jatim tahun ini mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Tumbuh”.

    “Tema ini mengandung makna bahwa Jawa Timur memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, sekaligus bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujar Agung Subagyo.

    Menurutnya, Tangguh berarti tidak mudah goyah oleh perubahan, sementara Terus Tumbuh diartikan sebagai gerakan maju dalam pembangunan ekonomi, penguatan kreativitas, pemberdayaan UMKM, dan penguatan karakter masyarakat. Sehingga dalam acara tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan kebersamaan dan menggelorakan ekonomi rakyat, serta membantu mengenalkan potensi lokal Bojonegoro lebih luas.

    Dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Rakyat ini turut disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni. Ia menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh acara semacam ini karena mampu membangun solidaritas sosial dan memperkuat rasa memiliki terhadap produk UMKM di Bojonegoro dan Jawa Timur. “Acara ini harus terus dikawal melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung penuh UMKM,” tegas Sri Wahyuni.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menjelaskan alasan pemindahan lokasi dari Alun-alun Kota ke Kecamatan Padangan. Langkah ini diambil demi pemerataan pembangunan agar kegiatan besar tidak terpusat di wilayah kota.

    “Semoga dengan adanya pasar rakyat ini masyarakat bergerak dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” tutur Bupati Setyo Wahono.

    Sementara, pembukaan resmi kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan oklek oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, didampingi oleh Agung Subagyo, Sri Wahyuni, serta jajaran pejabat daerah dan perwakilan kepolisian. Malam pembukaan diakhiri dengan penampilan dari Guyon Waton yang sukses menghibur ribuan pengunjung. [lus/kun]

  • DPRD Jatim Luncurkan Platform Curhat “CUAN” di Pasar Rakyat Bojonegoro

    DPRD Jatim Luncurkan Platform Curhat “CUAN” di Pasar Rakyat Bojonegoro

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan kanal aspirasi masyarakat bertajuk “CUAN” atau Curhato Nang Dewan, sebagai inovasi komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Peluncuran dilakukan di sela kegiatan Pasar Rakyat di Lapangan Bola Desa Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (3/10/2025) malam.

    Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni yang membuka acara menjelaskan, CUAN merupakan platform komunikasi tanpa jarak yang dapat diakses langsung melalui sambungan telepon di nomor 0813-3838-1388. Program ini diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau masukan dengan mudah dan cepat.

    “Selama ini relatif masih ada hambatan komunikasi antara masyarakat dan Dewan dalam memperoleh perlindungan maupun solusi,” ujar Sri Wahyuni. Ia menegaskan, komunikasi yang intens sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.

    Sri Wahyuni juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang menyampaikan keluhan melalui media sosial tanpa solusi konkret. “Karenanya, agar tidak kalah oleh derasnya arus media sosial, perlu dihadirkan platform rumah curhat yang tepat bagi masyarakat dengan mekanisme kroscek sehingga solusi yang diberikan benar-benar akurat,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

    Melalui CUAN, DPRD Jatim menjamin setiap aspirasi yang masuk akan langsung ditindaklanjuti dan diteruskan ke komisi terkait untuk dicarikan solusi. “Lewat CUAN ini prosesnya akan lebih mudah dan lebih dekat. Kita pastikan bahwa curhatan yang disampaikan akan diproses,” tegasnya.

    Peluncuran program CUAN bertepatan dengan kemeriahan Pasar Rakyat yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur. Acara yang digelar gratis selama tiga hari, 3–5 Oktober 2025, ini dihadiri ribuan warga serta turut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menegaskan bahwa Pasar Rakyat merupakan wujud nyata komitmen DPRD untuk berpihak pada pelaku UMKM. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Lebih dari 90 persen aktivitas ekonomi kita digerakkan oleh pelaku UMKM,” ujarnya.

    “Pasar Rakyat ini bukan sekadar panggung perayaan, melainkan komitmen kita bersama untuk terus berpihak pada UMKM, petani, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

    Acara pembukaan turut dimeriahkan oleh penampilan hiburan musik seperti Guyon Waton Mr Jono dan Joni, yang menambah semarak suasana malam peluncuran CUAN di Bojonegoro. [tok/beq]

  • Pengendara Motor Tertabrak Truk Trailer di Ngawi, Meninggal Seketika

    Pengendara Motor Tertabrak Truk Trailer di Ngawi, Meninggal Seketika

    Ngawi (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis kembali terjadi di jalur utama Ngawi–Solo. Seorang pengendara sepeda motor bernama Samijan (59), warga Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, tewas seketika setelah tertabrak truk trailer bermuatan puluhan motor baru, Jumat (3/10/2025) sore.

    Insiden maut itu berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan, yakni sepeda motor korban, sebuah mobil yang terparkir di bahu jalan, serta truk trailer yang dikemudikan Sukarno (68), warga Pati, Jawa Tengah.

    Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula saat korban diduga berusaha mendahului truk dari sisi kiri. Namun nahas, sepeda motor yang dikendarainya lebih dulu menabrak mobil parkir milik Sukirno (44), warga Bojonegoro. Benturan itu membuat korban terjatuh ke lajur kanan dan masuk ke kolong truk trailer hingga terlindas.

    Kepala Desa Puhti, Agus Purwanto, yang berada di lokasi mengatakan korban ditemukan sudah berada di bawah truk. “Saat saya datang, korban sudah di kolong truk. Lalu truk dimundurkan. Diduga sebelumnya korban menabrak mobil parkir di bahu jalan,” ujarnya.

    Sementara itu, sopir truk trailer, Sukarno, mengaku baru menyadari insiden setelah kendaraannya terasa berat. “Saya lihat ada truk lain belok ke kanan. Tiba-tiba kendaraan saya terasa berat, ternyata sudah melindas orang. Mungkin korban menabrak mobil parkir lebih dulu,” katanya.

    Kanit Gakkum, Ipda Agus Harianto, membenarkan kejadian tersebut. “Korban berusaha mendahului dari sebelah kiri, menabrak mobil parkir, lalu jatuh ke lajur kanan dan terlindas truk trailer,” jelasnya.

    Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD dr. Soeroto Ngawi untuk divisum. Sementara itu, tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi. Polisi juga meminta keterangan dari sopir truk trailer serta pemilik mobil yang terparkir.

    Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur utama Ngawi–Solo menuju Surabaya tersendat cukup lama sebelum akhirnya kembali lancar setelah evakuasi selesai. [fiq/but]

  • Karier Politik Moncer Hasanuddin Berakhir di Tangan KPK

    Karier Politik Moncer Hasanuddin Berakhir di Tangan KPK

    Gresik (beritajatim.com)- Perjalanan politik anggota DPRD Jawa Timur Hasanuddin asal Pulau Bawean, Gresik, terhenti sudah. Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) atau pokmas fiktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi muda dari PDIP itu kini harus mendekam di balik jeruji besi.

    Hasanuddin terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil XIII Gresik-Lamongan pada Pileg 2024 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia sempat diperiksa KPK di Polres Gresik. Warga Sangkapura, Pulau Bawean, itu dikenal luas kalangan milenial sehingga mampu meraup 62.289 suara dan mengungguli lawan politiknya.

    Karier politik Hasanuddin terbilang moncer. Ia memulai dari organisasi sayap PDIP, Banteng Muda Indonesia (BMI), dan sempat menjabat Sekretaris Banteng Muda Jawa Timur sebelum melenggang ke kursi DPRD Jatim periode 2024–2029.

    Sebagai anggota DPRD, ia memegang kendali distribusi anggaran hibah di enam daerah: Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan.

    Namun, bersama seniornya di PDIP, Kusnadi, Hasanuddin diduga melakukan praktik korupsi. KPK menyebut total dana hibah yang dikorupsi mencapai Rp398,7 miliar dengan rincian Rp54,6 miliar pada 2019, Rp84,4 miliar pada 2020, Rp124,5 miliar pada 2021, dan Rp135,2 miliar pada 2022. Dana jumbo itu sebagian disalurkan melalui pihak swasta yang berperan sebagai koordinator lapangan.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan kasus ini membuka tabir praktik curang di balik penyaluran dana hibah. Akibat ulahnya, Hasanuddin yang merupakan alumni S1 UIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, harus kehilangan karier politik yang baru saja bersinar.

    Ibarat pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga”, politisi muda yang sempat dielu-elukan di dapilnya itu kini berakhir di penjara KPK. [dny/but]

  • Akal-akalan Kusnadi Eks Ketua DPRD Jatim Cs, Dana Hibah buat Warga Dipotek Nyaris Sisa Setengahnya – Page 3

    Akal-akalan Kusnadi Eks Ketua DPRD Jatim Cs, Dana Hibah buat Warga Dipotek Nyaris Sisa Setengahnya – Page 3

    Asep menjelaskan bagaimana para tersangka menggerogoti dana hibah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan warga Jatim. Rencana busuk ini bermula dari adanya pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama fraksi untuk menentukan jatah hibah pokok pikiran (pokir) atau pokmas tahun 2019-2022 bagi setiap anggota DPRD Jatim.

    Kusnadi kemudian mendapatkan jatah dana hibah pokmas dengan total Rp398,7 miliar selama 2019-2022. Rinciannya, Rp54,6 miliar pada 2019, Rp84,4 miliar pada 2020, Rp124,5 miliar pada 2021, dan Rp135,2 miliar pada 2022.

    Uang tersebut didistribusikan oleh Kusnadi kepada JPP sebagai korlap pengondisian dana pokmas di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.

    Kemudian HAS sebagai korlap di Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan. Sementara SUK, WK, dan AR sebagai korlap di Kabupaten Tulungagung.

    Kelima korlap kemudian membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaan, membuat rencana anggaran biaya (RAB), dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kusnadi yang menghasilkan kesepakatan pembagian biaya komitmen.

    Pembagian tersebut meliputi untuk Kusnadi sekitar 15-20 persen, korlap sekitar 5-10 persen, pengurus pokmas sekitar 2,5 persen, dan admin pembuatan proposal dan LPJ sekitar 2,5 persen.

    “Bayangkan, dari anggaran yang 100 persen, kemudian hanya 55 persen (untuk masyarakat). Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana,” kata Asep.

    Dia menjelaskan konteks keuntungan yang diambil pelaksana. Misalnya, dari anggaran yang ada diambil 10 atau 15 persen sehingga hanya tersisa sekitar 40 persen. Dana tersisa itulah dipakai untuk mengejarkan suatu proyek. Andai kata proyek itu berkaitan dengan infrastruktur, tentu bisa terbayang kualitasnya.

    “Jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain, seperti itu imbasnya,” ujar Asep membeberkan.

    Setelah bagi-bagi ‘kue’ dana hibah disepakati, kemudian dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama pokmas atau lembaga yang mengajukan proposal

    “Seluruh dananya diambil oleh para korlap yang kemudian membagi jatah kepada pengurus pokmas, serta admin pembuatan dan LPJ. Sementara untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPRD Jatim diberikan di awal atau sebagai ijon,” kata Asep.

  • Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 21 tersangka terkait kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 pada Kamis (2/10/2025).
    KPK langsung menahan empat orang dari total 21 tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk 20 hari ke depan.
    Keempat tersangka adalah Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Asep mengatakan, 21 tersangka dalam perkara dana hibah Pemprov Jatim ini terdiri dari dua klaster, yaitu pihak penerima suap dan pihak pemberi suap.
    Pihak penerima suap yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim, sekarang Anggota DPR RI); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
    Lalu, sebanyak 17 tersangka lainnya berada di klaster pemberi suap.
    Mereka di antaranya, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch Mahrus (Swasta Probolinggo); A Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).
    KPK mengatakan, keempat tersangka yang ditahan KPK adalah koordinator lapangan (korlap) yang memegang dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
    Hasanuddin memegang dana hibah Pokmas untuk enam daerah di Jatim, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan.
    Jodi Pradana Putra memegang dana hibah Pokmas untuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
    Sedangkan Sukar, A Royan, dan Wawan Kristiawan bertugas memegang dana Pokmas untuk Kabupaten Tulungagung.
    “Masing-masing Koordinator Lapangan (Korlap) membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sendiri, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sendiri,” ujar Asep.
    KPK mengatakan, keempat tersangka mengetahui bahwa dana hibah diberikan rutin setiap tahun, sehingga mereka sengaja memberikan ijon terlebih dahulu kepada Anggota DPRD agar dana hibah dicairkan ke daerah mereka.
    “Untuk mendapatkan proyek tersebut, mendapatkan ya atau proposalnya tersebut disetujui. Nah, para korlap ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang. Jadi, istilahnya diijon dulu nih, kepada anggota dewan, maka terjadilah penyuapan,” tutur dia.
    KPK menemukan terjadinya kesepakatan pembagian
    fee
    antara eks Ketua DPRD Kusnadi dengan para Korlap.
    Rinciannya, sebanyak 15-20 persen atau Rp 79,7 miliar diberikan untuk Kusnadi; korlap mendapat 5-10 persen; pengurus pokmas mendapat 2,5 persen; dan admin pembuatan proposal dan LPJ mendapat sekitar 2,5 persen.
    “Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai 70 persen dari anggaran awal,” kata dia.
    KPK mengatakan, dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama Kelompok Masyarakat atau Lembaga yang mengajukan proposal.
    Dari pencairan tersebut, seluruh dananya diambil oleh para Korlap.
    Para Korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ.
    “Sedangkan untuk Kusnadi (sudah) diberikan di awal atau sebagai ijon,” tutur dia.
    KPK menduga, selama periode 2019-2022, Kusnadi menerima
    fee
    dari beberapa Korlap melalui rekening istrinya dan staf pribadi, dan dalam bentuk tunai sebanyak Rp 32,2 miliar.
    Rinciannya, dari Jodi Pradana Putra sebesar Rp 18,6 miliar, dari Hasanuddin Rp 11,4 miliar, dari Sukar, Wawan, dan A Royan sebesar Rp 2,1 miliar.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.