kab/kota: Bojonegoro

  • Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348 tahun ini terasa berbeda. Senin (20/10/2025) kemarin bukan hanya perayaan usia baru, tetapi menjadi sebuah titik balik penting: kebangkitan sejarah yang lama tertidur. Museum Rajekwesi, yang penataannya telah lama dinanti, akhirnya resmi dibuka untuk umum.

    Peresmian ini menjadi simbol refleksi besar-besaran, di mana masa lalu Bojonegoro kini memiliki ‘rumah’ baru yang representatif di jantung kota, Jl Pahlawan, tepat di selatan alun-alun. Koleksi museum sebelumnya telah dipindah beberapa kali, mulai di komplek perkantoran Dinas Pendidikan, kemudian dipindahkan ke bangunan mess pemain Persibo Bojonegoro, hingga lama di SDMT Sukowati.

    Peresmian yang penuh makna ini ditandai dengan prosesi “Boyong Museum Rajakwesi”. Sesaat setelah upacara HJB di alun-alun, Bupati Setyo Wahono didampingi Cantika Wahono dan Wabup Nurul Azizah memimpin langsung prosesi. Suara pecah kendi dan pemotongan ronce melati menjadi penanda dibukanya pintu museum yang menempati gedung eks Inspektorat tersebut.

    “Kita harus berbangga hati. Museum bukan hanya tempat menyimpan barang, tapi juga refleksi bagi generasi muda untuk belajar, mengenal tokoh budaya, dan membentuk Bojonegoro hingga ke depan nanti,” ungkap Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya.

    Langkah bupati dan rombongan Forkopimda meninjau isi museum seolah menjadi langkah pertama menyusuri lorong waktu. Di ruang pra sejarah, fosil gigi hiu purba dan tulang gajah kuno menjadi bukti bisu bahwa Bojonegoro jutaan tahun lalu adalah lautan dangkal.

    Bergeser ke ruang Hindu Budha, koleksi unggulan Prasasti Adan-adan menyapa pengunjung, menceritakan peradaban masa lalu. Tak ketinggalan, ruang pertanian memamerkan pacul dan ani-ani (alat panen padi tradisional), mengingatkan akar agraris kabupaten ini.

    Kebangkitan museum ini tak hanya dirayakan oleh pemerintah. Ketua panitia, Ari Komari, menjelaskan bahwa 30 paguyuban dari dalam dan luar kota—seperti Madiun, Solo, hingga Cirebon—turut hadir. Mereka menggelar pameran benda pusaka, patung, hingga lukisan selama tiga hari (20-22 Oktober 2025).

    “Museum ini aset bangsa. Peninggalan pusaka ini wajib kita boyong ke museum untuk kita lestarikan. Ini wujud kepedulian yang harus kita tularkan kepada anak cucu,” ujar Ari.

    Benar saja, titik balik itu langsung terasa. Sehari setelah dibuka, Selasa (21/10/2025), Museum Rajekwesi langsung diserbu pengunjung. Puluhan siswa sekolah dan masyarakat umum tampak antusias melihat koleksi yang selama ini mungkin hanya mereka dengar ceritanya.

    Teguh, seorang guru dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, membawa 50 muridnya dan mengapresiasi lokasi baru ini. “Sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Ini sangat bernilai edukasi bagi siswa,” katanya.

    Kasi Budaya Disbudpar Bojonegoro, Damiati, menyampaikan bahwa museum ini dibuka gratis untuk umum, setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. “Yang mungkin awalnya hanya bisa melihat dari gambar, sekarang bisa langsung melihat bentuk aslinya,” terang Damiati.

    Damiati juga berpesan, peresmian ini adalah ajakan bagi publik. Jika ada warga yang menemukan fosil atau benda purbakala, museum siap menjadi rumahnya. Ini adalah cara bersama untuk merawat sejarah panjang Bojonegoro, dari dasar lautan purba hingga menjadi lumbung energi seperti sekarang. [lus/aje]

  • 75,5 persen warga Jatim puas kebijakan energi Prabowo–Gibran

    75,5 persen warga Jatim puas kebijakan energi Prabowo–Gibran

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,”

    Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,” ujar Direktur ARCI Baihaki Sirajt dalam keterangan di Surabaya, Rabu.

    ARCI mencatat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran mencapai 82,2 persen.

    Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

    “Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” ujar Baihaki.

    Ia menambahkan persepsi positif publik turut diperkuat oleh kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Publik menilai kebijakan sektor energi berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

    “Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

    Program legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh nyata. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi—371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

    Program ini merupakan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Baihaki.

    Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

    “Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” kata Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Purbaya menduga Dedi Mulyadi kemungkinan besar dibohongi oleh anak buahnya. 

    Ucapan itu menanggapi tantangan Dedi Mulyadi agar buka-bukaan data soal dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa sendiri ke Bank Indonesia selaku bank sentral.

    “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini,” kata Purbaya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. 

    Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Purbaya bilang, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

    Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

     Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun. Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun. 

    Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun. 

    Terakhir, ada Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 2,6 triliun, Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun, dan Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

    Data Mirip Mendagri

    Purbaya mengungkapkan data mengenai dana yang mengendap di perbankan mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok,” imbuhnya.

    Selain itu, Purbaya menilai Dedi Mulyadi tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

    “Jadi, Pak Dedi tahu semua, Bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” katanya.

    Purbaya pun meminta Dedi Mulyadi memeriksa dana mengendap ke Bank Indonesia. Dirinya menegaksan bukan pegawai Pemda Jabar.

    Sehingga, Purbaya tidak mau diperintah oleh Dedi Mulyadi

    “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya.

    Dedi Mulyadi Tantang Purbaya

    Dikutip dari TribunJabar, Dedi menantang Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud, agar publik tidak dibuat bingung oleh tuduhan tanpa bukti.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

    Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi.

    Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

    Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

    “Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

    Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

    “Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

  • Luapan Kali Pacal Sebabkan Banjir Ringan di Gondang Bojonegoro

    Luapan Kali Pacal Sebabkan Banjir Ringan di Gondang Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Gondang sejak pukul 13.00 WIB menyebabkan debit air Sungai Gondang atau Kali Pacal meningkat tajam, Selasa (21/10/2025).

    Akibatnya, terjadi luapan air yang menggenangi sejumlah jalan lingkungan di Dusun Gondang (Lorkali), Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro.

    Kapolsek Gondang, AKP Bambang Adi Tenggani, menyampaikan bahwa banjir terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dan sempat merendam jalan di RT 02, 03 RW 01 serta RT 06, 07 RW 02 dengan ketinggian air mencapai 20–30 cm. Meski demikian, tidak ada rumah warga yang terdampak atau terendam banjir.

    “Banjir hanya menggenangi jalan lingkungan, tidak sampai masuk ke pemukiman warga. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar AKP Bambang.

    Luapan air berasal dari lonjakan debit sungai yang mengalir dari hulu di Dusun Sukun, Desa Sambongrejo, hingga hilir di Dusun Gondang (Lorkali). Namun, kondisi saat ini telah berangsur normal dan air sudah surut.

    Pihak kepolisian dan perangkat desa mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat intensitas hujan di wilayah Bojonegoro masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. [lus/ian]

  • Survei ARCI: 75,5 Persen Warga Jatim Puas Kebijakan Energi Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 75,5 Persen Warga Jatim Puas Kebijakan Energi Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), sebanyak 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

    “Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” terang Baihaki.

    Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

    “Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

    Kebijakan legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh konkret. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, saat ini terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi. Yakni, 371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

    Program ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Baihaki.

    Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI menilai pemerintah tetap harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

    “Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” tegas Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 7-17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (tok/but)

  • Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada September 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 2.430 jiwa.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Program-program tersebut menyasar peningkatan pendapatan keluarga, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penurunan kemiskinan juga didorong oleh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (20/10/2025).

    Salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang pada tahap awal menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui APBD 2025. Program ini akan diperluas melalui P-APBD dengan target penerima yang lebih besar.

    “Berdasarkan data lapangan, 70 hingga 90 persen peserta telah mulai produksi dengan estimasi keuntungan bulanan antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” jelas Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki.

    Selain GAYATRI, Pemkab juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang menyasar 415 KPM pada 2025 dan 335 KPM pada 2026, dengan total penerima manfaat mencapai 750 keluarga.

    Program lain seperti Domba Kesejahteraan, yang dimulai pada 2023, juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, dengan populasi ternak saat ini mencapai 3.070 ekor. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp8,2 miliar selama dua tahun.

    Selain program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan, bantuan sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan. Melalui program beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, Pemkab telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat pada 2025. Program ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

    Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas utama. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp757 miliar, Pemkab menyalurkan dana langsung ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Proses verifikasi dokumen masih berlangsung dengan target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bojonegoro.

    Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 12,18 persen (153.250 jiwa), menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada 2025. [lus/kun]

  • Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa belanja pemerintah daerah (pemda) di APBD 2025 per September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari pagu Rp1.389,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat bahwa dana pemda mengendap mencapai Rp233 triliun.

    Kalau menilik data tahun lalu, realisasi tersebut turun 13,1% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi belanja daerah hingga akhir kuartal III/2025 itu menunjukkan perputaran ekonomi yang juga lebih lambat. 

    “Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat,” terang Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Seluruh pos belanja APBD mengalami pelambatan apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pegawai baru terealisasi Rp310,8 triliun atau 60,9% dari pagu Rp510,5 triliun. 

    Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp196,6 triliun atau 48,2% dari pagu Rp407,9 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru terealisasi Rp147,2 triliun atau 55,1% dari pagu Rp266,9 triliun. 

    Adapun belanja modal adalah pos belanja yang terkontraksi paling dalam dari sisi pertumbuhan, serta paling rendah realisasinya. Hingga September 2025, realisasi belanja modal terkontraksi 31,3% dari September 2024, serta baru terbelanjakan Rp58,2 triliun atau 28,5% dari pagu Rp203,9 triliun. 

    Purbaya pun menekankan bahwa pemda perlu mempercepat realisasi belanja, khususnya yang produktif, pada tiga bulan terakhir tahun ini. Dia meminta agar uang pemda tak diendapkan dalam kas di perbankan. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpesan bahwa fungsi pemda bukan untuk menabung. 

    “Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonominya ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” terang Purbaya. 

    Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami kontraksi hingga 10,86% (yoy). Pendapatan dari pajak daerah baru Rp182,8 triliun atau terkontraksi 10,24% (yoy), sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkontraksi 8,96% (yoy) atau Rp9,26 triliun. Lain-lain tercatat sebesar Rp24,47 triliun atau terkontraksi paling dalam hingga 30,44% (yoy). 

    Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan pada September 2025 yakni 4,6% (yoy) dari September 2024, dengan posisi terkini sebesar Rp36,8 triliun. “Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien,” terangnya. 

    Dana Mengendap di Perbankan

    Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data terbaru Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa uang pemda yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.  

    Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun. 

    Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun. 

    Artinya, ada selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. 

    Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelantikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru. 

    Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS. 

    Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun. 

    “Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat,” terang Tito. 

  • Residivis Asal Klaten Kembali Beraksi, Polres Ngawi Bongkar Jaringan Curanmor Lintas Provinsi

    Residivis Asal Klaten Kembali Beraksi, Polres Ngawi Bongkar Jaringan Curanmor Lintas Provinsi

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ngawi berhasil mengungkap jaringan pencurian sepeda motor lintas provinsi yang dikendalikan oleh seorang residivis empat kali, S alias Benjo (45), warga Desa Kawarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku kembali beraksi setelah berulang kali menjalani hukuman atas kasus serupa.

    Kasus ini bermula dari laporan polisi LP/B/5/X/2025/SPKT/Polsek Karangjati/Polres Ngawi/Polda Jatim pada 17 Oktober 2025. Peristiwa terjadi di sebuah bengkel di Jalan Raya Ngawi–Caruban, Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, Benjo datang dengan alasan memperbaiki dinamo. Namun ketika korban lengah, ia membawa kabur sepeda motor Honda Supra X 125 bernopol AE 4513 FO milik Yen, warga Madiun.

    “Jumat tanggal 17 Oktober 2025, ada laporan dari pemilik bengkel Dinamo. Laporan masuk ke Polres, kemudian kami melakukan penyelidikan. Dari patroli siber, kami menemukan informasi bahwa kendaraan tersebut diposting di salah satu media sosial,” jelas Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aries Gunadi, Senin (20/10/2025).

    Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan lokasi sepeda motor berada di Kabupaten Nganjuk. Dengan bantuan masyarakat dan tim khusus, petugas berhasil menangkap pelaku utama beserta dua penadah: W (42), warga Kecamatan Krembung, Sidoarjo, dan S alias Jibrut (34), warga Desa Bagorkulon, Kabupaten Nganjuk. Polisi juga menyita tiga sepeda motor lain dari tangan para tersangka.

    AKP Aries menyebut, hasil interogasi mengungkap bahwa Benjo merupakan residivis kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor yang sudah empat kali keluar masuk penjara. Ia mengaku telah melakukan serangkaian aksi serupa di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    “Dari hasil pendalaman, pelaku mengakui bahwa ia sudah berulang kali melakukan penipuan dan penggelapan kendaraan di sejumlah wilayah, termasuk Ngawi, Madiun, Klaten, dan Boyolali,” ungkap AKP Aries.

    Berdasarkan keterangan pelaku, aksi kejahatan dilakukan di 17 lokasi berbeda: Ngawi (1 TKP), Madiun (1 TKP), Tuban (1 TKP), Sragen (1 TKP), Solo (1 TKP), Klaten (7 TKP), Sukoharjo (2 TKP), dan Boyolali (3 TKP). Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit BPKB dan sepeda motor Honda Supra X 125 (AE 4513 FO), satu unit Honda Beat W 4436 NH, satu unit Honda Revo tanpa plat, dan satu unit Honda Vario 150 AG 4175 VAH.

    Polisi kini menahan ketiga tersangka di Rutan Polres Ngawi untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, serta Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

    AKP Aries menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta mengembangkan penyelidikan terhadap kemungkinan jaringan curanmor lintas provinsi lainnya yang terhubung dengan pelaku ini.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polda Jatim dan Polda Jateng untuk memetakan kemungkinan adanya sindikat lain yang masih aktif,” tambahnya.

    Sepanjang tahun 2025, Polda Jawa Timur mencatat peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebesar 12 persen dibanding tahun sebelumnya, terutama di wilayah perbatasan seperti Ngawi, Madiun, dan Bojonegoro. Modus yang paling sering digunakan adalah penggelapan berkedok jual beli kendaraan dan penipuan di bengkel.

    Kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya pemilik bengkel dan pedagang motor bekas, agar lebih waspada terhadap pelaku dengan modus pura-pura memperbaiki kendaraan atau membeli motor tanpa dokumen lengkap. [fiq/beq]

  • Misteri Kematian Warga Margomulyo Bojonegoro, Autopsi Mengarah ke Dugaan Bunuh Diri

    Misteri Kematian Warga Margomulyo Bojonegoro, Autopsi Mengarah ke Dugaan Bunuh Diri

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Polres Bojonegoro terus menyelidiki misteri kematian Jinar (79), warga Dusun Piji, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, yang ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher dan perut. Korban ditemukan oleh anaknya sendiri, Juremi (47), di pematang ladang Desa Meduri pada Jumat pagi (17/10/2025) sekitar pukul 07.00 WIB, dalam kondisi bersimbah darah.

    Meskipun terdapat luka terbuka yang diduga akibat benda tajam, hasil autopsi awal dari tim dokter RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa kesimpulan ini masih bersifat sementara dan penyelidikan tetap berlanjut untuk memastikan motif sebenarnya di balik kematian korban.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, mengatakan indikasi bunuh diri muncul dari analisis jenis luka yang ditemukan di tubuh korban. “Dari pola lukanya, ada indikasi bunuh diri. Lukanya ada di leher dan perut. Khususnya luka di leher, mengindikasikan upaya bunuh diri jika dilihat dari sayatannya. Tapi ini masih belum pasti, kami terus mendalami,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

    Menurut AKP Bayu, keterangan dari keluarga dan warga sekitar mendukung analisis awal tersebut. Korban diketahui tidak memiliki musuh, tidak memiliki utang, serta tidak ditemukan tanda-tanda perampasan barang di lokasi kejadian.

    “Mungkin ada masalah pribadi dengan dirinya sendiri. Kalau indikasi bunuh diri, ini masih masuk akal dilihat dari latar belakangnya,” jelasnya.

    Polisi juga menemukan sebilah sabit (arit) di lokasi kejadian yang diketahui milik korban sendiri. Alat itu biasa digunakan korban untuk bekerja di ladang setiap hari. “Sabit itu memang milik korban, digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi saat ini kami masih mendalami motif dan penyebab pastinya,” tambah AKP Bayu.

    Hasil autopsi juga menunjukkan kemungkinan korban sempat mencoba melukai bagian perutnya namun mengurungkan niat karena rasa sakit sebelum akhirnya menyayat lehernya sendiri.

    “Berdasarkan analisis dokter, ada kemungkinan korban melukai dirinya sendiri. Tapi kami belum bisa menyimpulkan pasti, hasil autopsi baru menjelaskan penyebab kematian, bukan motif,” tegas Kasat Reskrim.

    Pihak keluarga korban telah menyatakan menerima kejadian ini dengan ikhlas dan tidak menuntut siapa pun. “Dari keluarganya yang pertama tidak menuntut, yang kedua sudah legowo (ikhlas). Jenazah korban telah kami serahkan untuk dimakamkan,” pungkas AKP Bayu Adjie Sudarmono.

    Hingga kini, misteri kematian Jinar masih menjadi perhatian warga sekitar Desa Sumberjo dan Meduri. Polres Bojonegoro memastikan penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan apakah kematian ini murni bunuh diri atau ada unsur lain yang tersembunyi di baliknya. [lus/beq]