Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Jaksa Belum Siap, Sidang Kasus Pembunuhan Dua Jemaah Sholat Subuh di Bojonegoro Kembali Ditunda

    Jaksa Belum Siap, Sidang Kasus Pembunuhan Dua Jemaah Sholat Subuh di Bojonegoro Kembali Ditunda

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap dua jemaah sholat subuh di Mushola Al Manar, Desa Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kembali ditunda. Penundaan ini merupakan kali ketiga lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum merampungkan surat tuntutan, meski terdakwa dan tim pembelanya sudah hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.

    Awalnya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Sujito (67) dijadwalkan pada Rabu (9/10/2025). Namun, sidang perkara nomor 117/Pid.B/2025/PN Bjn itu batal digelar dan dijadwalkan ulang pada Kamis (23/10/2025). Agenda tersebut kembali urung dilaksanakan karena JPU belum siap menyampaikan tuntutannya.

    Humas PN Bojonegoro, Hario Purwo Hantoro, membenarkan penundaan tersebut. Menurutnya, majelis hakim menunda sidang hingga Kamis (6/11/2025). “Iya, penuntut umum belum siap dengan tuntutannya,” kata Hario, Jumat (24/10/2025).

    Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana, menyampaikan bahwa tim jaksa masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan surat tuntutan. “Melihat bobot penanganan perkara dan banyaknya fakta yang harus dipertimbangkan, penyusunan tuntutan memang memerlukan waktu lebih agar tidak ada kekeliruan dalam penerapan pasal,” ujarnya.

    Sebelumnya, JPU Adieka Raharditiyanto telah menghadirkan sejumlah saksi kunci dan membawa barang bukti, termasuk sebilah parang yang digunakan terdakwa untuk menghabisi korban. “Agenda pembacaan tuntutan saat ini masih kami sempurnakan,” kata Adieka.

    Perkara ini bermula dari insiden berdarah pada 24 April 2025 di Mushola Al Manar. Terdakwa Sujito diduga membacok tiga orang tetangganya saat sholat subuh. Dua korban, yakni Cipto Rahayu (63) dan Abdul Aziz (63), meninggal dunia di tempat, sedangkan satu korban lainnya, Arik Wijayanti (60), mengalami luka berat.

    Dalam persidangan sebelumnya yang dipimpin Hakim Ketua Wisnu Widiastuti, majelis hakim telah mendalami kronologi kejadian serta mencocokkan keterangan saksi dengan alat bukti di lapangan.

    Sujito didakwa dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, dan lebih subsider Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian.

    Penasihat hukum terdakwa, Sunaryo Abumain, mengonfirmasi penundaan tersebut dan menyatakan pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Ditunda karena jaksa belum siap. Kami tetap mengikuti proses sesuai hukum acara,” ujarnya. [lus/beq]

  • Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo

    Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menggelar Gebyar pemilihan Duta Lalu Lintas Polda Jatim Tahun 2025, yang diikuti oleh 39 peserta dari Polres dan Polresta jajaran Polda Jatim.

    Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

    Hadir pada giat ini, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kasubdit Kamsel AKBP Edith Suswo Widodo dan juga Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Waka Polres Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim,AKBP Edith Suswo Widodo menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar terjalin kerja sama positif antara Ditlantas Polda Jatim dengan instansi terkait dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas.

    “Dengan terselenggaranya kegiatan penutupan Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur Tahun 2025 ini, diharapkan para duta terpilih dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas, serta turut menyebarluaskan budaya disiplin dan keselamatan di jalan raya di kalangan generasi muda,”kata AKBP Edith Suswo Widodo.

    Lebih jauh disampaikan oleh AKBP Edith Suswo Widodo bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari program Ditlantas Polda Jatim.

    “Para peserta ini sebelumnya dikarantina untuk bisa digali potensi yang ada dikalangan generasi muda, selanjutnya dilakukan pembinaan sehingga bisa dijadikan duta,” terang AKBP Edith.

    Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim menegaskan misi terpenting pada kegiatan ini adalah mereka akan dijadikan pelopor keselamatan berlalulintas.

    Para Duta Lalu Lintas nantinya sebagai penyambung informasi yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim kepada masyarakat.

    “Sampai saat ini untuk pelaku pelanggaran lalulintas masih didominasi oleh usia produktif,” ucapnya.

    Oleh karenanya, para duta lalulintas ini didapuk menyampaikan pesan – pesan informasi lalulintas dan memberikan contoh kepada masyarakat.

    “Dengan demikian diharapakan nantinya angka kecelakaan bisa ditekan di wilayah Jatim,” terang AKBP Edith.

    Berikut pemenang duta lalu lintas tahun 2025 baik putra maupun putri diantaranya;

    Duta Lalu Lintas Putra

    1. Renzo Buala Harefa – Polresta Sidoarjo (Juara 1)

    2. Dhimas Faisol Akbar – Polres Jember (Juara 2)

    3. Bryan Benjamin Gondowardoyo – Polrestabes Surabaya (Juara 3)

    4. oacquin Arinov Martino Ariefianto – Polres Bojonegoro (Juara Favorit)

    5. Rizal Hary Saputra – Polres Malang Kab. (Juara hasil karya)

    6. Fandy Ahmad Ardan – Polres Lamongan (Juara Intelegensi)

    Duta Lalu Lintas Putri

    1. Elsa Difya Ayuningtiyas – Polres Kediri Kab. (Juara 1)

    2. Nasywa Azmii Maulida – Polres Situbondo (Juara 2)

    3. Fadhil Alwafi Ma’rifatul Jauhari – Polres Magetan (Juara 3)

    4. melda Egaletta Winoto – Polres Mojokerto Kab. (Juara Favorit)

    5. Chesillia Pramesthi Kirani – Polres Blitar Kota (Juara Intelegensi)

    6. ⁠Neyla Rahma Alifianty – Polres Ponorogo (Juara Hasil Karya)

    Para Duta lalu lintas yang terpilih tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan – pesan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Jawa Timur. [uci/ted]

  • Wanita Ngawi Diduga Hilang Saat Buang Hajat Ditemukan Selamat

    Wanita Ngawi Diduga Hilang Saat Buang Hajat Ditemukan Selamat

    Ngawi (beritajatim.com) – Setelah tiga hari dinyatakan hilang saat buang hajat di tepi sungai, Sri Wahyuni (49), warga Dusun Cantel, Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Jumat (24/10/2025) pagi.

    Berdasarkan laporan resmi Satpol PP Kabupaten Ngawi Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sri Wahyuni ditemukan oleh warga di area kebun tebu, sekitar 300 meter dari lokasi awal kejadian. Saat ditemukan, kondisi korban lemah dan mengalami hipotermia, namun masih sadar.

    “Korban ditemukan dalam keadaan selamat, hanya mengalami hipotermia. Setelah dilakukan penanganan awal di rumah warga, kemudian dibawa ke Puskesmas setempat untuk perawatan lebih lanjut,” jelas Rochmat Angga Permadi, Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Ngawi.

    Peristiwa itu bermula pada Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Sri Wahyuni berpamitan kepada anaknya untuk buang hajat di sungai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Namun hingga pukul 10.20 WIB, korban tak kunjung kembali. Anaknya kemudian menyusul ke sungai, namun tak menemukan keberadaan ibunya hingga akhirnya melapor ke kepala desa.

    Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pengerahan tim SAR gabungan yang melakukan pencarian intensif di sepanjang aliran sungai hingga Bengawan Solo. Cuaca hujan dan derasnya arus menjadi tantangan utama selama proses pencarian.

    Operasi melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Unit Siaga SAR Bojonegoro, Damkar Ngawi, Polsek Pitu, Koramil Pitu, SAR SIKATAN Ngawi, SAR MTA Madiun dan Ngawi, Ngawi Rescue, GMR, Gareng, Elpeje Rescue, serta masyarakat setempat.

    Setelah ditemukan dalam kondisi selamat, operasi pencarian resmi ditutup pada pukul 08.00 WIB. Seluruh unsur SAR dikembalikan ke satuan masing-masing setelah memastikan korban mendapatkan perawatan medis.

    Petugas mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama pada musim hujan atau ketika debit air meningkat. “Syukurlah korban berhasil ditemukan selamat. Kami berterima kasih kepada seluruh unsur SAR dan warga yang terlibat dalam pencarian,” tambah Rochmat. [fiq/beq]

  • Geger Penemuan Dua Speedboat Hanyut di Bengawan Solo Wilayah Bojonegoro

    Geger Penemuan Dua Speedboat Hanyut di Bengawan Solo Wilayah Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Warga di pinggiran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Canga’an, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dikejutkan dengan penemuan dua perahu jenis speedboat yang hanyut tanpa awak pada Kamis dini hari (23/10/2025).

    Dua perahu berwarna hijau dan putih tersebut ditemukan terseret arus deras sungai terpanjang di Jawa itu.

    Penemuan ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan belakangan diketahui bahwa kedua speedboat tersebut adalah milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pilanggede, Kecamatan Balen.

    “Setelah ditelusuri, ternyata perahu tersebut milik wisata pinggir Bengawan Solo yang dikelola BUMDes Pilanggede, Balen,” ujar Kapolsek Kanor, AKP Slamet Hariyanto.

    Menurut AKP Slamet Hariyanto, penemuan dua perahu speedboat bermula saat Slamet (57), seorang tukang penyeberangan perahu asal Dusun Berek, Desa Canga’an, memulai aktivitasnya seperti biasa sekitar pukul 03.30 WIB. Di tengah kesunyian dini hari, ia melihat ada dua perahu speedboat hanyut terbawa arus sungai tanpa ada pengemudinya.

    “Saksi Slamet, dibantu rekannya, Panani (52), yang juga perangkat Desa Canga’an, berinisiatif menarik kedua speedboat itu ke tepi sungai Bengawan Solo hingga berhasil diamankan,” tutur Kapolsek.

    Sekitar pukul 06.00 WIB, Slamet melaporkan penemuan itu kepada Pemerintah Desa Canga’an, yang kemudian diteruskan informasinya kepada Polsek Kanor.

    Informasi penemuan speedboat ini kemudian sampai ke telinga BUMDes Pilanggede, Balen, yang memang sedang kehilangan dua unit perahu mereka. Perangkat Desa Pilanggede lantas mendatangi lokasi penemuan di Desa Canga’an.

    “Setelah dicek, ternyata benar bahwa dua speedboat berwarna hijau dan putih itu adalah milik mereka yang hanyut terseret arus sungai,” tambah AKP Slamet Hariyanto.

    Dugaan sementara, hanyutnya kedua speedboat tersebut disebabkan oleh putusnya tali ikatan yang menahan perahu. Kondisi debit air Sungai Bengawan Solo yang sedang naik dan arusnya yang deras diduga menjadi penyebab tali pengikat putus.

    Untuk menuntaskan masalah ini, Pemerintah Desa Canga’an kemudian membuatkan Berita Acara Penyerahan Speedboat kepada Pemerintah Desa Pilanggede. Proses serah terima ini disaksikan langsung oleh Kapolsek Kanor beserta Tiga Pilar Desa Canga’an. Kedua speedboat tersebut kini telah kembali ke tangan pemiliknya di Balen. [lus/ted]

  • Tiga Nama Lolos Tahap Akhir Seleksi Sekda Bojonegoro, Satu Kandidat Tereliminasi

    Tiga Nama Lolos Tahap Akhir Seleksi Sekda Bojonegoro, Satu Kandidat Tereliminasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan hasil seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Dari empat peserta yang mengikuti tahapan akhir, hanya tiga nama yang dinyatakan lolos dan direkomendasikan kepada Bupati Bojonegoro.

    Kepala BKPP Bojonegoro, Hari Kristianto, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tiga nama yang lolos ini merupakan hasil rekomendasi dari BKN,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

    Tiga kandidat yang dinyatakan lolos masing-masing adalah Edi Susanto yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro, Eka Atikah yang menjabat Sekwan DPRD Kota Blitar, dan Sukaemi yang kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

    Sementara itu, satu nama yang tereliminasi dalam tahap akhir seleksi adalah Mahmudi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro. Dengan demikian, tiga nama terbaik tersebut akan diserahkan kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk dipilih satu orang sebagai Sekda definitif.

    Hari menambahkan, Langkah selanjutnya, Bupati akan memilih satu nama dari tiga peserta terbaik untuk ditetapkan sebagai Sekda Bojonegoro definitif. “Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penetapan Sekda Bojonegoro akan dilakukan pada akhir Oktober 2025,“ imbuhnya.

    Sebagai informasi, posisi Sekda Bojonegoro kosong sejak September 2024 setelah Nurul Azizah mengundurkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Sejak itu, jabatan strategis Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro tersebut hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dan penjabat sementara (Pj), mulai dari Djoko Lukito, Andik Sudjarwo, hingga kini dijabat Plt Sekda Kusnanda Tjatur. [lus/beq]

  • Kodim 0813 Bojonegoro Susun Rencana Tata Ruang Pertahanan Darat untuk Perkuat Ketahanan Wilayah

    Kodim 0813 Bojonegoro Susun Rencana Tata Ruang Pertahanan Darat untuk Perkuat Ketahanan Wilayah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah melalui kegiatan Pembinaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Darat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) Darat tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem pertahanan terintegrasi di wilayah Bojonegoro.

    Kegiatan yang digelar di Gedung Ahmad Yani Markas Kodim 0813 Bojonegoro ini diikuti oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bati Wanwil, serta perwakilan Posramil dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Fokus utama kegiatan adalah menciptakan sistem pertahanan darat yang kokoh, terpadu, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.

    Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) Mayor Inf Marwoko Suwandono, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto menegaskan bahwa perencanaan tata ruang pertahanan menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

    “Ini bukan sekadar agenda rutin, tapi komitmen kita untuk memastikan setiap jengkal wilayah Kodim Bojonegoro bisa dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan sipil maupun militer,” tegas Dandim, Kamis (23/10/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pertahanan wilayah. “Kita tidak bisa membangun pertahanan yang kuat tanpa memperhatikan dinamika pembangunan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud dengan dukungan sistem pertahanan yang solid,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, Kodim 0813 Bojonegoro menargetkan lahirnya rencana tata ruang yang rinci, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan pertahanan di masa depan. Rencana tersebut mencakup pengelolaan objek vital statis seperti markas dan gudang logistik, serta aspek dinamis seperti pergerakan pasukan dan jalur manuver taktis.

    Secara terpisah, Kapten Inf Surahmat, selaku koordinator kegiatan, menuturkan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap RTRW sangat penting untuk membangun sistem pertahanan darat yang responsif terhadap kondisi sosial dan geografis Bojonegoro.

    “Harapannya, seluruh personel dapat mengaplikasikan ilmu ini di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak di wilayah binaannya,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Kodim 0813 Bojonegoro bertekad membangun sistem pertahanan wilayah yang terintegrasi, mampu menjamin keamanan sekaligus mendukung kemajuan pembangunan daerah. “Dengan demikian, kita bisa menciptakan sistem pertahanan darat yang kuat, menyatu dengan pembangunan daerah, dan siap menjawab tantangan masa depan,” pungkas Surahmat. [lus/beq]

  • Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengendap dalam bentuk deposito di bank.
    Hal itu disampaikan Dedi setelah menerima penjelasan langsung dari Bank Indonesia (BI).
    “Ini kami sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada enggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak,” kata Dedi dalam keterangan videonya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Dedi, dana yang dilaporkan per 30 September 2025 senilai Rp 3,8 triliun bukan deposito, tetapi kas daerah dalam bentuk giro.
    “Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya.
    Digunakan untuk Belanja Publik, Bukan Ditahan
    Dedi menegaskan dana kas daerah tersebut telah dipakai untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan.
    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ungkapnya.
    Ia pun membantah keras tudingan bahwa Pemprov Jabar sengaja mengendapkan dana untuk mencari keuntungan bunga.
    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Awas ya, tidak ada,” tegas Dedi.
    Dedi menyebut posisi kas daerah bersifat dinamis sesuai kebutuhan belanja.
    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.
    Polemik makin memanas setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan siap mundur jika terbukti memberikan informasi tidak sesuai fakta.
    Hal itu disampaikan Herman di hadapan Dedi dalam perjalanan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Dalam video yang diterima Kompas.com, Dedi menegaskan kunjungan ke Kemendagri dan BI dilakukan untuk mencocokkan data dana Rp 4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan.
    “Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito,” kata Dedi.
    Dedi lalu menanyakan kondisi kas daerah per 15 Oktober 2025 kepada Herman.
    “Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa?” tanya Dedi.
    “Rp 2,6 triliun, Pak, di RKUD,” jawab Herman.
    Herman memastikan seluruh dana Pemprov disimpan di Bank Jabar Banten (BJB).
    “Tidak ada, Pak, semua di Bank Jabar,” ujarnya.
    Dedi menegaskan akan bertindak tegas jika data BI menunjukkan angka berbeda.
    “Kalau nanti di BI ternyata uangnya Rp 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya…
    Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” kata Dedi.
    Herman menjawab mantap: “Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri.”
    Adu data terus bergulir antara Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana APBD Jawa Barat Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap dalam bentuk deposito.
    Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menantang Purbaya membuka data secara terbuka.
    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujarnya (20/10/2025).
    Menurut Dedi, tudingan bahwa daerah menahan belanja tidak berdasar. Pemprov Jabar justru mempercepat realisasi belanja publik.
    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi… pasti ada yang bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.
    Purbaya membalas dengan tegas, menyebut data bersumber dari BI.
    “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana… Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujarnya.
    Purbaya menegaskan tidak pernah menyebut Jabar secara khusus.
    “Saya enggak pernah sebut data Jabar… Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” katanya.
    Dedi menyatakan Pemprov Jabar terbuka untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Silakan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa. Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik,” tegasnya.
    Ia memastikan uang milik rakyat dipakai sepenuhnya untuk pembangunan, bukan “parkir” di bank.
    Berita sebelumnya, Menkeu Purbaya merilis data 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi. Jabar masuk daftar 5 besar daerah yang dinilai menyimpan dana di bank:
    1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

    2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

    3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

    4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

    5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

    6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

    7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

    8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

    9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

    10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

    11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

    12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

    13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

    14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

    15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
    Untuk memastikan kebenaran data, Dedi mengambil tiga Langkah. Pertama memanggil seluruh pejabat Pemprov Jabar, bertemu Kemendagri, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
    Ia menegaskan akan mencopot pejabat yang terbukti menyembunyikan data.
    “Saya tidak akan segan-segan berhentikan pejabat itu,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Kediri (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan daerah seperti tahu kuning, getuk pisang, dan tenun ikat menarik perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 10 anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri pada Rabu (22/10/2025).

    Rombongan diterima langsung oleh Kepala Disperdagin Kota Kediri, Moh Ridwan, di ruang pertemuan kantor setempat. Kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi terkait strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong kemitraan, memperluas pemasaran produk UMKM, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Dalam sambutannya, Moh Ridwan menjelaskan bahwa Pemkot Kediri berkomitmen menjaga keberlanjutan UMKM dengan berbagai program intervensi. Salah satunya dengan menghubungkan para pengrajin tenun kepada pelaku usaha kreatif agar produk mereka tidak hanya dijual sebagai sarung atau kain, tetapi juga dikembangkan menjadi fashion seperti pakaian, tas, sepatu, hingga aksesori.

    “Seperti produk unggulan kami, tenun, kami dorong pengrajin untuk berinovasi dan berkolaborasi agar produknya bisa masuk ke dunia fashion,” jelas Ridwan.

    Ia menambahkan, Pemkot Kediri telah melakukan sejumlah terobosan pemasaran, baik secara online maupun offline. Melalui kerja sama dengan berbagai marketplace dan lembaga pendidikan, pelaku UMKM dibekali kemampuan digital marketing agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Pemkot juga rutin memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran di tingkat kota hingga nasional.

    “Teman-teman UMKM juga terus kami latih agar bisa memanfaatkan platform digital. Pemasaran offline tetap berjalan melalui pameran dan event promosi,” ujarnya.

    Ridwan menyebut bahwa sektor pembiayaan juga menjadi prioritas Pemkot Kediri. Melalui program KUMAPAN (Kredit Usaha Mikro Aman dan Penanggulangan), pemerintah menyediakan dana bergulir berbunga ringan. Selain itu, pelaku UMKM difasilitasi untuk bekerja sama dengan perbankan, mendapatkan pelatihan, serta melalui proses kurasi produk agar memiliki daya saing tinggi, termasuk yang berpotensi ekspor.

    Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya terhadap strategi Kota Kediri dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan yang telah menjadi ikon daerah.

    “Kami ingin belajar dari Kota Kediri yang berhasil mengembangkan tahu, getuk pisang, dan tenun ikat hingga mampu menghasilkan produk turunan yang tetap bertahan di tengah persaingan,” ujarnya.

    Sally menambahkan bahwa Bojonegoro juga memiliki produk khas seperti Ledre dan Batik, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pemasaran dan peningkatan kualitas. Salah satu hal yang menjadi perhatian pihaknya adalah keberadaan payung hukum yang kuat di Kota Kediri untuk melindungi kemitraan antara UMKM dan toko modern.

    “Di Bojonegoro kami masih sebatas advokasi ke para pemilik waralaba. Tapi di sini, semua sudah ada payung hukumnya melalui Perda dan Perwali. Ini yang akan kami pelajari agar UMKM kami ke depan bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Dugaan Korupsi Dana Desa Drokilo, Kejari Bojonegoro Tunggu Hasil Audit Inspektorat

    Dugaan Korupsi Dana Desa Drokilo, Kejari Bojonegoro Tunggu Hasil Audit Inspektorat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidikan dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini memasuki fase krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menunggu hasil penghitungan resmi dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro guna memastikan nilai kerugian negara dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Aditia Sulaeman, menjelaskan bahwa proses saat ini masih berfokus pada pengumpulan alat bukti untuk memperkuat dasar hukum penyidikan.
    “Intinya, tahap saat ini adalah mengumpulkan semua bukti pendukung,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Aditia, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan akan dilakukan apabila ditemukan indikasi kuat adanya kerugian negara. Pada tahap penyidikan, jaksa akan mendalami apakah benar terjadi penyimpangan dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

    “Ketika pihak yang harus bertanggung jawab telah jelas dalam penyidikan, barulah tiba waktunya untuk penetapan tersangka,” jelasnya.

    Ia menegaskan, penetapan tersangka baru bisa dilakukan setelah seluruh alat bukti terpenuhi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, serta keterangan terdakwa.

    “Nah, salah satu yang kami tunggu saat ini adalah hasil penghitungan ahli untuk kerugian keuangan negara. Ini penting untuk melengkapi alat bukti,” tambahnya.

    Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Teguh Prihandono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Kejari Bojonegoro untuk melakukan audit kerugian negara.
    “Berkasnya sudah di meja saya, tapi belum saya review,” kata Teguh singkat.

    Berdasarkan hasil penyidikan awal, Kejari Bojonegoro menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Drokilo selama tiga tahun anggaran. Meski hasil audit resmi belum keluar, perkiraan sementara menunjukkan potensi kerugian negara lebih dari Rp600 juta.

    “Angkanya belum bisa kami pastikan, namun perkiraan awal kerugian keuangan negara sekira lebih dari Rp600 juta,” ujar Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana.

    Sebagai bagian dari proses hukum, Kejari Bojonegoro juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, dan beberapa perangkat desa yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa tersebut. [lus/beq]

  • Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348 tahun ini terasa berbeda. Senin (20/10/2025) kemarin bukan hanya perayaan usia baru, tetapi menjadi sebuah titik balik penting: kebangkitan sejarah yang lama tertidur. Museum Rajekwesi, yang penataannya telah lama dinanti, akhirnya resmi dibuka untuk umum.

    Peresmian ini menjadi simbol refleksi besar-besaran, di mana masa lalu Bojonegoro kini memiliki ‘rumah’ baru yang representatif di jantung kota, Jl Pahlawan, tepat di selatan alun-alun. Koleksi museum sebelumnya telah dipindah beberapa kali, mulai di komplek perkantoran Dinas Pendidikan, kemudian dipindahkan ke bangunan mess pemain Persibo Bojonegoro, hingga lama di SDMT Sukowati.

    Peresmian yang penuh makna ini ditandai dengan prosesi “Boyong Museum Rajakwesi”. Sesaat setelah upacara HJB di alun-alun, Bupati Setyo Wahono didampingi Cantika Wahono dan Wabup Nurul Azizah memimpin langsung prosesi. Suara pecah kendi dan pemotongan ronce melati menjadi penanda dibukanya pintu museum yang menempati gedung eks Inspektorat tersebut.

    “Kita harus berbangga hati. Museum bukan hanya tempat menyimpan barang, tapi juga refleksi bagi generasi muda untuk belajar, mengenal tokoh budaya, dan membentuk Bojonegoro hingga ke depan nanti,” ungkap Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya.

    Langkah bupati dan rombongan Forkopimda meninjau isi museum seolah menjadi langkah pertama menyusuri lorong waktu. Di ruang pra sejarah, fosil gigi hiu purba dan tulang gajah kuno menjadi bukti bisu bahwa Bojonegoro jutaan tahun lalu adalah lautan dangkal.

    Bergeser ke ruang Hindu Budha, koleksi unggulan Prasasti Adan-adan menyapa pengunjung, menceritakan peradaban masa lalu. Tak ketinggalan, ruang pertanian memamerkan pacul dan ani-ani (alat panen padi tradisional), mengingatkan akar agraris kabupaten ini.

    Kebangkitan museum ini tak hanya dirayakan oleh pemerintah. Ketua panitia, Ari Komari, menjelaskan bahwa 30 paguyuban dari dalam dan luar kota—seperti Madiun, Solo, hingga Cirebon—turut hadir. Mereka menggelar pameran benda pusaka, patung, hingga lukisan selama tiga hari (20-22 Oktober 2025).

    “Museum ini aset bangsa. Peninggalan pusaka ini wajib kita boyong ke museum untuk kita lestarikan. Ini wujud kepedulian yang harus kita tularkan kepada anak cucu,” ujar Ari.

    Benar saja, titik balik itu langsung terasa. Sehari setelah dibuka, Selasa (21/10/2025), Museum Rajekwesi langsung diserbu pengunjung. Puluhan siswa sekolah dan masyarakat umum tampak antusias melihat koleksi yang selama ini mungkin hanya mereka dengar ceritanya.

    Teguh, seorang guru dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, membawa 50 muridnya dan mengapresiasi lokasi baru ini. “Sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Ini sangat bernilai edukasi bagi siswa,” katanya.

    Kasi Budaya Disbudpar Bojonegoro, Damiati, menyampaikan bahwa museum ini dibuka gratis untuk umum, setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. “Yang mungkin awalnya hanya bisa melihat dari gambar, sekarang bisa langsung melihat bentuk aslinya,” terang Damiati.

    Damiati juga berpesan, peresmian ini adalah ajakan bagi publik. Jika ada warga yang menemukan fosil atau benda purbakala, museum siap menjadi rumahnya. Ini adalah cara bersama untuk merawat sejarah panjang Bojonegoro, dari dasar lautan purba hingga menjadi lumbung energi seperti sekarang. [lus/aje]