Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Harus Kuras Tangki-Ganti Busi Baru Normal Lagi

    Harus Kuras Tangki-Ganti Busi Baru Normal Lagi

    Jakarta –

    Banyak motor di Jawa Timur dikeluhkan brebet usai isi Pertalite. Tangki pun harus dikuras hingga ganti busi baru bisa normal lagi.

    Penggunaan Pertalite pada motor-motor di Jawa Timur jadi sorotan. Sebab, puluhan motor mengalami brebet usai mengisi Pertalite. Keluhan itu dialami para pemotor di daerah Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. Mereka mengeluhkan motornya mengalami masalah habis diisi Pertalite. Motornya ngadat, tarikan berat, hingga membuat para pemotor itu berbondong-bondong pergi ke bengkel.

    Dikutip detikJatim, salah seorang mekanik di bengkel resmi di kawasan Bojonegoro Suliswanto mengungkap, dia menerima 45 keluhan motor brebet usai mengisi Pertalite.

    “Setelah diganti busi dan bahan bakarnya dikuras, performa motor kembali seperti semula. Tapi kalau masih pakai bensin yang sama, ya brebet lagi,” ujarnya.

    Bengkel di Sidoarjo juga mengalami hal serupa. Banyak motor-motor mengalami masalah usai mengisi Pertalite.

    “Tiga hari ini banyak motor masuk dengan keluhan sama. Rata-rata Honda BeAT keluaran 2020 ke atas, sistem injeksi. Semua mengaku baru isi Pertalite,” tutur Firman, mekanik di kawasan Magersari, Sidoarjo.

    Belum diketahui penyebab pasti di balik fenomena motor brebet di Jawa Timur itu. Pihak kepolisian di sejumlah daerah mulai mengambil sampel bahan bakar dari SPBU untuk diuji di laboratorium. Sementara Pertamina mendirikan posko pengaduan di SPBU guna menampung laporan warga.

    “Sejauh ini hasil monitoring di media sosial ada 3 laporan dan postingan terkait yang sudah kami telusuri hingga ke titik SPBU pembelian produk BBM-nya,” terang Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

    Penyebab Motor Brebet

    Motor brebet memang berkaitan dengan bahan bakar. Mengutip laman Daya Auto, ada beberapa hal yang mempengaruhi motor brebet. Pertama adalah kualitas bahan bakar. Bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi atau berkualitas rendah bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Keberadaan air di tangki bahan bakar juga bikin motor brebet. Sebab dapat mengganggu pembakaran dan mengurangi bahan bakar ke ruang pembakaran.

    Selanjutnya, filter udara yang kotor atau aus juga dapat menghambat aliran udara ke mesin. Kemudian busi juga ikut mempengaruhi. Busi yang kotor dapat menghambat pembakaran bahan bakar. Fuel pump juga bisa menjadi penyebab motor brebet saat digas.

    (dry/din)

  • Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini…

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek secara langsung kualitas bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, menindaklanjuti banyaknya aduan sepeda motor terkendala mesinnya setelah mengisi pertalite.

    SPBU yang dikunjungi, di antaranya adalah SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 di Gresik.

    “Saya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hari ini menjalankan salah satu amanah dari Bapak Menteri terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu dugaan atas terdapatnya kandungan air pada BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini dengan mengoleskan pasta ke dalam pipa yang dimasukkan ke dalam BBM.

    Apabila tetap berwarna kuning, maka BBM yang diuji tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya.

    Pengecekan di SPBU Kayoon dilakukan terhadap BBM yang ada pada truck, tangki pendam, serta dispenser hingga didapati hasil seluruhnya tetap berwarna kuning yang menandakan bahwa BBM tersebut tidak mengandung air.

    “Apabila dia terdapat kandungan air, tadi kami sudah perlihatkan juga, itu dia akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan ini tidak ditemukan (pencampuran air),” kata Laode.

    Tak hanya uji pasta air, Kementerian ESDM juga melakukan uji visual yang penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Dari dua SPBU yang dilakukan uji visual ini, tidak ditemukan kontaminan di dalam BBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM.

    Berdasarkan catatan terbaru Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus per Rabu (29/10), terdapat 162 kendaraan terkendala mesin meliputi 155 sepeda motor dan tujuh mobil yang terjadi pada 13 daerah di Jatim.

    Berikut rinciannya:

    1. Kabupaten Bojonegoro 59 kendaraan
    2. Kabupaten Tuban 44 kendaraan
    3. Kota Surabaya 23 kendaraan
    4. Kabupaten Sidoarjo 13 kendaraan
    5. Kabupaten Lamongan 5 kendaraan
    6. Kota Kediri tiga kendaraan
    7. Kabupaten Gresik tiga kendaraan
    8. Kabupaten Malang tiga kendaraan
    9. Kabupaten Pasuruan tiga kendaraan
    10. Kabupaten Jombang dua kendaraan
    11. Kabupaten Kediri dua kendaraan
    12. Kabupaten Nganjuk satu kendaraan
    13. Kabupaten Pasuruan satu kendaraan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Legalisasi sumur rakyat dinilai bisa menciptakan efek berganda ekonomi berupa peluang lapangan kerja baru hingga memperkuat ketahanan energi nasional.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra menuturkan penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuat masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Endra dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro yang mengalami peningkatan produktivitas migas.

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menuturkan wilayahnya menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatra Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi.

    “Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris.

    Dia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.

    Selain Sumatra Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatra Utara (607).

  • Komitmen Khofifah Diapresiasi BSSN, Jatim Tuntaskan Pembentukan TTIS di Seluruh Kabupaten/Kota

    Komitmen Khofifah Diapresiasi BSSN, Jatim Tuntaskan Pembentukan TTIS di Seluruh Kabupaten/Kota

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam memperkuat ketahanan siber daerah mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jatim meraih penghargaan sebagai Provinsi ke-8 di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintahan di seluruh kabupaten/kota.

    ​Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo kepada Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, pada Pengukuhan TTIS Tahap II Tahun 2025 di Kantor BSSN, Depok, Senin (27/10/2025).

    ​Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur, menyebut capaian ini sebagai bukti nyata sinergi seluruh kabupaten/kota.

    ​“Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapsiagaan, kolaborasi, dan tata kelola yang tangguh,” ujar Khofifah, Rabu (29/10/2025).

    ​Khofifah menegaskan bahwa keberadaan TTIS di setiap kabupaten/kota adalah langkah strategis untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap potensi ancaman siber yang dapat mengganggu pelayanan publik.

    ​”Transformasi digital di pemerintahan harus berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan siber. Karena itu, penguatan ekosistem keamanan digital harus dimulai dari level daerah,” tegasnya.

    ​Penguatan ketahanan siber ini sejalan dengan filosofi kerja “JATIM BISA”—yakni Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif—yang dijadikan dasar tata kelola keamanan siber di daerah.

    ​Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan memperkuat sinergi dengan BSSN.

    ​Dalam pengukuhan TTIS Tahap II, empat daerah yang mewakili Jatim adalah Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

    Jatim bersanding dengan provinsi lain yang juga menerima apresiasi, seperti Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Timur. [tok/beq]

  • ASN Kabur Sebelum Upacara Sumpah Pemuda Usai, Pemkab Bojonegoro Ancam Beri SP1

    ASN Kabur Sebelum Upacara Sumpah Pemuda Usai, Pemkab Bojonegoro Ancam Beri SP1

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan meninggalkan barisan sebelum upacara Hari Sumpah Pemuda berakhir. Tindakan ratusan ASN yang membubarkan diri saat acara masih berlangsung pada Selasa (28/10/2025) itu memicu kemarahan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.

    Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Hari Kristianto, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi ASN yang melanggar disiplin. Pemeriksaan dilakukan melalui rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) di sekitar lokasi upacara.

    “Kami masih menelusuri ASN yang membubarkan diri dari barisan saat upacara Sumpah Pemuda dengan mengecek CCTV,” ujar Hari Kristianto, Rabu (29/10/2025).

    Insiden ini terjadi sesaat setelah sesi penyerahan penghargaan berakhir. Alih-alih menunggu pengumuman resmi acara ditutup, sejumlah ASN beramai-ramai meninggalkan Lapangan Pemkab Bojonegoro. Aksi “kabur massal” itu disaksikan langsung oleh Bupati Setyo Wahono yang kemudian menyampaikan teguran keras di hadapan peserta upacara yang masih bertahan.

    Bupati menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap institusi dan mencederai semangat pelayanan publik. “Kita harus disiplin, karena kita ini melayani masyarakat. Kalau kita tidak tertib dan tidak menghargai forum resmi, maka masyarakat pun tidak akan menghargai kita,” tegas Bupati di lokasi upacara.

    Sebagai langkah pembinaan dan efek jera, Bupati telah memerintahkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada ASN yang terbukti melanggar.

    BKPP menegaskan bahwa pengecekan CCTV dilakukan secara cermat agar sanksi diberikan secara tepat dan tidak salah sasaran. Setelah hasil identifikasi selesai, daftar nama pelanggar akan diserahkan kepada kepala OPD masing-masing untuk diterbitkan SP1.

    Pemkab Bojonegoro berharap insiden ini menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN untuk menjunjung tinggi disiplin, etika, dan integritas sebagai abdi negara. Pemerintah daerah menegaskan tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran disiplin, sekecil apa pun, terutama dalam kegiatan kenegaraan. [lus/beq]

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

    Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

    “Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

    Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

    Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

    Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

    Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

    “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.

    Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

    Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAJ Jatim Desak Polda Ambil Alih Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Beritajatim yang Diduga Dilakukan Polisi

    KAJ Jatim Desak Polda Ambil Alih Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Beritajatim yang Diduga Dilakukan Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur segera mengambil alih penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis Beritajatim.com, Rama Indra Surya Permana. Insiden tersebut terjadi saat Rama meliput aksi penolakan pengesahan RUU TNI di Surabaya pada 24 Maret 2025.

    Pendamping hukum Rama dari KAJ Jawa Timur, Salawati, menyebut sudah enam bulan sejak laporan dibuat, Polrestabes Surabaya tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam penanganan perkara.

    “Hingga kini tidak ada perkembangan penanganan perkara,” ujar Salawati dalam konferensi pers, Selasa (28/10/2025).

    Padahal, lanjutnya, pihak kepolisian sudah memeriksa korban dan dua saksi yang merupakan jurnalis di lokasi kejadian. Bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan dugaan pelaku saat melakukan penganiayaan juga telah diserahkan kepada penyidik.

    Menurut Salawati, berlarut-larutnya penanganan kasus ini menunjukkan kelalaian dan ketidakprofesionalan Polrestabes Surabaya. Ia menilai ada indikasi perlindungan terhadap oknum aparat yang diduga sebagai pelaku kekerasan.

    “Kami sangat keberatan karena terkesan perkara ini diabaikan dan adanya indikasi Polrestabes Surabaya menutupi kejadian ini dan menghindari penegakan hukum pidana atas oknum polisi terduga pelaku,” ujarnya.

    Perwakilan redaksi Beritajatim.com, Nyucik Asih, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil KAJ Jawa Timur.

    “Kami memberikan support Mas Rama mencari keadilan,” tuturnya.

    Rama sendiri berharap aparat kepolisian bisa menangani perkaranya secara adil. “Sehingga ke depannya tidak ada lagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan seperti apa yang saya alami,” ujarnya.

    Diketahui, Rama menjadi korban intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Polrestabes Surabaya saat merekam tindakan represif polisi dalam membubarkan massa aksi. Meski telah menyatakan dirinya jurnalis, ia tetap mendapat pukulan, dipaksa menghapus video, bahkan ponselnya sempat dirampas dan diancam akan dibanting.

    Akibat kejadian tersebut, Rama mengalami luka di bibir atas, baret di pelipis kanan, benjol di kepala, luka lecet di jari telunjuk kanan, serta memar di punggung kiri dan kanan.

    Rama bersama KAJ Jawa Timur telah melapor ke Polda Jawa Timur pada 25 Maret 2025, setelah laporan awalnya ditolak di Polrestabes Surabaya. Laporan diterima dengan nomor LP/B/438/III/2025/SPKT/Polda Jawa Timur, namun kemudian dilimpahkan kembali ke Polrestabes Surabaya.

    Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur merupakan inisiatif gabungan dari masyarakat sipil dan organisasi profesi jurnalis seperti KontraS Surabaya, LBH Lentera, Komsa FH IKA Ubaya, serta AJI di Surabaya, Malang, Jember, Bojonegoro, dan Kediri, yang fokus mengadvokasi kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers di Jawa Timur. [ted/ian]

  • 7 Kualitas Pertalite Diduga Bermasalah, Sejumlah Warga Terpaksa Beralih ke Pertamax Surabaya

    7 Kualitas Pertalite Diduga Bermasalah, Sejumlah Warga Terpaksa Beralih ke Pertamax Surabaya

    Kualitas Pertalite Diduga Bermasalah, Sejumlah Warga Terpaksa Beralih ke Pertamax
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mulai beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax setelah mengalami kerusakan pada mesin kendaraan mereka akibat pengisian BBM Pertalite.
    Kekhawatiran akan kerusakan lebih lanjut setelah perbaikan membuat mereka enggan kembali menggunakan Pertalite.
    Rahmat Arifin, salah satu warga Tuban, mengungkapkan bahwa ia tidak lagi mengisi bahan bakar sepeda motornya dengan Pertalite setelah melakukan servis di bengkel.
    “Setelah keluar dari bengkel, langsung saya ganti isi Pertamax, kalau mau isi Pertalite lagi takutnya nanti rusak dan brebet lagi,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (28/10/2025).
    Keluhan serupa juga disampaikan Memet, warga lainnya yang mengatakan bahwa banyak pengguna motor injeksi mengalami masalah serupa.
    “Usai isi Pertalite di SPBU, rata-rata mesin kendaraan langsung brebet. Sebagian besar terjadi pada motor yang injeksi,” kata Memet.
    Ia menambahkan bahwa mobilnya juga sudah beralih ke Pertamax sejak mendengar kabar tentang kerusakan mesin yang disebabkan BBM Pertalite.
    “Khawatir aja mesin mobilnya akan ikut rusak, kalau diisi pakai BBM Pertalite. Kalau mesinnya rusak, saya yang rugi kan,” ujarnya.
    Sebelumnya, fenomena kerusakan kendaraan bermotor setelah pengisian BBM Pertalite dilaporkan terjadi di SPBU Pertamina yang berada di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.
    Para pengguna melaporkan bahwa kondisi mesin kendaraan mereka brebet, seolah kehabisan BBM dan kehilangan tenaga setelah diisi Pertalite.
    Menanggapi hal ini, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan tiga titik posko untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat.
    Untuk wilayah terdampak lainnya di luar tiga lokasi posko tersebut dapat menghubungi SPBU terakhir pembelian BBM, atau bisa menghubungi via Pertamina Contact Center pada pilihan kanal berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.