Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyatakan bahwa langkah tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

    “Tugas kami di Komisi B DPRD Bojonegoro saat ini adalah mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan ini di tingkat daerah,” ujar Sally Atyasasmi, Selasa (4/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan ke distributor, kios, kelompok tani, hingga petani. Tujuannya agar kebijakan penurunan HET benar-benar diterapkan sesuai aturan dan tidak diselewengkan di lapangan.

    “Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kebijakan baru ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Khususnya jangan sampai ada penyelewengan di tingkat distributor, kios, kelompok tani maupun petani,” tegasnya.

    Sally menambahkan, Bojonegoro sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur kerap menghadapi kendala tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pupuk. Karena itu, penurunan HET pupuk bersubsidi dinilai dapat meringankan beban petani dan meningkatkan margin keuntungan mereka.

    “Dengan turunnya HET pupuk bersubsidi ini, diharapkan keuntungan petani, terutama di Kabupaten Bojonegoro, bisa meningkat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai target dan data penerima manfaat. “Kami akan memastikan stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pemerintah Daerah Bojonegoro tersalurkan seluruhnya, sesuai data penerima manfaat dan harga terbaru,” tandasnya.

    Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, harga pupuk Urea turun dari Rp2.250/kg (Rp112.500/sak) menjadi Rp1.800/kg (Rp90.000/sak), NPK dari Rp2.300/kg (Rp115.000/sak) menjadi Rp1.840/kg (Rp92.000/sak), ZA dari Rp1.700/kg (Rp85.000/sak) menjadi Rp1.360/kg (Rp68.000/sak), dan pupuk organik dari Rp800/kg (Rp32.000/sak) menjadi Rp640/kg (Rp25.600/sak). [lus/beq]

  • Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Pupuk Indonesia Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Musim Tanam Petani

    Jakarta –

    Pupuk Indonesia Grup bergerak cepat memenuhi pupuk subsidi dalam rangka kebutuhan musim tanam akhir tahun 2025. Hal ini merupakan wujud dukungan Perusahaan terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya beli petani.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan memasuki musim tanam Pupuk Indonesia Grup mendorong penyediaan pupuk subsidi hingga ke pelosok negeri baik melalui angkutan darat maupun laut.

    “Hari ini kita ke sini tidak hanya pabrik yang kita pastikan, gudang kita pastikan, sekarang juga kita pastikan truknya bisa berjalan semuanya dengan baik dan lancar. Jadi menarik, karena ini adalah pupuk yang kita kirim dengan HET yang baru, yang sudah turun 20 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025)/

    Hal ini diungkapkan Rahmad saat kegiatan ‘Pelepasan Pengiriman Pasokan Pupuk Subsidi’ di Kawasan Industri Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/11/2025).

    Diketahui, Pupuk Indonesia melalui Petrokimia Gresik melaksanakan pelepasan pengiriman 145 ton pupuk subsidi secara simbolis yang terdiri dari 30 ton urea, 60 ton NPK, 30 ton ZA, dan 25 ton organik dengan tujuan Gudang Talok dan Sumberejo di Bojonegoro, Gudang Jenu di Tuban, serta Gudang Paron dan Sidokerto di Ngawi. Seluruh pupuk subsidi ini dapat ditebus oleh petani terdaftar dengan HET terbaru.

    Rahmad menjelaskan kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk. Pasalnya, dengan harga yang lebih terjangkau, maka memudahkan akses petani terhadap pupuk sekaligus menjadi upaya nyata keberpihakan Pemerintah mendorong produktivitas pertanian nasional.

    “Ini karena kebijakan yang pro-petani, pro-rakyat, pro-ketahanan pangan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena beliau sangat concern dan beliau tahu bagaimana pentingnya pupuk pada program pertanian, maka beliau menginstruksikan kepada kami untuk mencari cara model bisnis baru supaya petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah,” tambahnya.

    Sebagai komitmen, Pupuk Indonesia memastikan kebijakan HET terbaru telah terimplementasi pada kios di seluruh Indonesia per tanggal 22 Oktober 2025 atau pasca Pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Sebagai informasi, Perusahaan telah mengintegrasikan HET terbaru pada sistem Integrasi Pupuk Bersubsidi atau i-Pubers serta telah menempel stiker HET pada titik serah.

    “Penyesuaian HET baru telah terintegrasi di sistem i-Pubers dan kami memastikan petani terdaftar dapat menebus pupuk dengan harga baru dan dapat mengawasinya melalui command center secara real-time,” kata Rahmad.

    Sebagai BUMN yang diberi amanah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk dengan prinsip 7T. Maka dari itu, Pupuk Indonesia bersama seluruh anak perusahaannya akan terus melakukan sosialisasi salah satunya melalui kegiatan Rembuk Tani.

    Program ini menjadi ruang dialog dan edukasi bagi petani untuk memahami keterjangkauan harga pupuk subsidi serta inovasi berkelanjutan melalui program pendampingan dan penerapan teknologi digital untuk produktivitas pertanian.

    Petrokimia Gresik sebagai salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia yang menerima mandat memproduksi beberapa jenis pupuk bersubsidi berkomitmen akan terus menjaga keandalan pabrik.

    Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengatakan letahanan dan swasembada pangan nasional tercapai jika produktivitas tanaman tinggi yang didukung oleh ketersediaan pupuk.

    “Oleh karena itu, kami di Petrokimia Gresik terus menjaga produksi dan kualitas pupuk untuk seluruh petani terdaftar,” kata Daconi.

    Pupuk Indonesia Sediakan 1,05 Juta Ton Pupuk Subsidi

    Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 1.055.068 ton yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani terdaftar di Indonesia. Dari jumlah stok tersebut, Perusahaan menyediakan 167.646 ton untuk petani di Jawa Timur yang terdiri dari 51.832 ton, NPK sebesar 107.625 ton, NPK Kakao sebesar 92 ton, Organik sebesar 4.686 ton, dan ZA sebesar 2.905 ton.

    Sementara ketersediaan stok untuk petani di Kabupaten Gresik, Perusahaan menyediakan stok sebesar 32.019 ton yang terdiri dari Urea sebesar 9.550 ton, NPK sebesar 13.505 ton, Organik sebesar 6.927 ton, dan ZA sebesar 2.038 ton. Seluruh petani terdaftar dapat menebus dengan HET terbaru pada kios atau titik serah.

    Hingga 28 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 1.516.741 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Angka tersebut setara 73,9 persen dari total alokasi Jawa Timur yang sebesar 2.053.650 ton pada tahun 2025. Sementara untuk wilayah Kabupaten Gresik, tercatat telah tersalurkan sebesar 24.144 ton dari total alokasi 42.960 ton.

    (akd/ega)

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

  • Fenomena Ekstrem: Ribuan Petir Sambar Bojonegoro, BMKG Rilis Panduan Darurat

    Fenomena Ekstrem: Ribuan Petir Sambar Bojonegoro, BMKG Rilis Panduan Darurat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dalam sepekan pada minggu keempat Oktober 2025, Bojonegoro menjadi panggung fenomena alam menegangkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Tuban mencatat 6.131 sambaran petir terjadi di wilayah setempat.

    “Kondisi peralihan musim seperti ini sering ditandai dengan cuaca ekstrem dan sulit diprediksi, termasuk hujan lebat disertai kilat dan angin kencang,” tulis BMKG dalam unggahan resmi media sosialnya.

    BMKG juga membagikan panduan keselamatan yang wajib diperhatikan masyarakat untuk menghindari risiko fatal akibat sambaran petir. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

    1. Segera cari bangunan kokoh
    Saat mendengar guntur, segera berlindung di gedung atau mobil.

    2. Tinggalkan kolam renang
    Air merupakan penghantar listrik kuat—segeralah keluar dari kolam.

    3. Hindari berteduh di bawah pohon
    Pohon yang tersambar dapat menghantarkan listrik ke tubuh.

    4. Jauhi struktur tinggi
    Seperti tiang listrik, menara, dan lampu jalan.

    5. Hindari area terbuka
    Seperti sawah dan lapangan. Cari tempat yang lebih rendah dan aman.

    6. Pengendara motor berhenti dan berlindung
    Menepi dan masuk bangunan terdekat, jangan terus berkendara.

    7. Jaga jarak saat berteduh berkelompok
    Mengurangi risiko arus listrik merambat jika ada yang tersambar.

    8. Gunakan posisi “petir” saat darurat
    Berdiri dengan kedua kaki rapat atau satu kaki terangkat untuk meminimalkan aliran listrik jika petir menyambar tanah sekitar.

    BMKG juga mengingatkan agar mematikan perangkat komunikasi saat terjadi badai petir, karena sinyal dapat menarik muatan listrik. [lus/kun]

  • Hendak Bikin Onar di Gresik, Polisi Amankan Tujuh Pelajar

    Hendak Bikin Onar di Gresik, Polisi Amankan Tujuh Pelajar

    Gresik (beritajatim.com) – Polsek Driyorejo Gresik mengamankan tujuh pelajar yang diduga terlibat dalam aktivitas gengster setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tenaru, Kecamatan Wringinanom, pada Minggu (2/11/2025) sekitar pukul 02.00 WIB. Mereka dibawa ke Polsek Driyorejo setelah peristiwa tersebut diketahui oleh warga yang melaporkan kejadian ini.

    Tujuh pelajar yang diamankan berinisial ML (18) warga Sambikerep, WF (15) warga Tandes, Juriyadi (25) warga Kalitidu, Bojonegoro, Dwi Wahyu Pambudi (25) warga Tandes, Imam Hanafi (21) Tandes, AR (15) dan AP (17) warga Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

    Kapolsek Driyorejo, Kompol Musihram, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula ketika ketujuh pelajar tersebut berkumpul di warung kopi di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Mereka kemudian berniat menuju wilayah Wringinanom, Gresik, dan dalam perjalanan melintas di Jalan Raya Desa Cangkir Driyorejo. Di sana, mereka berpapasan dengan tiga orang berboncengan motor yang diduga anggota gengster lainnya.

    “Sewaktu berpapasan, ketiga orang itu mengucapkan kata-kata tak senonoh sambil mengeluarkan senjata tajam,” ujar Musihram. Tidak terima dengan perkataan tersebut, salah satu pelajar berinisial ML bersama rekannya memutar kendaraannya dan mengejar ketiga orang tersebut.

    Namun, saat dikejar, motor ML menabrak seorang perempuan yang telah terjatuh. Kejadian ini segera diketahui oleh warga sekitar yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Driyorejo.

    Sesampainya di lokasi kejadian, polisi segera mengamankan ketujuh remaja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Polisi menemukan bahwa kendaraan yang mereka gunakan memiliki plat nomor yang disolasi, yang mengindikasikan upaya untuk menyembunyikan identitas kendaraan tersebut.

    Kapolsek menambahkan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung. “Kami masih melakukan pemeriksaan karena motor yang mereka gunakan plat nomornya disolasi supaya tidak diketahui identitasnya. Ini sudah melanggar peraturan,” jelasnya.

    Setelah diamankan, polisi memanggil orang tua pelajar yang terlibat. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar pelaku masih di bawah umur. Polisi juga menegaskan bahwa tindakan mereka yang mengendarai motor dengan plat nomor yang disolasi dan berniat membuat onar jelas melanggar hukum.

    Peristiwa ini memberikan gambaran tentang bahaya gengsterisme di kalangan pelajar yang semakin meresahkan. Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih lanjut terkait tujuan dan aktivitas gengster yang dilakukan oleh para pelajar tersebut. [dny/suf]

  • Dana Cukai Tembakau Cair: 18.695 Warga Bojonegoro Kantongi BLT, Total Senilai Rp33,6 Miliar

    Dana Cukai Tembakau Cair: 18.695 Warga Bojonegoro Kantongi BLT, Total Senilai Rp33,6 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar gembira datang untuk ribuan pekerja di lini terdepan industri tembakau Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai fantastis, yakni sebesar Rp33,651 miliar, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

    Dana triliunan rupiah itu mendarat langsung di tangan 18.695 penerima manfaat yang terdiri dari 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau. Secara simbolis penyaluran digelar di halaman PT Rukun Jaya Makmur, Kecamatan Padangan, Jumat (31/10/2025).

    “Kami berharap bantuan yang telah disalurkan dapat meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup warga Bojonegoro, khususnya para buruh dan petani tembakau,” ujar Asisten I Sekda Bojonegoro, Djoko Lukito, Minggu (2/11/2025).

    Dalam penjelasannya, Djoko Lukito dengan lugas membongkar aliran dana DBHCHT. Ia menegaskan, setiap rupiah dari cukai tembakau adalah amanah yang wajib dikembalikan untuk kepentingan publik. “Tidak ada dana yang digunakan untuk kepentingan birokrasi atau pribadi. Semuanya kembali ke masyarakat,” tegas Djoko.

    Djoko merincikan, selain BLT, DBHCHT menjadi penyangga vital bagi program-program strategis seperti, Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) masyarakat, bantuan dan pemberdayaan bagi kelompok tani, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di industri hasil tembakau, dan program pemberantasan rokok ilegal.

    Secara khusus, Djoko Lukito mengingatkan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Sebab, kata dia, setiap batang rokok tanpa pita cukai, berarti memotong aliran dana yang masuk ke pemerintah untuk program bantuan seperti BLT ini. “Jadi mari bersama kita dukung pemberantasan rokok ilegal,” ajaknya.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menambahkan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menjaga transparansi dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat akar rumput.

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat baru bagi para pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga,” pungkas Agus. [lus/aje]

  • Motor Brebet, Pelanggan Dapat Service Gratis dari Pertamina Patra Niaga

    Motor Brebet, Pelanggan Dapat Service Gratis dari Pertamina Patra Niaga

    Surabaya (beritajatim.com) – Fenomena motor brebet yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat respons cepat dari Pertamina Patra Niaga. Melalui program servis gratis, Pertamina bekerja sama dengan sejumlah bengkel resmi untuk membantu pelanggan terdampak, termasuk di Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, dan Tuban.

    Salah satu pelanggan, Mohammad Aziez, warga Pagesangan, Surabaya, mengalami kendala pada motor Honda Scoopy 2023 miliknya setelah mengisi BBM di SPBU Kebonsari. “Awalnya mesin terasa brebet dan jalannya tersendat. Besoknya motor hampir tidak bisa jalan sama sekali,” ujarnya di Bengkel Tahta Motor 2, Surabaya, Kamis (31/10/2025).

    Hasil pemeriksaan mekanik menunjukkan busi memutih. Tangki dikuras dan diisi Pertamax, dan motor kembali normal — tanpa biaya. “Saya kaget, ternyata gratis. Pelayanannya cepat dan transparan,” ungkap Aziez.

    Kisah serupa dialami Sherly Septia, warga Sepanjang, Sidoarjo. Motor matic-nya brebet saat mengantar anak ke sekolah. “Biaya servis Rp130 ribu, tapi semuanya dibayari Pertamina. Sangat membantu,” jelasnya.

    Suwandi, pemilik Bengkel Tahta Motor 2, menyebut lebih dari 30 motor datang dengan keluhan sama. “Rata-rata Honda matic keluaran di atas 2020. Motor karburator tidak ada yang terdampak,” jelasnya.

    Pertamina memberi kuota hingga Rp150 ribu per kendaraan untuk perbaikan, termasuk cek busi, kuras tangki, dan penggantian BBM. Jika lebih, pelanggan hanya menambah selisih kecil.

    Mekanik juga memberi edukasi penggunaan BBM sesuai spesifikasi. “Motor matic injeksi perlu RON di atas 90, jadi idealnya pakai Pertamax,” imbuhnya.

     

     

    21 Bengkel Siaga di Jatim
    Pertamina menyiagakan 14 bengkel motor dan 7 bengkel mobil di Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Pelanggan wajib mengisi formulir dan mencantumkan lokasi SPBU pengisian BBM. Jika hasil cek menunjukkan indikasi BBM bermasalah, servis diberikan gratis.

    Melalui keterangannya, Pertamina memastikan investigasi terus berlangsung serta menjamin mutu layanan dan kepuasan pelanggan. Aziez menutup, “Dari kasus ini saya baru tahu motor saya harus pakai bensin RON 90 ke atas. Sekarang saya pakai Pertamax.” [kun]

  • Green Warriors SMPN 1 Ngasem: Jaga Lingkungan dan Energi Bersih

    Green Warriors SMPN 1 Ngasem: Jaga Lingkungan dan Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Di lahan seluas 5.000 meter persegi, sekelompok siswa SMP Negeri 1 Ngasem sedang menulis cerita berbeda tentang masa depan. Mereka adalah Green Warriors – 15 siswa yang mengubah sekolahnya menjadi laboratorium hidup untuk ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

    “Kami mulai dengan menghitung jejak karbon sekolah. Hasilnya, 1,3 ton emisi per tahun. Angka itu mengubah cara pandang kami,” cerita M Nasril Fahrudi, koordinator Green Warriors yang duduk di kelas 9A, Senin (27/10/2025).

    Perjalanan dimulai tahun 2022 melalui program Sekolah Energi Berdikari hasil kolaborasi PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Ademos. Kini, sekolah yang sedang menuju Adiwiyata Nasional 2025 itu telah berubah wajah.

    Hutan sekolah yang dulu hanya ide, kini dipenuhi lebih dari 5.000 vegetasi. Dari program awal, hanya sebanyak 2.000 bibit dari PEPC. Trembesi, jambu, ketapang, mangga, dan tanaman obat tumbuh subur. Yang lebih mengesankan, panel surya berkapasitas 5.500 kWh dari Pertamina kini menerangi sebagian besar area sekolah.

    “Energi bersih ini menggerakkan ruang kelas VII, laboratorium bahasa, dan area hutan sekolah,” jelas Kepala SMPN 1 Ngasem, Endro SW.

    Setiap Sabtu, ritual “Sabtu Bersih” berlangsung. Bukan hanya bersih-bersih biasa, tapi aksi nyata merawat lingkungan. Berkebun, menyiram tanaman, memupuk, dan merawat pohon. “Kami tegas pada anggota yang malas. Konsekuensinya harus membersihkan sampah,” jelas Nasril.

    Tak berhenti di situ, para pejuang lingkungan muda ini juga aktif mengolah sampah menjadi pupuk organik, membuat lubang biopori, dan memanen air hujan. Semua dikelola mandiri oleh siswa dengan pendampingan guru dan Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro.

    Sementara, Manager Communication Relation & CID PEPC Regional Indonesia Timur, Rahmat Drajat menegaskan komitmen perusahaan. “Program ini bukan sekadar seremonial. Ini investasi nyata untuk membangun generasi yang sadar lingkungan dan mandiri energi,” ungkapnya.

    Melalui Sekolah Energi Berdikari, siswa tidak hanya belajar teori tapi praktik langsung. Dari pembuatan vertical garden hingga kewirausahaan kreatif berbasis lingkungan. “Keberhasilan SMPN 1 Ngasem membuktikan sinergi kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” tambah Rahmat.

    “Mereka menjadi contoh bagaimana sekolah bisa menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.

    Sekolah yang terletak di Kecamatan Ngasem ini kini menjadi destinasi pembelajaran bagi sekolah lain. PEPC mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan, serta guru dan siswa SMP Negeri 1 Ngasem yang telah menjadi mitra aktif dalam menyukseskan program ini.

    “Kami berharap program SEB dapat menumbuhkan generasi unggul, inovatif, dan siap memimpin Bojonegoro menuju masa depan yang lebih baik dan berenergi,” tutup Rahmat. [lus/ian]

  • Motor Bermasalah Diisi BBM Pertalite, Pertamina Siapkan Ganti Rugi

    Motor Bermasalah Diisi BBM Pertalite, Pertamina Siapkan Ganti Rugi

    GELORA.CO –  Pertamina menyiapkan ganti rugi bagi pengendara motor yang mengalami masalah seusai kendaraan diisi bensin Pertalite di wilayah Jawa Timur.

    Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan pihaknya siap memberikan kompensasi serta perbaikan gratis bagi kendaraan yang terdampak.

    “Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Ahad menjelaskan, bila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi kerusakan, kendaraan akan dirujuk ke bengkel resmi yang ditunjuk Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Hingga saat ini, Pertamina telah menambah jumlah posko pengaduan masyarakat menjadi 15 titik dari sebelumnya hanya tiga, guna mempercepat penanganan kasus.

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

    “Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap dia.

    Mufti menjelaskan, banyak laporan diterima dari masyarakat yang mengaku motor mereka mendadak bermasalah setelah mengisi Pertalite. Ia menduga ada persoalan pada kualitas bahan bakar yang didistribusikan di beberapa SPBU.

    Menurutnya, jika terbukti kerusakan kendaraan diakibatkan oleh bahan bakar, maka Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.

    “Motor bagi masyarakat bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana mencari nafkah,” tegasnya.

    BPKN saat ini tengah menghimpun data dan laporan dari berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan. Mufti menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama, dan proses investigasi mesti dilakukan secara terbuka.

    Warga yang motornya rusak dapat melapor langsung ke SPBU tempat pengisian BBM dengan menunjukkan bukti transaksi. Konsumen kemudian akan diarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen berisi kronologi kejadian dan kondisi kendaraan.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia turut menyoroti kasus ini. Ia meminta Pertamina untuk menanggung kerusakan kendaraan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahan bakar menjadi penyebabnya.

    “Kalau memang itu benar rusak, saya minta Pertamina menanggung semuanya. Tapi kami masih menunggu hasil kajian,” tuturnya.

    Saat ini proses pemeriksaan dan verifikasi laporan masih dilakukan. Pemerintah meminta agar masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Langkah cepat dari BPKN dan Pertamina diharapkan dapat memberikan kejelasan serta perlindungan hukum bagi konsumen di wilayah terdampak.

  • Pertamina gandeng Lemigas untuk uji kualitas Pertalite

    Pertamina gandeng Lemigas untuk uji kualitas Pertalite

    Surabaya (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menggandeng Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk menguji kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

    “Kami bersama Lemigas tentunya yang mempunyai kapabiliti dan otoriti untuk menentukan kualitas BBM, memeriksa kondisi penyaluran BBM di SPBU Pertamina,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra di SPBU Jemursari, Surabaya, Jumat.

    Ega mengatakan sudah terdapat 300 SPBU wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur mulai dari Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Bojonegoro, hingga Malang yang kualitas Pertalitenya telah dicek.

    Pengecekan dilakukan melalui beragam metodologi mulai dari pasta air, mekanisme densitas, visual clarity hingga kecermatan warna BBM.

    “Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut,” ujarnya.

    Beberapa waktu belakangan ini sejumlah pengendara sepeda motor di beberapa kota di Jawa Timur antara lain Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, mengeluh lantaran kendarannya mengalami brebet atau terkendala mesin setelah mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU.

    Koordinator Pengujian Aplikasi Produk, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Cahyo Setyo Wibowo mengatakan pihaknya melakukan pengujian langsung BBM yang ada di tanki pengirim, tanki pendam SPBU, dan juga di nozzle SPBU.

    Ia menjelaskan prosedur pengujian dimulai dengan mengirim sampel BBM ke Lemigas dan sampai hari ini didapatkan hasil on spesifikasi yang masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

    Ia mengatakan BBM jenis Pertalite yang dijual Pertamina telah sesuai dengan acuan Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

    “Itu yang dijual oleh Pertamina dengan produk namanya Pertalite. Acuannya jelas, nomor SK Dirjennya itu nomor 486 tahun 2017,” kata Cahyo.

    Bahkan seluruh pengujian mulai dari metodenya, caranya, hingga prosedurnya juga sudah mengacu standar yang ditetapkan pemerintah.

    “Apapun yang dijual dan oleh siapapun, baik Pertamina ataupun di luar Pertamina, itu spesifikasi mengacu dengan standar dan mutu atau spesifikasi, contoh bahan bakar minyak jenis bensin 90,” kata Cahyo.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.