kab/kota: Bojonegoro

  • Polres Tuban Terjunkan 266 Personel Amankan Lebaran 2024

    Polres Tuban Terjunkan 266 Personel Amankan Lebaran 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Polres Tuban menerjunkan 266 personel untuk amankan Lebaran Idulfitri 1445 H/2024 M. Mereka akan bertugas dalam Operasi Ketupat Semeru 2024 mulai 4-16 April 2024.

    Kapolres Tuban, AKBP Suryono menyatakan pihaknya menjalankan gelar pasukan yang juga dilaksanakan serentak se- Jawa Timur. Kegiatan ini guna pengecekan terakhir seluruh personel yang akan melaksanakan operasi.

    “Sehingga pada saat menjalankan operasi seluruh personel dapat berjalan lancar, seluruh alutsista dan kendaraan yang diperlukan sudah siaga di lapangan,” tutur Suryono.

    Pria asli Bojonegoro ini juga menambahkan, bahwa ada 4 pos yakni terdiri dari 3 pospam dan 1 posyan yang ditempatkan di titik yang dilalui pemudik, khususnya wilayah perbatasan dan kota.

    Selain itu, untuk pos pelayanan di Alun-Alun Tuban di konsep dengan tema tokoh Aladin. “Jadi kemarin ada Koboy, sekarang ganti Aladin,” terang dia.

    Pihaknya juga melibatkan 266 personel dalam operasi pengamanan jelang lebaran Idul Fitri tahun 2024, diantaranta ada TNI/Polri, Satpol PP, DLHP, Dinkes dan beberapa relawan yang akan dimulai pada besok 4 hingga 16 April 2024.

    “Pesan saya, tugas ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya, karena seluruh personel yang bertugas tidak boleh mudik dan harus benar-benar di lapangan,” kata Suryono.

    Sebab, seluruh personel harus menjamin kenyamanan, keselamatan, maka dari itu kehadiran mereka dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat supaya mudik ceria penuh makna dan dapat terwujud. [ayu/beq]

  • Ada 1.198 Bidang Tanah Wakaf, Kemenag Tuban Lakukan Percepatan Sertifikat

    Ada 1.198 Bidang Tanah Wakaf, Kemenag Tuban Lakukan Percepatan Sertifikat

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Tuban bersama tim Monev melaksanakan Monev Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di kabupaten Tuban. Selasa (02/04/2024).

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Penais (Penerangan Agama Islam) dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Jawa Timur Mufi Imron Rosyadi bersama tim Monev Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di Aula Kemenag Tuban pada senin sore.

    Menurutnya, Jawa Timur pada tahun lalu menjadi tertinggi di tingkat nasional dengan jumlah sekitar 11 ribu bidang tanah wakaf. Sehingga, harapannya pada tahun 2024 pihaknya bisa mempertahankan jumlah sekian.

    “Dengan adanya pertemuan ini diharapkan ada sinkronisasi data secara valid dari semua KUA,” ucap Mufi Imron Rosyadi.

    Ia juga menyampaikan, perlu adanya pendataan tanah wakaf yang belum ber AIW dan yang sudah ber AIW. Sedangkan, yang sudah ber AIW tapi belum bersertifikat wakaf dan yang sudah bersertifikat wakaf sehingga untuk penuntasan sertifikat tanah bisa lebih mudah dan jelas datanya.

    “Maka dari itu, perlu sinkronisasi antara KUA, Kemenag, BPN dan BWI,” tegasnya.

    Pihaknya juga berpesan agar Kemenag bisa mengoptimalkan operator simkah untuk menghidupkan kembali aplikasi wakaf. “Semoga segera ada aplikasi bersama yang bisa dioptimalkan antara BWI, KUA dan pertanahan,” terang pria asli Bojonegoro itu.

    Ditempat yang sama, Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum dengan didampingi Plt. Penyelenggara Zakat Wakaf mengucapkan terimakasih kepada Kabid beserta tim untuk pencerahannya.

    “Monev ini yang sangat kami butuhkan, terimakasih juga kepada KUA yang sudah berpartisipasi aktif semoga upaya menyelamatkan aset Allah ini mendapatkan kemudahan,” kata Umi Kulsum.

    Adapun data tanah wakaf kabupaten Tuban per 1 April 2024 ada 2.751 bidang tanah wakaf. Sedangkan, hasil monitoring dan evaluasi, untuk kabupaten Tuban yang sudah bersertifikat 1.553 bidang dan yang belum bersertifikat ada 1.198 bidang yang menyebar di seluruh 20 kecamatan yang ada di Tuban. [ayu/aje]

  • Banjir Bandang Terjang Madiun, 53 Rumah Rusak dan 10 Warga Dievakuasi

    Banjir Bandang Terjang Madiun, 53 Rumah Rusak dan 10 Warga Dievakuasi

    Madiun (beritajatim.com) – Banjir bandang menerjang Dusun Kebonduren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Senin (1/4/2024) malam. Banjir mengakibatkan 53 rumah warga rusak dan 10 orang terpaksa dievakuasi.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan banjir bandang sekitar pukul 18.00 WIB. Petugas langsung menuju lokasi.

    “Alhamdulillah begitu BPBD sudah sampai, warga telah dievakuasi,” ujar Boby.

    Menurut Boby, banjir bandang tersebut berasal dari kiriman air sungai di wilayah Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Air bah membawa material lumpur dengan ketebalan 10 sentimeter yang masuk ke rumah-rumah warga.

    “Ada aliran sungai sekitar pemukiman lalu meluap. Sementara akan kami buat penahan sehingga aliran air tidak akan kembali masuk ke rumah warga,” tuturnya.

    Rencananya, BPBD akan membangun penahan dengan ketinggian 1,5 meter untuk melindungi pemukiman warga.

    “Karena hari semakin gelap, besok kami lanjutkan penanganan dan pembersihan, sembari menyiapkan solusi agar kedepan tidak terjadi lagi,” pungkas Boby.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Agung Budiarto, melaporkan bahwa 59 kepala keluarga (KK) terkena dampak dari banjir bandang.

    “Besok makanan untuk korban akan kami siapkan. Kami siapkan personel Tagana, membantu membersihkan rumah-rumah warga, sembari melaporkan bantuan kepada mereka,” tandas Agung. [fiq/but]

  • Pejabat Tinggi TNI dan Polri Tinjau Warga Pulau Bawean yang Terdampak Gempa

    Pejabat Tinggi TNI dan Polri Tinjau Warga Pulau Bawean yang Terdampak Gempa

    Gresik (beritajatim.com)- Sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri meninjau warga Pulau Bawean Gresik yang terdampak gempa. Sejumlah pejabat itu diantaranya Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto serta Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.

    Pejabat tinggi lainnya yang turut serta melakukan peninjauan antara lain Pangkoarmada RI Laksamana Madya Denih Hendrata, Asops Kasal Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariyanto Condrowibowo, Danpuspenerbal Laksamana Muda TNI Sisyani Jaffar, dan Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Joni Sulistyawan.

    Semua pejabat tersebut menggunakan pesawat udara dan tiba siang tadi di Bandar Udara Harun Thohir, Kecamatan Tambak.

    Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, dirinya beserta rombongan melaksanakan peninjauan daerah yang terdampak bencana alam serta melakukan baksos. “Kami turut berbelasungkawa yang sedalam- dalamnya atas musibah gempa yang menimpa Pulau Bawean,” katanya, Sabtu (30/03/2024).

    Ia menambahkan, gempa dengan magnitudo 6.5 SR yang dirasakan di Pulau Bawean menjadi alarm kita untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Dengan kondisi yang demikian, tentu diperlukan mitigasi bencana yang tepat. Sebab, seperti yang kita tahu bahwa bencana gempa bumi tidak dapat kita hindari,” imbuhnya.

    Muhammad Ali menuturkan, terkait dengan kejadian ini pihaknya juga mengadakan bantuan sosial untuk memberikan saluran bantuan kepada korban yang terdampak gempa. “Semoga musibah gempa dapat segera selesai serta masyarakat Pulau Bawean dapat beraktivitas seperti semula,” tukasnya.

    PJ. Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono mengungkapan belasungkawa dan keprihatinan atas apa yang telah menimpa masyarakat Pulau Bawean akibat musibah gempa bumi berskala 6.5 SR yang mengguncang wilayah lepas pantai utara Kabupaten Tuban.

    Dengan memperhatikan hiposenter dan episenter, gempa Tuban tersebut merupakan gempa kerak dangkal, atau shallow akibat sesar aktif di dasar laut Jawa dengan mekanisme gerakan geser mendatar.

    “Gempa yang dirasakan di Pulau Bawean dan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik hingga Kota Surabaya dengan 6.5 SR tidak berpotensi tsunami. Namun demikian, masyarakat agar selalu waspada dan selalu lebih untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana,” paparnya.

    Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan terkait penyaluran bantuan pihaknya sudah bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah serta stakeholder terkait dalam penanganan korban yang terdampak gempa bumi tersebut.

    “Kami sudah menyalurkan bantuan yang merupakan amanah yang harus segera didistribusikan kepada. Khususnya warga yang terdampak gempa bumi di Pulau Bawean,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Masa Kerja Segera Habis, 4 PPK di Bojonegoro Pelanggar Etik Belum Disanksi

    Masa Kerja Segera Habis, 4 PPK di Bojonegoro Pelanggar Etik Belum Disanksi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Masa kerja badan adhoc yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berakhir. Badan adhoc dibentuk sebagai perangkat penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilakukan pencoblosan pada 14 Februari lalu.

    Badan adhoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Masa kerja badan adhoc paling lama dibubarkan 2 bulan pasca pencoblosan.

    Namun, menjelang berakhirnya masa kerja badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro belum memberikan sanksi bagi para penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Ada 4 PPK di Kabupaten Bojonegoro yang dinyatakan melanggar etik dalam proses pencoblosan februari lalu.

    “Masa kerja badan adhoc (PPK) akan habis pada bulan Maret. Sehingga April 2024 sudah melakukan persiapan perekrutan,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman, Jumat (29/3/2024).

    Disinggung soal 4 PPK yang telah dinyatakan oleh Bawaslu Bojonegoro bersalah melakukan penggeseran suara saat proses rekapitulasi suara, pihaknya mengaku masih melakukan kajian dan mempelajari rekomendasi dari Bawaslu. “Masih kami pelajari, nanti kami sampaikan hasilnya,” ungkapnya.

    Petugas PPK yang dinyatakan bersalah dan melanggar etik itu untuk Kecamatan Padangan, Balen, Margomulyo, dan Kecamatan Bojonegoro. Para petugas itu dinyatakan melanggar etik sebab kecurangan yang dilakukan telah diperbaiki. Rekomendasi hasil putusan Bawaslu disampaikan ke KPU pada 14 Maret 2024.

    Fatkhur Rohman mengaku (hingga Kamis (28/3/2024) belum memberikan sanksi dengan alasan masih menimbang fatalitas pelanggaran yang dilakukan. Pada prinsipnya, proses kemarin sudah dilalui dan hasil pun sudah dikembalikan semua baik ditingkatan partai politik, saksi, dan semua yang berkepentingan.

    “Kami akan memproses mereka secara etik. Melihat kesalahan kemarin itu, banyak faktor. Karena ternyata kesalahan itu diketahui ketika proses finalisasi,” pungkasnya. [lus/but]

  • Masa Kerja Segera Habis, 4 PPK di Bojonegoro Pelanggar Etik Belum Disanksi

    KPU Bojonegoro Belum Tentukan Penetapan Caleg DPRD Terpilih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro belum bisa memberikan kepastian terkait penetapan calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten yang terpilih dalam Pemilu 2024.

    Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman mengungkapkan, belum ditetapkannya caleg terpilih dalam Pemilu 2024 lalu karena masih menunggu surat register dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut ada atau tidaknya sengketa pemilu di daerah tersebut.

    “MK nanti memberikan surat kepada KPU RI, dan diteruskan ke KPU Kabupaten. Mana saja daerah yang tidak ada gugatan di MK. Dasar itu yang nanti akan dijadikan penetapan,” ujarnya, Jumat (29/3/2024).

    Komisioner KPU Bojonegoro dua periode itu menambahkan, jika daerah tersebut tidak ada gugatan atau sengketa pemilu, maka bisa ditetapkan lebih cepat. “Setelah mendapat surat dari MK itu, KPU bisa menetapkan caleg DPRD kabupaten terpilih,” imbuhnya.

    Sementara berdasarkan Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi parpol di suatu dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

    Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Parpol pada Dapil yang bersangkutan.

    Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka. [lus/aje]

  • Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Keputusan MK Buka Kesempatan Bupati Jember Selesaikan Janji

    Jember (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati dan wali kota hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Bupati Hendy Siswanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya.

    “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” kata Hendy, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Hendy mengatakan, masih banyak yang harus dilakukannya selama sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Kami mau menggratiskan pupuk organik sebesar-besarnya untuk teman-teman petani,” katanya.

    Hendy juga ingin mewujudkan pembangunan pelabuhan. “Transportasi untuk jalan tol sulit ini. Bagaimana kita bisa membuat pelabuhan. Hasil produksi kita kan sangat besar. Kalau yang lain, seperti jalan-jalan desa, sudah kami perbaik semua. Ini secara bertahap (pembangunan jalan) di seluruh Kabupaten Jember harus selesai semua,” katanya.

    Pembangunan jalan di Jember harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jalan desa sampai gunung akan kami perbaiki, dengan pola strategi anggaran yang ada. Oleh karena itu pekerjaan rumah kami belum selesai,” kata Hendy.

    Hendy ingin memperbaiki tempat-tempat wisata, terutama akses jalan menuju lokasi tersebut. Jalan sepanjang 15 kilometer di kawasan Bandealit, Taman Nasional Meru Betiri, segera diperbaiki tahun ini.

    Hendy menganggap penyelesaian perbaikan jalan tidak terlalu sulit. “Karena fondasi kami sudah ada semua sekarang. Perangkatnya ada semua. Tidak mulai dari nol seperti saat saya awal menjabat. Tinggal meneruskan saja. Tapi juga harus berhati-hati, karena kalau kita tidak betul-betul piawai, kembali ke nol lagi,” katanya. [wir]

  • Ketua Projo Jatim Masuk Bursa Cawagub 2024 Versi ARCI

    Ketua Projo Jatim Masuk Bursa Cawagub 2024 Versi ARCI

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang masuk bursa cawagub di Pilgub Jatim 2024. Salah satu nama yang masuk adalah Ketua Pro-Jokowi (Projo) Jatim, Bayu Airlangga.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menyebut nama yang masuk bursa cawagub Jatim dengan elektabilitas tertinggi ialah Emil Elestianto Dardak (dalam simulasi 7 nama tertutup).

    “Emil tertinggi di antara nama-nama lain yang masuk bursa Cawagub Jatim 2024,” kata Baihaki, Kamis (28/3/2024).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Emil di angka 35,4 persen sebagai Cawagub Jatim 2024. Disusul Bupati Sumenep Ahmad Fauzi 19,2 persen, Bupati Bojonegoro 2018-2023 Anna Mu’awanah 13,7 persen.

    Kemudian, ada nama Menpan RB Azwar Anas 12,3 persen, Mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono 7,4 persen, Sri Rahayu (Anggota DPR RI PDIP) 5,7 persen, dan Ketua DPD Pro Jokowi (Projo) Jatim Bayu Airlangga 4,2 persen.

    Baihaki menyebut cawagub paling ideal untuk Khofifah di Pilgub Jatim 2024 ialah Emil Dardak. Namun, jika Emil menjadi menteri maka ada sejumlah nama yang berpotensi sebagai wakil Khofifah mulai Fauzi hingga Bayu Airlangga.

    “Achmad Fauzi berhasil memimpin Sumenep dan bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut,” tambahnya.

    Lalu, kata Baihaki, Khofifah jika membutuhkan sosok muda dan energik bisa memilih Ketua Projo Jatim Bayu Airlangga sebagai Cawagub Jatim.

    “Bayu kita tahu sebagai Ketua Projo Jatim juga memberi sumbangsih dalam pemenangan Prabowo-Gibran di wilayah Mataraman. Bayu sosok muda, jika Khofifah membutuhkan wakil muda dan energik, Bayu Airlangga tersedia,” jelasnya.

    “Apalagi, di belakang Bayu ada sosok Pakde Karwo. Saya kira Bayu bisa jadi alternatif yang bisa diterima semua partai pengusung Khofifah. Namun, kita semua harus menunggu dulu ke mana Emil akan berlabuh untuk karir politiknya ke depan, tetap wagub atau memilih menteri,” tandas Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sebanyak 25 persen kuisioner dilakukan quality control. [tok/beq]

  • Pekerja Swasta Bisa Adukan ke Pemkab Bojonegoro Jika Tidak Terima THR

    Pekerja Swasta Bisa Adukan ke Pemkab Bojonegoro Jika Tidak Terima THR

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Para pekerja swasta di Kabupaten Bojonegoro bisa mengadu jika tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idhul Fitri 1445 Hijriah. Pengaduan bisa disampaikan ke Posko Pengaduan THR yang dibuka oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro.

    Posko aduan yang dibuka Pemkab Bojonegoro itu berada di kantor Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Jalan Basuki Rahmad, Kota Bojonegoro. Posko itu dibuka untuk menampung keluhan pekerja yang haknya menerima THR tak diberikan oleh perusahaan tempat bekerja.

    “Jika ada pekerja tak mendapat THR 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, pekerja bersangkutan bisa mengadu ke kami melalui Posko Pengaduan THR 2024 itu,” ujar Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperinaker Kabupaten Bojonegoro, Slamet, Rabu (27/3/2024) siang.

    Slamet mengatakan, untuk mekanisme pemberian THR kepada para pekerja menyambut Idul Fitri 2024 ini, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024.

    “Diantaranya THR Idul Fitri 2024 wajib diberikan perusahaan kepada pekerjanya paling lambat H-7 Idul Fitri. Meski, masa kerja pekerjanya baru sebulan,” bebernya.

    Sementara, untuk besaran THR Idul Fitri 2024 bagi buruh yang bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, besarnya satu kali gaji. Sementara pekerja yang bekerja selama kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional.

    “Poin yang juga penting dari mekanisme pemberian THR Idul Fitri 2024 ini, nilai THR yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya haruslah utuh. Tak bisa diangsur,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan data dari Disperinaker Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, terdapat sebanyak 2.937 perusahaan dengan memperkerjakan sebanyak 69.053 pekerja di Kabupaten Bojonegoro. [lus/kun]