Xcloud.id

kab/kota: Bojonegoro

  • Bank Jatim siap dukung pemerintah perkuat ekosistem keuangan syariah

    Bank Jatim siap dukung pemerintah perkuat ekosistem keuangan syariah

    Surabaya (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan komitmennya untuk siap mendukung pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat ekosistem dan memperluas akses keuangan syariah kepada masyarakat.

    “Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan OJK dalam memperluas akses serta memperkuat ekosistem keuangan syariah,” katanya dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Minggu.

    Winardi mengatakan sinergi antara regulator, pelaku industri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

    Ia percaya ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Beberapa langkah yang dilakukan Bank Jatim untuk mendukung ekosistem keuangan syariah di antaranya adalah dengan melakukan penandatanganan kerja sama layanan keuangan bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sebagai wujud dukungan perbankan syariah terhadap penguatan sektor kesehatan berbasis nilai-nilai Islami.

    Tak hanya itu, Bank Jatim juga melakukan penandatanganan kerjasama layanan keuangan syariah dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

    Bank Jatim turut melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan Rumah Wakaf Indonesia dan Gerakan Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat gerakan sosial ekonomi berbasis wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

    CWLD sendiri merupakan sebuah instrumen inovatif dari perbankan syariah yang menggabungkan fungsi investasi dan sosial.

    CWLD memungkinkan nasabah berinvestasi dalam deposito, lalu keuntungan dari bagi hasilnya secara otomatis disalurkan sebagai wakaf uang untuk program sosial yang bermanfaat.

    Contohnya, PKS yang telah dilakukan dengan Rumah Wakaf Indonesia yang nantinya dana wakaf yang terkumpul melalui CWLD akan digunakan untuk bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha enterpreneur kopi di wilayah Kota Surabaya.

    ”Kami meyakini bahwa kolaborasi-kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas ekosistem keuangan syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani mengungkapkan, sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Atap BPS (Angka Tetap) dan ASem BPS (Angka Sementara) luas lahan panen pertanian di Bojonegoro mengalami peningkatan.

    “Luas panen tahun 2025 meningkat 28.599 dibanding sebelumnya. Pada 2024 luas panen 131.221 hektare, sedangkan pada 2025 menjadi 159.820 hektare,” ujar Zaenal Fanani, Minggu (9/11/2025).

    Dengan luasnya lahan panen tersebut, berbanding lurus dengan jumlah produksi padi Bojonegoro 2025 yang mencapai 886.443 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan sekira 1,06 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Angka tersebut berada di atas capaian Kabupaten Ngawi yang memproduksi 775.466 ton GKG.

    Sementara, posisi juara masih dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Bojonegoro ini tercatat memiliki produksi padi sebanyak 905.000 ton GKG atau setara 1,15 juta ton GKP.

    “Keberhasilan ini juga atas terapan program Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Ternak dan Tani) yaitu program inovatif Bapak Bupati dalam pembangunan infrastruktur tani berupa sumur bor, pompanisasi, drone pertanian dan sebagainya,” tutur pria asal Blitar ini.

    Tak hanya itu, pendampingan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui latihan dan kunjungan ke petani, pengamatan dan pengamanan pertanaman yang dilakukan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), dan kesadaran petani yang meningkat dalam pengamatan dan budidaya pertanian, juga merupakan penunjang keberhasilan.

    Diketahui, BPS Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang 2025 total luas panen mencapai 1,84 juta hektare, meningkat 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) meningkat menjadi 12,66 juta ton, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 10,53 juta ton, yang jika dikonversi setara dengan 6,08 juta ton beras.

    Berdasar data, BPS menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kemarin kami mendapat rilis dari BPS, meskipun sifatnya masih sementara. Pak Bupati sebelumnya memberikan target kepada Dinas Pertanian agar produksi padi Bojonegoro bisa melampaui Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah target tersebut tercapai,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

    Mbak Nurul, begitu ia disapa, menegaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan bagi petani. Produksi padi meningkat karena terpenuhi kebutuhan airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga dapat panen dengan baik.

    “Produksi padi Bojonegoro, Alhamdulilah, bisa meningkat karena dukungan berbagai pihak, yang pertama dan paling utama adalah Anugrah Allah SWT atas kemurahannya,” pungkasnya. [lus/suf]

  • BMKG Juanda: Siaga Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur

    BMKG Juanda: Siaga Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda mengeluarkan peringatan siaga cuaca ekstrem untuk wilayah Jawa Timur. Prakiraan cuaca menunjukkan adanya potensi bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat mulai 6 hingga 12 November 2025.

    Bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim ekstrem. Jenis-jenis bencana hidrometeorologi meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang pasang, badai, serta abrasi.

    Berdasarkan data nasional, jenis bencana ini menempati urutan pertama dalam frekuensi kejadian di Indonesia setiap tahunnya. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya korban jiwa.

    Prakiraan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, memprediksi bahwa cuaca ekstrem berpotensi melanda 34 wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur, di antaranya: Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro, dan Sumenep. Kondisi ini juga berpotensi terjadi di wilayah pegunungan dan pesisir seperti Kota Batu, Lumajang, Trenggalek, dan Situbondo, yang rawan longsor serta banjir bandang.

    “Peningkatan intensitas hujan dan angin yang terjadi di beberapa daerah karena diakibatkan adanya aktivitas gelombang atmosfer Equatorial Rossby serta gangguan atmosfer Low Frequency,” terangnya.

    Ia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam dua hari ke depan.

    “Masyarakat dihimbau untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang selama dua hari ke depan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau kondisi cuaca terkini,” ujarnya. (fyi)

  • Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temayang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional rumah sakit yang sudah menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut.

    Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Gedung yang pembangunannya rampung tahun 2025 itu ternyata belum diserahterimakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) kepada Dinas Kesehatan Bojonegoro.

    Selain itu, sejumlah dokumen perizinan juga masih belum lengkap. “Kami ingin memastikan alasan mengapa RSUD Temayang hingga akhir tahun ini belum juga bisa beroperasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, usai sidak, Sabtu (8/11/2025).

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya cukup heran karena bangunan rumah sakit yang sudah berdiri megah itu ternyata belum memiliki izin mendasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin operasional lainnya. Kondisi tersebut membuat rumah sakit belum bisa difungsikan untuk pelayanan masyarakat.

    Menurutnya, Komisi C akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, DPKPCK, dan Dinas Perizinan Bojonegoro. Tujuannya untuk meminta kejelasan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar RSUD Temayang bisa segera dibuka.

    “Kita sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan RSUD Temayang ini. Harapan kami, akhir tahun ini rumah sakit harus sudah bisa beroperasi agar masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Mas Pri, sapaan Ahmad Supriyanto.

    Sebagai informasi, pembangunan RSUD Temayang dibiayai melalui anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 20,5 miliar, dilanjutkan Rp 50,9 miliar pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, anggaran kembali dikucurkan untuk pembangunan pagar senilai Rp 923,6 juta dan penataan halaman sekitar Rp 2 miliar. [lus/kun]

  • Delapan Ancaman Bencana Intai Wilayah Bojonegoro, BPBD Lakukan Mitigasi

    Delapan Ancaman Bencana Intai Wilayah Bojonegoro, BPBD Lakukan Mitigasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro menghadapi delapan potensi bencana alam yang perlu diwaspadai. Delapan ancaman itu meliputi banjir genangan, banjir luapan Bengawan Solo, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan industri.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menyebut hampir seluruh kecamatan di wilayah tersebut memiliki potensi bencana dengan karakteristik berbeda. Karena itu, pemetaan kawasan rawan bencana menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

    Sekretaris BPBD Bojonegoro, Ginuk Karniati, menjelaskan bahwa pemetaan rawan bencana menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas penanganan di lapangan. “Melalui pemetaan ini, kami bisa mengidentifikasi wilayah paling berisiko sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.

    Dari hasil pemetaan, wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo seperti Trucuk, Kapas, dan Baureno tergolong zona merah karena rawan banjir tahunan akibat luapan sungai. Sementara kawasan selatan seperti Temayang, Gondang, dan Sekar berpotensi mengalami tanah longsor dan banjir bandang lantaran kondisi geografisnya berupa perbukitan.

    Adapun wilayah barat Bojonegoro, termasuk Tambakrejo dan Ngasem, rentan terhadap angin kencang serta kekeringan saat musim kemarau. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman yang kerap muncul pada periode cuaca ekstrem.

    Ginuk menambahkan, BPBD terus melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti edukasi kebencanaan, optimalisasi sistem peringatan dini, serta kerja sama lintas sektor bersama pemerintah desa, TNI-Polri, dan relawan.

    “Selain pemetaan, kami juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program Desa Tanggap Bencana (Destana) agar warga lebih siap menghadapi ancaman di wilayah masing-masing,” tambahnya.

    Dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan ini, BPBD berharap risiko bencana di Bojonegoro dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga keselamatan dan keamanan warga dapat terus terjaga. [lus/kun]

  • Antrean Panjang Pengisian Solar di SPBU Bojonegoro, Begini Penjelasan Pertamina

    Antrean Panjang Pengisian Solar di SPBU Bojonegoro, Begini Penjelasan Pertamina

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam sepekan terakhir menjadi perhatian publik. Pengemudi truk dan kendaraan diesel harus rela mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertamina Dex, Sabtu (8/11/2025).

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, memastikan bahwa stok BBM subsidi di wilayah Bojonegoro dan Tuban masih aman dan penyalurannya tetap sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas.

    “Sebagai bagian dari penugasan pemerintah, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi. Penyaluran BBM subsidi dilakukan sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan,” ujar Ahad.

    Terkait antrean yang mengular di sejumlah SPBU, Ahad menegaskan bahwa penyaluran BBM di lapangan tetap berjalan normal, meski ada beberapa titik yang sempat kosong karena pengiriman masih dalam perjalanan. “Jika ada yang kosong, statusnya sedang dalam pengiriman. Kami memantau stok produk di masing-masing SPBU secara digital,” jelasnya.

    Ahad menjelaskan, pengiriman BBM ke setiap SPBU disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi penyaluran Biosolar di Kabupaten Bojonegoro mencapai 46 ribu KL atau 79 persen dari kuota tahunan, sedangkan di Kabupaten Tuban mencapai 72 ribu KL atau 74 persen dari kuota.

    Ia menambahkan, Pertamina juga memperketat prioritas pengisian hanya untuk kendaraan, sekaligus meminimalkan potensi pengisian ke pihak non-kendaraan yang berpotensi menjadi pengepul. “Dengan suplai dan mitigasi ini, kami berharap distribusi kembali normal dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tandas Ahad.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro turut turun tangan menyikapi antrean solar yang dikeluhkan warga. Melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, Pemkab memastikan stok solar di daerahnya mencukupi, meski ada perubahan dalam mekanisme distribusi.

    “Pemkab Bojonegoro sudah berkoordinasi dengan PT Patra Niaga untuk mencari solusi terbaik atas kondisi ini. Stok BBM Solar secara nasional masih dapat memenuhi permintaan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Kadisdagkop-UM) Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari. (lus/kun)

  • Antrean Panjang di SPBU, Begini Penjelasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UM Bojonegoro

    Antrean Panjang di SPBU, Begini Penjelasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UM Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Antrean panjang kendaraan yang akan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terlihat di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Bojonegoro. Kondisi itu mulai terjadi sejak sepekan belakangan.

    Menyikapi hal itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Bojonegoro mengaku telah berkoordinasi dengan dengan pihak pengelola SPBU dan PT Patra Niaga untuk mengetahui pasokan solar agar bisa sesuai kebutuhan masyarakat.

    “Selama ini SPBU memperoleh kuota pengiriman yang telah ditetapkan oleh Pertamina,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Retno Wulandari, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Retno, hasil koordinasi yang dilakukan, mekanisme pengiriman BBM ke SPBU saat ini berubah. Pihak SPBU tidak bisa mengajukan permintaan tambahan kuota. Hal itu berlaku sejak 21 Oktober 2025. Pengiriman kini hanya dilakukan sesuai kuota plotting dari Pertamina.

    “Tanpa dapat dilakukan penambahan kuota sebagaimana sebelumnya. Kalau sebelumnya masih dapat dipenuhi karena secara nasional stok BBM dinilai cukup,” jelasnya.

    Selain itu, untuk Pertamina Dex, tidak terdapat sistem kuota seperti halnya Biosolar B40. Namun berdasarkan informasi yang diterima, stok Pertamina Dex di Terminal BBM Tuban saat ini kosong, sehingga berpengaruh terhadap pasokan ke SPBU di wilayah Bojonegoro.

    “Pemkab Bojonegoro juga telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Patra Niaga selaku badan usaha penyalur BBM Pertamina, guna mencari solusi terbaik atas kondisi ini,” imbuhnya.

    Namun disinggung soal jumlah kuota BBM jenis solar di Bojonegoro, Retno belum memberikan jawaban. Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU wilayah perkotaan, selain terjadi antrean panjang, BBM jenis solar juga mengalami pengurangan kuota. Sehingga sering kosong.

    Dalam situasi seperti ini, Pemkab Bojonegoro memastikan akan terus memantau perkembangan distribusi BBM, khususnya jenis solar, agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha dapat tetap terpenuhi. [lus/ian]

  • Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni melepas peserta Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur dengan tema “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, Sabtu (8/11/2025). Kegiatan ini mengambil start dan finish di Tirtoyoso Park Kota Kediri, dan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah.

    Dalam sambutannya sebelum pemberangkatan, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena kegiatan tersebut diikuti tidak hanya oleh warga Kota Kediri, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar seperti Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya.

    “Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri bisa menjadi tuan rumah kegiatan Mlaku Bareng ini. Temanya sejalan dengan semangat kebersamaan dan program Pemerintah Kota Kediri, yaitu Kediri City Tourism. Melalui kegiatan ini, kami berkesempatan memperkenalkan potensi Kota Kediri sekaligus menumbuhkan tarikan ekonomi baru. Karena di acara ini juga berjejer stand UMKM yang turut meramaikan,” tutur Mbak Wali.

    Lebih lanjut, wali kota termuda di Indonesia ini berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran DPRD Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kepercayaannya menjadikan Kota Kediri sebagai tuan rumah. Semoga ke depan tidak bosan menyelenggarakan kegiatan di sini,” imbuhnya.

    Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. “DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendukung penuh kegiatan seperti ini, dan mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk hidup sehat dan terus semangat dalam kebersamaan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

    Pada Mlaku Bareng “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, para peserta yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik seperti Paket Umroh, Motor Matic, Motor Bebek, Sepeda Listrik, Tablet, TV, gawai, dan doorprize menarik lainnya. Tak hanya itu, pada acara ini juga ada hiburan menarik dari Cak Sodiq, Sasa KDI, DJ Hakam, New Monata, dan lainnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur M. Ali Kuncoro, Kepala Bakorwil I Madiun R. Heru Wahono, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo, Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, serta ribuan peserta Mlaku Bareng. [nm/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Bangun 262 Jembatan Tahun 2025 untuk Perkuat Konektivitas dan Produktivitas

    Pemkab Bojonegoro Bangun 262 Jembatan Tahun 2025 untuk Perkuat Konektivitas dan Produktivitas

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan membangun 262 jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, dan mempermudah mobilitas sehari-hari.

    Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro, Edi Dwi Purwanto, menjelaskan bahwa total paket pekerjaan jembatan yang direncanakan untuk 2025 mencapai 262 unit.

    “Sebagian sudah mulai dikerjakan, bahkan ada yang telah rampung,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

    Pembangunan 262 jembatan ini mencakup pelebaran jembatan lama, penggantian struktur jembatan yang sudah tidak layak, serta rehabilitasi untuk meningkatkan daya tahan dan fungsi. Pemkab Bojonegoro juga mengantisipasi potensi gangguan akibat musim hujan dengan melakukan pengawasan dan monitoring intensif.

    “Kami lakukan pengawasan dan monitoring secara intensif agar pekerjaan selesai tepat waktu dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat,” tambah Edi.

    Selain pembangunan jembatan, Pemkab Bojonegoro tengah merancang pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan di pusat kota. Flyover ini bertujuan mengalihkan arus kendaraan berat agar tidak melintasi kawasan perkotaan. Saat ini, proyek masih berada pada tahap feasibility study.

    “Feasibility study merupakan proses analisis mendalam untuk menilai apakah suatu proyek dapat dilaksanakan secara realistis, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sosial,” pungkas Edi. [lus/beq]

  • Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan guna memperkuat sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja, Kamis (6/11/2025).

    Acara dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, yang diwakili Kepala Bidang Sarana Prasarana, Vivit Nurhidayah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

    “Kami belum membahas sampai ke sana, kemarin kami baru menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam penanganan kehutanan sosial,” ujar Vivit, Jumat (7/11/2025), menanggapi rencana pendirian pabrik etanol berbahan baku sorgum yang belum dibahas.

    Vivit menegaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak hanya harus menjaga kelestarian ekologis, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat memperoleh nilai ekonomi secara adil dan berkelanjutan. “Kuncinya adalah tata kelola yang tepat dan kemitraan yang kuat di tingkat tapak,” tambahnya.

    Narasumber dari Koordinator Jabatan Fungsional Pengawasan dan Perlindungan Hutan KHDTK Universitas Brawijaya, Daru Adianto, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan usaha berbasis kawasan hutan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

    Tahapan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui riset pasar, pengembangan produk, uji coba skala kecil, hingga penyempurnaan model secara berkelanjutan. “Setelah memahami karakter lokal, kita rancang model usaha, uji, evaluasi, dan perbaiki secara konsisten,” jelas Daru.

    Dalam forum tersebut, juga dibahas pendampingan kelompok masyarakat pengelola hutan, peluang pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan, serta opsi perluasan akses pemasaran melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

    Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan program dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan hasil hutan berkelanjutan di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. [lus/beq]