Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Akhir Petualangan Pelaku Ganjal ATM Asal Lampung Usai Beraksi di 51 Lokasi

    Akhir Petualangan Pelaku Ganjal ATM Asal Lampung Usai Beraksi di 51 Lokasi

     

    Liputan6.com, Serang – Petualangan komplotan pelaku pencurian uang modus ganjal ATM asal Lampung akhirnya terhenti di Serang Banten. Pelaku antara lain AY (41), ZK (41), AK, sementara korban terakhirnya bernama Izzah. Uniknya pelaku dan korban sama-sama berasal dari Lampung.

    Akibat ganjal ATM yang dilakukan satu kampungnya itu, korban Izzah kehilangan uang hingga Rp 25,9 juta.

    “Tiga kita jadikan tersangka, asal Lampung. Korban terbaru warga Lampung mengalami kerugiannya Rp25 juta,” ujar Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, Rabu (24/9/2025).

    Belum satu tahun beraksi, mereka sudah mengganjal 51 ATM dengan nilai transaksi yang berbeda-beda di setiap lokasi.

    Terbaru, ketiganya mengganjal ATM milik Izzah, warga Lampung yang tinggal di Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa, 23 September 2025 saat menarik uang di Kota Serang.

    Ketiga pelaku menjalankan aksinya mengganjal ATM antara lain di Jakarta, Bogor, Tangerang, Kota Serang, hingga Kabupaten Serang. Mereka ikut mengantre di belakang nasabah yang kesulitan menarik uang, kemudian berpura-pura menjadi penolong.

    “Biasanya di Indomaret atau Alfamart, korbannya mengaku kartu ATM nya terganjal dan pelaku berpura pura membantu,” tuturnya.

    Uang tersebut dibagi ke para pelaku untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dan membeli sabu. Karena saat ditangkap, ditemukan alat hisapnya. Kemudian dilakukan tes urine dan positif mengkonsumsi narkoba.

    “Pelakunya orang Lampung. Uang itu salah satunya untuk membeli narkoba,” terangnya.

  • Dedi Mulyadi: Profil Lengkap Hingga Kiprah Sebagai Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi: Profil Lengkap Hingga Kiprah Sebagai Gubernur Jawa Barat

    Sejak awal kepemimpinannya, Dedi Mulyadi menegaskan arah pembangunan Jawa Barat dengan menitikberatkan pada infrastruktur, tata ruang, dan pelayanan publik. Ia melakukan reprioritisasi APBD agar lebih pro-rakyat, mengalihkan anggaran yang dinilai kurang mendesak menuju sektor penting seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Langkah ini menjadi salah satu gebrakan awalnya yang memperlihatkan gaya kepemimpinan tegas dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

    Di bidang infrastruktur, Dedi menggulirkan ambisi besar dengan target memperbaiki jaringan jalan provinsi hingga ke pelosok desa. Ia juga mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek tol strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Tidak hanya itu, ia menaruh perhatian pada modernisasi tata kelola desa dengan meluncurkan sistem e-voting untuk pemilihan kepala desa serentak, sebuah terobosan digital yang dianggap memperkuat transparansi demokrasi di tingkat lokal.

    Selain pembangunan fisik, Dedi juga menekankan pentingnya pendidikan, budaya, dan identitas masyarakat Jawa Barat. Di bidang budaya, ia mendorong pelestarian warisan Sunda, salah satunya dengan menjadikan rumah dinas sebagai museum. Langkah ini memperlihatkan upayanya menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi.

    Salah satu kebijakan paling dibicarakan dari Dedi Mulyadi adalah program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer. Program ini menarget siswa dengan perilaku kurang baik untuk dididik selama 6 bulan serta dibina di barak militer. Program ini diinisiasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, dimulai secara bertahap di beberapa daerah di Jabar yang dianggap “rawan” kenakalan remaja.

    Gebrakan lain yang menonjol adalah kebijakan lingkungan dan tata ruang. Dedi melakukan evaluasi kawasan rawan pelanggaran seperti Puncak, Bogor, guna mencegah kerusakan lingkungan dan bencana sosial. Ia juga meluncurkan program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban warga.

    Meski beberapa kebijakannya memicu kontroversi, kiprah Dedi Mulyadi di Jawa Barat menunjukkan kombinasi antara keberanian mengambil keputusan, inovasi kebijakan, dan komitmen untuk membawa provinsi ini ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.

  • Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Malam Nanti, Rabu 24 September 2025 – Page 3

    Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Malam Nanti, Rabu 24 September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di Jakarta akan turun hujan pada Rabu malam nanti (24/9/2025).

    Melalui akun Instagram resminya @infobmkg, disebutkan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprakirakan akan berawan tebal hingga cerah berawan sepanjang hari.

    “Hujan baru akan turun di wilayah ini pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata suhu sekitar 24-31 derajat Celcius,” terang BMKG, melansir Antara, Rabu (24/9/2025).

    Sementara cuaca di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi bakal turun hujan dengan intensitas ringan sudah turun sejak pagi hari.

    Hujan mulai mereda dan mulai berawan pada pukul 10.00 hingga 16.00 WIB. Hujan akan kembali turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada 19.00 hingga 22.00 WIB.

    “Sementara di Jakarta Utara, hujan baru akan mengguyur pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 23-32 derajat Celcius,” jelas BMKG.

    Terakhir di Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan berawan tebal pada 07.00 WIB dan akan berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 28-30 derajat Celcius.

    Sebelumnya, gempa bumi mengguncang wilayah Sukabumi-Bogor pada 20–21 September 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa dipicu aktivitas sesar aktif dangkal dengan mekanisme geser (strike-slip fault).

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Senin, mengatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,0 terjadi pada Sabtu 20 September 2025 pukul 23.47 WIB berada di kedalaman tujuh kilometer di darat, tepatnya di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    “Berdasarkan bentuk gelombang gempa yang terekam sensor seismik DBJI Darmaga dan CBJI Citeko, gempa ini jelas merupakan gempa tektonik, bukan gempa vulkanik,” katanya.

     

    Hujan deras seharian akibat cuaca ekstrem membuat sebagian wilayah Jakarta kebanjiran. Banjir merendam permukiman, akses jalan, dan sejumlah fasilitas umum, sehingga mengakibatkan aktivitas warga terhambat.

  • Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
    tax amnesty
    atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
    “Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
    tax amnesty
    adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
    Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
    Ia mengeklaim, pemberlakuan
    tax amnesty
    akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
    “Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
    tax amnesty
    bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
    Hotman menambahkan,
     tax amnesty
    sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
    Diketahui, pada periode
    tax amnesty
    jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
    (tax amnesty
    ) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
    Ia menilai, lewat kebijakan
    tax amnesty
    , insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
    Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
    “Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
    tax amnesty,
    itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
    tax amnesty,
    bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
    Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
    “Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
    tax amnesty
    lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Intip Daftar Harta Kekayaan Hakim Agung Suradi, Heru Pramono, dan Agustinus Purnomo

    Intip Daftar Harta Kekayaan Hakim Agung Suradi, Heru Pramono, dan Agustinus Purnomo

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM dalam rapat paripurna ke-5, Selasa (23/9/2025)

    Mereka adalah calon hakim yang terpilih setelah menjalani uji kelayakan fit and proper tes dengan Komisi III. Mereka menggeser 4 calon Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc HAM.

    Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, mereka yang terpilih telah memenuhi syarat dari aspek kecakapan, wawasan, integritas, hingga moralitas. Berikut kekayaan Hakim Agung, Suradi, Heru Pramono dan Agustinus Purnomo
    1. Heru Pramono, Hakim Agung Kamar Perdata

    Berdasarkan e-lhkpn, Heru Pramono memiliki total harta kekayaan Rp3,60 miliar Dia mempunyai Tanah dan bangunan seluas 113 m2/100 m2 di Makassar senilai Rp500 juta, di mana merupakan harta kekayaan miliknya pribadi.

    Dia juga memiliki tanah dan bangunan seluas 479 m2/479 m2 di Sleman senilai Rp1,65 miliar, yang merupakan hibah dengan akta.

    Di pos alat transportasi dan mesin, dia mempunyai mobil Honda City Sedan tahun 2021 hasil hartanya sendiri senilai Rp220 juta.

    Lalu harta bergerak lainnya sebesar Rp14,15 juta. Kas dan setara kas sebesar Rp1,21 miliar. Dalam laporan tidak tercatat kepemilikan surat berharga. 

    2. Suradi, Hakim Agung Kamar Pidana

    Berdasarkan e-lhkpn, Suradi mempunyai tanah dan bangunan seluas 290 m2/250 m2 di Yogyakarta senilai Rp1 miliar, berasal dari harta warisan.

    Dia juga mempunyai tanah hasil hartanya sendiri seluas 1.060 m2 di Klaten senilai Rp250.000.000. 

    Dalam pos transportasi dan mesin, Suradi tercatat mempunyai 1 mobil dan 3 motor yang diperoleh dari kekayaan sendiri yakni; Nissan Grand Livina tahun 2013 seharga Rp125 juta; Honda Beat 2004 senilai Rp4 juta; Honda Beat 2013 senilai Rp10 juta; dan Honda Beat 2016 senilai Rp8 juta

    Harta bergerak lainnya milik Suradi tercatat Rp181,71 juta; Kas dan Setara Kas Rp505,26 juta; dan Harta lainnya Rp1 juta. Sama seperti Heru, dia tercatat tidak memiliki surat berharga.

    Total harta kekayaan yang dimiliki  Suradi sebesar Rp2,08 miliar.

    3. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung Kamar Militer

    Dibandingkan dengan dua Hakim di atas, Agustinus memiliki total kekayaan paling rendah yakni Rp1,46 miliar. Seperti tercatat di e-lhkpn, Agus mempunyai tanah dan bangunan dari harta kekayaannya sendiri seluas 77 m2/110 m2 di Bogor senilai Rp300 juta.

    Begitupun pada pos alat transportasi dan mesin yang diperoleh dari kekayaannya sendiri dengan total Rp790 juta, terdiri dari; Toyota New Inova Kijang 2.0 GA 2016 seharga Rp300 juta; Fortuner TRD 2020 seharga Rp270 juta; Brio RS 2022 senilai Rp190 juta; dan Honda ADV 160 tahun 2022 senilai Rp30 juta

    Dalam laporan juga tercatat Agus mempunyai harta bergerak lainnya Rp40 juta; Kas dan setara kas Rp330 juta. Tidak tercatat kepemilikan surat berharga dan harta lainnya.

  • Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Bandung Pionir Implementasi Platform Antikorupsi Digital Milik KPK

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.

    Jakarta: Bandung, Jawa Barat, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan langkah ini terwujud setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK dan disepakati melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.
     
    “Bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta,” ujarnya, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
    Menurut Wawan, PADI dikembangkan sebagai sarana pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Meski kontennya berasal dari KPK, setiap daerah diberi ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan.
     

     
    Ia juga menekankan bahwa strategi pemberantasan korupsi tak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan.
     
    “Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih utama adalah pencegahan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi,” jelasnya.
     
    Wawan mencontohkan, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sudah menjadi model nasional sejak 2016, praktik korupsi tetap bisa muncul jika ada niat dari oknum tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga integritas sistem.
     

     
    Selain penindakan dan pencegahan, Wawan juga menyoroti aspek pendidikan antikorupsi. Ia menilai pendidikan adalah pendekatan tanpa batas usia, yang harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.
     
    “Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari anak-anak sampai menjelang maut,” tegasnya.
     
    Dengan hadirnya PADI, Wawan berharap sistem pemerintahan Kota Bandung semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Lebih dari itu, ia optimistis Bandung dapat menjadi contoh penerapan PADI bagi daerah lain di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Heboh Badai Petir di Gunung Tangkuban Perahu, Begini Penjelasan Badan Geologi

    Heboh Badai Petir di Gunung Tangkuban Perahu, Begini Penjelasan Badan Geologi

    Stasiun Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung menjelaskan soal video trending di media sosial berupa awan berwarna hitam ke jingga berukuran lebih besar dengan bagian atas seperti jamur di antara waktu petang menuju malam.

    Kilatan petir kerap muncul di dalam awan tersebut. Sesekali suara guntur terdengar cukup keras. Sejumlah netizen menduga bahwa itu merupakan aktivitas dari letusan gunung.

    Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, fenomena tersebut merupakan fenomena petir dalam awan atau Intra-Cloud (IC) yang terjadi pada awan Cumulonimbus (CB). Fenomena ini merupakan kejadian alamiah yang umum terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia.

    “Awan Cumulonimbus mempunyai beberapa sub-jenis atau varietas yang dibedakan dari bentuk puncaknya dan karakter visualnya. Dari foto yang dikirimkan, awan terlihat menjulang tinggi dengan bagian atas melebar, mirip ‘kepala jamur’ dengan dasar gelap, sehingga termasuk dalam kategori awan Cb Incus,” kata Teguh saat dikonfirmasi via pesan singkat oleh wartawan, Senin (22/9/2025).

    Teguh menyampaikan, fenomena tersebut terlihat di wilayah Kabupaten Garut. Meski begitu, penampakannya dapat terlihat hingga Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

    Merujuk data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, pantauan melalui satelit cuaca, awan CB terdeteksi terbentuk di wilayah Bogor yang bergerak ke arah perbatasan Banten, disusul dengan kemunculan awan CB di Sukabumi.

    “Awan CB incus pasti akan mengeluarkan banyak petir atau kilat karena pada awan CB fase incus fase downdraft dan updraft sudah terjadi dengan maksimal, sehingga pemisahan muatan listrik di dalam awan sudah terjadi dengan signifikan yang pada akhirnya menghasilkan petir atau kilat secara intensif,” ujar Teguh.

    Teguh bilang, meski fenomena ini merupakan hal yang normal namun tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. Sebab menimbulkan hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir.

    “Masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap dampak dari hujan lebat yang bisa terjadi juga waspada terhadap sambaran petir,” ucap Teguh.

  • Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok di Bogor Bikin Macet

    Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok di Bogor Bikin Macet

    Jakarta –

    Viral di media sosial video yang menampilkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 mogok di jalan. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam video yang beredar viral di media sosial, mobil Hyundai Ioniq 5 berkelir putih itu melintang di jalan. Seorang wanita pengemudi Hyundai Ioniq 5 itu mengatakan baterai dalam kondisi terisi penuh 100 persen. Namun, mobil itu disebut tiba-tiba mati mesin dan tidak bisa dilajukan.

    Mobil listrik itu pun tak bisa didorong, soalnya penanganan mobil listrik tidak bisa sembarangan. Jadi, pemilik mobil tersebut menunggu kedatangan tim Hyundai untuk menjemput mobil listrik tersebut.

    “Saya sudah telepon orang Hyundai-nya sih, dia sudah jalan ke sini,” kata pengemudi Ioniq 5 tersebut dalam video viral yang diunggah akun Instagram hazairinsitepu.

    Akibat mogoknya Hyundai Ioniq 5 di Bogor ini, lalu lintas di sekitar disebut sempat macet. “Tadi udah ada yang coba bantu dorong nggak bisa. Saya juga nggak mau di tengah jalan begini, nggak enak,” kata pengemudi mobil listrik itu.

    detikOto mencoba menghubungi pihak PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengenai permasalahan Ioniq 5 yang mogok di Bogor tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, pihak HMID yang kami hubungi belum memberikan respons.

    Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di Jakarta. Sebuah mobil listrik Hyundai Ioniq 5 mogok di Ancol, Jakarta Utara, pada Februari 2025 lalu.

    Kasus serupa juga pernah dialami Hyundai Ioniq 5 milik Sandiaga Uno. Pada Agustus 2023, ketika masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengunggah video mobil Ioniq 5 mogok sehingga ia terpaksa harus naik mobil patwal untuk menuntaskan pekerjaan.

    Menurut pihak HMID, komponen yang bermasalah pada mobil milik Sandiaga Uno saat itu adalah aki kecil atau auxiliary battery 12V, bukan baterai lithium yang menggerakkan motor. Aki kecil itu drop, setelah di-jumper tidak bisa, akhirnya aki tersebut diganti.

    (rgr/din)

  • Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah-Tutup Jalan di Bogor

    Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah-Tutup Jalan di Bogor

    Bogor –

    Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan bencana pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang menimpa rumah hingga menutup akses jalan warga.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menyebutkan, tiga titik pohon tumbang terjadi di Kecamatan Bogor Barat. Pohon tumbang menimpa atap rumah warga dan kontrakan.

    “Pohon jenis hanjuang dengan tinggi 8 meter tumbang dan menimpa atap rumah milik warga di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat,” kata Dimas Tiko dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Dimas menyebutkan, pohon jenis trambesi setinggi 25 meter juga tumbang di Yonif 315 Gunung Batu, Kota Bogor. Pohon tumbang sudah ditangani dan dievakuasi.

    “(Kemudian) pohon dengan tinggi 15 meter tumbang menimpa atap rumah kontrakan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat. Korban luka maupun jiwa, nihil,” imbuhnya.

    Dimas menyebutkan, pohon tumbang juga terjadi di Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pohon duren setinggi 20 meter tumbang hingga menutup aliran Kali Cipakancilan.

    “Pohon duren dengan tinggi 20 meter, diameter 10 centimeter tumbang menimpa aliran Kali Pakancilan,” kata Dimas.

    “(Kemudian) di Kelurahan Pasir Mulya, dilaporkan pohon jenis jati dengan tinggi 10 meter tumbang dan menutup jalan akses komplek,” kata Dimas.

    (sol/lir)

  • Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah

    Jakarta (ANTARA) – Anggito Abimanyu bukanlah sosok baru dalam lanskap perekonomian nasional, mengingat pengalamannya yang luas, mulai dari Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga salah satu dari tiga Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

    Senin malam ini, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dengan mengusung program bertajuk AKSARA, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030.

    Program tersebut terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset); penguatan kompetensi pendidikan dan SDM; serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Sarat pengalaman

    Terlihat dari curriculum vitae (CV) yang ia sampaikan pada sesi fit and proper test, pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 tersebut sudah banyak makan asam garam di sektor akademik maupun pemerintahan.

    Anggito mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada 1985 serta gelar Master of Science pada 1989 dan Doctor of Philosophy pada 1993 dari Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah.

    Pada 1985-1987, ia menjadi Asisten Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), yang didirikan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masih di bidang akademik, ia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI). Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Umum PP ISEI, Ketua I Bidang Organisasi PP ISEI, serta Wakil Ketua Umum PP ISEI.

    Di bidang pemerintahan, Anggito pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000, Staf Ahli Menteri Keuangan pada 2000-2003, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2004-2010.

    Selain itu, ia juga menduduki posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2012-2014 serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

    Anggito juga banyak berkecimpung di sejumlah perusahaan swasta, antara lain sebagai Komisaris Bank Lippo (2003-2008), Komisaris Telkom, serta Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Komisaris BRI Syariah (2014-2017).

    Ketua LPS terpilih

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 usai menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan moneter.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.