Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fakta terbaru terkait proses penyidikan kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    KPK menyita aset tanah dan bangunan berupa kontrakan di Depok, Jawa Barat dan rumah di Sentul, Bogor dari tersangka bernama Haryanto selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini (Sdr. H – Dirjen Binapenta dan PKK),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
    “Aset tersebut berupa 2 bidang tanah/bangunan yaitu kontrakan seluas 90 m2 di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan rumah seluas 180 m2 di wilayah Sentul, Kab. Bogor,” sambungnya.
    Budi mengatakan, penyidik juga menemukan bahwa aset tersebut dibeli secara tunai dan diduga berasal dari hasil korupsi.
    Selain itu, kedua aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabatnya.
    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ujarnya.
    Budi juga mengungkapkan bahwa penyidik menemukan bahwa Haryanto meminta satu unit mobil kepada agen pengurusan izin TKA.
    “Ditemukan fakta bahwa tersangka (Haryanto) dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah diler di Jakarta,” tuturnya.
    Budi mengatakan, saat ini mobil dengan merek Toyota Innova itu sudah disita KPK.
    “Saat ini kendaraan tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh KPK,” ujarnya.
    Budi menyebutkan bahwa penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery.
    “Selain upaya penindakan ini, KPK juga terus mendorong berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenaker, untuk menutup adanya peluang bagi oknum-oknum melakukan tindak pidana korupsi, yang ujungnya menciderai kualitas pelayanan bagi publik,” ucap dia.
    Pada awal September, KPK menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektare dari Haryanto dan Jamal Shodiqin selaku staf di Kemenaker.
    KPK mengatakan, aset-aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabat.
    “Dan aset-aset itu di atas nama keluarga dan kerabat,” kata Budi pada Rabu (3/9/2025).
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 8 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker pada pertengahan Juli lalu.
    Mereka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 sukses digelar

    Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 sukses digelar

    “Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,”

    Jakarta (ANTARA) – Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) sukses digelar dengan diikuti oleh 1.528 peserta dari sebelas negara di dunia.

    Kejuaraan internasional yang digelar sejak Jumat (26/9) itu resmi ditutup pada Minggu ini oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon di Gelanggang Olahraga A. Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

    “Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,” kata Richard dalam sambutannya saat menutup kejuaraan internasional itu.

    Selama tiga hari terakhir, para peserta dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Singapura, dan Vietnam bertanding dalam kategori kyorugi (sparing), poomsae (jurus), dan gaya bebas.

    Mereka terdiri atas 119 tim. Adapun para peserta berusia enam hingga 30 tahun dengan kategori antara lain pra-cadet, cadet, junior, dan senior.

    “Penghargaan yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah menunjukkan sportivitas, semangat juang, yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo,” ucap Richard.

    Richard mengapresiasi para peserta, pelatih, ofisial, wasit, hingga penyelenggara yang telah menunjukkan sportivitas dan semangat juang selama kejuaraan berlangsung. Menurut dia, hal itulah yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo.

    “Saya melihat ini semangat mulai dari dari pra-cadet, cadet, junior, senior, dan ini ajang kita selalu mempunyai kesempatan pas bagi seluruh wajah-wajah, termasuk seluruh provinsi-provinsi untuk mencoba kemampuannya dan tambah jam terbangnya,” kata dia.

    Ia pun berharap pengalaman selama bertanding dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga kelak akan lahir tunas-tunas atlet taekwondo masa depan yang akan mengharumkan nama Indonesia.

    “Semoga kejuaraan ini bukan hanya prestasi yang kita raih, tetapi juga agar bersama keluarga besar taekwondo Indonesia, keluarga besar taekwondo internasional terjalin sepanjang masa,” ucapnya pula.

    Juara umum untuk kategori profesional anak-anak diraih oleh Tim DKI Jakarta dengan perolehan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Tim Kabupaten Semarang (2 emas, 1 perak, 2 perunggu) dan Tim Daegu Jimyo Korea Selatan (2 emas dan 1 perunggu).

    Juara umum kategori profesional cadet digondol oleh Tim DKI Jakarta yang mengantongi 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Menyusul setelahnya, yakni BTJ Bogor (3 emas, 1 perak, 1 perunggu) dan Pengprov TI Jawa Tengah (3 emas, 1 perak, 1 perunggu).

    Juara umum kategori junior diraih oleh Tim Vietnam dengan perolehan 8 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Pengprov TI Jawa Tengah (4 emas, 6 perak, 5 perunggu) dan Koryo Taekwondo Malaysia (2 emas, 1 perak, 1 perunggu).

    Juara umum kategori senior berhasil diraih oleh Garbha Presisi Polri yang memperoleh 6 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu serta Kota Bekasi di posisi ketiga dengan 2 emas, 2 perak, 1 perunggu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rahasia Satelit Bertahan Mengorbit di Angkasa Terungkap, Ternyata Ini

    Rahasia Satelit Bertahan Mengorbit di Angkasa Terungkap, Ternyata Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satelit kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mulai dari komunikasi, prakiraan cuaca, hingga pemantauan lingkungan. Namun, banyak yang belum memahami bagaimana satelit mampu bertahan mengorbit di angkasa.

    Peneliti Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Satriya Utama, mengatakan rahasianya terletak pada kecepatan orbit yang harus disesuaikan dengan ketinggian.

    “Semakin rendah orbit, semakin besar tarikan gravitasi, sehingga satelit harus bergerak lebih cepat. Sebaliknya, di orbit tinggi kecepatan yang dibutuhkan lebih rendah,” jelas Satriya dalam Pelatihan Dasar Operasi Satelit Low Earth Orbit (LEO) secara daring, dikutip Minggu (28/9/2025).

    Sebagai contoh, satelit di orbit rendah atau low earth orbit (LEO) sekitar 600 kilometer dari permukaan Bumi harus melaju sekitar 7,56 km/s. Sementara satelit di orbit geostasioner (GEO) yang berada 35.786 km dari Bumi hanya memerlukan kecepatan sekitar 3,075 km/s.

    Lebih lanjut, Satriya menyebutkan hukum dasar yang mengatur pergerakan satelit, yaitu Hukum Kepler dan Gravitasi Newton. “Dari hukum ini, lahirlah konsep kecepatan orbit dan kecepatan lepas atau escape velocity,” katanya.

    Meski begitu, orbit satelit tidak sepenuhnya stabil. Faktor-faktor seperti hambatan atmosfer tipis di ketinggian rendah dan bentuk Bumi yang tidak sempurna bisa mengubah lintasan satelit secara perlahan.

    Selain menjelaskan mekanisme orbit, Satriya juga memaparkan jenis-jenis orbit sesuai kebutuhan misi satelit. LEO, misalnya, cocok untuk satelit penginderaan jauh karena memiliki periode orbit 90-100 menit. MEO banyak digunakan untuk sistem navigasi GPS, sedangkan GEO dipakai untuk komunikasi dan siaran langsung. Ada pula orbit sinkron Matahari (SSO) yang ideal untuk penginderaan jauh dengan pencahayaan konsisten.

    Saat ini, satelit buatan Indonesia beroperasi di orbit LEO. Namun, keterbatasan waktu kontak dengan stasiun bumi hanya 10-15 menit per lintasan membuat akses data terbatas.

    “Waktu singkat ini harus dimanfaatkan untuk mengunduh data dan mengunggah perintah. Solusi memperpanjang akses data tersebut adalah dengan memperbanyak ground station,” ujar Satriya.

    Indonesia sendiri memiliki empat stasiun bumi, yakni di Tabing (Sumatra Barat), Parepare (Sulawesi Selatan), Biak (Papua), dan Rancabungur (Bogor) yang berfungsi sebagai pusat kendali.

    (tfa/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paspampres latihan sebagai “sniper” untuk perkuat pengamanan presiden

    Paspampres latihan sebagai “sniper” untuk perkuat pengamanan presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) melakoni latihan “sniper” atau penembak runduk untuk mempertajam kemampuan pengaman presiden dan tamu very important person (VIP) dari jarak jauh.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara Minggu, dijelaskan latihan itu digelar di Markas Latihan Detasemen Paspampres di Bogor, Jawa Barat selama dua hari yakni Kamis (25/10) dan Jumat (26/10).

    Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi Antara membenarkan adanya latihan tersebut.

    Edwin menjelaskan, latihan ini digelar agar pasukannya terlatih bertindak cepat dalam mengambil dalam situasi genting, terutama dalam misi pengamanan presiden.

    “Latihan juga ini menekankan pentingnya akurasi, ketajaman insting, kesigapan dalam pengambilan keputusan, serta kecepatan dan ketenangan dalam menghadapi ancaman,” jelas Edwin.

    Edwin melanjutkan, para pasukannya menjalani beragam jenis latihan penembak runduk dari mulai latihan observasi lokasi penembak runduk, latihan memantau lokasi-lokasi yang dianggap membahayakan tamu VIP, hingga latihan menembak dengan ragam posisi.

    “Kita juga menggelar latihan menembak lintas atas dari berbagai ketinggian dan radius jauh tembakan,” jelas Edwin.

    Dengan adanya latihan ini, Edwin berharap kemampuan para pasukannya bisa semakin meningkat sehingga kelak siap ditugaskan di berbagai medan demi menjaga presiden.

    “Paspampres berkomitmen memberikan pengamanan yang utuh terhadap pimpinan negara. Tidak hanya menjaga dari ancaman dalam jarak dekat, namun juga waspada terhadap ancaman yang tersembunyi dan datang dari kejauhan,” jelas Edwin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sejumlah terobosan untuk membangun rumah subsidi terutama di tengah kota. Salah satu rencana besar dia adalah membangun proyek itu di DKI Jakarta.

    “Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk Rusun,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

    Ara menyatakan sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melahirkan satu terobosan, yaitu membangun rumah subsidi di tengah kota. Ia memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak.

    Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Dalam hal ini ia mengatakan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor.

    “Dilakukan di Bogor karena pertimbangannya di sana, pengembangnya bagus, berkualitas, sudah kita cek. Yang kedua juga di Bogor dari data kami kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak di Kabupaten Bogor. Itu data yang kami terima dari BPS,” sebt dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, yakni Haryanto.

    “Aset tersebut berupa bidang tanah atau bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

    Budi menjelaskan penyitaan yang dilakukan pada pekan lalu itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemenaker.

    Adapun Haryanto merupakan salah satu dari delapan orang tersangka kasus RPTKA tersebut.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA. Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya,” katanya menjelaskan.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

     

     

  • KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    Jakarta –

    KPK menyita dua bangunan dari mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Haryanto, yang merupakan tersangka kasus pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA). Aset tersebut disita di wilayah Depok dan Bogor.

    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini. Saudara H, Dirjen Binapenta dan PKK. Aset tersebut berupa dua bidang tanah atau bangunan yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (28/9/2025).

    Budi mengatakan dua aset tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil tindak pemerasan dari para agen TKA. Kedua aset tersebut diatasnamakan kerabat Haryanto.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan penggunaan TKA. KPK mengungkap kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.

    Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga oknum pejabat di Kemnaker memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

    1. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.
    2. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.
    3. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.
    4. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
    5. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.
    6. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
    7. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.
    8. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.

    (ial/haf)

  • Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025.
    Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agenda dibuka dengan pemaparan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025).
    Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
    Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa anggaran Kemendagri dan BNPP 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
    Program Prioritas Presiden antara lain meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta pengembangan lumbung pangan.
    Program lainnya mencakup Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, hingga fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
    “Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif.
    Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri Tito melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
    Selain rapat teknis, kegiatan juga diselingi agenda kebersamaan, seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Dwi Soetjipto, Menulis Ulang Hidup di Atas Sadel Menuju Puncak Ijen

    Cerita Dwi Soetjipto, Menulis Ulang Hidup di Atas Sadel Menuju Puncak Ijen

    Liputan6.com, Jakarta Di usianya yang hampir tujuh dekade, ketika banyak orang mulai mengurangi aktivitas fisik dan memilih hidup tenang, Dwi Soetjipto justru menantang dirinya untuk menaklukan Banyuwangi Blue Fire Ijen KOM 2025.

    Etape terakhir Trilogy Main sepeda seri balap sepeda tanjakan yang paling bergengsi di Indonesia. Mantan Direktur Utama Pertamina dan Kepala SKK Migas ini berhasil finish pada dua seri sebelumnya.

    Bromo KOM sudah ia lalui, Kediri Dholo KOM dengan gradien 24 persen juga ia taklukkan, dan tantangan terbesarnya di Banyuwangi Blue Fire Ijen KOM berjarak 86,9 Kilometer.

    Pria kelahiran 1956 ini turun di kategori Man Age 60+. Ia mengenakan nomor 919 dengan roadbike Bastion berbahan karbon dan titanium yang selalu menjadi andalannya.

    Sepedanya itu ia kayuh untuk menaklukan tanjakan super ekstrem jalur Hors Categorie (HC) dengan gradiens puncaknya 34 persen, dengan total elevasi mencapai 1.708 meter yang ada pada rute Banyuwangi Blue Fire Ijen KOM.

    Dwi mengakui dengan gradien mencapai 34 persen, jalur ini menguji tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga mental. Apalagi ini adalah pengalaman pertamanya menjajal track Banyuwangi.

    Dwi sadar seri terakhir ini adalah yang paling berat. Makanya ia melakukan persiapan serius. Ia berlatih di Bogor dengan rute menanjak seperti Kebo, Cipanas, hingga Puncak, sebulan penuh sebelum berangkat ke Banyuwangi.

    Ia dan enam rekannya juga sudah menjajal jalur menuju Djawatan Banyuwangi sebagai pemanasan.

    “Ini jalur terberat dari trilogi Mainsepeda,” kata pria yang kini berusia 69 tahun tersebut, Sabtu (27/09/2025)

    Dwi memang tidak menargetkan podium. Baginya, garis finish hanyalah simbol. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi, menaklukkan diri sendiri, dan membagi semangat bersepeda kepada orang lain.

    “Usia memang handicap, tapi kalau keinginan sudah kuat, saya yakin bisa. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal menang atau kalah, melainkan bagaimana kita tetap bergerak maju,” kata pria kelahiran 1956 tersebut.

    Tapi siapa sangka, berangkat tanpa target upayanya justru berakhir manis. Ia berhasil finish sekira pukul 13.00 WIB atau setengah jam sebelum cut of time. Prestasi membanggakan mengingat usianya yang tak lagi muda.

    Dengan hasil tersebut, Dwi memperoleh medali Banyuwangi Blue Fire Ijen KOM untuk melengkapi medali dari dua seri sebelumnya yang bisa dirangkai menjadi piramida prestisius dan menjadi bukti keberhasilannya dalam Mainsepeda Thrilogy.

    Bagi Dwi Soetjipto, ini bukan hanya lomba, melainkan babak baru dalam menulis ulang kisah hidupnya, satu kilometer demi satu kilometer. Bersepeda seolah menjadi jalan baginya untuk kembali merasa muda.

    Awalnya, sekitar tahun 2005, Dwi hanya mengayuh sepeda gunung untuk sekadar menjajal medan ekstrem Bukit Kapur Gresik. Lama kelamaan, rutinitas itu berubah menjadi kebiasaan yang lebih serius.

    Dari sekadar menempuh jalan menuju kantor bersama karyawan sambil berbagi kegiatan sosial, hobinya bertransformasi menjadi sebuah ritus baru, menjaga kesehatan, membangun disiplin, dan menemukan kedekatan batin dengan orang-orang terdekat.

    Tahun 2020, ia beralih ke roadbike, dan sejak itu intensitasnya makin teratur. Tiga kali dalam sepekan, Dwi memutar pedal, dengan jarak tempuh rata-rata 60 kilometer setiap kali berlatih.

    Baginya, tantangan sesungguhnya bukan hanya di lintasan menanjak, melainkan di dalam diri sendiri.

    “Yang terberat itu bukan melawan usia, tapi membiasakan diri bangun pagi. Makanya saya selalu minta teman untuk menjemput, agar saya terdorong keluar rumah. Setelah itu, tubuh justru merasa lebih segar,” ujarnya.

    Filosofi ini ia wujudkan dalam komunitas yang ia dirikan yakni MOBCC, Mind Over Body Cycling Club, dengan keyakinan bahwa tubuh sesungguhnya digerakkan oleh kekuatan pikiran.

    Keseriusannya bersepeda membuat namanya tercatat dalam berbagai ajang, dari Gran Fondo New York (GFNY) Bali, hingga masuk dalam jajaran 110 pesepeda tercepat dunia di event internasional.

  • Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) terus menjaga kredibilitas data.

    Rachmat menekankan pembangunan nasional yang baik hanya bisa diwujudkan dengan data yang baik, yang dikumpulkan melalui metodologi tepat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

    “Hanya dengan data yang benar, maka kita bisa menghasilkan program yang benar,” ujar Rachmat dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BPS bebas dari tekanan pihak mana pun, serta menyajikan data berdasarkan metodologi yang benar.

    Rachmat turut menggarisbawahi bahwa statistik merupakan “mata” bagi para pengambil kebijakan dan “telinga” bagi penyusun strategi pembangunan. Dia menekankan data bukan sekadar angka, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami di Bappenas juga meminta kepada BPS supaya tidak hanya mencatat, tapi juga mengukur. Tidak hanya mencatat dan mengukur, tapi juga melihat dampaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rachmat mengibaratkan dalam pembangunan rumah tidak cukup hanya rumahnya saja, tetapi juga memastikan akses jalan, fasilitas publik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan di sekelilingnya.

    Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa statistik yang baik akan menuntun Indonesia menuju visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang.

    “Mari kita jadikan data sebagai cahaya, cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia jaya. Kita bayangkan tanpa cahaya kita masuk di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu, kalau ada statistik, ada cahaya,” tutupnya.