kab/kota: Bogor

Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf 6.457 Orang Jadi Korban Regional 2 Oktober 2025

Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN Minta Maaf 6.457 Orang Jadi Korban
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Panggung rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak menjadi saksi sebuah permohonan maaf yang tak biasa pada Rabu (1/10/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara terbuka meminta maaf kepada mantan Menkopolhukam Mahfud MD, hanya sehari setelah Mahfud mengungkap kisah pilu cucunya yang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menceritakan pengalaman cucu keponakannya menjadi salah satu korban keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam cara di kanal YouTubenya yaitu Terus Terang Mahfud MD, yang tayang Selasa (30/9/2025).
Dalam siaran YouTube-nya, Mahfud ditanya komentarnya soal program MBG yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini.
“Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja. Cucu ponakan, jadi saya punya keponakan, keponakan saya punya anak namanya Ihsan,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, siang hari usai menyantap menu MBG, delapan siswa termasuk cucunya mengalami muntah-muntah.
Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dia melanjutkan, ada dua orang cucunya bersekolah di sekolah tersebut dan mengalami keracunan.
Tujuh orang siswa, termasuk cucunya yang lebih tua diperbolehkan pulang ke rumah setelah sehari sebelumnya muntah-muntah.
“Jadi 6 (orang) dan kakaknya, habis muntah-muntah sehari, lalu disuruh pulang bisa dirawat di rumah,” kata Mahfud.
Namun cucunya yang lain harus menjalani rawat inap selama empat hari akibat kejadian ini.
“Tetapi yang satu ini harus dirawat 4 hari,” sambung dia.
Dok.Andre Pratama Puskesmas Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara kebanjiran pasien anak yang diduga keracunan menu MBG
Menurut Mahfud walaupun angka keracunan dinilai kecil oleh presiden namun tetap menyangkut nyawa seseorang.
Mahfud juga membandingkan angka keracunan akibat MBG ini dengan kecelakaan pesawat.
Dia mengatakan, kendati kecelakaan pesawat tidak sampai 0,1 persen, tetap akan membuat masyarakat khawatir dan ribut.
“Itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Ini bukan persoalan angka. Ini harus diteliti lagi,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan program MBG tetap berjalan. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada acara akad massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025).
Prabowo mengatakan, program tersebut telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan lebih dari 1 miliar paket makanan yang sudah disalurkan.
Ia mengakui adanya kekurangan, termasuk kasus dugaan keracunan, namun menilai penyimpangan itu relatif kecil.
“Deviasi itu adalah ternyata 0,0017, cukup membanggakan apa yang kita hasilkan,” ujar Prabowo.

Mahfud menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak jelas tata kelolanya dan perlu perbaikan.
“Sangat perlu, mendesak diperbaiki tata kelolanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa pada tingkat bawah,” ujar Mahfud.
“Pemerintah daerah tidak tahu, karena tidak dilibatkan, tapi saat ada keracunan mereka yang turun,” imbuh dia.
Ia mencontohkan, ada satu sekolah yang gurunya tidak mendapatkan tambahan gaji namun dibebani tambahan tugas untuk membersihkan tempat makan MBG.
Selain itu, jika dilihat dari sisi payung hukum menurut Mahfud program MBG tidak jelas payung hukumnya.
“Apasih dasar hukum MBG ini? Perpres, PP, apa undang-undang,” kata dia.
“Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab siapa kepada siapa, dari siapa kepada siapa kita kan tidak tahu. Sekolah tidak tahu menahu juga,” ucap dia.
Padahal, lanjut Mahfud, pada asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat 8 asas salah satunya adalah asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum melalui undang-undang, PP, atau Kepres penyelenggara dapat diukur kinerjanya telah baik atau tidak.
“Kalau kita mengatakan di kabupaten, sekolah, atau dapur itu pengelolaan tidak benar.
Terus apa ukuran ketidak benaran, kan harus ada tata kelolanya diatur misalnya dengan PP atau Kepres atau peraturan BGN misalnya atau apa harus jelas sehingga ada ukuran parameter yang memberikan kepastian,” jelas Mahfud.
Pasca Mahfud MD menceritakan cucunya keracunan karena MBG di Yogyakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memberikan respon.
Dadan menyampaikan permintaan maaf kepada eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD karena cucunya keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta.
“Ya kami mohon maaf atas hal itu,” kata Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Dadan mengatakan, hari ini BGN menggelar rapat bersama DPR RI, kementerian, dan lembaga terkait untuk mengatasi tata kelola pelaksanaan program MBG.
“Kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait tata kelola,” ujar Dadan.
Dalam rapat itu, Dadan dicecar anggota DPR RI terkait berbagai ribuan peristiwa keracunan yang menimpa siswa sekolah hingga ibu hamil setelah mengonsumsi MBG.
Dadan menuturkan bahwa BGN mencatat ada lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/10/2025 05:15
33 Tersangka Narkoba Ditangkap di Bogor, Ratusan Gram Sabu-Ganja Disita Megapolitan 1 Oktober 2025

33 Tersangka Narkoba Ditangkap di Bogor, Ratusan Gram Sabu-Ganja Disita
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Sebanyak 33 orang di Kota Bogor, Jawa Barat, ditangkap dalam kasus narkoba selama periode September 2025. Mereka terdiri dari bandar, kurir, serta pemakai.
Kepala Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Ali Jupri mengatakan para pelaku terlibat dalam berbagai jenis penyalahgunaan narkotika seperti sabu-sabu, ganja, tembakau sintetis, dan obat-obatan terlarang.
“Di bulan September 2025, kami mengungkap 28 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 33 orang,” kata Ali, di Mapolresta Bogor Kota, Rabu (1/10/2025).
“Satu orang pelaku yang kita amankan merupakan residivis dalam kasus yang sama,” tambahnya.
Ali menuturkan, barang bukti narkotika yang berhasil disita sepanjang September 2025 yaitu sabu seberat 569,42 gram, tembakau sintetis seberat 1.650 gram, dan ganja seberat 522 gram.
Selain itu, polisi juga mengamankan 51.092 butir obat-obatan terlarang.
“Kasus peredaran narkoba yang paling banyak kita ungkap ada di wilayah Bogor Utara,” ujarnya.
Ali menyebut, para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai ruang komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba.
Sistem peredarannya yakni dengan mengirim sebuah peta lewat aplikasi Google Maps sehingga antara penjual dengan pembeli tidak saling bertemu.
Narkoba yang telah dipesan kemudian disimpan di lokasi sesuai petunjuk lewat Google Maps.
“Untuk para pelaku kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Ancamannya lima tahun hingga 20 tahun penjara,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 20:41
Hadir di IPB University, BGTC Bekali Mahasiswa dengan Literasi Kepemimpinan dan Konten Digital

Bisnis.com, BOGOR — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar program tahunan Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2025 yang akan hadir di IPB University pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Equilibrium, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University ini merupakan bagian dari komitmen Bisnis Indonesia untuk terus mendukung kegiatan literasi di kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Mengusung tema The Future is Yours, BGTC 2025 di IPB University akan menghadirkan dua sesi diskusi dengan narasumber berkompeten yang siap berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada 150-200 mahasiswa peserta.

Pada sesi pertama, BGTC 2025 menghadirkan Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju merek Prochiz, yang merupakan anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), Dede Patmawidjaja akan memaparkan materi bertajuk Kepemimpinan Adaptif dan Tangguh di Industri Nyata.

Dede akan mengulas bagaimana membangun jiwa kepemimpinan yang tidak kaku namun tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mahasiswa akan diajak memahami bahwa kepemimpinan masa kini dituntut untuk adaptif, kreatif, dan berkarakter di tengah cepatnya perubahan dunia.

Selanjutnya pada sesi kedua, peserta akan diajak menyelami dunia konten digital melalui sesi Ide Dibalik Sebuah Konten Media Sosial yang akan dibawakan oleh General Manager IT Solution and Development Bisnis Indonesia Didit Ahendra. Dalam sesi ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mulai dari memunculkan ide, riset, hingga mengeksekusinya menjadi sebuah konten di media sosial. Sesi ini juga akan membuka wawasan dalam menciptakan konten yang berdampak.

Direktur Bisnis Indonesia Group Hery Trianto menyebutkan kehadiran BGTC di IPB University merupakan bagian dari upaya memaksimalkan potensi Gen Z dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif atau Gen Z lebih besar dibandingkan generasi boomers. Kesempatan emas ini harus didukung dengan membekali generasi muda melalui berbagai kegiatan literasi, mulai dari leadership, keuangan, digital, hingga entrepreneurship,” ujarnya.

Hery menambahkan bahwa BGTC telah terbukti menjadi wadah efektif dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan mahasiswa. Sejak pertama digelar pada 2022, BGTC telah mengunjungi puluhan perguruan tinggi dengan total peserta lebih dari 14.000 mahasiswa.

Pada 2022, BGTC sukses diselenggarakan di sembilan kampus dengan 4.000 lebih peserta. Tahun berikutnya, 2023, BGTC hadir di sembilan kampus dengan 4.700 lebih peserta. Adapun pada 2024, BGTC digelar di delapan kampus dengan jumlah peserta mencapai 5.200 lebih mahasiswa.

“Kami berharap melalui BGTC, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga insight praktis dari para praktisi yang telah berpengalaman di industri. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa,” pungkas Hery.

01/10/2025 20:02
Kerja Sama dengan BMW, Mayapada Beri Promo untuk Pemilik BMW Astra Card

Jakarta –

Mayapada Healthcare resmi menjalin kerja sama strategis dengan BMW Astra dalam menghadirkan layanan premium bagi pasien maupun pelanggan.

Signing ceremony berlangsung di Mayapada Hospital, Jakarta, dengan mengusung tema ‘Beyond Drive, Beyond Health’.

Melalui kerja sama ini, Mayapada Healthcare dan BMW Astra berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan dan mobilitas premium yang terintegrasi, memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan bernilai tambah bagi pasien maupun pelanggan di Indonesia.

BMW Astra menyiapkan berbagai lini kendaraan premium, mulai dari seri 3, 5, 7, hingga seri X (X1, X3, X5, X7), termasuk kendaraan listrik untuk layanan mobilitas pasien Mayapada Hospital.

Selain itu, pelanggan yang memiliki BMW Astra Card berhak memperoleh keuntungan eksklusif melalui program loyalty membership berupa harga khusus untuk pemeriksaan kesehatan dan screening, diskon rawat inap maupun rawat jalan, serta akses ke fasilitas tambahan seperti yoga klinik, ruang VIP, perekaman kesehatan, dan layanan darurat.

President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, menegaskan relevansi tema tersebut dengan visi keduanya.

Sementara itu, Chief Executive BMW Astra, Sanfrantis Tanu menilai kolaborasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pasien maupun pelanggan.

“Mayapada Healthcare dengan BMW Astra akan meningkatkan value kedua pihak, meningkatkan pengalaman pelanggan dalam segi layanan premium. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas dalam layanan mobilitas saja, tetapi besar harapan kami bahwa para pasien Mayapada Healthcare nantinya juga bisa menikmati layanan premium lainnya yang dimiliki oleh BMW Astra,” terangnya.

“Kami berharap kerja sama ini bisa sustain dan berkelanjutan dan bisa mewujudkan visi Mayapada Healthcare dan BMW Astra untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya,” tambahnya.

Layanan kesehatan Mayapada tetap dapat diakses oleh masyarakat umum, namun promo fasilitas dan harga spesial tersebut hanya berlaku untuk pemegang BMW Astra Card yang melakukan pembelian maupun perawatan kendaraan di BMW Astra.

Senada, Chief Commercial Officer Mayapada Healthcare, Benjamin Winoto, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan diimplementasikan di seluruh jaringan rumah sakit Mayapada.

“Ini (layanan) di semua rumah sakit Mayapada kita akan ada, di Kuningan, Rasuna Said, di Surabaya, di Bogor, dan juga di Bandung (dalam proses),” tutur Benjamin.

Ia menambahkan, layanan mobilitas pasien juga disiapkan sebagai bagian penting dari kerja sama ini.

“Kami akan bisa jemput dari rumah mereka, dari bandara, dari kantor showroom BMW, apapun, ke rumah sakit,” pungkasnya.

Kolaborasi ini direncanakan berlanjut hingga tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat positioning kedua brand di segmen premium.

(prf/ega)

01/10/2025 19:47
Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan Nasional 1 Oktober 2025

Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut, para SPPG atau petugas dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) itu merupakan pejuang Tanah Air terlepas dari kasus keracunan yang terjadi.
Sebab, para SPPG sudah mengorbankan materi dan membantu pemerintah menyukseskan program tersebut meskipun sulit.
“Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang-pejuang tanah air,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, jika SPPG keliru menjalankan
standard operating procedure
(SOP), hal itu bisa diperbaiki.
Ia memandang BGN juga harus menghargai dana dan kerja-kerja yang telah dikucurkan oleh para SPPG.
“Kalau dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, ya kita hargai itu. Mereka adalah pejuang republik ini,” tutur Dadan.
Terkait sanksi untuk SPPG yang menyebabkan ribuan siswa keracunan, Dadan mengatakan itu tergantung hasil investigasi.
Pernyataan itu Dadan sampaikan saat dimintai tanggapan terkait sanksi yang tepat dijatuhkan untuk SPPG penyebab keracunan, yang tidak cukup administratif dan berpotensi pemidanaan.
“Begini, itu semuanya akan sangat tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Dadan
Ahli serangga Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengingatkan, meskipun saat ini BGN memiliki uang dari negara, lembaganya tidak bisa membangun dapur MBG.
“Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang. Tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi,” ucapnya.
“Tapi mitra ini bersemangat untuk membangun gedung SPPG. Jadi kita harus hargai itu,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 19:21
Profesor dari IPB Ini Menilai Ultra-processed Food di MBG Bergizi Cukup

Profesor dari IPB Ini Menilai Ultra-processed Food di MBG Bergizi Cukup
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ali Khomsan, menilai
ultra-processed food
(UPF) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergizi cukup.
“Sosis,
nugget
, mi instan adalah contoh
ultra-processed food
yang relatif bisa ditemui di pasaran. Sosis dan
nugget
dari pangan hewani juga sehingga gizinya cukup baik,” kata Profesor Ali Khomsan kepada
Kompas.com
, Rabu (1/10/2025).
Ultra-processed food
dalam MBG tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan asalkan selama penggunaannya tetap dalam batas wajar.
Ali mengingatkan bahwa penggunaan produk ultra-processed tetap perlu dibatasi proporsinya, agar tidak menggeser semangat MBG yang mengedepankan pangan lokal dan makanan segar.
“Produk
ultra-processed
mungkin mengandung banyak terigu (yang ini tidak sejalan dengan mengusung semangat pangan lokal),” ujar Ali Khomsan.
“Oleh karena itu yang perlu adalah adanya pembatasan berapa banyak kandungan
ultra-processed
ini diperbolehkan, sehingga tidak menjadi sorotan masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Ali, produk
ultra-processed
seperti sosis,
nugget
, atau mi instan secara umum sudah melalui uji keamanan pangan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran.
“
Ultra-processed foods
kalau sudah beredar di pasaran biasanya pasti sudah memenuhi syarat Kemenkes/BPOM, sehingga aman tentunya,” kata dia.
Ali menjelaskan, MBG sejauh ini sudah dirancang dengan prinsip keberagaman pangan dan keseimbangan gizi, termasuk takaran yang disusun oleh ahli gizi.
Karena itu, dari segi kualitas dan kuantitas, menu MBG sejauh ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.
“Kan MBG sejauh ini sudah memenuhi syarat keberagaman, ada nasi lauk, buah, dan sayur. Takaran juga sudah diperhitungkan ahli gizi, sehingga dari segi kualitas dan kuantitas sejauh ini tidak ada masalah,” jelasnya.
Ali mencontohkan bahwa makanan olahan seperti sosis atau
nugget
termasuk produk pangan hewani yang tetap memiliki kandungan gizi baik, terutama protein, meskipun masuk kategori
ultra-processed
.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan tidak semua produk
ultra-processed food
dilarang masuk ke dalam menu MBG.
“Untuk beberapa produk yang baik dan sehat dimungkinkan, contoh susu UHT plain,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Namun, berbeda dengan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang justru tidak mendukung produk UPF.
Dengan tegas, dia melarang penggunaan makanan UPF sebagai menu makanan Program MBG.
Dia juga memastikan kebijakan ini akan tetap membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 14:14
NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu.

“Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

“Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief.

Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku.

Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief.

Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu.

“Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

“Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief.

Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku.

Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief.

Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

01/10/2025 01:39
Ombudsman Temukan Penyimpangan MBG: Beli Beras Premium, Ternyata Kualitasnya Medium

Ombudsman Temukan Penyimpangan MBG: Beli Beras Premium, Ternyata Kualitasnya Medium
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan baku beras untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Cimahpar, Bogor.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto, mengatakan bahwa beras yang tertulis berkualitas premium saat dibeli, ternyata berjenis medium saat diperiksa di lapangan.
“Yang kami temukan itu adalah bahwa ada penyimpangan ketika pengadaan dilakukan,” ujar Kusharyanto di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
“Di
supplier
disebut bahwa itu premium, tapi ternyata ketika dicek adalah beras medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG,” kata dia melanjutkan.
Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan bahan baku MBG.
Padahal, kontrak yang berlaku sudah dengan jelas mewajibkan penggunaan beras premium.
“Kalau memang anggaran yang dibelanjakan itu adalah untuk premium, semestinya memperoleh bahan baku yang sesuai sepenuhnya. Seperti itu salah satu bentuk penyimpangan,” ujar Kusharyanto.
Kusharyanto menjelaskan bahwa kasus ini baru ditemukan di satu titik atau spot penyimpanan beras di SPPG Cimahpar, Bogor, dan belum menyeluruh di semua wilayah.
Namun, temuan tersebut menjadi catatan penting agar BGN memperkuat sistem pengawasan.
“Ini sebetulnya lebih ke penyimpangan prosedur karena sudah ada kontrak. Kami mendorong pada SPPG untuk lebih teliti, karena sampel yang diberikan belum tentu sama dengan barang yang dikirim,” ujar dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa beras yang diterima memiliki derajat patah di atas 15 persen, yang mengindikasikan bahwa beras tersebut masuk kategori medium, bukan premium seperti yang tertera dalam kontrak.
Sementara itu, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa temuan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan MBG, karena sebagian besar SPPG masih berjalan dengan baik.
“Spot itu artinya bukan berarti semua wilayah. Kalau kita lihat, dari total SPPG yang ada, jumlah yang mengalami insiden seperti ini jauh lebih kecil dibandingkan yang berhasil,” kata Yeka.
Menurut data Ombudsman, dari lebih dari 8.450 SPPG yang beroperasi, hanya 34 yang tercatat mengalami insiden atau temuan bermasalah.
“Artinya, program MBG ini memang masih berproses. Risiko insiden seperti sekarang bisa diminimalkan dengan memperbaiki regulasi dan tata kelola,” ujar dia menegaskan.
Ia menambahkan bahwa Ombudsman telah mengusulkan sejumlah perbaikan regulasi, termasuk penyempurnaan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) agar tata kelola MBG berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/09/2025 21:30
Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

Jakarta –

Ombudsman RI mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini berbentuk berbagai penyimpangan, baik itu dari masalah kepentingan politik, gaji dari ahli gizi, hingga temuan ketidaksesuaian bahan makanan.

Pertama, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut terdapat potensi maladministrasi pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

“Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium sebesar Rp 5 juta per bulan. Namun realisasinya baru cair setelah 3 bulan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Selasa (30/9/2025).

Kasus lainnya, ia mencontohkan yang terjadi di Garut dan Bandung Barat, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang per SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja yang cukup berat mulai dari dapur hingga distribusi yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima.

Kondisi serupa juga ditemukan di Belitung, Bangka Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.

Maladministrasi yang kedua, temuan afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra. Sayangnya, Yeka enggan menyebutkan jumlah dan asal SPPG dan yayasan yang terafiliasi dengan jejaring politik.

Ketiga, ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

Keempat, terjadi penyimpangan prosedur dalam pengadaan bahan makanan. Yeka menyebutkan, terdapat temuan di salah satu SPPG Bogor yang menyediakan beras tidak sesuai kontrak hingga distribusi sayur busuk.

“Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Ombudsman RI memberikan saran untuk penyelanggaraan MBG, terutama terkait dengan aspek pengawasan:

1. Sistem Koordinasi

Badan Gizi Nasional (BGN) perlu membangun sistem koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan komunikasi masyarakat agar pelayanan MBG dapat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
• BPOM dan Dinas Kesehatan perlu dilibatkan dalam proses pengawasan keamanan pangan secara rutin.
• Pemerintah daerah (PTSP) perlu memastikan ketersediaan dukungan distribusi khusus di sekolah dengan honorarium yang memadai, sehingga beban guru dapat dikurangi.

2. Evaluasi Pelaksanaan SPPG

BGN perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MBG oleh SPPG, dengan memastikan tidak terjadi diskriminasi, maladministrasi, maupun penurunan kualitas layanan.
Pengawasan harus berbasis data melalui:
• Daftar periksa bahan masuk atau formulir pemeriksaan bahan untuk menjaga mutu bahan baku.
• Penindakan tegas terhadap pemasok yang berulang kali melanggar spesifikasi.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, BGN perlu memastikan:
a. SPPG yang mengalami insiden hingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat harus dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.
b. SPPG yang telah beroperasi dan tidak mengalami insiden tetap dijalankan dengan pengawasan yang konsisten.
c. SPPG yang sudah terdaftar tetapi belum beroperasi perlu mendapatkan pembinaan, memastikan pemahaman terhadap petunjuk teknis, dan hanya dapat beroperasi setelah evaluasi atas insiden sebelumnya selesai dilakukan serta perbaikan dilaksanakan.

3. Partisipasi Publik

BGN perlu melaksanakan pengawasan secara berkala dengan membuka ruang partisipasi publik, melibatkan lembaga pengawas independen, serta menyediakan dashboard digital yang menampilkan secara real-time informasi kepatuhan terhadap SOP distribusi, hasil uji organoleptik, serta data pendukung lain untuk meningkatkan transparansi.
• Untuk menjamin keberlanjutan monitoring, BGN juga perlu menyelesaikan Buku Saku Operasional Dapur SPPG agar segera diterapkan secara nasional dan menjadi pedoman standar pengolahan serta distribusi makanan.

(ada/rrd)

30/09/2025 20:00
Ombudsman Temukan 8 Masalah MBG Usai Geger Kasus Keracunan

Jakarta –

Ombudsman R mengungkap terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan permasalahan ini sebagai hasil kajian cepat yang dilakukan usai heboh kasus keracunan pada program tersebut.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap masalah pertama yang ditemukan terdapat kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian. Dalam data yang dihimpun oleh Ombudsman RI, realisasi penerima MBG baru mencapai 22,7 juta orang dari target 82,9 juta penerima hingga 2025.

Kemudian, dari target sekitar 30.000 SPPG, baru terealisasi sekitar 8.450 unit yang telah beroperasi atau sekitar 27%. Sementara serapan anggaran telah mencapai sekitar Rp 13 triliun atau 18,3%.

“Angka-angka ini tidak sekedar menunjukkan keterbatasan, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang tantangan skalabilitas dan logistik yang harus diperbaiki, sekaligus peluang untuk memperkuat tata kelola agar program ini benar-benar mampu menjangkau seluruh anak bangsa secara lebih merata dan berkeadilan,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selasa (30/9/2025).

Masalah kedua, maraknya kasus keracunan masal yang terjadi di berbagai daerah. Ombudsman mencatat sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa keracunan dengan ribuan korban mayoritas anak sekolah.

“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa pengawasan mutu, pengolahan, dan distribusi makanan masih memiliki celah yang serius,” terangnya.

Ketiga, terdapat permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Dalam hal ini, Yeka menyebutkan terdapat yayasan atau SPPG yang terafiliasi dengan elit politik.

Keempat, keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas.

“Keenam, penerapan standar pengelolaan makanan yang belum konsisten. Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah. Dan kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasiskan data,” jelasnya.

Atas temuan kedelapan masalah tersebut, Ombudsman mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi utama dalam penyelenggaraan program MBG.

1. Penundaan Berlarut
Terlihat pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

2. Diskriminasi
Tercermin dari potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra.

3. Tidak Kompeten
Ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

4. Penyimpangan Prosedur dalam Pengadaan Bahan
Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah.

“Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya menggambarkan kelemahan tata kelola, tetapi sekaligus menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus ditegakkan secara konsisten,” pungkas Yeka.

(ada/rrd)

30/09/2025 18:48