Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa Bandung 4 Oktober 2025

    Bupati Bogor Siapkan Kenaikan Bantuan Desa dari Rp 1 Miliar Jadi Rp 1,5 Miliar Per Desa
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menaikkan plafon bantuan keuangan desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar per desa per tahun.
    Rencana ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari 40 DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Bogor.
    “Kita ingin Perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ujar Rudy di Cibinong, Jumat (3/10/2025).
    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa bantuan keuangan desa tidak hanya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan memberikan ruang bagi program non-infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

    Program non-infrastruktur tersebut meliputi minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, serta dukungan untuk kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa.
    Rudy menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan kunci percepatan pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
    Ia menilai dukungan dari pemerintah desa, mulai dari RT, RW, hingga kepala desa, sangat penting untuk mewujudkan target pembangunan daerah.
    “Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” kata Rudy.
    Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, mengapresiasi langkah Bupati Rudy yang melibatkan langsung para kepala desa dalam perumusan arah anggaran tahun 2026.
    Menurutnya, hal ini merupakan terobosan penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan desa.
    “Saya sudah dua periode jadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa,” ucap Abdul Azis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Ada Tol Baru Bogor-Serpong via Parung, Berapa Tarifnya Nih?

    Bakal Ada Tol Baru Bogor-Serpong via Parung, Berapa Tarifnya Nih?

    Jakarta –

    Akhirnya tol pertama era Presiden Prabowo Subianto bakal terwujud. Rencananya tol ini akan menghubungkan kita Bogor-Serpong (Tangerang) via Parung dan akan mulai dibangun pada 2026 besok.

    Dilansir detikFinance, disinyalir jalan tol Bogor-Serpong via Parung ini menggelontorkan dana hingga Rp 12,35 triliun, dan persiapan pembangunan jalan tol baru ini ditandai dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Perjanjian Regres. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian mengatakan, proses pengadaan tanah akan dimulai pada awal tahun 2026 mendatang.

    Proyek Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung rencananya akan memiliki panjang 32,03 km. Jalan tol ini terdiri dari 27,83 km di provinsi Jawa Barat, 4,2 km di provinsi Banten, dan terbagi menjadi 4 seksi. Rinciannya antara lain Seksi 1 Junction Salabenda-Simpang Susun (SS) Pondok Udik sepanjang 3,97 km.

    Lalu Seksi 2 SS Pondok Udik-SS Putat Nutug sepanjang 9,27 km, Seksi 3 SS Putat Nutug-SS Rumpin sepanjang 8,23 km, terakhir ada Seksi 4 SS Rumpin sampai Junction Serpong sepanjang 10,56 km.

    “Diharapkan konstruksinya dapat dimulai pada bulan Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028. Untuk mencapai target tersebut, insyaallah pengadaan tanahnya akan kita mulai di awal tahun 2026 ini,” kata Wilan, dalam acara Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat kemarin.

    Ilustrasi foto udara kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan akses tol langsung KM 25 Jakarta-Merak di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (25/9/2025). Pembangunan akses tol sepanjang 10 kilometer serta Gerbang Tol Bitung 3 tersebut progresnya sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai akhir tahun 2025 guna mengurangi kemacetan di Jalan Arteri Bitung. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/rwa. Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar

    Sebagai Catatan, Tol Bogor-Serpong via Parung merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited) dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Wilan mengatakan, proyek ini menelan anggaran senilai Rp 12,35 triliun yang sepenuhnya didukung oleh badan usaha.

    Badan usaha pemrakarsa proyek tersebut ialah Konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS). Adapun BSIS sendiri dibentuk oleh konsorsium dengan porsi saham PT Persada Utama Infra 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 25%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12%, dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) 10%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai, dukungan BSIS dalam mendanai proyek tersebut secara penuh menjadi bukti kepercayaan pasar terhadap proyek-proyek di tanah air, termasuk proyek jalan tol.

    Bicara soal tarif tol, jalan bebas hambatan Bogor-Serpong ini memang belum memiliki berapa tarif yang akan diterapkan. Kendati demikian langkah pemerintah ini mampu mempermudah mobilitas masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian.

    (shc/lth)

  • Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan sejumlah penyegelan tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang PHK dan pengangguran di Kawasan tersebut.

    Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat, setidaknya sudah ada 2.300 karyawan yang terdampak akibat aksi Menteri Hanif tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi geram dengan aksi Menteri Hanif yang main segel tempat wisata di Puncak. Menurut dia, segala bentuk keputusan pemerintah pusat harus melalui kajian mendalam.

    “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian dan sewenang-wenang,” kata Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).

    Mulyadi menegaskan, Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor adalah tempat Presiden Prabowo Subianto tinggal. Dia tak ingin keputusan Menteri justru mencoreng nama baik presiden di mata rakyat kecil.

    “Puncak bukan seperti Kalimantan yang banyak hasil tambang dalam perut buminya, yang dinikmati warganya sebagai mata pencaharian, warga Bogor selatan ini banyak yang menjadi pekerja sektor wisata, jadi jangan membunuh mata pencaharian mereka,” tegas Anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini.

  • Asyik Nge-Game di Warnet, Pencuri Uang Kotak Amal Masjid Bogor Ditangkap

    Asyik Nge-Game di Warnet, Pencuri Uang Kotak Amal Masjid Bogor Ditangkap

    Bogor –

    Seorang pria bernama Ardi ditangkap polisi karena mencuri dua kotak amal di Masjid Bondongan, Bogor Selatan, Kota Bogor. Ardi ditangkap saat bermain game di salah satu warung internet (warnet).

    “Benar bahwa telah terjadi pencurian uang di dalam dua buah kotak amal dengan cara dibobol. Pelaku telah diamankan atas nama Ardi,” kata Kapolsek Bogor Selatan AKP Sonson Sudarsono melalui Kasi Humas Polresta Bogor Ipda Eko Agus, Jumat (3/10/2025).

    Sonson menyebut pelaku ditangkap di sebuah warnet Jl Surya Kencana, Kota Bogor sekitar pukul 15.30 WIB. Saat diamankan, pelaku Ardi sedang bermain game online di dalam warnet.

    “Setelah mendapatkan informasi, Kapolsek beserta Piket Reskrim menuju lokasi diduga pelaku. Setibanya di Vaizard Net Cafe Jl Suryakencana Kota Bogor, didapati pelaku atas nama Ardi sedang bermain game online.” Kata Sonson.

    “Kemudian dilakukan interogasi dan pelaku mengakui telah mengambil uang kotak amal tersebut. Kerugian sekitar Rp 90 ribu,” lanjutnya.

    Sonson menambahkan pelaku sempat terekam CCTV saat melakukan aksinya. Dalam rekaman CCTV pelaku masuk melalui jendela dan menggondol dua buah kotak amal di dalam Masjid, pada Jumat (3/10) sekitar pukul 00.05 WIB.

    “Pelaku diamankan dan dibawa ke Polsek Bogor Selatan. Pelaku saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Sat Reskrim Polsek Bogor Selatan,” imbuhnya.

    Lihat juga Video ‘Aksi Bobol Kotak Amal Masjid di Polman Terekam CCTV’:

    (sol/idn)

  • Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi bukan bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi itu bukan diambil dari stok cadangan beras pemerintah,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama segenap mitra telah memulai program pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Sasaran penerimanya 648 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa pada Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi 15 kilogram (kg) sebanyak tiga kali yang bersumber dari Bapanas.

    Selanjutnya, kata Arief, bantuan itu akan diberikan tiga kali melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia.

    “Selain GAIN Indonesia, mitra yang turut mendukung program baru ini antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa,” ujar Arief.

    Arief menuturkan program itu merupakan program rintisan yang diinisiasi pihaknya. Apabila berhasil, ia berharap dapat diimplementasikan ke wilayah Indonesia lainnya yang memiliki angka stunting (tengkes) dan rentan rawan pangan yang tinggi.

    Arief menjelaskan uji coba distribusi beras fortifikasi dilakukan di satu lokasi terlebih dahulu selama tiga bulan. Langkah ini dilakukan karena proses beras fortifikasi harus memenuhi standar sertifikasi SNI.

    Ia menekankan program rintisan bantuan pangan berupa beras khusus itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pilihan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    Selain itu, ia menilai model bantuan pangan dengan beras fortifikasi dapat diterapkan lebih luas di masa mendatang. Menurutnya, konsumsi beras fortifikasi akan memberikan manfaat gizi lebih baik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya saya pernah berbicara ini dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi kalau model bantuan seperti ini diberikan ke masyarakat rentan akan lebih baik. Kita ke depan, misalnya bantuan pangan itu agar masyarakat mengkonsumsi nasi yang ada fortifikasi, akan lebih bagus,” tambah Arief.

    Arief juga menegaskan program itu berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak pula menggunakan beras dari stok Bulog.

    Melalui program rintisan ini, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan Bapanas kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga akan ada 1.944 paket bantuan yang didistribusikan. Program itu menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan.

    Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan itu berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

    “Latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” jelasnya.

    Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

    Fortifikasi beras juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi telah menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Tol Bogor-Serpong Via Parung Segera Dibangun

    Video: Tol Bogor-Serpong Via Parung Segera Dibangun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tol pertama di Era Pemerintahan Presiden Prabowo akhirnya punya kepastian. Pada Jumat siang, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol, untuk proyek tol Bogor-Serpong via Parung

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia (Jumat, 03/10/2025) berikut ini.

  • Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi Bandung 3 Oktober 2025

    Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi Bandung 3 Oktober 2025

    Kecelakaan Truk Tambang Bogor: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi, Warga Minta Konsistensi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang di Kabupaten Bogor.
    Penyerahan kompensasi berlangsung dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis (2/10/2025).
    Kompensasi ini dianggap sebagai bentuk kehadiran negara untuk mendampingi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang, khususnya di wilayah Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Ciseeng.
    “Kompensasi itu diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dan cacat akibat truk tambang. Ada 25 orang yang menerima kompensasi, termasuk dua orang yang mengalami cacat, yaitu Lutfi dan Devi. (Kompensasinya) berupa uang, untuk yang meninggal sebesar 40 juta, dan untuk yang cacat 50 juta,” ungkap Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Kabupaten Bogor, Junaedi Adhi Putera, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/10/2025).
    Junaedi menilai pertemuan tersebut merupakan momen penting, karena keluarga korban diundang secara khusus oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
    Dalam kesempatan itu, KDM menyampaikan keprihatinan dan memberikan santunan kepada keluarga yang kehilangan anggota atau mengalami cacat akibat kecelakaan truk tambang.
    “Para keluarga korban akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kang Dedi. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyerahkan kompensasi kepada keluarga yang terdampak. Hal ini tentu menjadi harapan baru bagi warga,” ujar Junaedi.
    Meskipun demikian, Junaedi menegaskan, kompensasi bukanlah solusi akhir dari permasalahan.
    Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang sering menimbulkan masalah hukum dan sosial.
    “Banyak IUP yang bermasalah. Harus ditinjau secara transparan, apakah prosedurnya sesuai atau tidak. Jika dibiarkan, masalah tambang akan terus berulang,” tegasnya.
    Junaedi juga menyoroti adanya praktik perlindungan aparat terhadap perusahaan tambang dan transporter, yang menyebabkan masalah tak kunjung selesai.
    “Bukan hal aneh jika aparat melindungi kepentingan tambang. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada kompensasi,” tambahnya.
    Ia berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan aturan yang ada, termasuk surat edaran penutupan tambang di Bogor.
    “Kami ingin Pemprov Jabar konsisten dengan kebijakan ini dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apa pun,” ucapnya.
    Menurut Junaedi, persoalan tambang di Bogor telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas.
    Aktivitas truk tambang yang melintas di jalur umum telah menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kecelakaan, kerusakan jalan, hingga polusi udara.
    “Kami berharap langkah ini tidak hanya berhenti pada kompensasi, tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang konsisten,” tutupnya.
    Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai penutupan sementara tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, sebagai upaya untuk menghentikan aktivitas truk tambang yang dinilai merugikan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRI: Penyaluran KPR FLPP capai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025

    BRI: Penyaluran KPR FLPP capai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025

    Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) mencatat total kredit pemilikan rumah (KPR) program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan kepada 103.807 debitur mencapai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025.

    Menurut perseroan, capaian tersebut menegaskan dukungan BRI terhadap program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, memandang program tersebut selaras dengan upaya BRI dalam mendorong pembangunan inklusif dan menggerakkan perekonomian rakyat.

    “BRI memandang program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,” kata Hery.

    Ia juga menilai bahwa program tiga juta rumah memberikan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di daerah.

    “Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hery.

    Perseroan memastikan seluruh pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR FLPP yang terjaga di level 1,52 persen.

    Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI pada awalnya mendapat alokasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2025 sebanyak 17.700 unit yang kemudian meningkat menjadi 25.000 unit.

    Adapun total penyaluran KPR FLPP hingga 25 September 2025 telah mencapai 23.925 unit.

    Capaian positif tersebut didukung oleh rata-rata realisasi bulanan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 2.658 unit per bulan.

    Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata realisasi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.258 unit per bulan.

    Sebelumnya pada Senin (29/9), pemerintah menggelar akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci bagi 26.000 debitur secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

    Seremoni utama berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kabupaten Bogor, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perumahan juga bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, yaitu tiga juta rumah,” tegas Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Tol Bogor-Serpong, Proyek Perdana Era Prabowo Senilai Rp12,3 Triliun

    Profil Tol Bogor-Serpong, Proyek Perdana Era Prabowo Senilai Rp12,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memulai konstruksi jalan tol baru yakni Tol Serpong – Bogor (via Parung). Di mana, ruas ini akan menjadi tol perdana yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, konsesi proyek tersebut diganggam oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang telah melakukan proses penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada hari ini, Jumat (3/10/2025).

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa tol ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,3 triliun.

    “Dari sisi finansial, investasi dari proyek ini adalah Rp12,351 triliun,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (3/10/2025).

    Secara terperinci, berikut profil Tol Bogor – Serpong yang menjadi tol perdana yang dibangun oleh Presiden Prabowo.

    Tol Bogor – Serpong (via Parung) merupakan salah satu ruas yang tergabung dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3. Di mana, kehadiran tol ini  akan memangkas waktu tempuh dari Bogor ke Serpong yang semula mencapai 1 jam lebih menjadi kurang dari 45 menit.

    Tol ini akan membentang di dua provinsi Jawa Barat dan Tangerang Selatan. Perinciannya, melewati 14 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Bogor dan melewati 4 desa dari 2 kecamatan di Tangerang.

    Adapun, total panjang tol ini mencapai 32,03 Km yang terbagi dalam 4 seksi. Di antaranya, Seksi 1 Jc Salabenda – SS Pondok Udik (3,97 Km) Dan Seksi 2 SS Pondok Udik – SS Putat Nutug (9,27 Km).

    Kemudian, Seksi 3 SS Putat Nutug – SS Rumpin (8,23 Km) dan Seksi 4 SS Rumpin – Jc Serpong (10,56 Km).

    Tol Bogor – Serpong dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dibidik rampung pada Agustus 2028.

    Secara teknis, jalan tol ini dirancang dengan standar kecepatan 100 km per jam, lebar lajur 3,6 meter, dan konfigurasi 2×2 lajur. Pada tahap awal yang akan dikembangkan menjadi 2×3 lajur pada tahap akhir, sesuai dengan proyeksi ketumbuhan awalitas di masa mendatang. 

    Adapun, konsesi Jalan tol Bogor – Serpong digenggam oleh PT Bogor – Serpong Infra Selaras (BSIS), sebuah konsorsium yang terdiri dari gabungan perusahaan swasta dan BUMN. 

    Mayoritas saham PT BSIS digenggam oleh PT Persada Utama Infra sebanyak 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebanyak 25%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) sebesar 12%, dan PT Utama Karya Infrastruktur sebesar 10%.

  • Proyek Perdana Prabowo, Tol Serpong-Bogor Dibidik Rampung 2028

    Proyek Perdana Prabowo, Tol Serpong-Bogor Dibidik Rampung 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Serpong-Bogor (Via Parung) resmi telah diteken proses Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada hari ini, Jumat (3/10/2025). Meski demikian, proses konstruksi proyek tol tersebut baru akan dimulai pada Oktober 2026. 

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menjelaskan bahwa proses konstruksi itu baru dijalankan pada akhir 2026 lantaran pemerintah akan lebih dahulu menyelesaikan proses pembebasan lahan.

    “Pembangunan tol ini dijadwalkan akan dimulai dengan pengadaan tanah, dan diharapkan konstruksinya dapat dimulai pada bulan Oktober 2026,” kata Wilan saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (3/10/2025).

    Apabila seluruh proses konstruksi berjalan lancar, maka proyek tersebut dibidik rampung pada Agustus 2028.

    Kehadiran Jalan Tol Bogor – Serpong akan memangkas waktu tempuh yang cukup signifikan. Dari wilayah Bogor hingga wilayah Tangerang hanya membutuhkan waktu kurang dari 45 menit.

    “Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mendukung konektivitas di Jabodetabek, mendorong pengembangan kawasan di sepanjang koridor, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan dampak multiplier effect yang positif bagi perekonomian regional terutama di Jabodetabek dan sekitarnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Tol Serpong – Bogor akan memiliki panjang mencapai 32,02 kilometer (Km) dan melintasi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.

    Di Kabupaten Bogor, jalan tol ini akan melewati 14 desa dari 3 kecamatan, sedangkan di Kabupaten Tangerang jalan tol ini akan melewati 4 desa dari 2 kecamatan. Pembangunan jalan tol ini memiliki nilai investasi sebesar Rp12,351 triliun.

    Konsesi Jalan tol Bogor – Serpong digenggam oleh PT Bogor – Serpong Infra Selaras (BSIS), sebuah konsorsium yang terdiri dari gabungan perusahaan swasta dan BUMN. 

    Mayoritas saham PT BSIS digenggam oleh PT Persada Utama Infra yang merupakan anak usaha UNTR sebanyak 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebanyak 25%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) sebesar 12%, dan PT Utama Karya Infrastruktur sebesar 10%.