Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang gagal disalurkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bank yang serapannya masih rendah adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Purbaya mengatakan BTN mendapatkan jatah Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Melihat kondisi terkini, serapannya kemungkinan hanya Rp 10 triliun dan Rp 15 triliun sisanya akan didistribusikan ke bank lain.

    “Kita perkirakan dengan keadaan sekarang, dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 (triliun). Mungkin Rp 15 (triliun) saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa setiap juga,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Padahal, kata Purbaya, BTN menjadi bank yang paling optimistis untuk menyerap penempatan dana, namun kenyataannya berbeda.

    “Seingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari Rp 25 triliun itu kurang, sebentar lagi akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Purbaya masih menanti hasil pertemuan dengan pimpinan BTN untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

    “Saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 (triliun) kan terlalu kecil. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti ya seperti apa kondisinya,” jelas Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan rapor sementara terkait penempatan dana pemerintah di lima bank yang dilakukan sejak 12 September 2025. Per 9 Oktober 2025, BTN memiliki serapan paling rendah yakni 19% dari penempatan dana Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun.

    Kemudian realisasi BNI 50% dari dana Rp 55 triliun, BSI 55% dari dana Rp 10 triliun, BRI 62% dari Rp 55 triliun, serta Bank Mandiri 74% dari Rp 55 triliun.

    Simak juga Video ‘Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang’:

    (aid/ara)

  • Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

    Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tak mengganggu kondisi APBN pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto.

    “Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, proyek yang dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk.

    “Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI,” tegas Suminto.

    Sebagaimana diketahui, pengelolaan utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini memasuki babak baru, setelah Danantara tengah berupaya bernegosiasi dengan China untuk reformasi beban utang yang ditanggung PT KAI.

    “Sedang berjalan dengan pihak China, baik dengan pemerintah China, sedang berjalan,” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (8/10).

    Rosan mengatakan, solusi yang diperlukan pada persoalan proyek ini bukan hanya restrukturisasi, melainkan reformasi.

    “Kita maunya bukan restrukturisasi (yang mungkin menyisakan potensi masalah) di kemudian hari, kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan,” ungkapnya.

    Harapannya, dengan adanya reformasi, setelah dilakukan restrukturisasi tidak akan terjadi lagi persoalan serupa.

    “Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default (gagal bayar) dan lain-lain,” imbuhnya.

    COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan manajemen PT KAI (Persero) untuk melakukan restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Sudah, sudah (bertemu),” ujarnya saat ditemui di gedung Smesco Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dony mengatakan, rencana pembayaran utang proyek kereta cepat kepada sejumlah BUMN yang terbebani sedang dalam penjajakan. Hal tersebut juga masuk dalam RKAP Danantara tahun ini. Meskipun, Ia belum dapat memaparkan terkait skema maupun mekanismenya.

    “Ini kan sedang dijajaki ya, sedang kita lakukan penjajakan, tentu akan kita bereskan proses itu, seperti mana tadi kemarin kan juga Dirut KAI juga sudah menyampaikan di DPR,” sebutnya.

    Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini menjadi beban keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) hingga semester I tahun 2025 naik dari 1,2 kali itu menjadi 1,3 kali.

    “Kalau kita lihat juga total debt penugasan versus dengan non-penugasan, itu tahun 2025 semester I itu (utang) Rp 46,5 triliun itu naik dibandingkan di tahun 2024 semester I Rp 43,2 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Sementara, total ekuitas KAI hingga semester I tahun ini juga naik dari Rp 32 triliun menjadi Rp 36,6 triliun.

    Utang proyek kereta cepat juga mendapat sorotan dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI karena membebani keuangan BUMN transportasi kereta api tersebut.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Bogor –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi, yakni dim sum bond. Penerbitan akan dilakukan pada kuartal IV-2025.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Ia mengatakan rencana penerbitan itu masih menjadi bagian dari strategi diversifikasi obligasi pemerintah pada 2025.

    “Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski sudah ada target rencana penerbitan pada akhir tahun ini, Suminto menegaskan nominal penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

    “Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

    Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) pada 7 Agustus 2025.

    Transaksi perdana dalam bentuk penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%.

    Lihat juga Video: Merunut Logika Menteri Purbaya

    (aid/ara)

  • SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto buka suara ihwal aliran modal asing yang keluar (outflow) dari pasar surat berharga negara (SBN) selama lima pekan beruntun terakhir, meskipun secara keseluruhan selama tahun berjalan 2025 masih mencatatkan inflow Rp 22,76 triliun.

    Outflow selama lima pekan terakhir mulai terjadi pada 1-3 September 2025 sebesar Rp 7,69 triliun, berlanjut pada 8-11 September 2025 senilai Rp 5,45 triliun, 15-18 September 2025 sebesar Rp 5,49 triliun, 22-25 September 2025 Rp 2,16 triliun, dan 29 September-2 Oktober 2025 senilai Rp 9,16 triliun.

    “Untuk pasar SBN year to date kita masih inflow Rp 22,76 triliun, tapi kita memang memahami beberapa waktu terakhir ada outflow,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, sebetulnya aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN itu masih terbilang tak mempengaruhi kondisi secara keseluruhan pasa SBN Indonesia, karena sifatnya yang terbatas.

    Investor domestik, kata dia masih mampu menyerap berbagai SBN yang dilepas oleh investor asing, sehingga imbal hasil dari SBN masih terus turun walaupun banyak dilepas asing.

    Pada 3 Oktober 2025 misalnya, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun telah turun ke level 6,30% daru posisi per 26 September 2025 di level 6,43%

    Premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 2 Oktober 2025 juga masih menunjukkan penurunan ke level 78,87 bps daru posisi 26 September sebesar 83,04 bps. CDS merupakan instrumen derivatif yang mencerminkan biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara atau korporasi.

    “Jadi itu (outflow) tidak berdampak kepada pasar SBN kita, karena even imbal hasilnya masih terus dalam tren penurunan dan sekali lagi kita bersyukur ketika secara temporary ada outflow di pasar SBN, ini pasar domestik sangat supportive sehingga tidak pengaruhi secara berati pasar SBN kita,” ungkap Suminto.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Jumlah itu turun dari utang per Mei 2025, sebesar Rp 9.177,48 triliun. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, utang pemerintah hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga semisal Malaysia dengan 61,9 persen, Thailand 62,8 persen, dan India 84,3 persen. 

    “Debt to GDP Ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Cukup moderator dibandingkan banyak negara peer group, negara tetangga maupun anggota G20,” ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Adapun utang pemerintah pusat di Juni 2025 terdiri dari komposisi pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 7.980,87 triliun.

    Untuk pinjaman, itu terbagi dari pinjaman luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun. 

  • Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Warga Puncak Menjerit, Mulyadi Gerindra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Menteri Lingkungan Hidup – Page 3

    Ia menegaskan, bahwa dirinya mensupport investor yang melakukan pembangunan usaha ekowisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

    Hal itu karena, Kawasan Puncak tidak memiliki sumber daya mineral atau tambang, tetapi dianugerahi Allah SWT dengan keindahan alamnya.

    “Saya mensupport investor yang bergerak di sektor ekowisata di Kawasan Puncak, karena sesuai dengan kondisi alamnya yang indah, alamnya yang segar dan lainnya,” tegasnya.

    Dalam dialog dengan warga Puncak, ratusan warga mengeluhkan tentang aksi main segel Menteri Hanif. Sebab, mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Anak-anak terancam tak bisa melanjutkan sekolah.

    Warga tak setuju wisata membuat banjir. Justru, dalam aspirasinya, investor menjaga lingkungan Puncak yang tadinya gundul menjadi asri Kembali.

    “Kami menanam puluhan pohon setiap harinya. Yang dijadikan tempat wisata itu tadinya gundul. Tidak benar merusak lingkungan,” kata salah satu warga.

    Mulyadi yang juga mantan rekan bisnis Prabowo ini menjelaskan, bahwa dengan adanya investor yang masuk, maka ekonomi masyarakat bergerak. Lapangan pekerjaan tercipta, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bergerak.

     

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi terkait dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang karena menjadi jaminan utang.
    Adapun dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
    “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen, dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan,” kata Yandri di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
    Yandri akan menjadwalkan pertemuan dengan Burhanuddin dan Purbaya usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada 9 Oktober.
    Sebab, Yandri menekankan bahwa polemik yang menimpa dua desa itu merupakan prioritas di kementeriannya.
    “Mungkin minggu depan, Rabu atau Kamis ya katanya, insyaallah sudah terjadwal. Dan ini menjadi prioritas Kementerian Desa untuk kami selesaikan,” tambahnya.
    Menurut Yandri, rencana pertemuannya dengan Jaksa Agung dan Menkeu adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
    Yandri baru akan mengambil langkah lanjutan setelah melakukan konsultasi lebih dahulu atas permasalahan tersebut.
    “Kami mau konsultasi dulu, kami temui dulu Pak Jaksa Agung, kami akan sampaikan duduk persoalannya, dan kita cari solusi terbaik, termasuk dengan Kemenkeu, karena ini dalam, asetnya dalam kewenangan Kemenkeu, kekayaan negara. Jadi ya, sesama negara sejatinya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Itu yang kita uruskan untuk rakyat,” jelasnya.
    Politikus PAN ini pun menargetkan masalah yang terkait Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja dapat segera selesai dalam waktu dekat.
    Bahkan, ia berharap solusi dari masalah ini bisa menjadi kado satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kalau kami mungkin dalam bulan Oktober ini, kalau bisa selesai. Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintah Pak Prabowo,” ucap Yandri.
    Adapun permasalahan bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan terpidana Lee Darmawan K H alias Lee Chin Kiat.
    Berdasarkan dokumen Desa Sukaharja, pada 1983, Lee Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman Rp 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    Pinjaman itu dijaminkan dengan jaminan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja, berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi.
    Tahun 1991, terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1622 K/PID/1991, turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam [NOMOR_PLACEHOLDER]56 Pid/B/1990/PN.JKT.BAR tentang Pidana Korupsi dengan tersangka Lee Darmawan dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    “Tetapi luas tanah yang disita bertambah dari semula 406 ha menjadi 445 ha,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi, pada September lalu.
    Tiga tahun berselang, eksekusi dilakukan oleh Satgas Gabungan BI dan Kejagung.
    Hasil verifikasi pada saat itu hanya menemukan sekitar 80 hektar, karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya.
    “Warga baru menerima tanda jadi, sementara nama penjual pun tidak dikenal,” terangnya.
    Pada 2019 hingga 2022, Satgas BLBI bersama BPN kembali mengeklaim 445 hektar tanah sitaan Lee Darmawan.
    Semua proses pemindahan hak atas tanah, sertifikasi hasil jual beli, hingga pajak bumi dan bangunan diblokir tanpa mengindahkan hasil verifikasi tahun 1994 yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    Jakarta –

    Indonesia menyalurkan bantuan pangan senilai US$ 12 juta atau Rp 200 miliar bagi warga Gaza, Palestina untuk merespons krisis pangan akibat serangan Israel. Bantuan disalurkan melalui Badan Pangan Dunia (WFP).

    Hal itu dikatakan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesian AID) Kementerian Keuangan, Dalyono.

    “Kita wujudkan dalam bentuk bantuan pangan yang kemudian kita kerjasamakan dengan World Food Program. Nilai bantuannya cukup besar yaitu kalau kita dolar kan itu bantuannya US$ 12 juta untuk bantuan pangan kepada Palestina, kalau kita rupiahkan sekitar Rp 200 miliar,” kata Dalyono di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

    Dalyono menyebut bantuan itu akan diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan pangan untuk mengisi dapur umum di Gaza. Kedua, berupa suplemen kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketiga, dalam bentuk biskuit berenergi untuk masyarakat.

    “Jadi totalnya ada US$ 12 juta atau Rp 200 miliar kita akan salurkan melalui WFP, saat ini sedang proses untuk menyalurkannya. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari komitmen presiden untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang besar kepada Palestina terutama karena sedang mengalami masalah kemanusiaan,” imbuhnya.

    Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kepada petani Palestina di Tepi Barat berupa pengembangan produk-produk alpukat. Dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mendatangkan mereka ke Indonesia guna mengikuti pelatihan di Malang.

    Dalyono menjelaskan masyarakat di Tepi Barat Palestina relatif lebih stabil secara keamanan maupun ekonomi. Di sana produksi alpukat cukup besar, namun terkendala keterbatasan pupuk, teknologi pengolahan, pengembangan, hingga pemasaran.

    “Kita kerja sama dengan JICA dalam hal ini, nilainya tidak begitu besar dan totalnya itu sekitar Rp 2 miliar, di mana sekitar Rp 1 miliar ditanggung oleh JAICA dengan mendatangkan mereka ke Indonesia. Pelatihannya dilakukan di badan pelatihan pertanian di Malang, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan domestiknya ditanggung oleh LDKP,” jelas Dalyono.

    (aid/ara)

  • Stok Bensin di SPBU Vivo Banyak yang Kosong, Kapan Ada Lagi?

    Stok Bensin di SPBU Vivo Banyak yang Kosong, Kapan Ada Lagi?

    Jakarta –

    Stok BBM di SPBU Vivo Jabodetabek banyak yang kosong. Kapan tersedia lagi?

    Bensin yang dijual SPBU Vivo mulai langka. Di kawasan Jabodetabek, banyak SPBU Vivo yang tak lagi memiliki stok Revvo92. Dilihat detikOto dalam laman khusus stok SPBU Vivo yang diupdate per 9 Oktober 2025 pukul 06.00 WIB, Revvo92 hanya tersisa di delapan SPBU dari total 17 SPBU di Jakarta.

    Begitupula di Bekasi, hanya dua dari total 10 SPBU Vivo yang masih menjual Revvo92. Di Tangerang juga hanya ada dua SPBU Vivo yang masih memiliki stok Revvo92. Beda halnya dengan di Bogor, dari total lima SPBU, hanya tersisa satu yang menjual BBM RON 92 Vivo itu. Sedangkan di Depok, dua SPBU yang menyediakan Revvo92 ada di Limo dan Sawangan. Berikut ini daftar SPBU Vivo yang masih punya stok bensin Revvo92.

    Daftar SPBU Vivo yang Jual Bensin RON 92

    Jakarta

    SPBU AntasariSPBU Bintaro S1SPBU Daan MogotSPBU Warung BuncitSPBU MT HaryonoSPBU Pasar MingguSPBU TendeanSPBU MeruyaSPBU Jambore

    Tangerang

    SPBU PamulangSPBU ModernlandSPBU Cipondoh

    Bekasi

    SPBU KrangganSPBU Cimuning

    Bogor

    SPBU PajajaranSPBU Sentul

    Depok

    Kapan Stok Bensin Vivo Ada Lagi?

    Meski begitu, di beberapa SPBU tertulis jam estimasi ketersediaan Revvo92. Di Jakarta, di SPBU Radar Auri dan SPBU Hankam, Revvo92 akan tersedia pada 9 Oktober pukul 14.00 WIB. Stok di SPBU Kemang juga akan tersedia pada hari ini pukul 20.00 WIB.

    Di Tangerang, SPBU Bintaro S7 dan SPBU BSD akan menyediakan Revvo92 pada pukul 06.00 WIB. Sedangkan di SPBU Ciater, Revvo92 tersedia pada 10 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB. Di SPBU Legok dan Imam Bonjol, Revvo 92 akan kembali tersedia pada hari ini di malam hari, tepatnya pada pukul 20.00 WIB.

    Di Bekasi juga rata-rata akan kedatangan stok Revvo92 pada hari ini. Ada juga beberapa SPBU yang kedatangan stok Revvo92 pada esok hari.

    Perlu dicatat, bensin yang tersedia di SPBU Vivo saat ini hanya tersisa Revvo92. Stok Revvo90 dan Revvo95 sudah ludes.

    “Produk Revvo90 dan Revvo95 saat ini sudah tidak tersedia di semua lokasi SPBU Vivo,” demikian penjelasan Vivo.

    Sebelumnya, pekan lalu saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Direktur Vivo Energy Indonesia Leonard Mamahit mengungkap sisa stok BBM hanya tersedia hingga akhir Oktober 2025. Bila nanti stoknya habis, SPBU Vivo tak ada lagi BBM yang bakal dijual.

    “Saat ini memang stok kami sudah habis, di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Pada akhir bulan Oktober ini (stok tersisa),” ujar Leonard.

    (dry/din)