Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Jakarta, Beritasatu.com–  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan. Perguruan tinggi diharapkan membantu pemerintah melalui riset teknologi dan inovasi pertanian, khususnya bibit unggul.

    Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dalam mempercepat target swasembada pangan tercapai kurang 4-5 tahun.

    “Ini adalah salah satu aksi nyata hasil pembekalan (Presiden Prabowo Subianto di Magelang), kita harus kolaborasi antara sektor dan menteri dikti saintek, luar biasa bekerja sama dengan beliau,” ungkap Amran di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Amran menyampaikan, forum diskusi rektor bersama Kementan dan Kemendikti Saintek serta 60 perguruan tinggi tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan lima perguruan tinggi. “Kami menghasilkan lima MoU, kita kontrak terkait benih unggul karena kita butuh inovasi baru,” kata dia.

    Adapun lima perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hassanudin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

    “Salah satu contoh ada benih dari IPB, yakni benih padi IPB 3S. Itu produktivitasnya 13 ton, mungkin kalau di lapangan bisa 10 ton. Itu luar biasa. Kemudian ada dari Unhas itu benih jagung bisa produksi 10 ton, namanya Jagung Jago. Ini luar biasa untuk sektor pertanian,” kata Amran.

    Amran menuturkan, Indonesia memerlukan teknologi baru dari dalam negeri, tanpa tergantung pada negara lain. Menurutnya, kolaborasi antara sektor pertanian dengan pendidikan dapat mempercepat swasembada.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya bersama 60 perguruan tinggi yang berkaitan dengan pertanian mendukung upaya Kementan mempercepat tercapainya target swasembada pangan.

    “Kami sampaikan kepada mereka semua bahwa silakan bantu pemerintah dalam swasembada pangan, para penelitian ahli-ahli itu gunakanlah ilmu yang dikembangkan, inovasi-inovasinya untuk kemajuan pertanian di Indonesia,” ucap Satryo.
     

  • 6 Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat Megapolitan

    6 Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat Megapolitan

    Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Seorang pria berinisial AS (54) tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
    Warga bernama Dilla (21) menceritakan, kecelakaan itu bermula saat AS yang berkendara dengan sepeda motor melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.
    AS tiba-tiba menghindari pejalan kaki yang sedang menyebrangi jalan.
    “Kejadiannya ini pas pukul 06.00 kebetulan. Jadi posisinya pagi-pagi ada orang yang mau berangkat kantor, dia mau naik Transjakarta (di terminal dekat TKP),” ujar Dilla saat ditemui di lokasi, Senin (28/10/2024).
    Akibatnya, AS kehilangan kendali dan masuk ke jalur arah Jakarta ke Bogor. Namun, saat masuk ke jalur tersebut, AS menabrak sepeda motor jenis sport yang dikendarai oleh RP (39) dengan membonceng JN (14).
    “Jadi posisinya (AS) sudah telentang kepalanya tuh, sudah menghadap kiri, terus juga sudah berdarah sebelah dahi, yang di bagian sini (kepala) tuh sudah ada pembocoran gitu,” kata dia.
    Dilla mengatakan AS langsung meninggal di tempat. Hal itu karena dia melihat AS langsung ditutupi dengan kardus oleh warga.
    “Langsung meninggal soalnya emang benar-benar enggak gerak sama sekali setelah jatuh,” kata dia.
    Tak berselang lama, pihak kepolisian pun langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengevakuasi korban.
    Kanit Gakum Satlantas Polres Tangsel IPDA Marulloh menyebut, pihaknya tiba di lokasi bersama dengan ambulan dan korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta Selatan.
    “AS meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RS. Fatmawati untuk dimintakan visum,” kata Marulloh saat dikonfirmasi, Senin.
    Sedangkan korban lainnya, yaitu RP dan JN mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke RS Sari Asih Ciputat.
    “Mereka mengalami luka-luka kemudian dibawa kerumah sakit Sari Asih Ciputat Kota Tangsel untuk mendapatkan pertolongan medis,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serikat Pekerja minta penetapan UMR diserahkan ke pemerintah daerah

    Serikat Pekerja minta penetapan UMR diserahkan ke pemerintah daerah

    Kami meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk menentukan UMR secara tripartit di daerah masing-masingJakarta (ANTARA) –
    Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SKEP – SPSI) minta agar penetapan upah minimum regional (UMR) diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) sehingga menjadi lebih layak dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

    “Kami meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk menentukan UMR secara tripartit di daerah masing-masing,” kata Ketua Umum SKEP – SPSI, R Abdullah di Jakarta, Senin.

    Baca juga: Pencari kerja di Jakarta tak perlu khawatir hadirnya RUU Ciptaker

    Ia mengatakan penetapan upah jangan lagi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Menurut dia sebaiknya diberikan kewenangan bagi tripartit yang terdiri atas serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah bersama Dewan Pengupahan untuk merumuskan dan merundingkan kenaikan UMR setiap tahun.

    Menurut dia hal ini lebih objektif dan sesuai dengan kemampuan ekonomi di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

    Baca juga: Pengunjung padati gerai UMK pada puncak HUT Jakarta di JIS

    Ia menjelaskan jika masih mengacu kepada PP 51 maka kenaikan pengupahan di daerah yang banyak pekerja pabrik seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan lainnya hanya 1,6 persen.

    “Sementara inflasi di angka 4-5 persen dan ini tentu ini bukan kenaikan tapi malah berkurang. Jika kenaikan UMR setara dengan inflasi maka itu tidak terjadi kenaikan,” kata dia.

    Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI bayar upah PJLP dan guru honor sesuai UMP

    Abdullah mengingatkan kepada pemerintah pusat agar tidak takut dengan kenaikan UMR yang tinggi kepada pekerja di Indonesia karena pekerja ini merupakan konsumen yang memiliki daya beli terhadap barang kebutuhan mereka.

    “Jika gaji naik maka daya beli mereka juga tinggi sehingga ikut menggerakkan ekonomi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi

    Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta 2024 Rano Karno
    mengatakan bahwa pengadaan pangan murah ditambah memperpendek rantai pasok dapat menjadi strategi mengendalikan inflasi di Jakarta.

    “Kita harus menciptakan pangan murah, harus memperpendek rantai pasok. Selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan itu, menciptakan pasar agar harga menjadi murah,” kata Rano dalam debat kedua Pilkada DKI 2024 di Jakarta, Minggu malam.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa penyediaan transportasi publik juga dapat menjadi strategi mengendalikan inflasi.

    Tak hanya di Jakarta, kata dia, namun juga meliputi daerah lain seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk menjangkau Jakarta melalui Transjabodetabek.

    Baca juga: Rp300 miliar disiapkan Pramono untuk permodalan UMKM Jakarta

    Karena itu, dia berencana menyediakan transportasi umum untuk jarak 500 meter dari rumah.

    “Untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik, menambah rute dan jumlah bus, waktu tunggu tiga menit,” katanya.

    Selain itu transportasi publik gratis untuk 15 golongan. “Mudah-mudahan salah satu permasalahan tentang inflasi di Jakarta bisa tertanggulangi,” ujar Rano.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.

    Baca juga: Pasar Tanah Abang perlu promosi yang lebih kuat

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Lalu pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan pada 17 November 2024.
    Baca juga: Debat kedua Pilkada Jakarta diharapkan buka cakrawala visi-misi paslon

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jerry Mangasas Jadi Ketua Apjatel Lagi, Ini Janjinya

    Jerry Mangasas Jadi Ketua Apjatel Lagi, Ini Janjinya

    Jakarta –

    Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) telah memilih Ketua Umum terbaru untuk periode 2024-2027. Jerry Mangasas Siregar yang kembali terpilih menjadi orang satu di asosiasi pengusaha internet tersebut.

    Dalam Musyawarah Nasional III Apjatel yang digelar di Bogor, Jawa Barat, ini Jerry menjadi calon tunggal hingga pada akhirnya diputuskan kembali menjadi Ketua Apjatel.

    Dalam masa bakti tiga tahun ke depan, Jerry mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait penggelaran jaringan telekomunikasi di Indonesia.

    “Dari segi teknologi digital, jaringan Internet yang memadai perlu terus digelar dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk terus mendukung, bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan jaringan hingga ke tingkat kabupaten serta kota kecil di Indonesia,” ujar Jerry, Kamis (24/10/2024).

    Sebagai Ketum Apjatel periode 2024-2027, Jerry memiliki tiga program. Pertama adalah harmonisasi dan simplifikasi regulasi, bagaimana menggelar jaringan di berbagai daerah dapat diatasi.

    Kedua, Apjatel ke depannya akan melakukan penataan dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait.

    “Semoga terjadi badan usaha yang bisa menjembatani Apjatel untuk melakukan penataan jaringan utilitas karena ini cukup masif nantinya kita lakukan. Dan berharap dukungan penuh dari semua self-owner,” tuturnya.

    Dan, ketiga regulasi yang ada saat ini dinilai pengusaha internet turut menjadi batu sandungan dalam penggelaran jaringan, terutama aturan yang berbeda di tiap wilayahnya. Persoalan ini yang akan dikomunikasikan Apjatel dengan regulator.

    “Memang di samping regulasi dan terhadap penataan itu, kita sangat mendorong optimalisasi utilisasi network yang ada. Jadi ada 800 ribu kilometer ini. Mungkin saatnya sesuai dengan undang-undang cipta kerja, sharing infrastruktur itu keniscayaan,” ungkapnya.

    (agt/fyk)

  • Seribu lebih polisi amankan unjuk rasa buruh di Patung Kuda

    Seribu lebih polisi amankan unjuk rasa buruh di Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.270 personel gabungan guna mengamankan unjuk rasa ribuan buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya.

    “Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh di bundaran Patung Kuda Monas, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.270 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

     

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

    Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

     

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti, bila eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” ujar Susatyo.

     

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

     

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    “Personel tak bawa senjata, semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil (Kepala Pengamanan Wilayah). Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” jelas Susatyo.

    Ancaman mogok
    Adapun aksi ini merupakan upaya dari sekitar 3.000 buruh di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang membawa dua tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Demo tersebut direncanakan dihadiri massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh dan serikat pekerja lainnya.

    Selain itu, unjuk rasa hari ini merupakan aksi awal dan akan terus berlanjut secara bergelombang pada 25-31 Oktober 2024 di masing-masing daerah, tepatnya di kantor gubernur atau wali kota di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

    Jika pemerintah tidak mendengarkan tuntutan aksi ini hingga rangkaian aksi gelombang hingga 31 Oktober mendatang, serikat buruh mengancam akan melakukan mogok nasional pada 11 atau 12 November.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas dan keamanan data pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

    Bima Arya menekankan dinas dukcapil memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan pelayanan dasar kependudukan terpenuhi secara maksimal. Kualitas pelayanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan keamanan.

    “Ini soal akurasi, validitas, kapasitas, dan juga security. Oleh karena itu, saya ada di sini juga mengikuti menjalankan perintah dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan hal-hal tersebut,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia juga memandang penting mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan integrasi single identity number.

    Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan aman bagi seluruh masyarakat.

    “Jadi, pelayanan dasar terpenuhi dengan baik dan dipastikan keamanan, kapasitas terpenuhi, sembari juga melakukan updating dari progres rencana menerapkan SPBE, yang nanti ada single one admission number, semua itu harus diakselerasi,” ujarnya.

    Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dari segi peningkatan kualitas validitas data, infrastruktur, dan keamanan.

    “Tidak mungkin pelayanan dasar itu terpenuhi secara maksimal kalau pertama datanya tidak valid, yang kedua tidak didukung oleh kapasitas atau infrastruktur, yang ketiga security-nya tidak terjamin,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima juga berbagi pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Dia mengaku sering pergi ke Dinas Dukcapil Kota Bogor untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat.

    “Dukcapil di sini baru. Akan tetapi, kalau dukcapil di Kota Bogor, rasanya setiap minggu juga nongkrong di sana,” pungkasnya.

    Baca juga: Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024
    Baca juga: BSKDN susun modul hasil IPKD untuk tingkatkan tata kelola keuda

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

    Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Riwayat pendidikan dan karier politik

    Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

    Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

    Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

    Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

    Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

     Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

    Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

    Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

    Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

    Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

    Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

    Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

    Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

    Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

    Wali Kota Bogor dua periode

    Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

    Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

    Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

    Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

    Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

    Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

    Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

    Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

    Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

    Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

    Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

    Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

    Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023.

    Purnatugas dari wali kota

    Bima Arya sempat memutuskan untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, pada 7 Agustus 2024, dia menyatakan mundur.

    Keputusannya tersebut dilatarbelakangi dukungan partainya kepada Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Usai memutuskan mundur, Bima membentuk organisasi kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

    Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Bima bersama sejumlah calon wakil menteri mengunjungi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selatan. Bima mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan.

    Tugas tersebut tentu sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rosan Roeslani dipercaya jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi

    Rosan Roeslani dipercaya jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Rosan Roeslani dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan pengumuman itu, nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM berubah menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Rosan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi di akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Ia sebelumnya turut diundang oleh Prabowo Subianto di kediaman Presiden ke-8 RI itu di Jalan Kertanegara pada Senin (14/10/2024) saat pertemuan dengan para calon menteri. Ia juga kembali menghadiri pertemuan dengan Prabowo dan para calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10).

    Di pemerintahan, Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sebelum aktif di pemerintahan, pria kelahiran Jakarta pada 31 Desember 1968 itu dikenal sebagai pebisnis. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015-2020.

    Rosan merupakan tokoh yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, dan berhasil membawa Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pemilu 2024.

    Ia menempuh pendidikan di luar negeri dengan gelar BA di bidang Administrasi Bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, pada tahun 1993, dan kemudian melanjutkan ke Antwerpen European University di Belgia, di mana ia memperoleh gelar MBA pada tahun 1996.

    Baca juga: Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024