kab/kota: Bogor

Ribuan Pesantren di Bogor Belum Miliki Izin Bangunan, Pemkab: Kami Kirim Surat Teguran Regional 11 Oktober 2025

Ribuan Pesantren di Bogor Belum Miliki Izin Bangunan, Pemkab: Kami Kirim Surat Teguran
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor memperketat pengawasan bangunan pondok pesantren yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Langkah ini diambil untuk mencegah potensi bahaya konstruksi, menyusul kasus ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Kepala DPKPP Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan di setiap kecamatan.
“Kami punya pengawas di tiap kecamatan yang rutin memeriksa bangunan berizin maupun tanpa izin, termasuk pesantren,” kata Eko kepada Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Berdasarkan data administrasi DPKPP, hingga 2025 terdapat 1.499 pondok pesantren di Kabupaten Bogor.
Namun, hanya 39 pesantren yang telah mengajukan izin PBG sejak 2012, sementara 1.460 lainnya masih belum memiliki izin dan belum melalui pemeriksaan kelaikan bangunan.
Menurut Eko, pengawasan tersebut merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPT DPKPP.
UPT berwenang melakukan inspeksi lapangan, memeriksa dokumen izin, serta memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola bangunan yang belum mengurus PBG.
“Kalau ada pesantren yang belum punya izin, kami kirim surat teguran agar segera mengurus PBG,” ujarnya.
Setelah teguran dikirim, Tim Profesi Ahli (TPA) akan memeriksa kesesuaian bangunan berdasarkan aspek struktur, arsitektur, dan mekanikal-elektrikal (ME).
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan tidak laik, maka akan diberikan rekomendasi perbaikan untuk menghindari risiko runtuh atau kegagalan konstruksi.
Eko menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk mempersulit pengelola pesantren, melainkan untuk menjamin keselamatan santri dan penghuni.
“Kami ingin bangunan pesantren memenuhi standar laik fungsi, bukan sekadar formalitas izin,” ucapnya.
“Bangunan pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tinggal santri. Jadi keselamatannya harus dijamin,” sambung Eko.
Eko mengakui bahwa rendahnya kesadaran pengurus pesantren menjadi salah satu kendala utama.
Banyak pendiri pesantren belum memahami pentingnya PBG sebagai jaminan keselamatan dan keamanan.
Selain itu, sebagian besar pesantren di Kabupaten Bogor berdiri di atas tanah wakaf dan dibangun secara swadaya masyarakat tanpa perhitungan teknis yang memadai.
“Banyak yang belum paham pentingnya proses perizinan sejak awal. Akibatnya, banyak bangunan berdiri tanpa perencanaan teknis sesuai standar keselamatan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Eko, berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang mewajibkan setiap bangunan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.
Untuk memperkuat pengawasan, DPKPP berencana mempercepat pembentukan tim ahli bersertifikat guna melakukan kajian teknis terhadap kekuatan dan kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami sedang menyiapkan tim ahli agar pemeriksaan teknis bisa dilakukan lebih cepat dan menyeluruh,” tutup Eko
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 14:24
Tembok Penahan Tanah di Bogor Longsor, Pondok Pesantren Rusak Tertimpa Material Regional 11 Oktober 2025

Tembok Penahan Tanah di Bogor Longsor, Pondok Pesantren Rusak Tertimpa Material
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Tembok penahan tanah (TPT) di wilayah Desa Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, mengalami longsor pada Jumat (10/10/2025) malam.
Peristiwa ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan Kali Citapos meluap dan menggerus bagian TPT di jalan penghubung Cinangneng–Tenjolaya.
“Mengakibatkan TPT di Jalan Abdul Fatah longsor,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).
TPT yang longsor memiliki panjang sekitar 15 meter dengan tinggi 3,5 meter. Meski belum memutus akses jalan, kondisi tanah di sekitar lokasi kini labil.
“Longsor mengancam jalan meskipun masih bisa dilalui kendaraan dengan tonase rendah. Namun apabila terjadi hujan kembali dengan intensitas tinggi, dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan,” ujar Adam.
Sebagai langkah antisipasi, petugas telah memasang safety line di sisi jalan yang terdampak longsor untuk mencegah pengguna jalan melintas terlalu dekat dengan area rawan.
Longsornya TPT juga menimpa bangunan pondok pesantren yang berada tepat di bawah tebing. Tembok bagian dapur pesantren dilaporkan jebol setelah tertimpa material longsor.
“Selain TPT, bangunan pondok pesantren di bawahnya juga terdampak. Dinding bagian dapur jebol karena tertimpa material longsoran,” jelas Adam.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Namun hingga kini, TPT dan bangunan pesantren yang rusak belum diperbaiki.
“Saat ini TPT dan bangunan pondok pesantren terdampak belum diperbaiki,” pungkas Adam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 13:44
Purbaya Sentil Utang Whoosh, Kalau Rugi Jangan Ditanggung Pemerintah

GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dikelola secara profesional oleh badan usaha yang terlibat, tanpa melibatkan dana publik. Hal tersebut dikatakannya saat merespon usulan Danantara soal restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditanggung APBN.

“KCIC di bawah Danantara kan ya. Seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam Zoom Meeting bersama wartawan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Purbaya menegaskan pemerintah ingin mengakhiri praktik yang membuat negara menanggung risiko dari proyek komersial. Menurutnya, peran antara entitas bisnis dan pemerintah perlu dipisah agar risiko finansial tidak kembali ditanggung negara

“Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto juga memastikan pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan Cina (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025

Kereta Cepat Jakarta-Bandung digarap oleh KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China. Skema pembiayaannya murni berbasis bisnis dengan porsi kepemilikan 60 persen oleh Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia, yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara, serta 40 persen oleh pihak Tiongkok.

11/10/2025 12:38
Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang RI belum melampaui Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menuai sorotan.

Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto salah satu yang menyoroti. Dia menanyakan cara pemerintah menanggapi utang tersebut.

Apalagi, dengan membandingkan negara maju seperti Jepang. Mengingat Jepang utangnya sudah lebih dari PDB.

“Pemerintah berulang kali membandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang utangnya melampaui PDB,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (11/9/2025).

Di sisi lain, dia mengingatkan bunga utang. Menurutnya, bunga yang dibayarkan pemerintah RI ratusan kali lipat dari utang Jepang.

“Tapi tidak pernah membandingkan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia sampai ratusan kali lipat dari utang Jepang,” terangnya.

Sebelumnya, Purbaya menyebut utang RI Rp9.128,05 baru setara 39,86 persen. Itu masih di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“39% PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

“Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya,” sambung Purbaya.

Purbaya mengaku akan memastikan penerbitan utang akan terus diredam. Di sisi lain akan meningkatkan penerimaan negara.
(Arya/Fajar)

11/10/2025 11:29
Jelang PLN Electric Run 2025, Pelari di Tangerang Lari Sambil Pungut Sampah Megapolitan 11 Oktober 2025

Jelang PLN Electric Run 2025, Pelari di Tangerang Lari Sambil Pungut Sampah
Editor
TANGERANG, KOMPAS.com –
Sejumlah pelari dari berbagai komunitas di Kota Tangerang mengikuti kegiatan Rerun Road to PLN Electric Run 2025 yang digelar dengan titik start di Cotta Haus, Kota Tangerang, Sabtu (11/10/2025).
Manajer Event Harian Kompas, Sri Aswito Zainul, mengatakan bahwa kegiatan ini tak hanya sekadar acara lari.
Sebelum memulai lomba, peserta dibagikan kantong plastik besar dan alat pengambil sampah untuk memungut sampah di sepanjang rute yang mereka lintasi.
“Sampah yang dipungut pun harus sampah kering dan plastik yang tercecer di jalan. Nantinya, saat tiba di garis
finish
, sampah akan ditimbang,” jelas Aswito dalam keterangannya, Sabtu.
Ia menambahkan, peserta juga harus mengambil bendera di dua pos pemeriksaan (
check point
) yang telah disediakan.
Para peserta pun menyambut baik kegiatan lari kali ini karena ada sesuatu yang baru, yaitu aksi peduli lingkungan.
Dalam kegiatan di Tangerang ini, terkumpul 186,68 kilogram sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi
totte bag
untuk dibagikan kepada pelari saat pengambilan
race pack
pada acara puncak.
“Sementara, pengumpul sampah terbanyak diperoleh oleh Komunitas Lari Gercep Runners dengan jumlah 20,83 kilogram,” kata Aswito.
Lebih lanjut, Aswito menyampaikan, rangkaian Rerun Road to PLN Electric Run 2025 dilakukan di tiga kota, yakni Bogor, Jakarta, dan puncaknya di Tangerang.
Sebagai informasi,
Harian Kompas
(
Kompas.id
) bekerja sama dengan Perusahan Listrik Negara akan menyelenggarakan kembali kegiatan lari PLN Electric Run 2025 di tahun ke- 3 dengan tema “Recharge As One”, dengan jumlah peserta sebanyak 7.500 pelari pada Minggu, 2 November 2025 dengan titik start dan finish di ICE BSD, Tangerang.
Kegiatan Rerun Community ini merupakan bagian dari rangkaian menuju acara puncak PLN Electric Run 2025, sebagai wadah komunitas untuk memperkuat kampanye plogging (joging sambil memungut sampah).
Semangat perubahan kolektif ini diwujudkan di tiga kota berbeda: Bogor (20 September 2025), Jakarta (4 Oktober 2025), dan ditutup di Tangerang hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 09:21
Gaji ASN Belum Dipastikan Naik di 2026, Kemenkeu Masih Tunggu Kepastian

BOGOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditujukan untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” ujar Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

Tri menambahkan bahwa Kementerian Keuangan pun belum menerima arahan resmi terkait kebijakan penggajian tambahan untuk ASN pada tahun mendatang.

Menurutnya, apabila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai prioritas nasional, maka alokasi dananya akan langsung tercermin dalam dokumen APBN 2026.

“Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji,” tuturnya.

Meski demikian, Tri tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan di kemudian hari dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo dan akan sangat bergantung pada prioritas pemerintah pada saat itu.

“Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan,” katanya.

11/10/2025 09:12
Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghukum para pelaku pasar modal yang melakukan praktik manipulatif atau dikenal sebagai “penggorengan saham”.

Ia berharap proses pembersihan pasar modal dari para spekulan pemain saham gorengan tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu tahun ke depan.

“Kalau selama setahun bersih-bersih saja, sementara saya bisa lihat saham yang digoreng. Saya kan mengamati pasar saham juga ya, ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut bukan main, yang bukan market maker, tapi yang ikut,” kata Purbaya dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, penertiban para pelaku “penggoreng saham” penting untuk menjaga minat generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal.

Ia khawatir praktik tidak sehat tersebut dapat merusak kepercayaan investor pemula, mengingat sekitar 50 persen investor pasar modal saat ini berasal dari kalangan muda.

Berita selengkapnya baca di sini

11/10/2025 09:00
Jakarta dan sekitarnya diprakirakan berawan hingga hujan ringan

Jakarta (ANTARA) – Cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya diprakirakan berawan pada sebagian wilayah dan hujan ringan pada kawasan lainnya dengan sejumlah peringatan cuaca ekstrem di kota penyangga.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Sabtu, kondisi langit berawan diprediksi terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Sementara kota administratif Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diproyeksikan hujan ringan.

Kondisi hujan ringan ini juga diperkirakan terjadi di beberapa kota penyangga ibu kota seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Sedangkan untuk Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi diperkirakan cuaca cerah.

Selain itu, BMKG juga merilis wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang pada provinsi Jawa Barat dan Banten.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/10/2025 05:13
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Karyawati Diduga Disekap di Panti Jompo Bogor

Bogor –

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki dugaan karyawati disekap pengurus panti jompo di Kota Bogor. Sebanyak empat saksi diperiksa.

“Untuk saat ini Polresta Bogor kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi,” kata Aji ditemui Jumat (10/10/2025) malam.

“Untuk saat ini sudah mulai empat saksi yang kita periksa dan nantinya kita akan tindaklanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya,” lanjutnya.

Aji menyebutkan, dugaan penyekapan diketahui pada Jumat dinihari setelah pihak keluarga membuat laporan. Polisi menindaklanjuti dan mendatangi lokasi untuk pengecekan.

“Berdasarkan laporan tersebut, kita lakukan penyelidikan dan memang betul ada satu orang yang dinyatakan dikurung di dalam kamar, diakibatkan karena melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Korban itu pengasuh para jompo,” kata Aji.

“Tadi kita sempat lakukan mediasi tapi hasilnya masih deadlok dan saat ini kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada baik pihak yayasan maupun saksi saksi,” imbuhnya.

Sebelumnya, panti jompo di Kota Bogor didatangi warga karena diduga sekap karyawati pada Jumat dinihari. Polisi yang datang usai ada laporan, kemudian mengevakuasi korban.

Warga kemudian kembali mendatangi panti jompo tersebut malam ini untuk menjemput pegawai lain. Hasilnya, sebanyak lima karyawati menyatakan berhenti bekerja dan memilik ikut pulang bersama warga.

“Saya mewakili keluarga, mewakili adik-adik yang ada di sini mengucapkan terima kasih karena mereka sudah boleh pulang. Tadi sudah dilakukan penyerahan dari pihak yayasan, Ibu Ana sendiri bersama dengan Disnaker, diserahkan langsung ke kami, ke pihak keluarga,” kata Romo Kristo ditemui di lokasi, Jumat (10/10) malam.

“Total ada tujuh orang yang sudah pulang. Lima orang di antaranya yang kita jemput malam ini, mereka mengundurkan diri dari tempat ini. Sedangkan dua lainnya, sudah pulang, termasuk yang sudah kita jemput semalam,” imbuhnya.

Pemicu Karyawati Disekap di Panti

Romo Kristo mengungkap dugaan pemicu pegawai wanita disekap pengurus panti jompo di Bogor Utara, Kota Bogor. Korban diduga disekap dalam kamar karena bercanda menyembunyikan tempat makan teman sesama pegawai.

“Mengenai penyebabnya, permasalahan berawal dari hal sepele, bercanda dan saling sembunyi tempat makan. Rupanya, kejadian itu dilaporkan ke pimpinan (pengurus panti). Dari situ, pimpinan mengambil tindakan yang katanya untuk pembinaan, tetapi ternyata melampaui batas kemanusiaan,” kata Romo Kristo ditemui Jumat (10/10/2025) malam.

Kristo menduga, selain disekap korban juga mengalami kekerasan lain. Korban diduga mengalami gangguan di kaki akibat dihukum skotjump sebanyak 300 kali.

“Ada dugaan penyiksaan karena salah satu anak terlihat pincang, jalannya setengah mati, karena disuruh skot jump 300 kali dan disekap di dalam ruangan sendiri. Itu yang sedang diproses sekarang,” kata Kristo.

Halaman 2 dari 2

(sol/maa)

11/10/2025 03:15
Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyindir Danantara yang ingin memibatkan pemerintah ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun

Purbaya mengatakan belum dihubungi Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan.

“Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

“Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

“Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto.

Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

“Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

10/10/2025 21:13

kab/kota: Bogor

Pemicu Karyawati Disekap di Panti