Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Menko Polkam: Kenaikan UMP harus diperhitungkan dengan tepat

    Menko Polkam: Kenaikan UMP harus diperhitungkan dengan tepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) dengan tepat demi kebaikan masyarakat.

    “Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” kata Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya yakni dampak jika UMP terlalu tinggi.

    “UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Budi.

    Dia melanjutkan UMP yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu membuat masyarakat perlahan beralih ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

    Situasi ini, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan namun dengan pemberian upah di bawah UMP.

    “Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” jelas dia.

    Karenanya, Budi berharap para kepala daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat, swasta dan instansi terkait untuk menentukan kenaikan UMP yang tepat.

    Di saat yang sama, Budi juga meminta para kepala daerah terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama Pilkada 2024 berlangsung.
    Baca juga: Menko: Kepala daerah jaga stabilitas politik dan keamanan wilayah
    Baca juga: Budi Gunawan ajak kepala daerah jalankan Astacita di setiap wilayah
    Baca juga: Menko Polkam pastikan telusuri akses judi online dari VPN dan non-VPN

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

    Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

    Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini. 

    Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

    “Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

    “Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

    Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

  • Yusril Harap Natalius Pigai Selesaikan Persoalan HAM Masa Lalu dan Kini

    Yusril Harap Natalius Pigai Selesaikan Persoalan HAM Masa Lalu dan Kini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Natalius Pigai selaku Menteri HAM mampu membangun kesadaran lebih tinggi dalam penegakan HAM. Terlebih, Pigai merupakan aktivis di bidang tersebut.

    Hal itu disampaikan Yusril dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Mulanya, dia menyampaikan sasaran tugas dari kementeriannya, lalu menyampaikan harapannya kepada Pigai.

    “Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

    Yusril juga berharap agar Pigai bisa membantu menyelesaikan persoalan bidang HAM di Indonesia. Baik persoalan HAM masa lalu, maupun masa kini.

    “Melindungi hak asasi manusia, dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang,” ungkapnya.

    Yusril sebelumnya juga telah mengatakan bahwa Indonesia akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP tersebut mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial.

    (rdh/yld)

  • Jaksa Agung Burhanuddin: Kalau Pimpinan Bersih, Anak Buah Takut Berbuat Tercela

    Jaksa Agung Burhanuddin: Kalau Pimpinan Bersih, Anak Buah Takut Berbuat Tercela

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai pemberantasan korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan agar menjadi contoh kepada perangkat kerja di bawah.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Seorang pimpinan di daerah atau di mana pun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela,” tuturnya.

    Namun, lanjut dia, jika pimpinan unit kerjanya korupsi, maka orang yang di bawahnya adalah perampok. Oleh sebab itu, dia menegaskan memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

    “Kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Untuk itu mari kita berantas korupsi dari diri sendiri,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Burhanuddin meminta para kajari dan kajati apabila setelah melakukan pemberkasan, persidangan, dan pengambilan keputusan, bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

    Jika kajari dan kajati tak melakukan hal yang disampaikannya itu, justru nantinya kajari dan kajatilah yang akan ditindak langsung olehnya.

    “Lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajari kajati sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” tandasnya.

    Tak hanya mengingatkan kajari dan kajati, Burhanuddin turut mengingatkan dan meminta kesadaran, terutama bagi yang di daerah bahwa pihaknya bukan mencari kesalahan-kesalahan dan menganggap mereka menjadi “objek”.

    “Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini,” katanya.

    Dia pun yakin bahwa semua pihak tidak ingin Indonesia disebut sebagai negara yang paling korupsi, karena Indonesia masih punya harga diri.

  • Antisipasi Bencana Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan Jalur Evakuasi dan Perlindungan untuk Warganya Megapolitan 7 November 2024

    Antisipasi Bencana Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan Jalur Evakuasi dan Perlindungan untuk Warganya Megapolitan 7 November 2024

    Antisipasi Bencana Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan Jalur Evakuasi dan Perlindungan untuk Warganya
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gempa atau bencana lain yang bisa saja terjadi di
    Jakarta
    , tidak hanya berdampak pada penduduk setempat, tetapi juga pada pekerja yang berasal dari daerah sekitar, termasuk Kota Bogor.
    Banyak warga Bogor yang setiap hari bekerja di Jakarta, sehingga bencana dapat memengaruhi keselamatan dan stabilitas ekonomi mereka.
    Menanggapi risiko ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh, mengungkapkan bahwa
    Pemkot Bogor
    telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk melindungi warganya apabila terjadi bencana di Jakarta.
    “Bencana di Jakarta tidak hanya berdampak pada penduduknya, tetapi juga pada pekerja yang berdomisili di daerah sekitar seperti Bogor. Kami telah menyiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi situasi ini,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (7/11/2024).
    Langkah-langkah yang disiapkan Pemkot Bogor antara lain meliputi:
    1. Evakuasi dan Informasi Jalur Aman
    Pemkot Bogor bekerja sama dengan BNPB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait untuk memastikan adanya rencana evakuasi yang jelas.
    “Pekerja asal Bogor yang terjebak di Jakarta akan diarahkan melalui jalur evakuasi aman menuju Kota Bogor atau wilayah lain yang lebih aman,” jelas Hidayatulloh.
    2. Fasilitas Pengungsian dan Bantuan Sosial
    Pemkot Bogor juga berencana menyediakan fasilitas pengungsian bagi warga Bogor yang terdampak bencana. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja dalam situasi darurat, termasuk gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
    “Kita tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, tetapi juga perlindungan hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja,” tambahnya.
    3. Komunikasi Darurat
    Untuk mempermudah komunikasi, pemerintah akan mengembangkan sistem informasi darurat berbasis teknologi agar pekerja asal Bogor dapat tetap terhubung dengan keluarga dan pemerintah selama proses evakuasi.
    “Ini penting agar mereka mendapatkan informasi terbaru dan membantu pekerja asal Bogor tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga dan pemerintah setempat selama proses evakuasi,” jelas Hidayatulloh.
    Hidayatulloh menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam mengatasi dampak bencana ini.
    “Bencana tidak mengenal batas administrasi. Kerjasama lintas daerah sangat penting untuk memastikan keselamatan semua pihak, termasuk pekerja dari Bogor,” ujarnya.
    Pemkot Bogor berharap, dengan adanya langkah antisipatif ini, warga Bogor yang bekerja di Jakarta dapat merasa lebih tenang dan terlindungi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (
    Rakornas
    ) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC),
    Bogor
    , pada Kamis (7/11/2024).
    Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh
    kepala daerah
    serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.
    “Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut.
    Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya
    rakornas
    sebagai momen yang sangat bermanfaat dan strategis.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara ini.
    “Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” tambahnya.
    Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan dari Rakornas ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama lima tahun ke depan.
    Peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.
    Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.
    “Kemudian jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pilih Beri Arahan Secara Tertutup Kepada Kepala Daerah di Sentul

    Prabowo Pilih Beri Arahan Secara Tertutup Kepada Kepala Daerah di Sentul

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memilih untuk memberikan arahan secara tertutup kepada Kepala Daerah atau Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

    Presiden Ke-8 RI itu, mengawali arahannya dengan menyampaikan terima kasih atas inisiatif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan Rapimnas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir 2024.  

    “Saya sangat mengharagi langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ujarnya kepada setiap pimpinan daerah yang hadir di Sentul, Kamis (7/11/2024).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai bahwa pertemuan ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Mengingat, interaksi tersebut sebenarnya sesuatu yang mungkin jarang dilakukan hampir di seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang ada. 

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa dirinya akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam sambutan pada hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu.

    “Saya tidak akan terlalu mengulangi tetapi saya kira ada manfaatnya kalau saya menekenkan pokok-pokok yang terpenting,” pungkas Prabowo.

    Dalam pantauan Bisnis di lokasi, media mulai diminta untuk keluar saat Presiden Ke-8 RI itu mulai memberikan sambutan sebelum pengarahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

  • Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan Megapolitan 7 November 2024

    Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan Megapolitan 7 November 2024

    Jubir Rido Sebut Jakarta Punya Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana, tapi Perlu Perbaikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru bicara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
    Jakarta
    , Ridwan Kamil dan Suswono, (Rido), Mulya Amri menilai, Jakarta memiliki sejumlah infrastruktur untuk memitigasi bencana. Namun, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki.
    “Rido menilai bahwa Jakarta memiliki beberapa infrastruktur untuk
    mitigasi bencana
    , tetapi kami menyadari bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan,” ujar Mulya Amri saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (7/11/2024).
    Mulya mengatakan, jika Rido terpilih, infrastruktur mitigasi bencana akan ditingkatkan. Begitu juga dengan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
    Penguatan ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Mulai dari, pelatihan, sosialisasi, hingga pengembangan sistem peringatan dini.
    Nantinya, anggota badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan para relawan akan ditingkatkan kompetensinya melalui sejumlah program pelatihan kebencanaan yang lebih komprehensif.
    Publik juga akan diberikan edukasi tambahan terkait dengan evakuasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
    “Kami juga akan memperbanyak titik informasi darurat dan mengembangkan Komunitas Tangguh Bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat,” kata Mulya.
    Rido juga akan mengkaji dan mengevaluasi ulang besaran anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan mitigasi bencana. Jika diperlukan, akan dihadirkan anggaran khusus untuk memperkuat mitigasi bencana.
    “Rido akan mengalokasikan dana khusus untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk gempa, melalui pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur mitigasi yang ada, seperti pelatihan sumber daya manusia dan pemasangan alat deteksi dini di berbagai titik,” ucap dia.
    Untuk memastikan kesiapan Jakarta menghadapi bencana, Rido juga akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang.
    Komunikasi ini diperlukan agar penyebaran informasi, evakuasi, dan penyediaan bantuan darurat serta logistik bisa dimaksimalkan ketika bencana terjadi.
    “Kami pasti komunikasi dan kerja sama dengan daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan risiko bencana,” tutup Mulya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andrew Andika Bantah Isu Perselingkuhan dalam Gugatan Cerai

    Andrew Andika Bantah Isu Perselingkuhan dalam Gugatan Cerai

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor Andrew Andika membantah tudingan selingkuh yang dilontarkan oleh pihak Tengku Dewi Putri, yang dijadikan alasan istrinya menggugat cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan, Andrew menyatakan siap untuk memperlihatkan bukti bahwa dirinya tidak berselingkuh selama pernikahannya dengan Tengku Dewi. 

    Pernyataan ini disampaikan melalui kuasa hukum Andrew, Ricci Chandra, usai persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, yang dikutip dari kanal YouTube, Kamis (7/11/2024).

    “Jika pihak penggugat ingin membuktikan tuduhan tersebut, silakan saja. Kami juga memiliki hak untuk membantahnya. Rincian lebih lanjut akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Namun, sejauh ini kami belum bisa banyak bicara,” ujar Ricci.

    Ricci menjelaskan, gugatan cerai yang diajukan oleh Tengku Dewi melalui kuasa hukumnya masih berada dalam tahap mediasi, yang memberikan kesempatan bagi kliennya untuk memberikan penjelasan langsung kepada Tengku Dewi.

    “Yang pasti, masih ada kesempatan untuk mediasi, dan kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan segala hal kepada Tengku Dewi,” tegas Ricci.

    Sementara itu, kuasa hukum Tengku Dewi, Tiara Octavia, menyatakan kliennya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Andrew Andika. 

    Tiara menambahkan, Tengku Dewi merasa sangat kecewa karena diduga Andrew Andika selingkuh.

    “Klien kami tetap akan melanjutkan gugatan cerainya dan ingin berpisah dari suaminya,” tegas Tiara.

    Menurut informasi yang dihimpun Beritasatu.com, sidang perceraian antara Tengku Dewi dan Andrew Andika yang selingkuh dijadwalkan kembali pada 13 November 2024 mendatang, dengan agenda mediasi.

  • Jika Seorang Pemimpin Korup yang di Bawah Itu Rampok

    Jika Seorang Pemimpin Korup yang di Bawah Itu Rampok

    GELORA.CO  – Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memberikan arahannya kepada pemerintah daerah dan jajaran jaksa dalam Rakornas Pemda di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. 

    Burhanuddin bicara soal pemberantasan korupsi.

    Burhanuddin mengutip kembali perkataan Presiden Prabowo Subianto soal ikan yang busuk dimulai dari kepala.

    “Jadi seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja kalau pimpinannya bersih yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok. Ingat itu!” kata Burhanuddin, Kamis (7/11/2024).

    Burhanuddin mengatakan bahwa para jaksa tidak ingin mencari kesalahan dari pemda dan menjadikannya objek.

    “Yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin menyinggung bagaimana penilaian dunia terhadap Indonesia sebagai negara korup. 

    Dia yakin bahwa warga Indonesia tidak ingin negaranya disebut negara korup.

    “Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita mulai kita jangan berteori. Tapi mulai dari kita diri sendiri,” kata dia.

    Kepada para pimpinan daerah, khususnya kajati dan kajari, Burhanuddin mengingatkan bahwa seorang pimpinan bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan perbuatan tercela.

    “Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok ingat itu. Untuk itu, ingat mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri,” kata dia.

    “Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya kalau kepalanya bersih insya Allah sampai ujungnya juga bersih,” pungkasnya