kab/kota: Bogor

  • UMK Tangerang 2025 Naik 6,5 Persen, Masuk 10 UMK Tertinggi RI

    UMK Tangerang 2025 Naik 6,5 Persen, Masuk 10 UMK Tertinggi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang tahun 2025 naik 6,5 persen sebesar Rp309.418, menjadi Rp5.069.708 menurut pengumuman Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

    Penetapan angka ini merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Pleno Dewan Pengupahan, yang berlangsung di kantor Disnaker Kota Tangerang, ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan wajib ditaati seluruh perusahaan di wilayah Kota Tangerang. Namun demikian, pemerintah masih belum memberikan keterangan resmi mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Kenaikan UMP pun otomatis akan memengaruhi upah minimum regional atau UMR per kota/kabupaten.

    Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

    Besaran UMR di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

    Namun perlu diketahui bahwa istilah UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi. Istilah yang berlaku sekarang adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

    Rincian UMK Tangerang 2025

    Kota Tangerang: Rp5.069.707
    Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392

    Daftar 10 UMR Tertinggi di Indonesia 2025

    Kota Bekasi: Rp5.690.752
    Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Kota Depok: Rp5.195.721
    Kota Cilegon: Rp5.128.084
    Kota Bogor: Rp5.126.897
    Kota Tangerang: Rp5.069.708
    Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    Kota Batam: Rp4.989.600

    Demikian informasi mengenai besaran UMK dan atau UMR Tangerang tahun 2025.

  • Viral Susu MBG Kebanyakan Air, Pakar IPB: Susu Sapi Segar Kandungan Utamanya juga Air

    Viral Susu MBG Kebanyakan Air, Pakar IPB: Susu Sapi Segar Kandungan Utamanya juga Air

    Jakarta

    Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Epi Taufik buka suara soal ramai susu dengan label Badan Gizi Nasional, hanya memiliki kandungan 30 persen susu, selebihnya didominasi air. Banyak yang mempertanyakan mengapa anak-anak tidak langsung diberikan susu segar.

    Prof Epi menyebut anggapan demikian menandakan masih banyak ketidakpahaman di lingkup masyarakat. Ia mengklaim susu sapi segar saja mengandung 88 persen air dan 12 persen bahan kering yang terdiri dari lemak, protein, laktosa/karbohidrat, dan mineral.

    “Susu sapi segar, terutama yang saat ini mayoritas berasal dari sapi Frisian Holstein (FH), juga susu kambing, dan bahkan ASI (Air Susu Ibu), kandungan utamanya adalah air,” kata Prof Epi dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).

    Tidak heran menurutnya muncul tudingan di media sosial susu yang ada dalam paket menu MBG dimanipulasi, lantaran hanya tercantum susu 30 persen.

    Prof Epi menyebut susu MBG juga sudah mengikuti spesifikasi dari BGN yang juga dilandasi aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Mengacu pada Peraturan BPOM No. 13/2023 tentang Kategori Pangan terutama pada bagian 01.1.2 tentang Susu Cair Plain lain dalam bentuk Susu Lemak Penuh Rekombinasi.

    “Oleh karena itu Susu MBG berbahan baku susu segar minimum 20 persen, ditambah padatan susu dengan kandungan gizi seperti susu segar. Kandungan kalsium tidak kurang dari 15 persen daily value, kadar lemak tidak kurang dari 3 persen, kadar protein tidak kurang dari 2,7 persen, dan kadar karbohidrat dan mineral tidak kurang dari 7,8 persen,” klaimnya.

    Meski begitu, secara presentase Prof Epi menekankan susu segar dalam komposisi susu MBG wajib minimal berada di 20 persen, untuk memastikan kadar gizi tak berkurang.

    “Jadi, bukan berarti jika susu segarnya 20 persen lalu sisanya semua air,” kata dia.

    Hal yang terpenting menurutnya adalah kandungan gizi susu MBG (lemak, protein, laktosa/karbohidrat dan mineral) setara dengan susu segar.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Jakarta

    Pemerintah mencari cara untuk membenahi utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Namun, nampaknya utang pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu tidak akan menggunakan APBN.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan dirinya ogah menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat. Istana buka suara soal hal ini.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua pihak untuk mencari skema jalan keluar agar beban keuangan kereta cepat bisa diselesaikan.

    “Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Dalam rapat yang dilaksanakan di Kertanegara, Prasetyo sendiri mengatakan utang kereta cepat tidak dibahas dalam forum tersebut. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” lanjutnya.

    Purbaya menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya.

    Sebab, struktur BUMN kini berada di bawah Danantara langsung. Tidak seperti dulu, struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ujar Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) yang lalu.

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Danantara sendiri sudah menyatakan dua opsi untuk menyelesaikan utang Whoosh. Pertama, menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang kedua adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dari Danantara, APBN tidak akan ikut terbebani. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    Kembali ke Prasetyo, pemerintah sendiri menyadari Whoosh saat ini menjadi transportasi yang cukup jadi andalan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah akan mencari cara agar Whoosh tetap bisa berjalan dan beban utangnya bisa tertangani dengan baik.

    “Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

    Malah pemerintah punya pemikiran akan memperluas jaringan kereta cepat. Yang saat ini sudah sampai Bandung akan diperluas ke Surabaya.

    “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” pungkas Prasetyo.

    Lihat juga Video Oikos Nomos: Whoosh Punya Utang Jumbo!

    (kil/kil)

  • Ramai Kritik Susu di Paket Menu MBG, BGN Angkat Bicara

    Ramai Kritik Susu di Paket Menu MBG, BGN Angkat Bicara

    Jakarta

    Program makan bergizi gratis (MBG) menuai beragam tanggapan para pakar gizi. Salah satu yang menyoroti implementasinya adalah dr Tan Shot Yen, dokter yang juga ahli gizi masyarakat. Ia menilai sejumlah menu dalam program tersebut belum sepenuhnya tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

    Salah satu sorotan utamanya pada pemberian susu kemasan yang menjadi bagian dari paket MBG di beberapa daerah.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu, dr Tan menyampaikan masih banyak menu MBG yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip gizi modern, terutama dalam hal pemilihan susu sebagai menu wajib.

    “Tidak banyak orang tahu bahwa etnik Melayu, yang juga mencakup sebagian besar masyarakat Indonesia, sekitar 80 persennya itu intoleran laktosa, termasuk saya. Jadi, Anda bisa bayangkan dampaknya,” ujar dr Tan.

    Ia menambahkan, secara regulasi, Indonesia sudah meninggalkan konsep empat sehat lima sempurna sejak diterbitkannya Permenkes tahun 2014 yang menggantinya dengan panduan Gizi Seimbang atau Isi Piringku.

    “Susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak begitu penting selama kita punya telur, ikan, dan daging. Kita negara kaya protein hewani, jadi tidak harus bergantung pada susu. Kalau dipaksakan, banyak anak justru bisa mencret,” lanjutnya.

    Selain itu, dr Tan juga menyoroti kualitas produk susu yang dibagikan dalam MBG. Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas membedakan antara susu murni dan minuman bergula rasa susu.

    “Yang dibagi itu bukan susu, tapi minuman bergula. Ini bukti bahwa publik kita sudah pinter, bisa menilai sendiri mana yang benar-benar susu dan mana yang hanya minuman manis,” tegasnya.

    BGN Buka Suara

    Menanggapi kritik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kehadiran susu dalam program MBG bukan keputusan spontan, melainkan hasil kajian ilmiah dan kebijakan berbasis bukti.

    Prof Epi Taufik, Tim Pakar Bidang Susu BGN sekaligus Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu Fakultas Peternakan IPB, mengklaim hampir semua panduan gizi di dunia, termasuk Indonesia, tetap menempatkan susu dan produk olahannya (dairy) sebagai bagian dari diet seimbang.

    “Dalam berbagai dietary guidance seperti di Malaysia, Jepang, China, hingga panduan Isi Piringku dari Kemenkes RI dan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dari Bapanas RI, susu selalu masuk dalam rekomendasi. Ini bukan soal ikut-ikutan, tapi karena bukti ilmiahnya kuat,” kata Prof Epi di Bogor, Minggu (12/10).

    Ia menjelaskan, susu mengandung 13 zat gizi esensial, termasuk protein berkualitas tinggi, kalsium, dan vitamin D, semuanya penting untuk pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak usia sekolah.

    “Anak usia 9 hingga 12 tahun sedang berada di masa peak growth velocity, periode percepatan pertumbuhan tinggi badan dan kebutuhan energi meningkat tajam. Kalsium dari makanan harian biasanya baru mencukupi 7-12 persen dari kebutuhan harian. Tambahan dari susu membantu menutup kekurangan itu agar pertumbuhan optimal,” jelasnya.

    Selain alasan gizi, BGN juga menilai keberadaan susu dalam program MBG memiliki efek ekonomi positif.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan setiap produk MBG diwajibkan mengandung minimal 20 persen susu segar lokal.

    “Susu dalam MBG bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menghidupkan ekonomi desa. Peternak rakyat kini memiliki pasar yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.

    Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.

    “Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” kata Suminto.

    Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.

     

  • Pilu Karyawati Panti Jompo Ngaku Disekap dan Disuruh Squat Jump 300 Kali

    Pilu Karyawati Panti Jompo Ngaku Disekap dan Disuruh Squat Jump 300 Kali

    Jakarta

    Karyawati panti jompo di Bogor Utara, Kota Bogor, diduga menjadi korban penyekapan hingga disuruh squat jump 300 kali. Polisi masih mendalami kasus ini.

    Romo Kristo selaku perwakilan keluarga karyawati mengungkap penyebab dugaan penyekapan tersebut. Dia menyebut korban disekap karena bercanda menyembunyikan tempat makan milik teman sesama pegawai.

    “Mengenai penyebabnya, permasalahan berawal dari hal sepele, bercanda dan saling sembunyi tempat makan. Rupanya, kejadian itu dilaporkan ke pimpinan (pengurus panti). Dari situ, pimpinan mengambil tindakan yang katanya untuk pembinaan, tetapi ternyata melampaui batas kemanusiaan,” kata Romo Kristo kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

    Kristo menduga selain disekap, korban juga mengalami kekerasan lain. Menurutnya, korban diduga mengalami masalah di kakinya akibat dihukum squat jump sebanyak 300 kali.

    “Ada dugaan penyiksaan karena salah satu anak terlihat pincang, jalannya setengah mati, karena disuruh squat jump 300 kali dan disekap di dalam ruangan sendiri. Itu yang sedang diproses sekarang,” ucapnya.

    Karyawati Disekap

    Kristo menyebut, ada dua pegawai wanita yang diduga mengalami penyekapan di panti jompo. Salah satu korban disebut disekap dalam kamar kosong selama dua malam.

    “Yang mengalami penyekapan sebenarnya ada dua orang. Satu di antaranya sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan telah divisum. Sedangkan satu lagi sudah pulang lebih dulu dan dalam satu-dua hari ke depan proses hukumnya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian,” ujar Kristo.

    Dia berharap pihak kepolisian dapat menangani kasus tersebut secara profesional. Menurutnya, semua pekerja berhak diperlakukan secara manusiawi apapun profesinya.

    “Kita berharap pihak kepolisian bisa menangani kasus ini secara profesional, sehingga memberi efek jera, bagi siapa pun yang menerima tenaga kerja. Semua pencari kerja, apapun profesinya, harus diperlakukan dengan baik dan diperlakukan secara manusiawi,” katanya.

    Sementara itu, Kapolsek Bogor Utara AKP Enjo Sutarjo membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menyebut korban juga sudah melaporkan terkait dugaan penyekapan.

    “Iya, terkait itu kasusnya sedang ditangani. Korban sudah lapor, laporannya (terkait) dugaan penyekapan. Kalau penganiayaan nggak ada, nggak ada (laporan) penganiayaan,” ucap AKP Enjo ketika dimintai konfirmasi.

    Polisi Dalami Dugaan Penyekapan

    Polisi masih mendalami dugaan penyekapan ini. Salah satu yang didalami adalah dugaan kekerasan atau penganiayaan.

    “Terkait adanya dugaan penganiayaan, hal itu masih kami dalami karena korban setelah diamankan langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho, Sabtu (11/10).

    Saat ini, karyawati tersebut sudah menjalani fisum di rumah sakit. Aji mengatakan pihak kepolisian masih menunggu hasil daripada visum tersebut.

    “Untuk luka-luka pada korban, kami masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Setelah hasilnya keluar, baru bisa kami sampaikan,” jelasnya.

    Pengakuan Korban

    Salah satu karyawati diduga disekap karena bercanda menyembunyikan tempat makan teman sesama pegawai. Korban juga mengaku dihukum squat jump sebanyak 300 kali.

    “Untuk sanksi yang diberikan kemarin itu ada dua korban yang diberikan sanksi squat jump 300 kali, tapi penyekapan itu cuma satu orang saja, atas nama Marta itu yang dilakukan penyekapan,” kata pengacara korban Fransisco de Tango ketika dihubungi detikcom, Minggu (12/10).

    “Untuk insiden yang viral itu saya jelaskan bahwa benar terjadi, tetapi bukan tujuh orang disekap di sini (di panti jompo). Tetapi diduga ada salah satu yang disekap di sini dan prosesnya pun di kepolisian sedang kita jalankan,” imbuhnya.

    Fransisco menambahkan, sejumlah pegawai wanita sudah dijemput dari panti jompo. Mereka memutuskan berhenti bekerja dari panti jompo dan telah dipenuhi hak dan kewajibannya.

    “Pada hari ini penyerahan ketiga adik-adik kita dari NTT oleh ketua yayasan. Pada malam kemarin kita melakukan penjemputan 5 orang dan saat ini 3 orang, kemudian pada malam sebelumnya juga kita lakukan penjemputan 1 orang,” kata Fransisco.

    “Jadi adik-adik NTT ini benar-benar bekerja di sini, dalam bekerjanya ada yang menjadi OB ada yang menjadi perawat, karena yayasan ini merupakan yayasan yang mengurusi para lansia yang ada di kota Bogor,” imbuhnya.

    Korban dugaan penyekapan berinisial MA mengaku dihukum squat jump sebanyak 300 kali dan disekap selama dua hari oleh pengurus yayasan. Dia mengaku dihukum karena bercanda menyembunyikan tempat makan sesama teman pegawai.

    “Awalnya sih saya bareng teman, tapi awalnya itu saya bercanda. Terus, pas sembunyi tempat makan itu, istirahat. Pas sudah istirahat, sorenya kerja lagi. Sekitar jam 5 sore kami dipanggil sama ibu (pengurus panti jompo) karena sembunyi tempat makan teman,” kata MA kepada wartawan.

    “Habis itu malamnya kami disuruh squat jump 300 kali, terus tangan diituin, saya squat jump 300 kali. Saya sama teman saya namanya Regina, tetapi teman saya langsung pulang. (Disekap) di kamar, kondisinya kosong. Dua hari saya di situ,” imbuhnya.

    Pihak Panti Jompo Dipanggil Polisi

    Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada pihak panti jompo untuk dimintai keterangan. Kemungkinan pemeriksaan dilakukan esok hari.

    “Surat permintaan keterangan sudah disampaikan (ke panti jompo). (Status) masih sebagai saksi, (diperiksa) antara hari Selasa atau Rabu,” kata Kapolsek Bogor Utara AKP Enjo Sutarjo dihubungi detikcom, Minggu (12/10).

    Enjo menyebutkan saat ini sudah ada empat orang yang diperiksa sebagai saksi. Dua di antaranya adalah satpam atau sekuriti panti jompo yang dilaporkan menyekap karyawati.

    “Kalau satpam sama karyawan sudah diminta keterangan. Total sudah empat saksi yang dimintai keterangan. Kita masih mendalami kasusnya, makanya pihak-pihak masih kita mintai keterangan,” kata Enjo.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/fas)

  • 2
                    
                        Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
                        Nasional

    2 Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN Nasional

    Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat.
    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut.
    Namun, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.
    “Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
    Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.
    “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
    Danantara, sebagai
    superholding
    BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
    Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
    Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak
    superholding
    itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
    Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
    “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka
    manage
    dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor Nasional 12 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri bidang keuangan dan menggelar rapat terbatas (ratas) di kediamanmya Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ratas tertutup tersebut membahas sistem keuangan mulai dari perkembangan devisa hasil ekspor (DHE) hingga sistem perbankan.
    “Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenan dengan masalah devisa hasil ekspor,” kata Prasetyo, Minggu.
    Prasetyo menyebut, dalam ratas, pemerintah mengevaluasi efektivitas pemberlakuan devisa hasil ekspor sejak Maret 2025.
    Pasalnya, menurut prasetyo, hasil dari DHE belum optimal.
    “Karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup mengembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi malam hari ini,” ujarnya.
    “Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo lagi.
    Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, ratas tersebut tidak membahas soal dana transfer ke daerah (TKD).
    Sebab, menurut dia, Menteri Keuangan Purbaya sudah berkoordinasi dengan para pemerintah daerah (Pemda) terkait TKD.
    “Bukan, malam ini tidak membahas masalah TKD. Karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo.
    Untuk diketahui, ratas yang turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tersebut dimulai sekitar Pukul 19.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.50 WIB.
    Sehari sebelumnya, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Presiden Prabowo menerima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian nasional.
    “Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu.
    Menurut Teddy, dalam kesempatan tersebut Ketua MPR menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait berbagai program strategis pemerintah.
    Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui Ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
    “Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua,” ujar Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Disurati Pengusaha Tekstil, Ini Isinya – Page 3

    Menkeu Purbaya Disurati Pengusaha Tekstil, Ini Isinya – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai utang pemerintah pusat sebesar sebesar Rp 9.138,05 triliun hingga Juni 2025 masih dalam level aman.

    Menkeu Purbaya mengatakan, acuan utang suatu negara bahaya atau tidak bukan hanya dilihat dari besaran nominalnya saja, tetapi juga diperbandingkan dengan kondisi ekonomi terkini.

    “Utang sekitar Rp 900 triliun itu masih 39 persen dari PDB (produk domestik bruto). Dari standar ukuran internasional masih aman,” ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Anda bayangkan, kalau saya punya penghasilan Rp 1 juta per bulan dengan Pak Sekjen Rp100 juta per bulan. Maka utang saya Rp 1 juta itu sama dengan penghasilan saya satu bulan. Tetapi untuk pak sekjen hanya 1/100 dari pendapatan. Dia gampang membayar, sedangkan saya sulit,” ungkapnya seraya memberi contoh.

    Menurut dia, nominal utang dengan rasio di bawah 40 persen terhadap PDB masih cenderung aman. Lantaran secara porsi utang Indonesia hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ia lantas membandingkannya dengan beberapa negara yang punya porsi utang jumbo. Semisal Jerman dengan rasio terhadap PDB mendekati 100 persen, Amerika Serikat lebih dari 100 persen, bahkan Jepang hingga 250 persen.

    “Dengan standar itu kita aman. Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukan) kita cukup prudent,” tegas Purbaya.

     

  • Warga BSD ke Bogor Lewat Tol Baru Cuma 45 Menit, Ini Rutenya

    Warga BSD ke Bogor Lewat Tol Baru Cuma 45 Menit, Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) secara konsisten menghadirkan konektivitas di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Kini, HKI telah merambah lingkup infrastruktur di luar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), melalui keikutsertaan HKI dalam pengembangan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.

    HKI merupakan anggota konsorsium Badan Uaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS), bersama PT Persada Utama Infra, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

    “Jalan tol Bogor-Serpong sepanjang 32 Km ini terdiri dari 4 (empat) seksi memiliki sejumlah titik akses keluar masuk tol seperti di Serpong, Rumpin, Patuat Nutug, Pondok Udik, dan Salabenda, yang semuanya terhubung ke jalan daerah. Terhubungnya akses tol ini dengan jalan daerah tentu akan memudahkan masyarakat dalam mobilitas, dengan percepatan waktu tempuh menjadi kurang lebih 45 menit,” ungkap Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).

    Aji menambahkan pembangunan proyek jalan tol ini menggunakan skema pendanaan KPBU, yang merupakan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Adapun skema pembangunan ini dibiayai oleh konsorsium BUJT, dengan pengembalian melalui tarif jalan tol ini.

    “Skema pendanaan ini, sangat membantu pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Proyek Tol Bogor-Serpong via Parung ini direncanakan sebagai jalur alternatif strategis yang menghubungkan wilayah Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, serta menjadi bagian dari sistem jaringan jalan tol yang akan mendukung konektivitas kawasan Jabodetabek.

    Diharapkan pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, mempercepat perjalanan dan menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk kawasan industri, pusat bisnis, serta destinasi wisata unggulan seperti Puncak, Bogor, dan kawasan lainnya di sekitar Tangerang Selatan dan Serpong.

    Sementara itu, tantangan dalam pengerjaan jalan tol ini yakni proses pengadaan lahan yang dilanjutkan dengan proses konstruksi. Beberapa risiko yang dihadapi yakni dari proses pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri, mengingat trase jalan tol ini melintasi wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan pemanfaatan lahan yang beragam.

    Hal ini memerlukan sinergi yang erat antara badan usaha, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

    Sedangkan dari sisi teknis, proyek ini menghadapi tantangan konstruksi di wilayah urban padat, terutama pada pembangunan Junction (JC) Salabenda dan JC Serpong-Balaraja yang akan menjadi titik temu berbagai ruas jalan tol eksisting maupun rencana. Kompleksitas konektivitas di area tersebut menuntut koordinasi lintas pihak dan strategi konstruksi yang adaptif agar pelaksanaan tetap aman dan efisien.

    “Kami mohon doanya agar pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung ini lancar dan bermanfaat bagi semua pihak,” tutup Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]