Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penertiban aktivitas tambang ilegal menjadi sia-sia tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

    Penertiban tambang ilegal dipercaya akan menjadi katalis signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan memulihkan tata kelola lingkungan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar mengatakan pendekatan yang tepat dalam menangani kompleksitas tambang ilegal dapat mengubah masalah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurutnya, untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal, khususnya berskala besar, penindakan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Apalagi, lanjutnya, aktivitas ini diduga erat melibatkan korporasi dan yang dibekingi oleh elit atau oknum aparat.

    “Problem penegakan hukum inilah yang dari dulu tidak berjalan baik sehingga sampai saat ini tambang ilegal masih marak,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Untuk itu, Bisman berharap, syarat mutlak keberhasilan pemberantasan aktivitas tambang ilegal adalah adanya  komitmen kuat dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

    “Tanpa ada kehendak kuat dari Presiden, sulit diberantas karena melibatkan jaringan dan backing oknum-oknum besar,” tegas Bisman.

    Hanya saja, di tengah penegakan hukum saat ini belum ideal, Bisman melihat adanya sinyal positif. Sebut saja seperti beberapa aktivitas tambang ilegal yang sedang diproses hukum dan upaya pemerintah satuan tugas pemberantasan tambang ilegal.

    “Kita berharap ini serius. Sebab jika tambang ilegal ini bisa diberantas, maka akan sangat positif. Penerimaan negara akan naik signifikan, masalah dampak lingkungan bisa dicegah,” imbuhnya.

    Menyoal sanksi hukum, Bisman berpendapat bahwa pendekatan ideal harus menggabungkan aspek pidana dan perdata. Yang terpening, menurutnya, dengan pemberantasan, kegiatan tambang yang legal bisa lebih berkembang, serta mencegah masalah sosial dan gangguan keamanan

    “Tambang ilegal pada dasarnya adalah tindak pidana, jadi proses pidana perlu dilakukan untuk efek jera dan agar stop tidak meluas,” jelasnya.

    Namun, proses perdata juga dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan penuntutan ganti rugi.

    Di sisi lain, karena isu tambang ilegal bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, ada celah strategis untuk mengonversi sebagian aktivitas ilegal tersebut menjadi kekuatan ekonomi formal.

    Bisman menambahkan untuk pengelolaan tambang ilegal skala kecil, pemerintah dapat mendorongnya menjadi legal. Menurutnya, tambang ilegal dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat karena desakan ekonomi, karena memang ada kesempatan, serta karena lokasi ada di sekitar mereka. 

    “Untuk tambang ilegal yang skala kecil ini, bisa dilakukan penertiban dan jika dari aspek lingkungan layak serta masyarakat memenuhi persyaratan, bisa saja dilegalkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. 

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

  • Rumah Kremasi Hewan, Tempat Tidur Terakhir Peliharaan Kesayangan Megapolitan 10 Desember 2025

    Rumah Kremasi Hewan, Tempat Tidur Terakhir Peliharaan Kesayangan Megapolitan 10 Desember 2025

    Rumah Kremasi Hewan, Tempat Tidur Terakhir Peliharaan Kesayangan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bagi banyak pecinta hewan, kehilangan anak berbulu (anabul) bukan sekadar kehilangan peliharaan, melainkan kehilangan anggota keluarga.
    Di momen inilah, sebuah
    rumah kremasi
    bernama Rainbow Bridge Memorial House menjadi ruang perpisahan yang memberi ketenangan.
    Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemilik hewan memilih kremasi dibandingkan menguburkannya di tanah.
    Selain itu, kremasi memberi kesempatan bagi pemilik membawa pulang abu hewan kesayangannya sebagai kenangan.
    Berletak di kawasan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, bangunan itu tampak sederhana.
    Pagar bambu, rumah sederhana, dan suasana yang seolah menyatu dengan pepohonan di sekelilingnya.
    Namun, begitu melangkah masuk, suasana terasa berubah. Ada duka yang berdiam di udara, tapi juga cinta dan penghormatan.
    Di halaman depan, beberapa anjing berlarian dan menyambut tamu dengan gonggongan pelan.
    Di sudut bangunan, rak-rak kayu dipenuhi guci kecil berwarna putih, masing-masing dengan foto hewan yang pernah menjadi kesayangan seseorang.
    Wajah-wajah yang tak lagi ada di dunia, tetapi masih “pulang” ke tempat ini untuk terakhir kalinya.
    Di sinilah Joan Pascaline Majabubun membangun sesuatu yang lebih dari sekadar layanan kremasi.
    Ia menciptakan jembatan—penghubung antara manusia dan kenangan terakhir mereka terhadap hewan yang dicintai.
    Joan mengisahkan, perjalanan menuju pekerjaan ini tidak dimulai dari hal yang indah.
    Salah satu pengalaman paling menyakitkan itu yakni kala ia menyelamatkan Boja, anak anjing yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan.
    Meski ia merawat Boja dengan penuh harapan, virus parvo merenggut nyawa hewan kecil itu.
    Kesedihan itu berubah menjadi amarah ketika ia melihat proses kremasi Boja tidak dilakukan dengan layak.
    “Karena kekecewaan itu, jadi gue mau bikin tempat kremasi yang seperti yang gue mau, di mana tempat kremasinya kayak punya sendiri gitu,” kata Joan saat ditemui di Rainbow Bridge Memorial House, Selasa (9/12/2025).
    Semua berawal dari niat menyelamatkan seekor anjing, meski kondisi keuangannya sedang kekurangan.
    Ada orang yang menemukan anjing tersebut, lalu mengawinkannya dan menjual anak-anaknya. Joan mencoba menolong, dibantu seseorang yang iba pada kondisinya.
    Dalam benaknya, ia hanya ingin memberikan hidup yang layak bagi Boja.
    Saat proses kremasi dilakukan, kekecewaan itu semakin dalam.
    Ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, sesuatu yang membuat perasaan kehilangan berubah menjadi kemarahan.
    “Jadi gue bawa kremasi satu tempat, terus gue ngeliat si orangnya itu ada yang dia buang. Gue bilang,
    ‘apaan tuh yang dibuang?’,
    ” kata Joan.
    “Gue cari ternyata kakinya anak gue yang gak selesai kekremasi. Dibuang gitu aja? Ngamuk gue,” sambung dia.
    Dari pengalaman itu, muncul tekad untuk membangun tempat kremasi yang menghormati hewan dan pemiliknya.
    Di halaman tanah yang teduh, suara lantunan ayam dan pohon bergesekan menjadi latar proses perpisahan. Joan berjalan santai, menyapa hewan-hewan yang menghuni tempat itu.
    Meski fasilitasnya sederhana, banyak pemilik hewan menemukan ketenangan di sini.
    Bagi Joan, kasih sayang tidak pernah bisa diukur oleh bentuk hewan atau bagaimana orang lain menilainya.
    “Namanya sayang kan kita gak bisa membatasi gitu ya,
    unlimited
    gitu loh. Kayak kemarin, gue kremasi, dia itu punya kayak lipan gitu. Gue kremasi di sini,” kata Joan.
    Kisah tentang seekor luwing bernama Jony menjadi salah satu contohnya.
    “Dia udah bilang,
    ‘Kak, gue mau kremasi peliharaan gue (luwing) bisa gak, Kak?’. 
    Bisa,” jelas dia.
    Bagi Joan, selama hewan itu dicintai seseorang, maka ia berhak diperlakukan dengan hormat.
    Di ruang kecil tempat guci-guci ditata, Joan menyaksikan berbagai bentuk rasa kehilangan. Ada pemilik yang menangis lama, ada yang memeluk guci sambil bercerita. Ia tak pernah membatasi hewan yang bisa ia layani.
    “Nah, jadi yang namanya kita sayang itu kan gaada batasan. Lo mau pelihara kecoak juga sekarang banyak orang pelihara kecoak,” ujar dia.
    Tidak hanya anjing atau kucing, ia pernah menerima tikus peliharaan, ikan gurame, hingga hewan liar yang pernah dirawat seseorang.
    “Terus apapun ya sah-sah aja gitu, kan. Jadi gue berusaha untuk bisa fasilitasi bahkan tikus aja ada,” katanya.
    Tempat ini pun menjadi rumah duka yang universal—untuk semua jenis makhluk.
    Joan cukup sering menerima hewan yang datang dari klinik atau shelter kecil. Ia memahami beban mereka, terutama ketika wabah menyerang dan jumlah hewan yang mati meningkat.
    “Jadi gue ada beberapa klinik yang memang bekerjasama. Jadi kalo misalnya di tempat mereka ada yang RIP dan mau dikremasi dan itu mereka yang kirim,” kata dia.
    Bagi Joan, inti dari pekerjaannya bukan sekadar fasilitas, melainkan empati.
    “Cuma maksud gue kalo gue
    personally
     enggak peduli gue mau hewan lu apa. Ya kayak yang gue bilang dari awal tadi. Sayang itu gak ada batasnya,” imbuh dia.
    Di Rainbow Bridge Memorial House, kematian dan kehidupan terasa saling menyapa.
    Saat pemilik menyeka air mata, anjing-anjing di halaman berjalan mondar-mandir, seolah menemani.
    Ketika seseorang memandikan hewannya untuk terakhir kalinya, perasaannya pasti campur aduk. Luapan emosi tak terbendung.
    Dalam momen seperti itu, Joan berusaha memastikan setiap pemilik bisa melepas tanpa merasa dihakimi.
    “Kayak yang kemarin itu dia ini.
    ‘Kak, lu jangan ketawain gue ya, Kak’
    , Kenapa gue mesti ketawain lu? Karena lu sendiri di video lu bilang megang mereka tuh
    calming,
     itu hal yang baik sih,” jelas Joan.
    Itulah alasan ia ingin tempat ini terasa hangat, setara, dan dekat.
    “Makanya gue bikin kremasi ini seperti maunya gue, kita sama-sama penyayang, kita tahu rasanya kehilangan gimana,” imbuh dia.
    Dari Trauma Menjadi Dedikasi
    Tidak banyak yang tahu bahwa Joan dulunya takut kucing. Ia pernah dicakar hingga membuat tangannya bengkak.
    Namun hidup justru membawanya masuk ke dunia hewan—shelter, penyelamatan, hingga kremasi.
    “Dulu gue takut kucing, gue takut ayam tapi terus kan gue mikir ya sampe kapan gue takut sama hal-hal yang kalo menurut gue gak pantes buat ditakutin,” ujarnya.
    Pengalamannya mengurus hewan-hewan di shelter menjadi titik balik terbesar.
    Ia mulai merawat anak-anak kucing, memberi mereka susu, dan mendampingi mereka bertahan hidup.
    Proses itulah yang perlahan mengikis rasa takutnya, Joan menemukan bahwa ketakutan itu selama ini hanya bayangan, bukan kenyataan.
    “Waktu gue kasih susu itu nyakar gue eh kok ga bolong ya. Ternyata kucing itu gak semenyeramkan itu ya. Dari situlah gue baru mulai buka kremasi,” ungkapnya.
    Bangunan bambu, halaman tanah, oven kecil berbahan gas, dan meja pemandian sederhana—semua tampak jauh dari kesan mewah. Namun justru kesederhanaan inilah yang membuat banyak orang merasa dekat.
    Joan ingin tempat ini ramah, bukan membingungkan.
    “Jadi intinya gue nyari duit. Bohong orang punya usaha enggak nyari duit. Pasti. Cuma dengan bisa bantu teman-teman, jadi makanya gue bertahan dengan
    stay low
    kayak gini,” kata dia.
    Joan sengaja menjaga tempatnya tetap
    low profile.
    Ia tidak ingin orang takut datang karena mengira biayanya akan mahal.
    Ia ingin orang merasa bahwa tempat ini adalah milik mereka sendiri.
    “Lu mau gendong sendiri anak lu masuk dalam
    tray.
    Lu mau tungguin, lu mau pelototin anak lu dikremasi sampai selesai, silakan,” kata dia.
    Nama Rainbow Bridge sendiri merujuk pada sebuah keyakinan populer di kalangan pecinta hewan.
    Ketika
    hewan peliharaan
    meninggal, mereka dipercaya menyeberangi sebuah jembatan menuju tempat damai di alam baka.
    Di sana, hewan-hewan peliharaan yang telah mati menjadi muda dan sehat kembali. Mereka menunggu untuk dipersatukan kembali dengan pemiliknya yang tercinta suatu hari nanti.
    “Karena
    all animals goes to Rainbow Bridge
    (Semua hewan pergi ke Jembatan Pelangi),” kata Joan.
    Di kawasan perkotaan, kepadatan hunian terus meningkat, sementara hubungan masyarakat dengan hewan peliharaan justru semakin intens.
    Para pemilik kini memberi perhatian lebih besar terhadap kesehatan, kenyamanan, dan perlakuan etis bagi hewan yang mereka rawat sehari-hari.
    Perubahan ini, menurut Rakhmat Hidayat, Sosiolog dari UNJ, ikut membuka ruang bagi hadirnya berbagai layanan baru, termasuk
    kremasi hewan
    .
    Ia menilai fenomena tersebut merupakan kebutuhan yang relatif baru muncul, terutama di lingkungan kelas menengah kota-kota besar.
    Dalam beberapa tahun terakhir khususnya setelah masa pandemi industri yang bergerak di bidang perawatan hewan berkembang dengan cepat.
    Pet shop
    tumbuh lebih banyak, layanan
    grooming
    semakin mudah ditemui, hingga berbagai jasa pendamping lain yang sebelumnya tidak dikenal kini mulai populer.
    Bagi Rakhmat, semua perkembangan itu menunjukkan bahwa kultur merawat hewan telah berubah menjadi lebih serius dan lebih terstruktur di mata masyarakat.
    “Layanan kremasi ini menurut saya itu melengkapi bagaimana peliharaan hewan itu menjadi isu yang menarik bagi sebagian masyarakat atau bagi masyarakat menengah perkotaan gitu ya,” ujar dia saat dihubungi, Senin (9/12/2025).
    Ia juga menilai, hadirnya layanan semacam ini menandakan pola baru dalam cara masyarakat memperlakukan hewan peliharaan mereka.
    “Ini sudah mulai menunjukkan ada tren yang lebih spesifik gitu ya di kalangan kelas menengah elite perkotaan gitu kan dengan layanan kremasi ini,” kata dia.
    Bagi banyak pemilik, hewan peliharaan telah menempati posisi lebih dari sekadar makhluk yang diberi makan atau dirawat seperlunya.
    Keberadaan mereka kerap menyatu dengan keseharian menjadi yang pertama disapa saat pagi tiba, menemani di sela aktivitas, hingga hadir setiap kali pemilik pulang membuka pintu rumah.
    Tidak sedikit orang yang menjadikan hewan peliharaan sebagai tempat bercerita, penawar penat sepulang kerja, atau pengisi kesunyian di rumah yang terasa terlalu sepi.
    Karena kedekatan itu pula, kehilangan hewan peliharaan dapat menghadirkan kesedihan mendalam yang sulit diungkapkan.
    Kedekatan tersebut tumbuh dari ikatan emosional yang terbentuk lama dalam keseharian.
    “Kenapa hewan itu orang perlu ditangis sih? Karena itu kan ada semacam keterikatan ya, keterikatan moral, keterikatan secara psikologis antara manusia tersebut dengan hewan tersebut gitu kan,” ujarnya.
    Ikatan itu bahkan, menurut dia, semakin kuat seiring rutinitas yang dijalani bersama.
    “Apalagi udah bertahun-tahun, sudah jadi sering bareng,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Bogor – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dapat merusak sistem sosial hingga tekanan psikososial. Hal itu diungkap Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta.

    “Bencana bukan hanya merusak fisik rumah, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjaga kerekatan dan identitas desa,” ujar Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, dampak sosial pascabencana ini yang kerap luput dari perhatian publik.

    Pascabencana, masyarakat desa mengalami disrupsi mendadak dalam struktur sosial dan relasi antarwarga. Salah satu dampak nyata adalah dislokasi sosial, yakni hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, hingga jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat.

    “Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi melemah, komunikasi terganggu, dan solidaritas sosial ikut teruji,” jelasnya.

    Tak hanya itu, bencana alam juga memicu tekanan psikososial berupa rasa takut, trauma, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.

    Selain itu, pranata sosial desa ikut terganggu. Jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan terhenti sementara akibat kerusakan wilayah dan keterbatasan akses.

    “Terhentinya pranata sosial ini sangat melemahkan integrasi masyarakat desa. Padahal, di situlah kekuatan sosial warga selama ini berada,” ungkapnya.

    Menurut Ivanovich, anak-anak, perempuan, lansia, dan petani menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Anak-anak rentan kehilangan rasa aman sekaligus akses terhadap pendidikan. Perempuan kerap memikul beban ganda, mulai dari mengurus kebutuhan keluarga hingga memastikan keselamatan anak dan lansia dalam kondisi sumber daya yang sangat terbatas.

    Sementara lansia menghadapi keterbatasan mobilitas, penyakit bawaan, serta ketergantungan pada keluarga.

    “Petani menanggung dampak terberat dalam jangka panjang akibat lahan rusak, irigasi hancur, ternak hilang, serta berhentinya siklus produksi. Kerentanan petani ini bersifat ekologis sekaligus sosial-ekonomi,” tutur dia.

    Di wilayah terdampak bencana, lanjut Ivanovich, potensi munculnya konflik sosial dan kecemburuan dalam distribusi bantuan. Kondisi ini dipicu oleh ketidakjelasan data korban, minimnya transparansi penyaluran bantuan, serta bantuan yang belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Dalam situasi bencana, kelelahan psikologis membuat masyarakat lebih sensitif. Ketimpangan kecil saja bisa memicu kecemburuan sosial,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan pemimpin lokal terkadang dipersepsikan negatif apabila dianggap memprioritaskan kelompok atau kerabat tertentu.

     

  • Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pendirian perumahan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur baru-baru ini. 

    Hal ini dinilai tidak komprehensif serta merugikan banyak pihak di tengah program Pemerintah Pusat yang mengakselerasi serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

    Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah bencana alam dan alih fungsi lahan.

    Namun REI menilai langkah tersebut sebagai tindakan panik yang tidak komprehensif. Dia khawatir kebijakan ini akan menghambat target nasional 3 Juta Rumah dan berpotensi melumpuhkan 187 industri ikutan lainnya. 

    “Kami REI mendesak Gubernur untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan dialog lintas sektor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). 

    Dia menjelaskan kebijakan penghentian izin secara serta-merta tersebut dinilai tidak adil, sebab diterapkan secara menyeluruh di banyak wilayah yang memiliki kontur alam berbeda. 

    Wilayah seperti Garut, Bogor, dan Sukabumi, yang kondisinya mirip dengan Bandung Raya, turut terdampak. 

    “Jangan gara-gara bencana alam, terus serta-merta semua perizinan dihentikan. Ini kan kayak apa ya? Panik, gitu loh,” ujar Norman.

    REI menyoroti bahwa kebijakan ini menambah beban sektor properti yang sebelumnya sudah terhambat oleh kebijakan moraturium izin tambang yang telah berlangsung empat bulan terakhir. 

    Moratorium tambang tersebut menyebabkan pasokan material alam seperti tanah urugan, pasir, dan batu menjadi sulit dan mahal, bahkan harganya bisa mencapai dua kali lipat. 

    Kelangkaan bahan baku ini tidak hanya dirasakan oleh developer di Jawa Barat, tetapi juga provinsi tetangga seperti Banten, khususnya Tangerang Selatan, yang materialnya banyak disuplai dari daerah seperti Parung Panjang, Bogor.

    Dampak pelarangan izin ini menurutnya sangat meluas dan merugikan. Pengembang yang sudah berinvestasi besar, mengajukan perizinan, dan mendapat kredit dari bank kini terpaksa menghentikan pembangunan. 

    Mereka terancam gagal bayar karena cicilan pokok dan bunga bank tetap berjalan, sedangkan pemasukan dari penjualan rumah terhenti total. 

    “Ini kan dampaknya kan kalau industri perumahan ini kan punya 187 multiplier effect-nya kan ke 187 industri lain, dari mulai tadi batu bata, genteng, kusen, bahan-bahan bangunan, sampai mebel, elektronik, semua itu. Ini harus dipikirin dong,” tegasnya.

    Selain kerugian pada tingkat developer, kebijakan ini juga dinilai menghambat upaya percepatan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) pada bulan Desember ini untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

    Menanggapi narasi Pemerintah Provinsi Jabar mengenai bencana alam yang disebabkan alih fungsi lahan untuk menjadi perumahan di area resapan air, REI membantah bahwa pengembang besar yang tergabung dalam asosiasi masih memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU), meskipun perdanya tidak lagi berlaku. 

    Menurutnya, pembangunan perumahan komersial dan rumah subsidi justru didominasi di dataran rendah, bukan di lereng atau kontur curam, karena biaya cut and fill serta retaining wall (kirmir) di area miring jauh lebih mahal. 

    Justru, pengembang rumah subsidi menghadapi masalah dengan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena mereka lebih memilih membangun di area sawah yang datar.

    Oleh karena itu, REI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. 

    “Solusi yang disarankan adalah duduk bersama dengan lintas pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PKP, Gubernur, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” jelasnya. 

    REI menyarankan agar Pemprov fokus pada pembenahan prosedur keselamatan kerja (K3) dan memperketat pengawasan dan pengendalian (wasdal), bukan dengan menghentikan izin, karena dampaknya akan meluas ke seluruh rantai ekonomi. 

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau diskusi terlebih dahulu antara pemerintah provinsi dengan pengembang sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan.

  • Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman optimistis prospek sektor hulu migas tetap cerah pada 2026.

    Dia bahkan percaya diri target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun depan bisa tercapai. Adapun, target tersebut lebih tinggi dibanding 2025, yakni 605.000 bph.

    “Saya cuma bisa komen satu, tahun depan 610.000 barel per hari. Jadi kita semuanya mengarah ke situ bagaimana kita upayakan. Bila perlu kita bisa lebih bagus,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2026).

    Dia memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya memiliki sejumlah strategi. Menurutnya, strategi itu masih sama dengan yang diterapkan tahun ini.

    Laode mengatakan, strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya menjadi produksi melalui penerapan full scale enhanced oil recovery (EOR) dan teknologi waterflood (WF).

    Di samping itu, Indonesia memiliki potensi 44.000 sumur migas. Namun, sumur yang berfungsi sebanyak 16.000 sumur tua dan sumur idle 16.000-18.000 sumur.

    Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, pemerintah juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi, tetapi belum menerbitkan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).

    “Strateginya kan kita sudah berhasil tahun ini, kan [lifting] sudah naik nih. Berarti strategi ini kita pertahankan,” tutur Laode.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target di lifting pada tahun depan. 

    Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 saja sudah berada di level 610.000 bph. Realisasi itu lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri.

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

  • Sanksi BPOM RI Buat Pedagang Nakal yang Jualan Kosmetik Ilegal Pemicu Kanker

    Sanksi BPOM RI Buat Pedagang Nakal yang Jualan Kosmetik Ilegal Pemicu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkap peredaran kosmetik ilegal secara offline dan online dengan potensi nilai ekonomi hingga Rp 1,8 triliun. Itu diungkapkan oleh Kepala BPOM RI dalam konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025.

    Pengawasan intensif ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung di sarana produksi dan distribusi, serta patroli siber secara online. Bagi sarana produksi dan distribusi yang nakal, sanksi yang diberikan bersifat administratif berupa penarikan hingga pemusnahan produk.

    “Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan ini yang dilakukan Badan POM berupa sanksi administrasi, antara lain perintah penarikan, perintah pemusnahan, perintah penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, hingga pencabutan sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik,” ungkap Taruna di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Taruna menambahkan importir terkait telah direkomendasikan sanksi hingga penutupan akses importasi kosmetik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian sanksi ini diharapkan memberikan rasa jera bagi pelaku usaha yang nakal.

    Sedangkan, untuk produk ilegal yang dijual secara online, BPOM telah mengirimkan rekomendasi take down tautan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Indonesian E-Commerce Association (i-DEA).

    “Takedown tautan penjualan kosmetik selama periode intensif pengawasan berarti pencegahan peredaran kosmetik ilegal lebih luas dengan estimasi potensi keekonomian mencapai Rp 1,84 triliun,” ungkapnya.

    Pada pengawasan secara langsung BPOM menemukan 108 produk kosmetik ilegal dengan total nilai ekonomi lebih dari Rp 26,2 miliar. Rincian produk yang ditemukan meliputi kosmetik tanpa izin edar 94,30 persen, kosmetik mengandung bahan berbahaya 1,99 persen, kosmetik kedaluwarsa 1,47 persen, penggunaan tidak sesuai definisi kosmetik 1,46 persen, dan kosmetik impor tanpa SKI (surat keterangan impor) dan PIB (pemberitahuan impor barang) 0,78 persen.

    Sedangkan pada patroli siber, BPOM menemukan setidaknya 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang.

    “Hasil penelusuran menunjukkan lima lokasi asal pengiriman tertinggi, yaitu Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang dengan 407 tautan, Kabupaten Bogor dengan 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Medan sebanyak 191 tautan,” tandas Taruna.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • BPBD Sebut Ratusan Rumah di Bogor Rusak Akibat Banyak Bencana di Awal Desember Regional 9 Desember 2025

    BPBD Sebut Ratusan Rumah di Bogor Rusak Akibat Banyak Bencana di Awal Desember Regional 9 Desember 2025

    BPBD Sebut Ratusan Rumah di Bogor Rusak Akibat Banyak Bencana di Awal Desember
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat puluhan kejadian bencana melanda sejumlah kecamatan sejak awal Desember 2025.
    Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan kepala keluarga (KK) dan ribuan warga terdampak, dengan kerusakan pada permukiman serta fasilitas umum seperti sarana pendidikan (sekolah), tempat ibadah.
    “Berdasarkan data kaji cepat bencana yang dihimpun di awal Desember, terdapat 29 kejadian bencana yang dilaporkan dalam periode tersebut. Dari angka itu, 457 KK dengan 1.454 jiwa terdampak,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Adam Hamdani, Selasa (9/12/2025).
    Dari total kejadian itu terdapat 214 unit bangunan terdampak dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat.
    Selain merusak permukiman, bencana juga berdampak pada infrastruktur, termasuk sejumlah jembatan yang dilaporkan ambruk atau terputus, sehingga mengganggu akses warga di sejumlah kecamatan. 
    Tak hanya itu, 20 kepala keluarga (KK) terdiri 60 jiwa mengungsi, ratusan
    rumah rusak
    , serta sejumlah sarana pendidikan dan ibadah yang juga rusak.
    Adam mengatakan, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah atau diperbarui seiring proses pendataan di lapangan.
    “Data ini hasil laporan masuk dan kaji cepat. Petugas masih melakukan verifikasi dan pendataan lanjutan di lokasi terdampak,” kata dia.
    Menurutnya, rangkaian bencana pada awal Desember ini didominasi bencana hidrometeorologi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Bogor secara terus-menerus dalam beberapa hari. 
    Tim reaksi cepat atau TRC BPBD telah melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi warga, pendataan pengungsi, serta penyaluran logistik dasar.
    “Prioritas kami adalah keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak di lokasi terdampak,” ujarnya.
     Adam mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, khususnya di wilayah rawan, mengingat kondisi cuaca hujan yang tak menentu masih berpotensi terjadi dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Asal Jaksel Tewas di Gunung Putri, Korban Saling Kenal dengan Terduga Pelaku Bandung 9 Desember 2025

    Guru Asal Jaksel Tewas di Gunung Putri, Korban Saling Kenal dengan Terduga Pelaku Bandung 9 Desember 2025

    Guru Asal Jaksel Tewas di Gunung Putri, Korban Saling Kenal dengan Terduga Pelaku
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Polisi mengungkap identitas terduga pelaku dalam kasus tewasnya seorang guru asal Jakarta Selatan yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
    Saat ini, terduga pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian.
    Kapolsek
    Gunung Putri
    Kompol Aulia Robby Kartika Putra mengatakan, hasil penyelidikan telah mengarah pada sosok terduga pelaku berdasarkan pengembangan kasus dan keterangan saksi.
    “Identitas (pelaku) sudah kita ketahui, tapi masih dalam pengejaran,” kata Robby saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (9/12/2025).
    Berdasarkan penyelidikan sementara, korban dan terduga pelaku saling mengenal.
    “Yang jelas, terduga pelaku dan korban saling mengenal,” ujarnya.
    Korban diketahui berinisial A (41), seorang
    guru
    asal Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
    Korban ditemukan tewas sekitar pukul 17.30 WIB dalam posisi telungkup di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah bidan di wilayah RT 02/RW 017, Tlajung Udik.
    Saat ditemukan, korban berada di samping sebuah angkutan kota yang terparkir.
    Saksi melaporkan sempat melihat korban dibonceng sepeda motor dengan kondisi tangan terikat sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.
    Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk otopsi.
    Hingga kini, polisi masih memburu terduga pelaku dan mendalami motif di balik peristiwa tersebut.
    Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
    Bogor
    , pada Sabtu (6/12/2025) petang.
    Polisi memastikan korban merupakan seorang guru asal Jakarta Selatan dan diduga menjadi korban
    pembunuhan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gagal Nyalip, Driver Ojol Tewas Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Gagal Nyalip, Driver Ojol Tewas Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang driver ojek online (Ojol) tewas usai terlindas truk trailer di Jalan Raya Narogong, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (9/12/2025) pagi. Kecelakaan dipicu akibat korban gagal menyalip kendaraan di depannya.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan Mulya, mengatakan kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengemudi ojol terjadi sekitar pukul 08.32 WIB.

    Peristiwa bermula, sepeda motor Honda Vario yang dikemudian AS melaju dari arah Cileungsi menuju Bekasi. Setiba di lokasi kejadian, korban bergerak ke kiri untuk mendahului truk trailer di depannya.

    “Saat menyalip, stang kanan motor korban membentur bodi truk, lalu sebagain tubuh korban terjatuh ke kolong truk,” ungkapnya.

    Seketika, tubuh korban terlindas ban kiri belakang truk yang dikemudikan MS itu.

    “Korban kemudian dibawa ke RS Abdul Radjak dan dinyatakan sudah meninggal dunia,” kata dia.

     

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.