Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak menghentikan upaya memecah belah partai dan menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini disampaikan Idrus menyusul penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungannya kepada Bahlil dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pak Prabowo menilai Bahlil adalah sosok yang paripurna, memiliki sikap patriotis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai merah putih. Kecerdasan tanpa patriotisme tidak ada artinya,” ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang keputusan Munas Partai Golkar pada Agustus lalu yang memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.

    “Pak Prabowo menyebut tidak salah pemegang suara di munas memilih Bahlil. Ini menunjukkan pengakuan atas kepemimpinan beliau,” tambahnya.

    Menurut Idrus, pernyataan Prabowo adalah isyarat tegas agar isu-isu terkait musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau upaya lainnya untuk memecah belah Partai Golkar dihentikan.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah pengakuan seorang alumni Golkar. Ini isyarat jelas. Hentikan gerakan-gerakan yang menggoyang kepemimpinan Bahlil. Isu munaslub harus diakhiri,” tegas Idrus.

    Sebelumnya, dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Prabowo memuji kinerja Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan Bahlil pernah memberikan 26 buku yang menjadi panduan dalam merencanakan hilirisasi.

    “Sampai sekarang, 26 buku itu jadi panduan saya untuk hilirisasi,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga mengklarifikasi pujiannya terhadap Bahlil tidak bermaksud berlebihan, tetapi sekadar menyampaikan fakta. Ia bahkan menyebut meskipun baru mengenal Bahlil pada Pilpres 2019, ia terkesan dengan pemikiran dan pandangan Bahlil.

    “Gerak-geriknya, pemikirannya, pandangan-pandangan Bahlil cukup meyakinkan. Serius ini,” kata Prabowo.

    Dengan dukungan yang kuat dari Presiden Prabowo, Idrus Marham berharap seluruh kader Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Idrus juga menegaskan agar upaya memecah belah Partai Golkar diakhiri.

  • Prabowo Beberkan Alasan Banyak Kader Golkar di Kabinet, Beri Contoh Menkomdigi Meutya – Page 3

    Prabowo Beberkan Alasan Banyak Kader Golkar di Kabinet, Beri Contoh Menkomdigi Meutya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya banyak memilih kader Partai Golkar di Kabinet Merah Putih. Salah satu alasannya adalah karena Partai Golkar gudangnya orang-orang hebat.

    Hal ini dikatakan Presiden Prabowo saat hadir pasa acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo Subianto menyebut salah satu nama kader Golkar tersebut yaitu Meutya Hafid, politisi Partai Golkar yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih.

    Prabowo menyebut, Meutya memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak yang hebat. “Ibu Meutya Hafid saya lihat riwayat hidupnya lulus universitas jurusan fisika, berarti pintar dia. Jadi saya kira di situ kunci kepemimpinan, disodorkan orang terbaik, di situ saya terima calon dari Golkar,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden RI ke-8 tersebut juga menyebut saat ini Golkar menjadi partai dengan jumlah kader terbanyak yang dipercaya menduduki kursi di kabinet.

    “Saya setuju Golkar gudang orang-orang hebat, banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang ini partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Golkar,” ujar Prabowo.

     

  • Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar, membuktikan bahwa Bahlil Lahadalia adalah kader yang paripurna sebagai Ketua Umum Golkar.

    Oleh karenanya, dia meminta jangan ada pihak-pihak di internal Partai Golkar yang mengganggu posisi Bahlil sebagai ketua umum. Pasalnya sejak Munas Golkar yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum pada Agustus 2024, dia mendengar ada beberapa kelompok yang protes dan tidak menerima.

    “Kita tahu persis materi Presiden Prabowo itu bukan hanya sekedar memuji, tapi Presiden menjelaskan detail bahwa beliau mengenal persis Bahlil sebagai Ketum DPP Partai Golkar meskipun prosesnya tidak lama,” kata Idrus di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengaku sudah mengetahui orang-orang termasuk senior yang ada di balik gerakan protes terhadap Bahlil sebagai ketua umum.

    Bahkan, kata dia, ada pihak yang mengklaim pemerintah juga tak senang Bahlil menjadi ketua umum hingga akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Desember ini.

    Namun dia menilai bahwa pernyataan Presiden pada Kamis (12/12) malam itu seolah-olah sudah mengakui kepemimpinan Bahlil di Golkar serta kinerjanya di dalam kabinet pemerintahan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Prabowo adalah alumni dari Partai Golkar.

    “Siapapun yang masih mau melakukan gerakan politik, kami menanggapi itu tidak memiliki niat yang baik kepada Partai Golkar,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar agar lebih solid di usia partai yang menginjak enam dekade. Dengan doktrin kekaryaan, dia berharap Golkar lebih mengedepankan ide dan gagasan di tahun 2025.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” kata Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, makna demokratis tidak berarti dipilih secara langsung melalui pemilu.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” jelasnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan pemilu. “Belum lagi aspek sosial. Kemudian kerawanan. Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” imbuhnya.

    Supratman menyampaikan, wacana kepala daerah dipilih DPRD telah lama dibicarakan oleh partai politik. Dia melihat sambutan positif dari masyarakat.

    “Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” ujarnya.

    Supratman pun berharap wacana kepala daerah dipilih DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. “Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” tutur Supratman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

  • Aturan, Lokasi dan Waktu Pembatasan Kendaraan saat Libur Nataru

    Aturan, Lokasi dan Waktu Pembatasan Kendaraan saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Agar lalu lintas lancar saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pemerintah menerapkan pembatasan kendaraan di sejumlah lokasi. Sebab, diprediksi akan ada lebih dari 110 juta orang yang melakukan perjalanan selama libur Nataru.

    Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025. Dalam SKB itu ada pengaturan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di libur natal dan tahun baru.

    “Seperti yang kita ketahui bersama, pada libur nataru tahun ini diprediksi terdapat lebih dari 110 juta pergerakan masyarakat yang sebagian besar akan berlibur dengan prediksi arus pergi pertama pada 24 Desember 2024 dan arus pergi kedua pada 31 Desember 2024,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Ia menyatakan melalui SKB ini perjalanan pada masa libur akhir tahun nanti akan ada pengaturan lalu lintas dan juga pembatasan operasional kendaraan angkutan barang demi keselamatan, kenyamanan serta ketertiban bersama.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” imbuhnya.

    Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Adapun waktu pembatasan kendaraan angkutan barang diberlakukan mulai Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 sampai Minggu, 22 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Diberlakukan kembali hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06.00-Minggu, 29 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat dan hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 06.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat,” jelasnya.

    Berikut ruas jalan tol yang menerapkan pembatasan kendaraan angkutan barang:

    1.Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2.DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3.DKI Jakarta:
    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta.

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
    b) Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:
    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Cileunyi – Cimalaka;
    d) Cimalaka – Dawuan; dan
    e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional).

    6.Jawa Tengah:
    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten; dan
    h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional).

    7.Jawa Timur:
    a) Surabaya – Gempol;
    b) Surabaya – Gresik; dan
    c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional).

    Sementara itu, waktu pembatasan operasional angkutan barang di ruas non-tol berlaku mulai hari Jumat, 20 Desember 2024-Minggu, 22 Desember 2024 masing-masing pukul 05.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan pada hari Selasa, 24 Desember 2024 mulai pukul 05.00-22.00 waktu setempat.

    “Dimulai kembali pembatasan pasa hari Kamis, 26 Desember 2024-Minggu, 29 Desember 2024 masing-masing pukul 05.00-22.00 waktu setempat dan hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat,” tegasnya.

    Berikut ruas jalan non-tol yang diberlakukan pembatasan:

    1.Sumatera Utara:
    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei;
    b) Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2.Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Sarolangun – Padang;
    b) Jambi – Tebo – Padang;
    c) Jambi – Sengeti – Padang; dan
    d) Padang – Bukit Tinggi.

    3.Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung.

    4.DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    5.Banten:

    6.DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    7.Jawa Barat:

    8.Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    9.Jawa Tengah:
    a) Solo – Klaten – Yogyakarta;
    b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Tegal – Purwokerto.

    10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    11. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    12. Jawa Timur:

    13. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    “Setiap momen-momen libur panjang kami selalu lakukan pengaturan dan diharapkan semua pihak dapat mencermati dan melaksanakan aturan pembatasan ini sebaik-baiknya demi meningkatkan aspek keselamatan,” ucap Yani.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/din)

  • Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • FKUB Kabupaten Bogor Verifikasi Lapangan Keberadaan GPdI Buntut Warga Tolak Ibadah Natal – Halaman all

    FKUB Kabupaten Bogor Verifikasi Lapangan Keberadaan GPdI Buntut Warga Tolak Ibadah Natal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar Beriman di Perumahan Cipta Graha Permai, Cibinong, Jawa Barat, pada Jumat (13/12/2024).

    Verifikasi ini dilakukan seiring dengan viralnya kasus penolakan ibadah Natal oleh warga Perumahan Cipta Graha Permai pada Minggu (8/12/2024).

    Kegiatan verifikasi ini dihadiri oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forkopimcam Cibinong.

     

    Kapolsek Cibinong, Kompol Waluyo, mengatakan tim verifikasi datang ke Perumahan Cipta Graha Permai, Blok R1 No. 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, sekira pukul 09.00 WIB.

    “Tim verifikasi telah melihat kondisi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar Beriman pimpinan Pendeta NJW,” kata Waluyo di Cibinong, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan tidak ada dialog atau perdebatan saat tim melakukan verifikasi lapangan.

    “Berdasarkan keterangan dari bagian hukum Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, Pendeta JNW selaku pimpinan GPdI Jemaat Tegar Beriman siap dipanggil untuk klarifikasi dan verifikasi,” jelas Waluyo.

    Hasil kegiatan verifikasi ini akan dibahas oleh tim verifikasi dari Badan Kesbangpol bersama FKUB dan melibatkan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

     

    Selanjutnya Badan Kesbangpol akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menentukan sikap terkait keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tegar Beriman, Cibinong,” tandas Waluyo.

    Warga larang ibadah

    Sebelumnya, polisi membenarkan warga Perumahan Cipta Graha Permai, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menolak kegiatan ibadah Natal pada Minggu (8/12/2024). 

    Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo, mengatakan persoalan ini sudah dimediasi oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

    “Benar, ada aksi penolakan warga Perumahan Cipta Graha Permai atas rencana kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar,” kata Waluyo kepada wartawan di Cibinong, Rabu (11/12/2024).  

    Dia menjelaskan aksi penolakan ini berawal dari rencana kegiatan peribadatan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh GPdI dibawah pimpinan Pendeta NJW pada Minggu (8/12/2024).

    “Ibadah digelar di Komplek Perumahan Cipta Graha Permai sekira pukul 13.00 WIB,” ujar Waluyo.

    Namun warga setempat melakukan aksi penolakan dengan cara menutup portal akses jalan menuju gereja yang dilakukan oleh 100 orang.

    “Warga melakukan aksi penolakan karena adanya perubahan alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja (GPdI) di Perum Cipta Graha Permai Blok R-1 No. 2 milik Pendeta NJW,” jelasnya.

    Waluyo menjelaskan persoalan ini telah ditangani oleh Camat Cibinong Acep Sajidin bersama Forkopimcam Cibinong.

    “Hasil sementara dari mediasi tersebut adalah warga tetap tidak menghendaki adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah ibadah maupun gereja,” jelasnya.

    Warga meminta Pendeta NJW mengikuti prosedur pendirian rumah ibadah sebagaimana SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri.

    “Warga menghendaki dan mengizinkan kegiatan ibadah sementara hanya untuk warga Perumahan Cipta Graha Permai dan menolak warga dari luar perumahan,” tutur Waluyo. 

    Menurut Waluyo, Pendeta NJW akhirnya tetap bisa melaksanakan kegiatan ibadah perayaan Natal tersebut demi menjaga toleransi umat beragama.

    “Setelah mediasi melibatkan FKUB, kegiatan ibadah Natal tersebut dilanjutkan, namun lokasinya di tempat terbuka belakang Kantor Pemasaran Emerald City areal Perumahan Cipta Graha Permai,” imbuhnya.

    Usai mediasi sekira pukul 16.00 WIB, pendeta NJW melakukan orasi di depan portal perumahan yang ditutup warga. 

    Selanjutnya jemaat melakukan ibadah perayaan Natal di tempat yang telah disepakati dan selesai sekira pukul 17.30 WIB.

    Setelah ibadah perayaan natal selesai, dilakukan ramah tamah di rumah Pendeta NJW. Sekira pukul 18.30 WIB, seluruh jemaat GPdI meninggalkan lokasi.

    “Hari ini akan ada mediasi lanjutan dari kedua belah pihak yang di fasilitasi FKUB dan Forkompincam Wilayah Kecamatan Cibinong untuk mencari penyelesaian atas maslalah ini,” tandas Waluyo.

  • Formappi: DPR perlu ubah keputusan RUU Pilkada untuk bahas ide Prabowo

    Formappi: DPR perlu ubah keputusan RUU Pilkada untuk bahas ide Prabowo

    Kita tinggal menunggu saja, apakah gagasan Presiden soal perubahan sistem pilkada ini akan direspons dengan munculnya ide itu dalam pasal-pasal draf RUU yang akan disiapkan oleh DPRJakarta (ANTARA) – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai bahwa DPR RI perlu mengubah keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang berstatus RUU “carry over”, untuk bisa menindak lanjuti ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbaiki sistem pemilu.

    Dia mengatakan pembahasan RUU Pilkada tidak bisa lagi dimulai dari level yang paling awal yaitu penyusunan draf dan naskah akademik karena status “carry over” tersebut. Adapun RUU Pilkada sebelumnya sudah dibahas sejak DPR RI Periode 2019-2024 yang kemudian dibawa ke periode 2024-2029.

    “Jika gagasan Presiden mau diwujudkan maka terlebih dahulu DPR mengubah keputusan terkait RUU Pilkada yang masuk dalam RUU Carry Over. Dengan begitu maka proses pembentukannya bisa mulai dari awal dan gagasan baru seperti yang disampaikan Presiden bisa diwujudkan,” kata Lucius di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, RUU Pilkada itu tetap bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR RI karena Komisi II DPR RI telah mengusulkan RUU Pilkada yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.

    Karena ide itu datang dari Presiden, menurut dia, tugas Presiden selanjutnya yaitu menyampaikan keinginannya ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum untuk dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    “Kita tinggal menunggu saja, apakah gagasan Presiden soal perubahan sistem pilkada ini akan direspons dengan munculnya ide itu dalam pasal-pasal draf RUU yang akan disiapkan oleh DPR,” ucap dia.

    Namun, dia menilai bahwa usulan Presiden hanya berdasarkan pada pertimbangan biaya politik yang mahal saja. Padahal, kata dia, banyak variabel lain terkait demokrasi yang seharusnya jadi pertimbangan utama selain soal biaya.

    Baca juga: Presiden singgung sistem politik yang mahal

    Baca juga: Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Baca juga: Peneliti: Sistem pemilu serentak perlu dikaji ulang

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada karena biaya yang mahal itu sebenarnya kerap dikeluhkan setiap momentum pilkada maupun pemilu. Sayangnya tak ada data kredibel soal berapa sesungguhnya uang yang dihabiskan oleh masing-masing kandidat.

    Selain itu, dia menilai pemilu yang berbiaya mahal semata-mata hanya keluhan politisi karena biaya politik yang mereka habiskan tak pernah diungkap transparan ke publik. Kalau merujuk data terkait dana kampanye, menurutnya dia, angka biayanya bervariasi dan tak semuanya bisa mengonfirmasi.

    “Jadi mahal atau murahnya biaya pilkada itu tak berkorelasi langsung dengan pemilih. Pemilih tidak memberikan sumbangsih apa pun bagi mahalnya biaya pilkada,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden.

    Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi agar dipertimbangkan secara serius.

    Ia mengatakan DPD RI ikut mengawasi dan mengkaji jalannya proses Pilkada Serentak 2024 karena memandang pesta demokrasi tersebut harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan pula kepala daerah yang berkualitas.

    “Hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” kata Sultan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

    Menurut ia, pilkada yang digelar secara langsung pun tidak serta merta menjamin kuatnya legitimasi daulat rakyat apabila menilik rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Sultan lantas berkata, “Artinya apa? Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini.”

    Untuk itu, ia menawarkan beberapa opsi yang kiranya dapat memperbaiki sistem pemilu secara bertahap di tanah air, sebagaimana gagasan yang dituangkannya dalam buku “Green Democracy”.

    Salah satu opsi yang paling murah dan efektif ialah pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

    Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu untuk dilaksanakan secara langsung.

    “Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tuturnya.

    Sultan memandang hal itu bertujuan agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal, serta bisa dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerja.

    Selain itu, gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik maupun tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu pun mengatakan DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

    “Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini. Pada akhirnya kami harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kami melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

    Ia menggarisbawahi bahwa pada intinya terdapat beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi di tanah air menjadi semakin efisien, efektif, dan matang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lantik 19 Pejabat di Lingkungan Pemkot Bogor, Hery Antasari Tegaskan Profesionalitas dan Integritas

    Lantik 19 Pejabat di Lingkungan Pemkot Bogor, Hery Antasari Tegaskan Profesionalitas dan Integritas

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari melantik 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di aula Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan dua kepala sekolah.

    Hery Antasari menuturkan, pelantikan ini merupakan momentum penting bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik.

    Sebab, menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi.

    “Bapak Ibu adalah bagian dari proses manajemen ASN dalam rangka perencanaan pengisian jabatan periode April sampai dengan Juli. Kekosongan yang ada atau posisi kosong yang terdampak tentunya pada tahap berikutnya akan dilakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi,” kata Hery dalam sambutannya.

    BACA JUGA: Tugas Ringan Bayaran Besar, Dapat  Saldo Dana Gratis Rp155 Ribu Sehari dari Aplikasi ini

    Di hadapan pejabat yang dilantik, Hery menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil penilaian objektif atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.

    Pelantikan ini tentunya melalui serangkaian tahapan mekanisme dan proses manajemen ASN berdasarkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kompetensi dan kinerja secara adil tanpa melihat latar belakang, status, suku bangsa, dan faktor lainnya.

    “Perubahan merupakan keniscayaan, dan dalam konteks ini, rotasi merupakan bagian dari keniscayaan. Dalam rotasi dan mutasi, selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan individu ASN,” tutur Hery.

    Dimensi organisasi, sambung dia, berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk mempertahankan pelayanan dan meningkatkan kinerja, di samping kebutuhan pengisian jabatan.

    “Dari sisi individu ASN, pelantikan adalah bentuk penghargaan terhadap kinerja dan prestasi,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Lubang Galian Kabel Sebabkan Kecelakaan, Pemkot Bandung Janjikan Beri Santunan dan Tegur Keras Pihak Proyek

    Hery menekankan, terlalu lama berada dalam satu jabatan, bukanlah sesuatu yang baik karena akan menghambat peningkatan pengalaman yang dapat diraih.

    Melalui ‘tour of duty’, maka akan diperoleh peningkatan kemampuan dan kompetensi sehingga mendukung pengembangan karier.