Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid Gantikan Atang Trisnanto

    JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor menggelar prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029. Atas nama Abdul Rosyid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Atang Trisnanto.

    Prosesi pengambilan sumpah jabatan dalam rapat paripurna pada Jumat (6/12) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan disaksikan oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, jajaran forkopimda dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

    Sebelum diambil sumpah jabatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Bogor, Boris Derurasman membacakan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian PAW Anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029.

    Pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Abdul Rosyid berjalan lancar dan khidmat. Setelah itu dilakukan penyematan pin DPRD Kota Bogor oleh Adityawarman sebagai simbol telah resminya Abdul Rosyid sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

    BACA JUGA:Gonta Ganti Website, Apakah Aplikasi Investasi Kantar Work Masih Bisa Dipercaya?

    Berdasarkan keputusan DPRD Kota Bogor tetang perubahan AKD, Abdul Rosyid akan mengisi kursi Komisi III DPRD Kota Bogor yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan pembangunan. Selain itu, ia juga akan mengisi posisi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.

    Adityawarman menyampaikan bahwa keterlambatan pelaksanaan PAW DPRD Kota Bogor disebabkan adanya beberapa masalah birokrasi. Sebab, Atang Trisnanto sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak 29 Agustus 2024 sebagai syarat untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Bogor.

    “Kebetulan memang ada sedikit birokasi yang cukup lama, walaupun Pak Atang sendiri sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari tanggal 29 Agustus ya, baru bisa terlaksana hari ini PAW-nya,” kata Adit.

    Penetapan Abdul Rosyid sebagai pengganti Atang Trisnanto memiliki landasan hasil dari Pemilu 2024 kemarin. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kota Bogor, Abdul Rosyid menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dari Dapil Bogor Utara.

    “Kami berharap pengganti beliau, Abdul Rosyid, bisa seoptimal mungkin melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD kota Bogor, Dapil Bogor Utara. Pak Abdul ditugaskan di Komisi 3, kemudian sebagai anggota Badan Anggaran,” jelas Adit.

  • Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar politik, Eep Saefulloh Fatah, menyampaikan analisis kritis terkait awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wacana kontroversial pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR.

    Eep memuji pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menonjolkan citra seorang pemimpin tegas dan prorakyat.

    “Mengawali tahun kepemimpinannya, Prabowo membangun citra pemimpin tegas dan prorakyat pada pidato pelantikan,” ujar Eep dalam keterangannya di aplikasi X @EepSFatah, kemarin.

    Namun, ia mempertanyakan apakah gagasan tersebut akan benar-benar terwujud dalam kepemimpinan Prabowo.

    “Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dlm kepemimpinannya? Atau itu semua hya retorika populis belaka?,” cetusnya.

    Eep bilang, sistem pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia.

    Jika wacana tersebut diwujudkan, Eep menilai potensi oligarki politik akan semakin kuat.

    “Kini kita diperhadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kmbali ke zaman orde baru?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

  • Viral Remaja di Bogor Disebut Berubah Kelamin, Dokter Urologi Bilang Gini

    Viral Remaja di Bogor Disebut Berubah Kelamin, Dokter Urologi Bilang Gini

    Jakarta –

    Viral remaja perempuan di Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, disebut mengalami perubahan kelamin. Remaja tersebut awalnya perempuan, kemudian berubah menjadi laki-laki.

    Orang tua remaja itu baru mengetahuinya dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini bermula dari kecurigaan kepada sang anak yang tak kunjung menstruasi. S yang merupakan orang tua remaja berinisial T (14) itu mengatakan saat lahir anaknya terlihat berjenis kelamin perempuan.

    “Ini bilangnya anaknya setelah kelas 4 atau 5 SD tumbuh itu jendilannya (diduga mirip penis) itu, nggak bilang tuh apa malu apa takut sama orang tua,” kata S, saat kepada wartawan, dikutip dari detikNews.

    S mengatakan sejak SD, T dinilai berkarakter mirip laki-laki. T mengikuti kegiatan sepakbola, futsal, dan disebut selalu mendapat juara.

    “Perempuan (pakaiannya), pakai kerudung. Sekolah kelas 3 SMP pakai kerudung. Terus ada kebijakan dari sekolah dari yayasan ke saya untuk sementara ya udah jangan dulu sekolah, karena sebagian udah tahu takutnya gimana-gimana,” ungkapnya.

    S mengatakan hingga saat ini, T belum menstruasi. Kemudian keluarga memutuskan memeriksa USG dan berjenis kelamin laki-laki. S juga mengatakan saat diperiksa, dokter mengatakan T cenderung berperilaku sebagai laki-laki. Secara fisik, T pun dinilai cenderung sebagai laki-laki.

    Spesialis urologi dr Hilman Hadiansyah, SpU, mengatakan dirinya tak bisa banyak berkomentar lantaran belum melihat pasien secara langsung. Meski begitu, ia mengatakan ada kemungkinan pasien mengalami kondisi Ambiguous Genitalia atau yang disebut juga disorders of sex development (DSD).

    Kondisi ini merupakan kelainan perkembangan seksual yang terjadi ketika organ kelamin bayi tidak jelas atau ambigu, apakah laki-laki atau perempuan.

    dr Hilman juga menegaskan bahwa pasien harus diperiksa lebih lanjut, seperti pemeriksaan kromosom untuk mengetahui kondisi pasien lebih lanjut.

    “Kondisi ini dapat dievaluasi saat pasien lahir, dan perlu pemeriksaan kromosom,” imbuhnya saat dihubungi detikcom, Jumat (13/12/2024).

    Menurut dr Hilman, terdapat beberapa pemicu yang bisa menyebabkan kondisi tersebut. Di antaranya, faktor genetik, hormonal, lingkungan, dan kehamilan.

    Faktor Genetik

    Kromosom abnormal: Kromosom X, Y, atau autosom yang tidak normal.Mutasi gen: Mutasi gen yang mempengaruhi diferensiasi seksual.Sindrom genetik: Sindrom seperti Klinefelter, Turner, atau Androgen Insensitivitas.

    Faktor Hormonal

    Ketidakseimbangan hormon: Abnormalitas produksi atau respon hormon androgen dan estrogen.Gangguan fungsi adrenal: Penyakit adrenal seperti Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH).Gangguan fungsi gonad: Gangguan fungsi testis atau ovarium.

    Faktor Lingkungan

    Paparan zat kimia: Paparan zat kimia seperti pestisida, polusi udara, atau zat kimia industri.Radiasi: Paparan radiasi selama kehamilan.Infeksi selama kehamilan: Infeksi seperti rubella atau toxoplasmosis.

    Faktor Kehamilan

    Kehamilan dengan komplikasi: Kehamilan dengan komplikasi seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit autoimun.Penggunaan obat-obatan: Penggunaan obat-obatan tertentu selama kehamilan.

    (suc/kna)

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Pakansari Berbenah untuk Piala Dunia U-20

    Pakansari Berbenah untuk Piala Dunia U-20

    JAKARTA, (VOI.id) – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mempercantik Stadion Pakansari, Cibinong, setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021. 

    Dari hasil rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  Pemkab Bogor tidak hanya akan mempercantik Stadion Pakansari, juga akan membenahi akses keluar masuk Tol Sentul tak jauh dari Stadion Pakansari.

    “Setelah mendengar informasi itu, kami langsung mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala SKPD dan instansi terkait untuk menyiapkan Stadion Pakansari dalam gelaran Piala Dunia U-20, kami sedang serius berbenah,” kata Bupati Bogor Ade Yasin dalam siaran tertulis, Rabu.

    Kemudian, menata kawasan di sekitaran Pakansari juga menjadi bagian yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Pemkab Bogor.

    “Kami sudah mengintruksikan Dispora, DKPP, Dinas PUPR, dan DLH untuk lebih bekerja keras untuk persiapan Piala Dunia U-20, pada prinsipnya kami siap dan sedang serius berbenah,” kata bupati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu.

    Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 edisi 2021 yang disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada FIFA Council Meeting ydi Shanghai, China, Jumat  24 Oktober. Indonesia menyisihkan Brasil dan Peru.

    PSSI menyerahkan daftar 10 stadion kepada FIFA untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-20, salah satunya Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    ERA.id – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun hanya untuk gubernur saja, sedangan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung.

    “Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung,” kata Irawan dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Menurutnya, gubenur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena pertimbangan otonomi daerah. Pilkada disebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi politik.

    “Jadi daerah punya otonomi memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Dalam design kebijakan desentralisasi kita, otonomi daerah itu ada pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Irawan.

    Selain itu, perpindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan Pilkada. Sebab, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia selama ini tidak berjalan efisien.

    “Terkait dengan prinsip efisiensi, hal tersebut merupakan asas/prinsip yang kita jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan/teknis penyelenggaraan pemilu. Efisiensi tergantung dari kebijakan politik hukum kita yang diatur dengan undang-undang,” ujarnya.

    Irawan menilai, efisiensi merupakan masalah teknis. Hal yang yang penting dilakukan adalah agar pelaksanaan Pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme.

    “Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    ERA.id – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD akan menjadi bahan untuk menyusun omnibus law undang-undang politik. Revisi paket UU Politik tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Bagi Komisi II DPR RI, hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik,” kata Riqfi kepada wartawan, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, dalam omnibus law UU Politik itu akan berisi bab tentang pilkada, pemilu, partai politik, hingga hukum acara sengketa kepemiluan.

    Dia mengatakan, wacana kepala daerah dipilih DPRD masih tetap konstitusional. Asalkan dalam pemilihannya masih memiliki legitimasi demokratis.

    Sebab, hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten kota dipilih secara demokratis.

    “Sepanjang kita masih memiliki derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihan kepala daerah, sepanjang itu pula usulan ini menjadi kontitusional,” kata Rifqi

    Di sisi lain, wacana kepala daerah dipilih DPRD muncul karena adanya kegelisihan bahwa Pilkada lekat dengan praktik politik uang atau money politic.

    Meski begitu, menurutnya perlu dicari formula yang tepat agar praktik politik uang tidak terbawa, apabila pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung.

    “Kita harus mencari forumula yang tepat agar korupsi dan money politic itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD,” katanya.

    “Agar traumatik politik kita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dulu mengamanatkan pemilihan wali kota di DPRD itu tidak terjadi, karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai daerah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Balita 2 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung Bogor Ditemukan Tewas, Terbawa Arus Sejauh 12,5 Kilometer

    Balita 2 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung Bogor Ditemukan Tewas, Terbawa Arus Sejauh 12,5 Kilometer

    loading…

    Balita berinisial A (2), yang dilaporkan hanyut di Sungai Ciliwung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan. FOTO/PUTRA RAMADHANI

    BOGOR – Balita berinisial A (2), yang dilaporkan hanyut di Sungai Ciliwung , Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

    “Pukul 15.24 WIB mendapat informasi korban ditemukan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Minggu (15/12/2024).

    Jasad bayi ditemukan oleh warga yang sedang memancing di wilayah Bojonggede. Jarak dari lokasi awal hanyut hingga ditemukan sekitar 12,5 kilometer.

    “Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan akan langsung dimakamkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, bayi berusia 2 tahun dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciliwung, Sabtu, 14 Desember 2024. Korban terlihat oleh warga sedang bermain mobil-mobilan seorang diri di pinggir sungai.

    “(Korban) bermain mobil-mobilan di pinggir Sungai Ciliwung sendiri,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Sabtu (14/12/2024).

    Ketika itu, warga sempat melihat bahwa posisi dari balita tersebut mudur ke arah bibir sungai. Saksi pun sempat berlari untuk menolong balita tersebut tetapi tidak berhasil hingga akhirnya hanyut terbawa arus.

    “Namun tidak sempat karena jarak yang cukup jauh dari lokasi kurang lebih 15 meter,” tuturnya.

    (abd)

  • Tak Asal Tunjuk, Presiden Pilih Kader Golkar Meutya Hafid sebagai Menkomdigi karena Ini

    Tak Asal Tunjuk, Presiden Pilih Kader Golkar Meutya Hafid sebagai Menkomdigi karena Ini

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengakui kader Partai Golkar paling banyak berada di Kabinet Merah Putih. Namun, ia menekankan dipilihnya kader Partai Golkar bukan asal tunjuk.

    Prabowo menjelaskan dipilihnya kader Partai Golkar karena kompetensinya. Ia mencontohkan salah satu kader Golkar yang berkompeten yaitu Meutya Hafid.

    “Disodorkan ke saya waktu itu Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, sekarang ini Bu Meutya saya lihat riwayat hidupnya lulus Universitas jurusan fisika, berarti pintar anak ini,” jelasnya, saat Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Prabowo memastikan tidak memilih menteri sekadar karena kedekatan. Sebab, ia meyakini kepemimpinannya dapat berjalan mulus dengan bantuan orang-orang terbaik.

    “Di situ lah salah satu kunci kepemimpinan, yang disodorkan harus orang terbaik. Dan disitulah akhirnya saya terima calon dari Partai Golkar,” ucapnya.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengakui kader Partai Golkar paling banyak berada di Kabinet Merah Putih. Namun, ia menekankan dipilihnya kader Partai Golkar bukan asal tunjuk.
     
    Prabowo menjelaskan dipilihnya kader Partai Golkar karena kompetensinya. Ia mencontohkan salah satu kader Golkar yang berkompeten yaitu Meutya Hafid.
     
    “Disodorkan ke saya waktu itu Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, sekarang ini Bu Meutya saya lihat riwayat hidupnya lulus Universitas jurusan fisika, berarti pintar anak ini,” jelasnya, saat Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Prabowo memastikan tidak memilih menteri sekadar karena kedekatan. Sebab, ia meyakini kepemimpinannya dapat berjalan mulus dengan bantuan orang-orang terbaik.
    “Di situ lah salah satu kunci kepemimpinan, yang disodorkan harus orang terbaik. Dan disitulah akhirnya saya terima calon dari Partai Golkar,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MEL)

  • Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak Bandung 15 Desember 2024

    Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak Bandung 15 Desember 2024

    Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk menggencarkan sosialisasi penerapan
    opsen pajak
    yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
    Iwan menyebut, pemberlakuan opsen pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dapat memicu polemik di kalangan masyarakat bila tidak dibarengi sosialisasi secara masif.
    “Pemerintah daerah harus membuat skema sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami pentingnya pajak dan manfaatnya. Sehingga, tidak ada protes di tengah tantangan ekonomi yang masih berat,” ucap Iwan, saat ditemui di Kantor DPD PKS Kota Bogor, Minggu (15/12/2024).
    Iwan menjelaskan, opsen pajak yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu sebesar 66 persen untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
    Artinya, kata Iwan, ada peningkatan pajak yang harus dibayar masyarakat untuk kendaraannya.
    Masih kata Iwan, dengan pemberlakuan opsen pajak ini maka akan ada penurunan pagu biaya PKB dan BBNKB.
    “Justru dengan opsen pajak ini berpotensi meningkatkan PAD kabupaten dan kota karena Pemda akan memperoleh bagian pajak PKB dan BBNKB secara langsung sebesar 66 persen dari total pajak terutang,” sebutnya.
    Iwan berujar, penerapan opsen pajak ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga lebih mandiri.
    ”
    Opsen pajak
    ini memberikan kabupaten dan kota akses langsung terhadap PAD mereka. Namun, pemerintah harus memastikan hasil pajak ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.
    Iwan menekankan pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
    Ia pun berharap Pemkot Bogor segera merancang langkah-langkah strategis agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut demi pemerataan pembangunan di wilayahnya.
    “Yang terpenting adalah pengelolaannya. Pajak itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Peran pemerintah adalah memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkas dia.
    Pemerintah akan menerapkan dua pajak tambahan baru, yaitu
    opsen pajak kendaraan
    bermotor (PKB) dan opsen bea balik kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2025.
    Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
    Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya opsen PKB dan opsen BBNKB.
    Berdasarkan Pasa 83 ayat (1), tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.