kab/kota: Bogor

  • Presiden Prabowo gunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Bogor, Jabar

    Presiden Prabowo gunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Bogor, Jabar

    Rabu, 27 November 2024 10:21 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan jari yang sudah dicelup tinta usai memberikan hak suaranya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

  • Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo

    Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sekitar 1.400 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) berkumpul di Solo pada Sabtu (21/12) mendeklarasikan pembubaran Jamaah Islamiyah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Ribuan orang eks JI itu berasal dari Keresidenan Surakarta, Kedu dan Semarang. Mereka membaca bersama-sama deklarasi pembubaran dan salah satu isinya mendukung pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

    Deklarasi ini dihadiri berbagai pejabat negara, di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito.

    Selain itu ada pula Kepala BNPT Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

    “Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara,” ujar Sentot di di Convention Hall Terminal Tirtonadi, lokasi deklarasi, diberitakan Detik Jateng.

    “Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7.000 peserta dari 34daerah,” ungkap dia.

    Menurut Sentot pembubaran JI ini tak dilakukan pemerintah ataupun kepolisian melainkan karena kemauan sendiri. Dia juga bilang hal ini bukan karena tekanan atau paksaan tetapi disebabkan kajian mendalam dan refleksi panjang yang dilakukan para tokoh JI.

    “Proses ini diawali pada tahun 2019 melalui komunikasi dengan para Amin jamaah islamiyah saat itu yaitu ustaz Para Wijayanto diskusi ini dilakukan dengan tulus penuh kehangatan saling keterbukaan, saling tukar pikiran, dengan menggunakan berbagai macam literasi,” kata Sentot.

    “Tetapi tetap dengan tujuan untuk mengubah cara pandang ideologis mereka secara bertahap dan alhamdulillah kita pun berhasil Ini baru pertama kali di dunia organisasi teror sebesar jamaah islamiyah membubarkan diri atas kemauannya sendiri,” ujar dia lagi.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ribuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo

    Ribuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo

    SOLO – Ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

    Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami’na wa atho’na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

    Selain itu, pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

    Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

    Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo mengapresiasi tokoh-tokoh yang telah berdedikasi mengajak mantan anggota Jamaah Islamiyah untuk berjihad yang sesungguhnya, yakni membela bangsa dan negara.

    “Bersama dengan ini kami telah melakukan sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kami telah menyaksikan bahwa mereka telah menunjukkan komitmen untuk sepenuhnya kembali ke NKRI,” katanya.

    Sentot mengatakan deklarasi tersebut tidak hanya memberikan makna mendalam pada komitmen mereka, tetapi juga menjadi simbol nyata sinergi pemerintah dan masyarakat untuk merawat persatuan dan keutuhan negara dan bangsa.

    “Kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini bukan sekadar seremonial pembacaan ikrar kembali ke NKRI, tetapi juga kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan dengan tangan terbuka menyambut kembalinya mereka yang menjadi bagian penting dari Indonesia yang kita cintai,” katanya.

    Ia menambahkan dengan deklarasi tersebut, para mantan anggota Jamaah Islamiyah datang dengan hati yang tulus dan berikrar kepada NKRI untuk ikut membangun negeri.

    “Setiap orang memiliki masa lalu, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mantan anggota Jamaah Islamiyah. Mereka telah menanggung konsekuensi atas perjalanan yang keliru pada masa lalu, termasuk dalam proses hukum. Yang lebih penting, melalui proses refleksi dan kesadaran sehingga kemudian menemukan kebenaran yang sejati,” katanya.

    Deklarasi pembubaran itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt. Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito, Kepala BNPT Irjen Polisi Eddy Hartono, dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

  • Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Membubarkan Diri dan Kembali ke NKRI

    Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Membubarkan Diri dan Kembali ke NKRI

    Solo, Beritasatu.com – Ribuan eks anggota Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri dan menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Deklarasi tersebut diikuti 1.200 orang eks anggota JI di wilayah Jawa Tengah (Jateng), seperti dari Solo Raya, Semarang, dan eks Karesidenan Kedu yang hadir secara langsung dalam acara Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi JI dan Ikrar Kesetiaan terhadap NKRI di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Solo Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024). Ada juga 6.800 peserta yang mengikuti secara online melalui Zoom.

    “Kami eks anggota Jamaah Al Islamiyah wilayah eks Karesidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang sekaligus alumni jihad Afgan dan Moro menyatakan mendukung (sami’na wa atho’na) terhadap pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah di Bogor tanggal 30 Juni 2024,” kata perwakilan eks anggota JI di atas panggung yang diikuti peserta yang hadir.

    “Siap kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari pemahaman dan kelompok tatharruf (eksteim). Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsistensi untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya,” tambahnya.

    Dalam deklarasi tersebut tampak hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah tokoh dan eks amir (pimpinan) Jamaah Islamiyah, di antaranya ustaz Alfian, ustaz Hammad (Ma’had Aly), ustaz Qosdi (Darusy Syahadah), ustaz Tengku Azhar, dan lainnya.

    Sebelum deklarasi, Kepala Densus 88 Antiteror, Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo dalam sambutannya mengatakan keberhasilan pembubaran Jamaah Islamiyah merupakan hasil pendekatan dialogis, persuasif, dan edukatif.

    “Pendekatan humanis ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran kolektif, yang terbukti lebih efektif dalam meredam ideologi radikal daripada pendekatan represif,” ujar Sentot.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan deklarasi tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan BNPT, Densus 88 serta seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi.

    “Ini adalah hasil dari pendekatan soft approach dan dialog yang panjang. Deklarasi ini membuktikan bahwa mantan anggota JI telah berkomitmen untuk kembali dan bersama-sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri.

    Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, pemerintah akan memberikan pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, dan pembinaan untuk membantu eks anggota JI hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk.

    “Ini merupakan amanat undang-undang dan arahan Presiden. Kami berkomitmen untuk memastikan para eks anggota JI dapat berkontribusi positif bagi bangsa. Kami akan melakukan pendampingan untuk melihat lebih lanjut masa depan mereka di tengah masyarakat. Kita berikan pelatihan kewirausahaan,” paparnya.

    Dia berharap eks Jamaah Islamiyah bisa hidup rukun harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

     

  • Polisi Razia Truk Sumbu 3 di Tol Ciawi, 3 Truk Bawa Pasir Diputar Balik

    Polisi Razia Truk Sumbu 3 di Tol Ciawi, 3 Truk Bawa Pasir Diputar Balik

    Jakarta

    Polisi menggelar razia truk sumbu 3 di exit Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Razia dilakukan dalam rangka Operasi Lilin Lodaya masa mudik libur Natal dan tahun baru 2025.

    “Satlantas Polres Bogor melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan truk sumbu 3 di akses keluar Tol Ciawi dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2024,” kata Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, Sabtu (21/12/2024).

    Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 3 truk diputar balik.

    “(Hasilnya) 3 truk pembawa pasir diputar balik,” jelasnya.

    Selain truk sumbu 3, kendaraan yang dirazia lainnya yaitu mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Sedangkan angkutan barang yang tidak dibatasi di antaranya adalah kendaraan yang mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, kendaraan pengangkut sembako,” jelasnya.

    (rdh/rfs)

  • Polisi Tangkap Joki yang Getok Tarif Jalur Alternatif Rp 850.000 di Puncak Bogor
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 Desember 2024

    Polisi Tangkap Joki yang Getok Tarif Jalur Alternatif Rp 850.000 di Puncak Bogor Bandung 21 Desember 2024

    Polisi Tangkap Joki yang Getok Tarif Jalur Alternatif Rp 850.000 di Puncak Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kepolisian menangkap seorang joki atau pemandu jalur alternatif yang memungut tarif Rp 850.000 dari rombongan wisatawan yang menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/12/2024).
    Penangkapan ini dilakukan setelah beredarnya video yang menunjukkan praktik
    pungutan liar
    (pungli) oleh joki tersebut.
    Kapolsek Megamendung, AKP Dedi Hermawan menjelaskan, penangkapan berlangsung di SPBU Tugu, wilayah Cisarua.
    Pelaku yang ditangkap berinisial CN alias Bokep.
    “Kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com.
    Dedi menyebut, peristiwa viral di media sosial itu sebenarnya terjadi pada Kamis (19/12/2024). Saat itu, pihaknya langsung menelusuri lokasi kejadian di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua.
    CN alias Bokep kini telah diamankan di Polsek Megamendung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
    Sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi pungli oleh
    joki jalur alternatif
    terhadap rombongan wisatawan.
    Dalam video tersebut, wisatawan yang mengemudikan kendaraan mengaku dimintai tarif  Rp 850.000 untuk menggunakan jasa joki menuju Puncak.
    Pengemudi dalam video itu mengungkapkan kekecewaannya.
    “Nggak boleh dong kayak gitu karena pembicaraan kita di awal seikhlasnya. Bapak awalnya bilang (sini) ikut alternatif, saya tanya mau dibayar berapa, bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuman ada Rp 150.000 karena dari tadi saya isi bensin dan sebelum itu juga muter-muter,” jelasnya.
    Apalagi, sambung pengemudi, dirinya masih kuliah yang masih mendapatkan bantuan dana dari orangtua. Termasuk teman-temannya.
    Video berdurasi dua menit itu menggambarkan perdebatan antara pengemudi dan joki, yang menunjukkan ketidakpuasan wisatawan terhadap tarif yang diminta.
    Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian, yang berkomitmen untuk menindaklanjuti praktik pungli yang merugikan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Apes Wisatawan Digetok Joki Jalur Alternatif, Awalnya Bayar Seikhlasnya, Ternyata Rp 850 Ribu

    Nasib Apes Wisatawan Digetok Joki Jalur Alternatif, Awalnya Bayar Seikhlasnya, Ternyata Rp 850 Ribu

    TRIBUNJATENG.COM – Viral di media sosial nasib seorang wisatawan digetok joki jalur alternatif yang awalnya menawarkan biaya seikhlasnya.

    Ternyata setelah sampai tujuan joki itu diberi uang Rp 150 ribu menolak dan justru minta Rp 850 ribu!

    Tak pelak wisatawan tersebut tak terima dan cekcok di jalan.

    Aksi pungutan liar (pungli) oleh joki atau pemandu jalur alternatif terhadap rombongan wisatawan itu terjadi di Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

    Dalam narasi video tersebut, wisatawan yang mengendarai kendaraan ini mengaku dimintai tarif Rp 850.000 untuk menggunakan jasa joki jalur alternatif menuju Puncak.

    Video yang diunggah akun TikTok @youracel memperlihatkan perdebatan antara pengemudi mobil dan joki tersebut.

    Pengemudi mengungkapkan kekecewaannya karena tidak menyangka akan dimintai uang sebesar itu.

    “Nggak boleh dong kayak gitu karena pembicaraan kita di awal seikhlasnya.”

    “Bapak awalnya bilang (sini) ikut alternatif, saya tanya mau dibayar berapa, bapak bilang seikhlasnya.”

    “Makanya saya cuman ada Rp 150.000 karena dari tadi saya isi bensin dan sebelum itu juga muter-muter,” jelas pengemudi dalam video berdurasi 2 menit tersebut.

    Menanggapi kejadian ini, Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat membenarkan adanya laporan pungli oleh joki pemandu jalur alternatif.

    Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Gadog, Puncak Bogor, dan pihaknya saat ini masih menyelidiki kasus tersebut.

    “Kami masih mencari pelaku yang ada di dalam video tersebut untuk ditindak lebih lanjut atas tindakannya (getok tarif jalur alternatif),” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

    Agus menyampaikan, kepolisian telah menyisir beberapa jalur alternatif di wilayah Gadog, Puncak.

    Mereka mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak melakukan pungli atau pemaksaan kepada pengendara yang melintasi jalur alternatif menuju Puncak Bogor.

    “Kami melakukan pendataan juga serta pembinaan kepada warga sekitar,” tambahnya. (*)

  • Daftar Nomor Penting untuk Mudik Natal dan Tahun Baru 2024

    Daftar Nomor Penting untuk Mudik Natal dan Tahun Baru 2024

    JABAR EKSPRES – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, para pemudik disarankan untuk mencatat sejumlah nomor penting yang dapat membantu kelancaran perjalanan. Berikut adalah daftar nomor yang perlu diketahui oleh para pemudik terkait transportasi, keamanan, penyelamatan, dan layanan lainnya:

    1. Informasi Perjalanan dan Layanan Transportasi

    Angkasa Pura (172)Jalur Mudik 24 Jam WA: 082288858884Jalur Mudik 24 Jam: 158Jasa Marga 24 Jam: 14080Pertamina Delivery Service: 135Informasi Jalan Tol: 081380068000Kementerian PUPR: 158Kementerian Perhubungan: 151KAI: 121

    2. Call Center Jalan Tol

    Jakarta – Bogor – Ciawi: 14080Jakarta – Tangerang: 14080Jakarta – Tangerang: 021-55753904Tol Tangerang – Merak: 0254-207878Jakarta – Cikampek: 14080Purwakarta – Bandung – Cileunyi: 14080Palimanan – Kanci: 023-1484268Pejagan – Pemalang: 0238-4511000Semarang: 024-7607777Semarang – Bawen: 024-76911505Solo – Ngawi: 0271-6882222Gempol – Pasuruan: 0343-6431177Pasuruan – Probolinggo: 0355-8111777

    3. Call Center Pelabuhan

    ASP Indonesia Ferry: 191ASDP Indonesia Ferry: 08111021191

    4. Keamanan

    Kepolisian: 110Nomor Darurat Terintegrasi: 112NTMC Korlantas POLRI: 1500669

    5. Penyelamatan

    Ambulans: 118, 119Ambulans Jakarta: 021-65303118BNPB: 117BPJS Kesehatan: 165Palang Merah Indonesia/PMI: 021-7992325Search and Rescue/SAR Nasional: 115Posko Bencana Alam: 129

    Dengan mengetahui nomor-nomor penting ini, pemudik dapat lebih mudah mengakses bantuan saat dibutuhkan. Selamat mudik dan semoga perjalanan Anda aman dan lancar!

  • Susah Cari Kerja Ijazahnya Ditahan Sekolah, Lulusan SMK Ngaku Disuruh Bayar Tunggakan SPP Rp1,5 Juta

    Susah Cari Kerja Ijazahnya Ditahan Sekolah, Lulusan SMK Ngaku Disuruh Bayar Tunggakan SPP Rp1,5 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Belakangan viral di media sosial curhatan alumni yang mengaku berasal dari SMKN 4 Kota Bogor.

    Ia mengaku ijazah ditahan sekolah lantaran ia tidak sanggup membayar sisa tunggakan SPP senilai Rp1.455.000.

    Dampaknya, ia pun kini sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena tak ada ijazah.

    Ia curhat jika ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah sejak tahun 2022.

    Curhatannya viral di media sosial lewat akun Instagram Ronald A Sinaga alias @brorondm.

    Ya, Bro Ron pun sampai memposting curhatan alumni SMKN 4 Kota Bogor tersebut di akun Instagramnya.

    “Saya lulusan tahun 2022 ya bisa dibilang lulusan Covid pak,

    saya sebelumnya sudah bekerja tapi sekarang susah pak kalau kerja tidak ada ijazah,” postingan curhatan alumni ke Bro Ron, Jumat (20/12/2024).

    Alumni ini pun merasa aneh sekolahnya tersebut menahan ijazahnya.

    Apalagi dengan alasan ada tunggakan SPP yang belum dibayar.

    Bahkan sekolah disebut hanya memberikan legalisir ijazah, bukan lembaran asli.

    “Ijazah saya ditahan di sekolah. Karena saya masih ada tunggakan SPP senilai 1.455.000.

    Saya bilang, bukannya sekarang tidak boleh ada penahan ijazah.

    Pihak sekolah menjawab ‘yauda saya kasih legalisirnya saja ya’,” sambung curhatan alumni tersebut ke Bro Ron.

    Curhatan seorang alumni yang mengaku berasal dari SMK Negeri 4 Kota Bogor viral di media sosial Instagram Ronald A Sinaga alias @brorondm (Instagram/brorondm)

    Menanggapi hal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Dinas Pendidikan Kota Bogor-Kota Depok buka suara.

    Chendra Siswandi mengatakan, sekolah tidak boleh menahan ijazah siswanya.

    “Termasuk legalisir doang itu juga tidak boleh,” kata Chendra saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (20/12/2024).

    Chendra menegaskan bahwa pihaknya akan langsung konfirmasi ke pihak sekolah terkait atas informasi dugaan penahanan ijazah ini.

    Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMKN 4 Kota Bogor, Mulyadi, mengatakan bahwa hal itu merupakan salah paham.

    Alumni yang curhat ini sempat datang ke sekolah untuk mengambil ijazahnya.

    “Miskomunikasi aja atau salah paham. Jadi, memang dia lulus di tahun 2022 dan terus dia sudah kerja, waktu itu kerja masih pakai SKL.”

    “Dia datang ke TU minta ijazah, tapi dari pihak sekolah yang namanya ijazah tidak bisa diberikan tanpa orang tua.”

    “Dia tidak beritahu datang dengan orang tua,” kata Mulyadi saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (20/12/2024).

    Saat itu, TU SMKN 4 Kota Bogor memberikan legalisir ijazah saja.

    “TU tahu kalau ada orang di sebelahnya. Tapi, dia tidak menjelaskan, kalau dia bawa orang tua.”

    “Sehingga yang ditawarin ijazah yang dilegalisir,” ucapnya.

    ILUSTRASI lulusan SMK mengaku ijazahnya ditahan sekolah sampai kesusahan cari pekerjaan (via Tribun Manado)

    Mulyadi pun memastikan, pihaknya tidak menahan ijazah siswanya.

    “Sebetulnya sudah tidak ada lagi proses tahan menahan ijazah. Silakan saja tanya alumni yang lainnya,” tambahnya.

    Ia pun mempersilakan alumni yang bersangkutan untuk mengambil ijazahnya, namun bersama orang tua.

    “Ijazah yang ada di sekolah silakan diambil tanpa ada biaya apapun, yang penting anak dengan orang tua.”

    “Kalau dengan orang tua insya allah aman, kita hanya butuh ini diberikan ke orang yang tepat,” ungkapnya.

    Terkait adanya tunggakan SPP, sambung Mulyadi, pihaknya tidak akan memberatkan alumni tersebut.

    “Misalnya dia punya sangkutan (tunggakan), kita juga kan butuh bantuan.”

    “Kalau memang ada tunggakan terus dia mau bayar, ya alhamdulillah, barokah buat sekolah. Tapi, tidak menjadi syarat untuk menebus ijazah,” tandasnya.

    Sebelumnya juga sempat viral di media sosial curhat orang tua murid soal ijazah anaknya ditahan pihak sekolah.

    Orang tua murid yang mengaku mengalami kejadian ini berinisial S.

    Anak warga Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersebut lulusan SMPN 3 Weleri.

    Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Ferinando Rad Boney, angkat bicara.

    Awalnya, S mengeluhkan bahwa ijazah anaknya tidak bisa diambil akibat belum melunasi sumbangan sukarela di SMPN 3 Weleri.

    Feri menegaskan bahwa masalah ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah.

    Ia menyebutkan bahwa ijazah anak S berinisial NLD yang lulus pada tahun 2022, sebenarnya dapat diambil.

    Namun, S belum pernah datang ke sekolah, sementara pihak sekolah juga kehilangan kontak dengan yang bersangkutan.

    “Saya sudah konfirmasi ke kepala SMPN 3 Weleri. Pihak sekolah tidak pernah merasa menahan ijazah NLD.”

    “Bahkan ijazah siswa tersebut belum ada cap tiga jari,” kata Feri, Kamis (17/10/2024), melansir dari Kompas.com.

    Ilustrasi ijazah (SHUTTERSTOCK via KOMPAS.com)

    Feri mengatakan, ada beberapa ijazah SD dan SMP di Kendal yang belum diambil oleh orang tua.

    Hal ini disebabkan banyak lulusan yang memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

    Sehingga orang tua hanya meminta surat kelulusan sementara ijazah belum dicetak.

    Akibatnya, orang tua sering lupa untuk mengambil ijazah tersebut.

    Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memperbolehkan sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP, untuk meminta uang kepada wali murid.

    “Di sekolah ada komite sekolah. Jadi wali murid bisa melakukan rapat atau apa, dengan komite sekolah.”

    “Komite sekolah bisa menjadi jembatan penghubung antara wali murid dengan pihak sekolah,” ucap dia.

    Sementara itu, Kepala SMPN 3 Weleri, Dwi Putri Mulat, mengaku tidak mengetahui adanya ijazah siswa yang belum diambil.

    Dwi yang baru menjabat selama tiga bulan, menegaskan bahwa tidak ada penahanan ijazah di sekolah tersebut.

    “Tapi, saya tegaskan, tidak ada penahanan ijazah di SMPN 3 Weleri,” kata Dwi.

    Ia menambahkan bahwa ijazah NLD masih ada di sekolah dan belum ada cap tiga jari.

    Pihak sekolah pun telah kehilangan kontak untuk menghubungi siswa maupun orang tuanya.

    “Ada beberapa ijazah yang belum diambil, dan ijazah tersebut belum ada cap tiga jari siswa.”

    “Bagi wali murid SMPN 3 Weleri yang merasa ijazah anaknya belum diambil, silakan ke sekolah dengan mengajak anaknya untuk cap tiga jari,” ujar Dwi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pemkab Pati Tambah Tiga Unit Truk Pemadam Kebakaran, Total Anggaran Rp 1,5 Miliar

    Pemkab Pati Tambah Tiga Unit Truk Pemadam Kebakaran, Total Anggaran Rp 1,5 Miliar

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menambah armada truk Pemadam Kebakaran (Damkar) pada penghujung 2024 ini.

    Terdapat tiga truk Damkar baru yang siap dioperasikan.

    Tiap unit truk Damkar tersebut bernilai Rp 1,5 miliar. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penambahan truk Damkar tersebut ialah Rp 4,5 miliar.

    Penambahan unit truk Damkar ini untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Selama ini, beberapa kali terjadi keterlambatan penanganan kebakaran di beberapa wilayah di Pati akibat jumlah armada yang kurang memadai.

    “Alhamdulillah tahun 2024 Pemerintah Daerah menganggarkan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kami mendapatkan tambahan tiga mobil Damkar. Ini unitnya dari Bogor,” jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Sugiyono, Sabtu (21/12/2024).

    Menurut dia, truk Damkar ini memiliki spesifikasi standar dengan kapasitas air 4000 liter.

    “Nilainya dalam RAB Rp 1,5 miliar per unit,” ucap dia.

    Sugiyono mengatakan, untuk sementara pihaknya akan menempatkan tiga unit truk Damkar baru tersebut di Pos Damkar Pati.

    “Kami tempatkan di situ sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. Rencananya nantinya akan kami tempatkan di Pati, Kayen, kemudian di Juwana,” jelas dia.

    Sugiyono berharap, tahun ini bisa dilakukan pengadaan dua Pos Damkar baru untuk menangani wilayah Eks Kawedanan Tayu dan Jakenan.

    “Harapan kami tahun ini ada tambahan dua pos di Eks Kawedanan Jakenan dan Tayu. Kami sedang mempersiapkan, hanya saja kendala kami kekurangan personel dan anggaran. Satu pos jaga itu butuh 12 personel, dibagi dalam tiga sif,” jelas dia. (mzk)