Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Menteri LH soal Kasus Radioaktif Cikande: Sudah Ada Tersangkanya

    Menteri LH soal Kasus Radioaktif Cikande: Sudah Ada Tersangkanya

    Bogor –

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sudah ada tersangka dalam kasus pencemaran zat radioaktif di Cikande, Serang, Banten. Namun, dia belum mengungkap siapa tersangkanya.

    “Penuntutan hukum telah masuk kepada penyidikan dan sudah ada tersangka dan seterusnya yang akan kita tetapkan. Nanti penyidik ya yang menyampaikan, tapi kalau sudah penyidikan pasti sudah ada tersangkanya. Mungkin (lebih dari satu orang), nanti disampaikan teman-teman penyidik ya,” kata Hanif di Bogor, Jumat (17/10/2025).

    Hanif menyebut kasus ini terkait dugaan pencemaran lingkungan. Dia mengatakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU 32 tahun 2009.

    “(Pelanggarannya) menyebabkan pencemaran lingkungan dari sisi radioaktif ini dikenakan juga UU 32/2009, ini yang sekarang oleh teman-teman Bareskrim dinaikkan menjadi penyidikan,” sebutnya.

    Selain itu, kata Hanif, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang terlibat pencemaran. Dia mengatakan tim ahli masih menghitung kerugian lingkungan dari pencemaran zat radioaktif di Cikande, Banten.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut kasus pencemaran zat radioaktif Cesium-137 naik penyidikan. Kasus itu kini masih ditangani oleh Bareskrim Polri.

    Kasus itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan usai pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan temuan di lapangan. Pihak kepolisian dan Kementerian LH masih sumber pencemaran Cesium-137.

    (sol/haf)

  • UMKM Bogor Naik Kelas, Pemkot Gelar Pelatihan Foto Produk di Era Digital

    UMKM Bogor Naik Kelas, Pemkot Gelar Pelatihan Foto Produk di Era Digital

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Jumat, 17 Okt 2025 11:00 WIB

    Bogor – Sebanyak 80 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bogor antusias mengikuti pelatihan foto produk yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat.

  • Jaecoo Indonesia Masih Fokus Pasar Lokal, Ekspor Masih Studi

    Jaecoo Indonesia Masih Fokus Pasar Lokal, Ekspor Masih Studi

    JAKARTA – Jaecoo Indonesia sudah memiliki tiga model mobil di Indonesia dan semuanya sudah dirakit lokal di tanah air, melalui fasilitas Handal Indonesia Motor di Bekasi, Jawa Barat. 

    Ketiga model dari Jaecoo mulai dari J7 dan J8 yang sudah resmi di launching, lalu ada satu model lagi yaitu J5 EV yang tak lama lagi akan meluncur. Mengacu dari sang induk yaitu Chery sudah melakukan ekspor ke beberapa negara hasil produksi di Indonesia. 

    Lantas apakah langkah tersebut juga akan dilakukan Jaecoo untuk ekspor produknya ke berbagai belahan dunia?

    “Untuk ekspor saat ini masih belum,” kata Head of Product Jaecoo Indonesia Ryan Ferdiean Tirto, saat ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

    Namun demikian pria yang akrab disapa Ryan ini tak menampik kemungkinan bahwa mobil Jaecoo yang dirakit di Indonesia juga akan di ekspor, dan saat ini masih studi.

    “Pertama kita masih fokus ke market Indonesia, kalau memang market sudah stabil (Indonesia) nanti kita mulai lihat pengembangannya seperti apa,” paparnya. 

    Jaecoo sendiri terus memperluas kehadiran di Indonesia dengan membuka berbagai jaringan dealer. Bahkan, hingga akhir tahun memiliki target yang cukup tinggi dengan 40 dealer yang tersebar di beberapa wilayah.

  • BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Deputy Mortgage & Secured Loan Division BTN Romeo Daniel MVE menyatakan fasilitas KPR bagi kepemilikan hunian di Rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan BTN dalam memacu pasar properti.

    “Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata Romeo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    PKS itu mencakup suku bunga KPR single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.

    Kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.

    BTN optimistis skema KPR ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di Kecamatan Rumpin itu. Sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.

    Terlebih, BTN juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.

    “Persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. Bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas Romeo.

    Sementara Presiden Direktur PT Springhill Sansui Residence AH Marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya pembuatan sertifikat hingga SHM (Sertifikat Hak Milik).

    “Keringanan lain, konsumen mendapatkan fee PPN dan PPH dari Pemerintah. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.

    Dengan harga jual rumah berkisar Rp400 juta hingga Rp1,5 miliar, Marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan KPR BTN sedikitnya mencapai sebesar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per bulan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
    Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
    Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
    Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
    “Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
    Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
    “Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
    Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
    Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
    Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
    KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
    Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
    Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
    Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
    Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
    Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
    “Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
    Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
    Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
    “Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
    Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
    Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
    Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
    Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
    Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
    “Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
    Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
    Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
    Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
    Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
    “Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
    “Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
    Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
    Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
    Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
    Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
    “Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
    Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
    Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
    Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
    Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
    Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
    “Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
    Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
    Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
    “Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
    “Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
    Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
    Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
    Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
    Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
    Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
    “Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Pramugari, Gali Keterangan Korupsi Dana Operasional Papua Nasional 16 Oktober 2025

    KPK Periksa Pramugari, Gali Keterangan Korupsi Dana Operasional Papua Nasional 16 Oktober 2025

    KPK Periksa Pramugari, Gali Keterangan Korupsi Dana Operasional Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari untuk mendalami informasi penggunaan uang yang diduga terkait korupsi dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
    Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa dua saksi terkait perkara tersebut, yaitu Freelance Flight Attendant atau Pramugari RDG Airlines, Selvi Purnama Sari, dan Marwan Suminta selaku Wiraswasta, penjaga kos Wisma Feris Bogor, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
    “Penyidik mendalami terkait dengan penggunaan-penggunaan uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana operasional di Papua, termasuk penggunaan-penggunaan uang tersebut untuk pembelian aset di sejumlah tempat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
    Budi mengatakan, saksi atas nama Tamara Anggraeny selaku cabin manager RDG Airlines mangkir dari panggilan hari ini, sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang.
    “Sedangkan untuk saksi atas nama TA, cabin manager RDG Airlines tidak hadir. Nanti kami akan cek apakah ada surat permohonan penjadwalan ulangnya atau tidak. Tentu nanti jika masih dibutuhkan keterangannya, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK memanggil Freelance Flight Attendant atau Pramugari RDG Airlines Selvi Purnama Sari sebagai saksi terkait kasus suap dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada Kamis (16/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
    Selain itu, KPK turut memanggil dua saksi lainnya, yaitu Tamara Anggraeny Cabin Manager RDG Airlines dan Marwan Suminta selaku Wiraswasta, Penjaga Kos Wisma Feris Bogor.
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang kasus korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
    KPK menduga aliran uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk pembelian
    private jet
    atau jet pribadi.
    “Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian
    private jet
     (jet pribadi) yang saat ini keberadaannya di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    KPK juga mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.
    “Kerugian keuangan negara dalam perkara ini cukup besar, Rp 1,2 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
    Budi mengatakan, tersangka dalam perkara ini adalah Dius Enumbi (DE) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua dan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua.
    Dia mengatakan, KPK mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas Enembe dalam rangka
    asset recovery
    atau pemulihan kerugian keuangan negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPRD Bogor: Siswa Taruna Nusantara harus pulang bangun daerah

    Ketua DPRD Bogor: Siswa Taruna Nusantara harus pulang bangun daerah

    “Para siswa SMA Taruna Nusantara Panda Bogor angkatan ke-36 yang gagah dan keren ini kelak akan mengisi pembangunan dengan berbagai karya di Kota Bogor,”

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengajak siswa SMA Taruna Nusantara asal Bogor agar setelah lulus kembali ke daerah dan berperan aktif dalam membangun Kota Bogor melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang.

    “Para siswa SMA Taruna Nusantara Panda Bogor angkatan ke-36 yang gagah dan keren ini kelak akan mengisi pembangunan dengan berbagai karya di Kota Bogor,” ujar Adityawarman saat acara Silaturahmi Siswa dan Ortusis SMA Taruna Nusantara Panda Bogor Angkatan ke-36 serta Sharing Motivasi Alumni di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis.

    Ia menilai, kegiatan silaturahmi dan berbagi pengalaman tersebut penting untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab terhadap daerah asal, sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

    Menurutnya, para siswa Taruna Nusantara yang berasal dari Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

    “Motivasi bisa naik dan turun. Karena itu, sharing motivasi dari para alumni amat penting untuk kesuksesan para siswa,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

    Adityawarman menekankan bahwa pendidikan di Taruna Nusantara harus menjadi bekal bagi para siswa untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan hanya mengejar karier pribadi. Ia berharap para siswa tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, dan nasionalisme.

    “Yang terpenting bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat, jujur, dan cinta tanah air,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak melupakan peran orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka selama menempuh pendidikan. “Berusahalah sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua, bangsa, dan negara. Walaupun sudah gagah dan sukses, tetaplah berbakti kepada orang tua,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah alumni Taruna Nusantara turut berbagi pengalaman dan motivasi kepada adik-adiknya. Mereka menekankan pentingnya menjaga semangat pantang menyerah serta menjadikan pendidikan sebagai jalan pengabdian.

    Acara diakhiri dengan foto bersama dan pesan moral dari Adityawarman agar para siswa terus berprestasi, menjaga nama baik Bogor, serta kembali ke daerah untuk menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kota Bogor.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar: Inovasi hijau sawit harus tumbuh dari pimpinan perusahaan

    Guru Besar: Inovasi hijau sawit harus tumbuh dari pimpinan perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Kebijakan Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi menegaskan keberhasilan inovasi hijau dalam industri sawit harus tumbuh dari kesadaran pimpinan perusahaan yang menjadikannya budaya korporasi, bukan sekadar slogan atau pencitraan lingkungan semata.

    “Terutama datang dari leadership. Menjadi hijau, menjadi lebih hijau, datang dari leadership, itu jauh lebih kuat dibandingkan yang datang dari eksternal,” katanya dalam diskusi bertajuk “Inovasi Hijau dari Indonesia untuk Dunia”, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, konsep hijau tidak bisa dimaknai secara sederhana sebagai warna dedaunan, melainkan mencerminkan keberlanjutan yang memperbaiki daya dukung alam dan meningkatkan kapasitas lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan.

    Ia menyebut hijau merupakan konsep relatif, bukan absolut, sebab tidak ada perusahaan yang langsung sempurna, melainkan terus bergerak menuju kondisi lebih baik melalui proses inovasi berkelanjutan.

    Inovasi hijau, katanya, adalah perjalanan panjang yang menuntut konsistensi dan komitmen perusahaan agar semangat keberlanjutan menjadi bagian dari kultur kerja, bukan sekadar proyek sementara.

    Budaya perusahaan yang inovatif dan berorientasi hijau dianggap lebih bernilai dibanding produk spektakuler, sebab produk bisa usang, sementara nilai keberlanjutan akan terus hidup dalam sistem perusahaan.

    “Produk bisa sekarang bagus, besok abselet bisa terjadi. Sekarang bagus, besok jadi kuno, biasa. Tapi kalau perusahaan memiliki kultur yang inovatif, terus memikirkan bagaimana menjadi lebih baik, hijau, itu menurut saya akan memiliki kekuatan yang besar,” jelasnya.

    Ia menilai banyak perusahaan awalnya terdorong menerapkan prinsip hijau karena regulasi pemerintah seperti laporan keberlanjutan, tetapi kepemimpinan yang berkesadaran akan mengubahnya menjadi semangat intrinsik perusahaan.

    Bayu menegaskan kepemimpinan berperan penting dalam menumbuhkan semangat hijau, sebab motivasi dari dalam perusahaan akan lebih kuat dan tahan lama dibanding tekanan eksternal seperti regulasi dan pasar.

    Ia juga menilai industri sawit sebenarnya memiliki potensi lebih hijau dibanding sektor lain karena berhubungan langsung dengan alam, meski tetap harus terus berinovasi memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan.

    Bayu mengingatkan pentingnya sikap proporsional dalam menilai kemajuan, sebab kemajuan kecil dengan hasil nyata lebih berharga dibanding klaim besar tanpa bukti konkret yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

    Menurutnya, perusahaan harus lebih fokus pada aksi nyata seperti penghijauan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik dibanding sekadar melakukan kampanye besar yang tidak memberi dampak langsung.

    Ia menegaskan bahwa inovasi hijau tidak bisa berjalan sendiri, karena hijau sejatinya adalah ekosistem kehidupan yang saling terhubung dan hanya bisa tumbuh melalui kerja sama lintas sektor dan disiplin.

    Kolaborasi antara industri, akademisi, peneliti, dan media dinilai menjadi kunci membangun ekosistem inovasi yang berdaya guna, sebab tidak ada satu pihak pun yang mampu menciptakan perubahan sendirian.

    Baginya, keberhasilan inovasi hijau tidak diukur dari skala proyek, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh manusia, lingkungan, dan komunitas lokal yang menjadi bagian dari rantai nilai perusahaan.

    “Saya bilang gini, mana lebih baik? Lima kali seminar tentang penghijauan atau nanam pohon lima batang? Nanam kan? Walaupun cuma lima batang. Menurut saya semangat itu juga bisa dibawakan pada perusahaan,” kata Bayu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.