Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Pekerja Bangunan di Bogor Tewas Tertimpa Tembok Penahan Tanah

    Pekerja Bangunan di Bogor Tewas Tertimpa Tembok Penahan Tanah

    Jakarta –

    Kecelakaan kerja terjadi di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Seorang pekerja bangunan berinisial U (25) meninggal dunia diduga akibat tertimpa tembok penahan tanah (TPT).

    “Telah terjadi kecelakaan kerja di Desa Cibadak. Akibat kejadian tersebut, satu orang pekerja meninggal dunia,” kata Kapolsek Sukamakmur Ipda Dedi Priono, melalui Humas Polres Bogor, Sabtu (18/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada Jumat (17/10). Sementara, satu pekerja bangunan lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan kerja tersebut.

    “Sementara satu orang lainnya berinisial U (45) mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis,” bebernya.

    Video kecelakaan kerja tersebut beredar di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat warga beramai-ramai berada di lokasi.

    Pihak kepolisian pun telah mendatangi lokasi kejadian. Saat ini, polisi masih mendalami terkait penyebab kecelakaan itu.

    (rdh/amw)

  • 7 Siswa SDN di Bogor Diduga Keracunan Menu MBG, Dinkes Uji Lab

    7 Siswa SDN di Bogor Diduga Keracunan Menu MBG, Dinkes Uji Lab

    Bogor –

    Sebanyak tujuh siswa SD Negeri di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Dinas Kesehatan mulanya menerima informasi melalui puskesmas.

    “Dugaan kasus tersebut dilaporkan oleh Puskesmas Ciangsana setelah tujuh siswa mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Kadinkes Kabupaten Bogor, dr Fusia Meidiawaty, Sabtu (18/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis (16/10) kemarin. Dia menyebut di kawasan tersebut, ada 10 sekolah yang mengonsumsi MBG dari tempat yang sama.

    “Dari data yang dihimpun, sebanyak 3.034 siswa dari 10 sekolah di wilayah tersebut mengonsumsi makanan dari Program SPPG Ciangsana, Yayasan Rumika Peduli Bangsa,” jelasnya.

    Ketujuh siswa tersebut kemudian mendapatkan perawatan medis di Puskesmas. Setelah mendapatkan perawatan, mereka diperbolehkan untuk pulang dan rawat jalan.

    “Menu makanan yang dikonsumsi para siswa pada hari kejadian terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung asam manis, tahu goreng, mix vegetable, dan buah jeruk,” ungkapnya.

    dr Fusia mengatakan masa inkubasi gejala muncul sekitar 15 menit usai menyantapnya. Tidak ada siswa yang sampai menjalani rawat inap.

    “Setelah dilakukan penanganan medis, seluruh siswa yang mengalami gejala sudah membaik dan tidak ada korban yang dirawat inap,” jelasnya.

    “Kemudian, pemantauan kasus baru selama masa inkubasi. Pengambilan sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Kelas A Kabupaten Bogor,” bebernya.

    Sementara, Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor, Irman Gapur mengatakan pihaknya masih menunggu hasil laboratorium tersebut. Dia menyebut belum bisa memastikan apakah gejala tersebut muncul dari menu MBG.

    “Baru diduga (keracunan MBG), hasil labnya belum ada,” kata dia.

    (rdh/mea)

  • Mobil Xpander Tabrak Pajero di Bahu Jalan Tol Jagorawi Bogor

    Mobil Xpander Tabrak Pajero di Bahu Jalan Tol Jagorawi Bogor

    Jakarta –

    Kecelakaan lalu lintas Mitsubishi Xpander menabrak Mitsubishi Pajero di Km (kilometer) 40 Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan dipicu pengemudi Xpander kurang antisipasi.

    “Faktor yang mempengaruhi (karena) kurang antisipasi jaga jarak aman,” kata Kainduk PJR Kompol Ahmad Jajuli, Sabtu (18/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 10.40 WIB. Jajuli menyebut kecelakaan berawal ketika kedua kendaraan tersebut melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

    “Setiba di TKP (tempat kejadian perkara), kendaraan pertama (Pajero) berjalan di bahu jalan dengan kecepatan 10 Km per jam,” jelasnya.

    Saat itu, kendaraan Pajero sedang mengalami gangguan mesin berupa overheat. Kemudian kendaraan kedua atau XPander datang dari belakang dan menabrak Pajero.

    Jajuli mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Posisi akhir kendaraan Pajero usai kecelakaan berada di bahu jalan melintang menghadap barat.

    “Sementara kendaraan kedua normal di bahu jalan menghadap selatan,” pungkasnya.

    (rdh/lir)

  • Mencekam! Kesurupan Massal Pegawai Pabrik Konveksi di Bogor, Gara-gara Pohon Tumbang

    Mencekam! Kesurupan Massal Pegawai Pabrik Konveksi di Bogor, Gara-gara Pohon Tumbang

    GELORA.CO –  Fenomena kesurupan massal terjadi di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

    Mereka yang kerasukan adalah para pegawai dari pabrik konveksi yang berada di wilayah itu.

    Kejadian terjadi pada malam hari setelah hujan badai besar melanda pada Kamis (16/10/2025).

    Situasi tambah mencekam karena saat itu listrik padam.

    Disebut-sebut, penyebab kesurupan itu karena baru saja ada pohon tumbang akibat hujan badai.

    Video kesurupan massal para pegawai ini telah beredar di media sosial.

    Dalam video yang tersebar di TikTok, para pegawai meronta-ronta seperti menangis dan menjerit histeris.

    Mereka yang tidak kesurupan kebingungan untuk menolongnya karena memang banyak sekali korbannya.

    Terdengar berkali-kali suara istighfar yang melihat korban kesurupan sedang menangis.

    Jeritan histeris dari sejumlah karyawan pabrik yang mayoritas wanita terdengar saling bersahutan.

    Bahkan, juga terdengar karyawan yang justru tertawa melengking.

    Beberapa karyawan lain yang masih sadar terlihat berusaha untuk menenangkan rekannya.

    Terpisah, Kapolsek Cibungbulang Kompol Heri Hermawan mengatakan peristiwa itu terjadi saat kondisi cuaca hujan pada hari itu.

    “Malam, pada saat hujan. Enggak ada yang luka, kesurupan saja, ba’da (setelah) Isya,” kata Heri kepada wartawan, Jumat (17/10/2025), melansir dari Kompas.com.

    Ketika itu, hujan yang mengguyur juga disertai angin kencang, membuat sebuah pohon di sekitar pabrik tumbang.

    Dari situ, karyawan pabrik mulai mengalami kesurupan massal.

    “Pohon tumbang, setelah itu pada kesurupan,” ungkapnya.

    Selanjutnya, kejadian itu langsung ditangani oleh warga sekitar dengan memanggil orang pintar untuk mengatasi karyawan yang kesurupan.

    “Sama warga yang ‘pinter’ dipanggil. Sudah aman, sudah enggak kesurupan lagi, malam saja,” tuturnya.

    Di Indonesia, fenomena kesurupan cukup banyak terjadi. Kerap fenomena ini dikaitkan dengan hal-hal mistis atau gaib. 

    Namun, bagaimana ya pandangan dunia medis tentang fenomena kesurupan?

    Melansir dari laman AloDokter, fenomena kesurupan sering juga disebut dengan kerasukan atau kemasukan setan.

    Dipercaya, seseorang bisa kesurupan karena tubuhnya dirasuki atau dikendalikan oleh hal-hal gaib, seperti roh atau hantu.

    Padahal, menurut medis, kesurupan tergolong salah satu jenis gangguan mental yang disebut possession trance disorder.

    Possession trance disorder termasuk ke dalam kategori gangguan disosiatif, yakni kategori gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi akan pikiran, memori, identitas diri, kontrol gerakan tubuh, serta lingkungan sekitar.

    Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), possession trance disorder merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang kehilangan identitas pribadi dan kesadaran akan lingkungannya secara sementara.

    Umumnya, orang yang mengalami possession trance disorder menunjukkan gejala atau tanda seperti berikut:

    – Kehilangan kendali atas tindakan yang dilakukannya

    – Kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar

    – Kehilangan memori atau ingatan

    – Kehilangan identitas pribadi

    – Kesulitan berkonsentrasi

    – Kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi

    – Perubahan nada suara

    – Perubahan perilaku

    – Keyakinan yang kuat bahwa terjadi perubahan penampilan tubuh

    Hingga kini, penyebab possession trance disorder belum diketahui secara pasti. 

    Namun, ada beberapa faktor yang diduga bisa memengaruhi berkembangnya gangguan mental ini, yaitu:

    – Faktor genetik atau keturunan

    – Faktor lingkungan dan budaya yang memengaruhi pembentukan watak dan kepribadian seseorang

    – Stres psikososial, seperti kesulitan ekonomi, kematian kerabat dekat, serta konflik agama atau budaya

    – Peristiwa traumatis di masa lalu, terutama pada masa anak-anak, misalnya mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam perang, atau menyaksikan tindakan bunuh diri

    – Hysteria

    Mengingat kondisi possession trance disorder sering dikaitakan dengan agama, budaya, dan lingkungan, maka untuk mendiagnosis kondisi ini, psikolog atau psikiater tidak akan hanya memeriksa kondisi psikis dan fisik pasien saja, tapi juga latar belakang lingkungan dan budaya di mana pasien dibesarkan.

    Seseorang baru bisa didiagnosis mengalami possession trance disorder jika ia mengalami gejala-gejala di atas tanpa disengaja, terjadi di luar praktik keagamaan dan budaya, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu, seperti cedera otak, epilepsi, dan efek zat psikoaktif apa pun.

    Nah, apabila pasien memang benar didiagnosis menderita possession trance disorder, umumnya kondisi tersebut akan ditangani dengan kombinasi psikoterapi dan konsumsi obat-obatan.

    Hingga saat ini, kaitan antara fenomena kesurupan dan gangguan mental masih terus dikaji dan diteiti lebih lanjut.

    Jadi, apabila kamu mengenal seseorang yang menunjukkan gejala-gejala possession trace disorder seperti di atas, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, ya.

  • Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Jakarta –

    Topik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak untuk memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Whoosh masih terus berjalan. Langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L). Pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” kata Rosan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Danantara juga terus menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    Ia memastikan, pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China, sebagai bagian dari program Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    “Dan ini (kajian) tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya, karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. KAI sendiri merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham terbesar (60%) di KCIC.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Purbaya Tolak Pakai APBN

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan telah menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara. Dividen BUMN sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” ujar dia, ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Halaman 2 dari 2

    (kil/kil)

  • Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian N 16/2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional.

    Aturan itu diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 24 September 2025.

    Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

    Sebanyak 50 proyek jalan tol masuk dalam daftar tersebut, ada yang sudah dibangun dan beroperasi, ada juga yang masih dalam persiapan dan konstruksi.

    “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Berikut Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo:

    Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

    Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat

    Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau

    Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Riau

    Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Riau

    Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu

    Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Minyak Goreng Diprediksi Naik Segini jika B50 Diterapkan

    Harga Minyak Goreng Diprediksi Naik Segini jika B50 Diterapkan

    Jakarta –

    Mandatori biodiesel 50% (B50) atau campuran BBM jenis solar dengan 50% minyak sawit mulai berlaku tahun 2026. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menargetkan bisa menyetop impor solar agar tidak memberatkan APBN

    Namun, pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan B50. Terlebih, ada kekhawatiran bahwa harga minyak goreng ikut naik saat kebijakan tersebut berlaku.

    Guru Besar Kebijakan Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi memperkirakan harga minyak goreng akan naik sekitar Rp 1.900 per liter. Berlakunya B50 membuat pasokan sawit dialihkan untuk biodiesel.

    “Kemudian yang lain adalah bahwa harga minyak goreng itu akan naik kira-kira sekitar Rp 1.900 per liter,” ujar eks Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu dalam Forum Group Discussion di Hotel Borobudur, Jumat (7/10/2025).

    Sementara itu, Tim peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI), Dr Surjadi menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah.

    “Penelitian kami, merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh,” kata Dr Surjadi.

    Indonesia saat ini merupakan produsen dan konsumen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 48,2 juta ton atau 54% dari pasokan global, serta luas areal perkebunan sekitar 16,8 juta ha.

    Namun, produksi 2025 diproyeksikan hanya mencapai 49,5 juta ton, sementara implementasi mandatori B50 menuntut peningkatan kapasitas produksi minyak sawit nasional sekitar 59 juta ton per tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menjadi risiko utama dalam mendukung mandatori biodiesel dan daya saing ekspor.

    Simulasi menunjukkan bahwa penerapan mandatori biodiesel B50 dapat menghasilkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp 172,35 triliun, namun berpotensi menekan ekspor CPO hingga Rp 190,5 triliun, angka yang justru lebih besar dari penghematan impor.

    “Kondisi ini berisiko mengurangi surplus neraca perdagangan, menekan cadangan devisa, dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor mendorong harga CPO naik, bahkan kerap lebih mahal dari minyak nabati lain seperti kedelai, dengan selisih harga mencapai lebih dari US$ 100 per ton,” terang dia.

    Sementara negara importir utama seperti India mulai mengalihkan permintaan ke minyak kedelai dan bunga matahari, sehingga impor CPO Indonesia diperkirakan turun ke titik terendah sejak 2019/2020. Kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 berpotensi untuk meningkatkan harga minyak goreng domestik hingga 9%,

    Lalu mendorong harga Tandan Buah Segar (TBS) naik sekitar Rp 618 per kilogram, seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, kebijakan B50 juga menimbulkan beban fiskal baru karena kebutuhan subsidi yang semakin besar untuk menjaga keekonomian program biodiesel.

    Kenaikan tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru menekan harga TBS di tingkat petani. Peningkatan tarif sebesar 1% diperkirakan menurunkan harga TBS sekitar Rp 333 per kilogram.

    Bahkan, untuk mendanai pelaksanaan B50, jika tarif ekspor dinaikkan lebih jauh hingga 15,17% dari sebelumnya 10%, tekanan terhadap harga TBS bisa mencapai Rp1.725 per kilogram. Dampak ini paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit.

    (ily/rrd)

  • Sinergi DPRD-IWAPI Bogor majukan ekonomi lokal

    Sinergi DPRD-IWAPI Bogor majukan ekonomi lokal

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mendorong penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Kota Bogor dalam rangka memperkuat ekonomi lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan pengurus IWAPI Kota Bogor yang dipimpin Ketua Dhany Rose di Kantor DPRD Kota Bogor, Jumat.

    Dalam pertemuan itu, Adityawarman menyampaikan apresiasi atas kiprah IWAPI yang dinilai produktif dan progresif.

    “Kalau ibu-ibu sudah ngumpul banyak ide, banyak program yang bisa dijalankan,” ujar Adityawarman.

    Menurut dia, IWAPI sebagai organisasi yang solid dan bertanggung jawab. “IWAPI progresif. Semua digarap. Organisasi ibu-ibu di berbagai tempat memang solid dan penuh inisiatif”.

    Dhany Rose mengatakan IWAPI Kota Bogor tengah menjalankan sejumlah program strategis yang menyentuh berbagai sektor ekonomi dan sosial. Program tersebut antara lain pelatihan kewirausahaan untuk siswa SMA, pemeriksaan mata serta pembagian kacamata gratis bagi siswa SD, pengembangan urban farming, pelatihan kuliner, ekonomi kreatif, dan pembinaan UMKM.

    Selain itu, IWAPI juga fokus pada kegiatan sosial dan lingkungan hidup seperti pengelolaan bank sampah serta penanaman sayuran di rumah kaca. “Di IWAPI juga ada IWAPI muda, ide-ide mereka luar biasa,” kata Dhany.

    Adityawarman menanggapi pernyataan Ketua IWAPI Kota Bogor dengan menegaskan komitmen DPRD untuk memberikan dukungan nyata terhadap program-program IWAPI, termasuk penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan.

    “IWAPI kalau mau rakercab atau kegiatan lain bisa dilaksanakan di gedung DPRD. Di sini banyak ruang yang dapat dioptimalkan,” ujar dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan DPRD Kota Bogor membuka ruang kolaborasi bagi IWAPI untuk memperluas dampak kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh para pelaku usaha perempuan.

    Pertemuan diakhiri dengan penyerahan buku profil IWAPI kepada Adityawarman sebagai simbol komitmen sinergi antara dunia usaha perempuan dan lembaga legislatif daerah.

    Adityawarman berharap kerja sama antara DPRD dan IWAPI dapat menjadi langkah konkret dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peran aktif perempuan pengusaha di Kota Bogor.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI latih Pemda Bodetabek kelola data kualitas udara

    DKI latih Pemda Bodetabek kelola data kualitas udara

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Clean Air Asia (CAA) menggelar pelatihan pengelolaan data pemantauan kualitas udara bagi pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Jakarta siap menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain.

    “Saat ini kami memiliki 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) aktif yang terintegrasi di seluruh wilayah. Melalui pengalaman ini, kami ingin berbagi bagaimana sistem pemantauan dapat dikelola secara efektif dan transparan,” ujar Asep di Jakarta, Jumat.

    Pada hari pertama yang digelar 15 Oktober lalu, kata Asep, para peserta dari berbagai DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di wilayah Bodetabek saling berbagi informasi mengenai sistem pemantauan udara yang mereka miliki.

    Selain itu target pemantauan regional serta upaya standarisasi dan pengelolaan data agar hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan publik.

    Kegiatan hari kedua tanggal 16 Oktober lalu diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah titik pemantauan kualitas udara, baik stasiun referensi maupun “Low-Cost Sensor” (LCS).

    Melalui kunjungan ini, kata Asep, peserta mempelajari langsung proses kalibrasi alat, pengambilan data hingga integrasi hasil pemantauan ke dalam portal udara.jakarta.go.id yang merupakan sistem daring untuk menampilkan data kualitas udara Jakarta secara terkini dan terus-menerus (real time)

    “Dengan data yang kuat dan terkelola baik, kebijakan yang diambil dapat berbasis bukti. Itu artinya, penanganan polusi udara bisa lebih tepat sasaran,” kata Asep.

    Direktur CAA Indonesia, Ririn Radiawati Kusuma menegaskan pentingnya tata kelola data yang andal di setiap daerah agar hasil pemantauan dapat diandalkan dan konsisten.

    Setiap daerah perlu memiliki mekanisme pengelolaan data yang baik. “Pemerintah daerah juga bisa mencari alternatif pembiayaan, misalnya mewajibkan industri memiliki stasiun pemantau sendiri, atau mendorong kolaborasi lintas wilayah,” ujar Ririn.

    Ririn menilai, Jakarta dapat berperan sebagai perintis (pioneer) dengan memberikan dukungan teknis maupun hibah alat pemantauan ke daerah sekitar serta berbagi data lintas wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah penting membangun jejaring pengelolaan udara bersih antarwilayah.

    “Dengan berbagi praktik baik seperti ini, kita bisa membangun sistem pemantauan yang saling terhubung. Karena udara bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu daerah saja,” kata Ririn.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.