Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.

    “Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).

    Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. 

    “Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.

    Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.

    Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.

    “Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.

    Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

  • 20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

    “Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

    Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

    “Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

    Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

    “Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis,” kata Muni.

    Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

    Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

    “Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan,” ucap dia.

    (mnf/agt)

  • Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor

    Bogor –

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikut rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor hari ini. Cak Imin mengatakan rapat itu membahas isu kemiskinan ekstrem.

    Rapat digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Hadir pula Wapres Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ⁠Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ⁠⁠Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    “Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat. Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya, mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat,” kata Cak Imin.

    Cak Imin menyebut ada beberapa langkah strategis yang dibicarakan untuk mengentas kemiskinan. Dia menyebut salah satunya ialah pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM.

    “Salah satunya data tunggal agar tempat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. Kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata dia.

    Cak Imin mengatakan Prabowo meminta agar para pekerja migran diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dia mengatakan saat ini pihaknya telah membangun sekitar 100 balai latihan kerja baru.

    Cak Imin mengatakan rapat itu juga membahas mengenai kemudahan pendanaan kepada UMKM. Dia mengatakan pemerintah menyiapkan skema pinjaman mudah.

    “Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” kata dia.

    “Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM yaitu pemberian penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67 ribu. 67 ribu penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh presiden dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (fca/haf)

  • Berpeluang Bisa Usung Capres Sendiri, Cak Imin Happy Presidential Treshold Dihapus MK – Halaman all

    Berpeluang Bisa Usung Capres Sendiri, Cak Imin Happy Presidential Treshold Dihapus MK – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden.

    Cak Imin mengaku putusan MK tersebut harus dihormati karena bersifat final dan mengikat.

    “Kalau keputusan MK siapapun harus tunduk,” kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (3/1/2025).

    Cak Imin mengaku senang atau happy dengan adanya putusan MK tersebut.

    Dengan dihapusnya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden membuka peluang bagi PKB yang dipimpinnya untuk mengusung calon dari kader sendiri.

    “Ya semua putusan MK enggak ada yang enggak happy. Kalau enggak happy bagaimana, itu keputusan penting,” katanya.

    Meskipun demikian, Cak Imin menilai bahwa banyaknya calon prediden pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) sebagai imbas dihapusnya Presidential Treshold bisa berdampak tidak baik.

    Sebab, terlalu banyak calon presiden membuat Pilpres tidak realistis.

    “Tapi, kita juga punya pengalaman kalau terlampau banyak calon enggak realistis juga buang-buang,” katanya.

    MK Hapus Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden dan Wapres

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-undang Pemilu memutuskan, menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur parpol pemilik kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.

    Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    “Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.

    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa ‘perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

    Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

    MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan.

    Mahkamah juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.

    Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sejumlah putusan perkara uji materiil citra diri peserta pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).  (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

    Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon.

    Padahal, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia.

    Bahkan, jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.

    Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden, berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.

  • Bolehkah Pengidap Kolesterol Tinggi Makan Durian? Simak Penjelasannya

    Bolehkah Pengidap Kolesterol Tinggi Makan Durian? Simak Penjelasannya

    Jakarta –

    Durian menjadi salah satu buah yang kerap dihindari sebagian orang, termasuk orang dengan kolesterol. Pasalnya, buah beraroma khas itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi kolesterol menjadi semakin parah.

    Dikutip dari laman Kemenkes RI, kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Kadar kolesterol normal berada di angka

    Bila total kolesterol berada di angka 200 – 239 mg/dL, berarti sudah termasuk kategori agak tinggi. Angka kolesteol tinggi yakni jika rentangnya >240 mg/dL

    Kolesterol tinggi bisa menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan jiwa, seperti penyakit jantung, stroke, hingga pembuluh darah. Maka dari itu, orang dengan kolesterol tinggi harus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan mengkonsumsi obat berdasarkan anjuran dokter.

    Lantas, bolehkah orang dengan kolesterol makan durian?

    Dikutip dari laman VnExpress, kolesterol darah tinggi melibatkan peningkatan kolesterol jahat (LDL) atau trigliserida, yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, arteriosklerosis, dan perlemakan hati, di antara masalah lainnya.

    Kondisi ini sering dikaitkan dengan kebiasaan makan, termasuk konsumsi lemak hewani dalam jumlah besar, daging organ, makanan manis, pati, produk susu berlemak penuh, es krim, minuman manis, dan kurangnya aktivitas fisik.

    Makan durian dalam jumlah besar sekaligus dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Jika mengonsumsi terlalu banyak durian terlalu sering dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas, sehingga mempersulit pengelolaan kadar kolesterol darah.

    Mengingat ketidakpastian tingkat keparahan kondisi kolesterol seseorang, disarankan untuk memakannya dalam jumlah sedang, setidaknya sebulan sekali, untuk menjaga kesehatan.

    Apakah Durian Mengandung Kolesterol?

    Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dan Gizi, Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Ir Ahmad Sulaeman, MS, PhD, mengatakan durian kerap kali mendapat stigma sebagai gudangnya kolesterol. Padahal, buah tersebut justru menjadi sumber energi yang baik, mengandung vitamin C, dan serat yang bagus untuk kesehatan.

    “Selama ini, durian memang selalu dipersepsikan sebagai penyebab berbagai penyakit, terutama hipertensi, kolesterol, dan sebagainya,” kata Prof Ahmad Sulaeman beberapa waktu lalu.

    “Ini membuat banyak orang takut makan durian. Durian ya sama seperti makanan lain, bergizi, baik, dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang sudah diketahui secara umum bahwa durian ini mempunyai sifat afrodisiak yang bisa membangkitkan gairah, menambah semangat dan menaikkan keharmonisan suami istri,” sambungnya.

    Meski diperbolehkan mengkonsumsi durian, Prof Ahmad mewanti-wanti agar tidak makan secara berlebihan. Terkait masalah kolesterol, ia mengungkapkan bahwa durian tidak mengandung kolesterol sama sekali.

    “Kalau kita khawatir, ‘aduh takut kolesterol tinggi’, saya pastikan durian tidak mengandung kolesterol karena dia bahan nabati, kolesterol hanya ada pada hewani. Kalaupun ada justru itu fitosterol yang malah baik mencegah atau mengurangi kolesterol,” tandasnya.

    (sao/kna)

  • Akademisi: Penghapusan presidential treshold perkuat kedaulatan rakyat

    Akademisi: Penghapusan presidential treshold perkuat kedaulatan rakyat

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Akademisi Universitas Djuanda Kabupaten Bogor Jawa Barat Dr. Aep Saepudin Muhtar, M. Sos menilai putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold akan memperkuat kedaulatan rakyat.

    “Langkah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, menguatkan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta membuka persaingan yang lebih sehat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden,” kata pria yang akrab disapa Gus Udin itu di Cibinong, Jumat.

    Menurut dia, penghapusan presidential threshold mengurangi dominasi partai besar dan oligarki kekuasaan serta membuka kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

    Penghapusan ambang batas pencalonan presiden, membuka kesempatan bagi partai politik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik untuk mengajukan calon pemimpin yang beragam dan potensial.

    “Hal Ini juga membuka ruang bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik,” ujarnya.

    Gus Udin menambahkan bahwa dengan adanya penghapusan ambang batas pencalonan presiden juga memunculkan tantangan baru, khususnya dalam proses pencalonan akan lebih kompleks.

    Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T., Ph.D – Halaman all

    Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T., Ph.D – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T., Ph.D merupakan sosok yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Sebelum menjadi Dirjen Pajak, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

    Selain itu, Suryo Utomo juga dikenal sebagai ekonom dan akademisi.

    Berikut profil Suryo Utomo.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Suryo Utomo lahir pada 26 Maret 1969.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Pendidikan

    Suryo Utomo tercatat pernah mengenyam pendidikan di Universitas Diponegoro dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1992.

    Setelah itu, ia kembali melanjutkan studi S2 di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Business Taxation PADA 1998.

    Kemudian, Suryo Utomo juga tercatat pernah memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

    Karier

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Media Briefing di Kantor DJP, Kamis (2/1/2025). (Nitis Hawaroh/Tribunnews.com)

    Suryo Utomo mengawali karier Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

    Ia pun pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998 dan sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan tahun 2002.

    Tahun 2002 ia dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri, 2006 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

    Berkat kinerjanya yang baik, Suryo Utomo kembali dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tahun 2009.

    Setahun berselang, ia dipercaya menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I.

    Pada 31 Maret 2015, Suryo Utomo ditunjuk menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

    Hingga akhirnya ia pun ia dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak per 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Oktober 2019.

    Pada tanggal 1 November 2019, ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Pajak.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Suryo Utomo diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 18.320.603.381.

    Laporan harta kekayaan terbaru Suryo Utomo diterbitkan pada 31 Desember 2022

    Adapun rincian kekayaan Suryo Utomo yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN                               

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/400 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 618.075.000                                    

    2.Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 72.820.000                               

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 757.980.000                                    

    4. Tanah Seluas 528 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 674.192.000     

    5. Tanah Seluas 599 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 367.786.000     

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 111.212.000                                    

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/400 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 326.904.000.

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 1.487.186.888                                    

    9. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 355.200.000                            

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATA, HASIL SENDIRI Rp 2.750.000.000                          

    11. Tanah Seluas 3550 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 195.960.000 

    12. Tanah Seluas 5269 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 290.848.800 

    13.Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 6.900.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN              

    1. MOBIL, TOYOTA IST MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 100.000.000      

    2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp 1.000.000                          

    3. MOBIL, HYUNDAI TUCSON MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 270.000.000

    4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 10.000.000                          

    5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA M0TOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI  Rp 3.000.000 

    6. MOBIL, SUZUKI FUTURA PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp 40.000.000  

    7. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SPORTSTER Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp 155.000.000                                 

    8. MOTOR, KAWASAKI ER6 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 52.000.000

    9. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp 16.000.000

    10. MOBIL, JEEP JEEP WILLYS Tahun 1956, HASIL SENDIRI Rp 100.000.000           

    11. MOBIL, JEEP CHEROKEE Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp 200.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.096.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 4.783.249.276                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0.

    Suryo Utomo tercatat memiliki hutang sebesar Rp 3.413.810.583, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 18.320.603.381.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Siapa Pemilik Puding Puyo? Ini Kisah Suksesnya

    Siapa Pemilik Puding Puyo? Ini Kisah Suksesnya

    Bisnis Kuliner merupakan salah satu peluang bisnis menarik dan menguntungkan mengingat makanan dan minuman jadi kebutuhan pokok manusia. Di antara banyaknya peluang bisnis kuliner, bisnis dessert atau makanan penutup jadi pilihan bisnis menjanjikan.

    Salah satu bisnis makanan penutup yang sukses di Indonesia adalah Puyo Dessert. Merek tersebut terkenal akan produk puding dengan tekstur lembut dan berbagai varian rasa.

    Siapa sangka pemilik puding Puyo berasal dari kalangan milenial yang berhasil membangun bisnisnya. Bahkan, Puyo mampu berkembang pesat hingga menjadi brand lokal populer.

    Penasaran, siapa sosok di balik kesuksesan Puyo? Berikut kisah perjalanannya yang bisa menginspirasi.

    Siapa pemilik puding Puyo?

    Puyo merupakan salah satu brand makanan penutup yang cukup familier di tengah masyarakat. Menawarkan puding aneka rasa dengan tekstur lembut, Puyo langsung menggaet minat konsumennya, terutama di kalangan penggemar dessert.

    Di balik kesuksesannya, ada sosok Adrian Agus dan Eugenie Patricia Agus sebagai pemilik puding Puyo. Kakak beradik ini berkolaborasi membangun bisnis kuliner bernama Puyo Dessert.

    Menariknya, mereka mulai berbisnis di usia yang terbilang cukup muda. Saat Eugenie berusia 19 tahun dan Adrian 21 tahun, brand Puyo mulai dikembangkan dengan menggunakan resep puding milik ayahnya.

    Dari inovasi dan kerja kerasnya, Puyo berhasil berkembang dengan pesat. Bahkan, Adrian Agus dan Eugenie Patricia Agus masuk ke dalam daftar 30 Under 30 dari Forbes Asia.

    Berawal dari modal bisnis Rp5 juta

    Keduanya memang sangat tertarik untuk berbisnis. Berawal dari passion kakak beradik ini, mereka melihat peluang bisnis puding dari resep keluarga.

    Awalnya, Adrian dan Eugenie meminjam modal bisnis sebesar Rp5 juta dari orangtua untuk menyempurnakan resep puding.

    Modal tersebut dipakai untuk membeli alat dan bahan kebutuhan eksperimen, seperti kulkas dan bahan membuat puding.

    Berbeda dengan puding lainnya, mereka mencoba menciptakan produk yang lebih lembut dan berkualitas. Alih-alih memakai susu sapi, Puyo memakai susu nabati yang membuat rasanya lebih ringan

    Setelah berbulan-bulan bereksperimen, Puyo didirikan pada Juli 2013. Saat itu, Puyo menghadirkan dua produk, yaitu Silky Dessert dan Silky Drinks.

    Dalam merintis bisnis, mereka menawarkan produknya kepada keluarga dan tema serta melalui online di akun Instagram.

    Tidak jarang, Puyo berpartisipasi melalui bazar lokal di Jakarta dan selalu ludes dibeli oleh konsumen yang datang.

    Puyo Dessert jadi brand ternama di Indonesia

    Keberhasilan penjualan online dan di bazar menyakinkan Adrian dan Euginie untuk membuka outlet Puyo. Beberapa bulan setelahnya, Puyo Dessert berhasil membuka gerai pertama pada September 2013 di mall.

    Dengan fokus mengembangkan produk berkualitas, Puyo Dessert berkembang pesat dalam beberapa tahun. Produksinya yang hanya di garasi rumah berpindah ke ruko untuk memenuhi kebutuhan ketersedian produk.

    Kini, Puyo Dessert telah membuka lebih dari 90 gerai di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cilegon, Serang, dan Surabaya.

    Selain fokus mengembangkan bisnis, Puyo juga aktif dalam memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

    Kisah perjalanan pemilik puding Puyo tentu sangat menginspirasi pebisnis, terutama dari kalangan milenial dan gen Z untuk memulai membangun bisnis.

    Tanpa kata menyerah dan kegigihan menyempurnakan resep, terbukti Puyo mampu berkembang menjadi brand F&B ternama.

  • Geruduk Rumah Kepsek, Orang Tua Murid Kecewa 3 Tahun Tak Dapat Uang KIP Rp450 Ribu per Bulan

    Geruduk Rumah Kepsek, Orang Tua Murid Kecewa 3 Tahun Tak Dapat Uang KIP Rp450 Ribu per Bulan

    TRIBUNJATIM.COM – Rumah kepala sekolah di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, ramai digeruduk rombongan ibu-ibu.

    Ibu-ibu tersebut diketahui menyatroni rumah kepsek untuk meminta kejelasan mengenai program Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

    Aksi para ibu-ibu orang tua siswa itu pun viral di media sosial.

    Dalam video yang dilihat dari akun media sosial Instagram @bogor.terkini, nampak ibu-ibu datang berbondong-bondong untuk melakukan aksi unjuk rasa di kediaman kepala sekolah.

    Diketahui, rombongan ibu-ibu ini merupakan orang tua siswa yang anaknya sekolah di salah satu SD negeri di Parungpanjang.

    Mereka terlibat cekcok dengan sosok yang diduga kepala sekolah.

    Nampak pula seorang ibu-ibu yang diketahui bernama Neneng Fadilah berbicara secara gamblang mengenai pokok permasalahan yang ada.

    Rupanya, orang tua siswa mendatangi rumah kepala sekolah tersebut lantaran ada indikasi penggelapan dana.

    Disebutkan jika, kepala sekolah tersebut diduga telah menyelewengkan uang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Hal itu yang membuat Neneng secara tegas menuntut pengembalian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Diduga uang KIP telah diselewengkan oleh kepala sekolah selama empat tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2021 hingga 2024.

    “Tadi saya sudah bertanya, tapi bapak diam saja, ternyata duit sudah tiga tahun dipakai,” ucapnya, seperti dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Pada Selasa (31/12/2024) siang, kepala sekolah akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana program pemerintah tersebut.

    Bendahara SDN yang terindikasi menyelewengkan dana KIP, Surya Syarif, mengakui kesalahan atas penggunaan dana KIP selama empat tahun terakhir.

    Video ibu-ibu menggerebek rumah salah satu orang di wilayah Parungoanjang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial (Instagram)

  • Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta mengungkapkan kronologis di balik kolapsnyaa 60 pabrik tekstil yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 250 ribu buruh selama periode 2022-2024. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis serius yang melanda industri tekstil nasional akibat derasnya tekanan barang impor, baik legal maupun ilegal.

    Menurut Redma, industri tekstil Indonesia sebetulnya telah pulih dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2022.

    “Sepanjang 2022, pertumbuhan industri kita sudah mencapai 9%, artinya kita sudah positif,” ungkap Redma kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2025).

    Pulihnya industri saat itu, katanya, didorong oleh kebijakan “zero COVID” diberlakukan China, yang menyebabkan pelabuhan Negeri Tirai Bambu itu ditutup hingga kuartal III-2022. Karena itu, pasar lokal Indonesia sepenuhnya didominasi oleh produk dalam negeri, dan pertumbuhan industri pulih. Namun, situasi berubah drastis pada kuartal IV-2022 ketika China mulai melonggarkan kebijakan tersebut.

    “Pelabuhan di China mulai dibuka, dan barang-barang dari sana mulai membanjiri pasar Indonesia,” sambungnya.

    Kondisi tersebut menandai awal dari tekanan besar pada industri tekstil lokal.

    Masuknya produk impor dari China, yang dijual dengan harga sangat murah akibat overstock selama hampir dua tahun, menjadi faktor utama yang memukul industri tekstil Indonesia sepanjang 2023.

    Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Barang-barang dari China masuk dalam jumlah besar, menekan produk lokal. Sepanjang 2023, banyak perusahaan mulai mengurangi tenaga kerja, mulai ada PHK,” ungkap dia.

    Meski demikian, pada 2023 sebagian besar perusahaan masih mampu bertahan meskipun dengan kapasitas produksi yang menurun. Banyak pabrik yang mengurangi tenaga kerja mereka secara bertahap sebelum akhirnya benar-benar tutup di tahun berikutnya.

    Namun tahun 2024 menjadi puncak krisis bagi industri tekstil nasional.

    “Sepanjang 2023, PHK terus terjadi. Sementara pada 2024, banyak pabrik akhirnya memutuskan untuk tutup secara permanen,” kata Redma.

    Beberapa contoh mencolok termasuk Alenatex yang mem-PHK 700 pekerja sekaligus menutup pabriknya, serta Asia Pacific Fiber di Karawang yang mem-PHK 2.500 karyawan pada akhir 2024 setelah serangkaian PHK bertahap sebelumnya.

    Selain itu, ada kasus seperti Sulindafin yang memilih tutup penuh pada 2024 setelah beberapa kali menghentikan produksi. Perusahaan ini awalnya melakukan PHK besar-besaran pada 2022, memberikan pesangon, lalu beroperasi kembali dengan sistem kerja harian pada 2023 sebelum akhirnya menyerah pada tekanan pasar.

    Redma menekankan, impor ilegal atau penyelundupan turut memperparah kondisi industri tekstil nasional. Barang-barang ilegal tersebut masuk ke pasar Indonesia dengan harga jauh di bawah rata-rata, membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Penyebab utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini tutup adalah karena serbuan impor, baik yang legal maupun ilegal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, meski APSyFI mencatat total estimasi PHK mencapai 250 ribu orang, Redma mengakui sulitnya mendapatkan data pasti dari tiap perusahaan. Dia pun mengklaim bahwasanya ada lebih dari 250 ribu pekerja ter-PHK dan 60 pabrik yang kolaps.

    “Banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah PHK mereka secara rinci dan hanya melaporkan ketika mereka tutup sepenuhnya,” jelasnya.

    Data tersebut dihitung berdasarkan penurunan utilisasi produksi yang menjadi indikasi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan membuka data terkait dengan jumlah pabrik tekstil yang kolaps mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK sekitar 250 ribu orang. Ini terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut mengungkapkan data tersebut dia dapatkan dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Penyebab kolapsnya 60 pabrik tekstil tersebut karena impor ilegal (penyelundupan) yang memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor ilegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/1/2025).

    (wur)