Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Volume Kendaraan Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor Diberlakukan One Way

    Volume Kendaraan Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor Diberlakukan One Way

    loading…

    Polisi memberlakukan sistem one way menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Foto/SindoNews/putra ramadhani astyawa

    BOGOR – Polisi memberlakukan sistem one way menuju kawasan Puncak , Kabupaten Bogor. Kendaraan yang akan menuju Jakarta di jalur tersebut tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

    “Saat ini kami sedang berlakukan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak atau ke atas. Sehingga kami laksanakan tadi pukul 07.30 WIB untuk prosesnya, kemudian terbuka di Simpang Gadog pukul 08.30 WIB,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian di Simpang Gadog, Sabtu (4/1/2024).

    Volume kendaraan yang akan menuju Puncak mengalami peningkatan di akhir pekan terkahir libur sekolah ini. Sehingga, pihaknya memberikan prioritas bagi kendaraan yang masuk Jalur Puncak.

    “Dibandingkan Jumat kemarin, hari ini memang lebih padat. Pagi hari tadi juga diterapkan ganjil genap pukul 06.00 WIB sampai dengan terbuka. Mengingat memang imbas (antrean kendaraan) pemeriksaan ganjil genap sudah mencapai KM 45 atau kurang lebih dari Simpang Gadog itu 3 kilometer,” jelasnya.

    Di samping itu, tambah Ardian, sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB pagi tadi tercatat ada sekitar 12.000 kendaraan sudah melintas Jalur Puncak.

    “Sehingga dengan bertambahnya peningkatan arus dari Jakarta menuju Puncak, maka kami berlakukan one way dari Jakarta menuju Puncak,” katanya.

    (cip)

  • Pemerintah Akan Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Tingkatkan Skill Pekerja Migran – Page 3

    Pemerintah Akan Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Tingkatkan Skill Pekerja Migran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan membangun 100 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk para pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. BLK ini dibangun untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan (skill) para pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.

    “Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu, kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” jelas Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2024.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan kredit murah kepada pekerja migran, pelaku UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif. Adapun model pinjaman yang akan diberikan berupa simpan pinjam dengan bunga rendah.

    “Dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” katanya.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri,” sambung Cak Imin.

  • Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menyampaikan keterangan seputar kebijakan pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia, usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 22:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total sekitar Rp2,5 triliun.

    Maman yang dijumpai usai menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1), menyebut kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

    “Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67 ribuan,” katanya pula.

    Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sementara hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

    “Artinya, nasabah yang sudah hapus buku bisa diputihkan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan,” ujarnya.

    Ia mengatakan program hapus tagih ini sudah mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menurut Maman, penghapusan piutang tidak akan merugikan pihak bank, karena daftar tersebut sudah masuk kategori hapus buku.

    Pemerintah menargetkan proses hapus tagih selesai pada pekan depan. Peluncuran program ini dijadwalkan pada pekan kedua Januari, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara penyerahan penghapusan utang kepada 3 ribu nasabah UMKM.

    Selain itu, Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema, termasuk koperasi simpan pinjam.

    “Semangat pemerintah adalah membuka akses modal seluas-luasnya bagi pengusaha kecil agar mereka dapat terus berkembang,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

    Sumber : Antara

  • Menkop Budi Arie Ungkap 1.923 Koperasi Siap Kontribusi Program MBG

    Menkop Budi Arie Ungkap 1.923 Koperasi Siap Kontribusi Program MBG

    JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan ada 1.923 koperasi yang terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang segera diluncurkan.

    “Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya,” kata Budi Arie dilansir ANTARA, Jumat, 3 Januari.

    Dia menjelaskan, koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program MBG (MBG).

    Contohnya, kata Budi Arie, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program MBG.

    Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) juga membantu menyiapkan program MBG di 29 provinsi.

    Menurut Budi, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar kerja sama pemenuhan bahan baku program MBG harus dijalin dengan koperasi maupun BUMDes.

    Selain agar perekonomian di desa bergerak, Presiden menginginkan bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari petani lokal, bukan berasal dari negara lain atau produk impor.

    “Arahan Presiden ini bahan bakunya harus dari Indonesia, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bahan bakunya bukan impor,” kata Budi Arie.

    Adapun pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya sejak dilantik menggelar rapat terbatas dengan para menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi tentang pemberdayaan masyarakat, termasuk soal program MBG. Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuky Riefky Harsya, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Kepergok Hendak Mencuri, Bocah 13 Tahun di Bogor Ditangkap Warga

    Kepergok Hendak Mencuri, Bocah 13 Tahun di Bogor Ditangkap Warga

    Bogor –

    Bocah berusia 13 tahun ditangkap oleh warga di wilayah Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia ditangkap usai kepergok hendak mencuri dari dalam rumah warga.

    “Telah diamankan satu orang anak laki-laki yang diduga hendak melakukan percobaan pencurian,” kata Kapolsek Bogor Selatan AKP Maman Firmansyah, Sabtu (4/1/2025).

    Makan mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Jumat (3/1) kemarin. Bocah tersebut kepergok langsung oleh pemilik rumah.

    “Diduga pelaku dipergoki oleh pemilik rumah pada saat masuk ke dalam rumahnya. Pemilik rumah terbangun dan berteriak maling,” bebernya.

    Mendengar teriakan itu, warga sekitar kemudian berkumpul. Mereka bersama-sama mengejar pelaku dan menangkapnya.

    “Atas informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan segera mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), selanjutnya dibawa ke Polsek Bogor Selatan beserta korban,” ungkapnya.

    “Kemudian anggota menyerahkan yang bersangkutan dalam hal ini terduga pelaku ke Dinas Sosial Kota Bogor, karena di bawah umur dan korban membuat pernyataan tidak ingin memproses secara hukum,” pungkasnya.

    (rdh/maa)

  • Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi peluangnya maju pada Pilpres 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Cak Imin enggan memastikan langkah politiknya di masa depan. Sambil bergurau, ia menyebut pengalaman kalah di Pilpres 2024 masih membekas.

    “Nanti maju (Pilpres 2029) enggak tahu, masih panjang. Trauma kalah. Belum tahu rasanya kalah sih,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar sebelumnya mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pasangan Anies-Cak Imin, yang diusung oleh Koalisi Perubahan (PKB, Partai Nasdem, dan PKS), harus mengakui keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju.

    Pasangan Prabowo-Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

    Terkait putusan MK, Cak Imin mengakui penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi PKB untuk mencalonkan kadernya sendiri pada Pilpres 2029. Namun, ia juga menekankan terlalu banyak calon presiden justru tidak realistis.

    “Jalan menuju Pilpres 2029 masih panjang. Saat ini belum saatnya PKB membahas soal pencalonan,” tegas Cak Imin.

    Cak Imin menyerahkan implementasi putusan MK tersebut kepada DPR melalui revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

    “Kalau keputusan MK, siapa pun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab dari keputusan itu yang harus dikembalikan kepada pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” paparnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold sebesar 20% kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis (2/1/2025).

    Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengajak masyarakat untuk melaporkan orang kaya yang masih menerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki data tunggal bansos agar penyalurannya tepat sasaran.

    Menurut Muhaimin, masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut secara online melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri atau pihak lain sebagai penerima bansos yang layak, sekaligus menyanggah penyaluran bansos yang tidak tepat.

    “Kalau tahu orang sudah mampu tetapi masih menerima (bansos), silakan menyanggah. Lihat tetangga, sudah kaya kok masih dapat? Silakan laporkan,” ujar Muhaimin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Cak Imin menegaskan setiap laporan harus disertai bukti-bukti valid yang menunjukkan pihak tertentu, seperti orang kaya, yang sejatinya tidak layak menerima bansos. Bukti ini akan menjadi dasar dalam evaluasi dan pembenahan data.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengusulkan golongan yang layak tetapi belum terdaftar sebagai penerima bansos agar dapat segera mendapatkan manfaat bantuan pemerintah.

    “Pokoknya tidak boleh ada orang miskin di republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang akan kami lakukan secepat mungkin,” kata Cak Imin yang menegaskan orang kaya tidak layak menerima bansos.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    6 Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025, Ini Rinciannya Nasional

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025, Ini Rinciannya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan
    program makan bergizi gratis
    mulai 6 Januari 2025.
    Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).
    “Pelaksanaan (
    makan bergizi gratis
    ) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” kata Budi Arie.
    Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
    Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.
    Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.
    Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari
    supporting
    untuk makan bergizi gratis,” ungkapnya.
    Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.
    Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.
    “Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum,” seloroh Budi.
    Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.
    “Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan pendanaan simpan pinjam dengan total Rp20 triliun untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menko Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas permodalan dan memberi kemudahan finansial kepada pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, dan pekerja migran.

    “Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” kata Menko Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1).

    Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini menambah jenis permodalan yang sudah ada dari pemerintah seperti pinjaman KUR dan salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Pemerintah juga akan membuat program pinjaman khusus untuk pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi.

    “Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, cost structure, tiket keberangkatan, pelatihan, dan dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” kata Muhaimin.

    Program pendanaan simpan pinjam dengan bunga yang rendah ini, kata dia, akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan.

    Adapun skema pendanaan ini, lanjut dia, akan menduplikasi dari sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui PNM Mekaar, yakni permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.

    Sumber : Antara