Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Lagi-lagi Truk Tak Kuat Nanjak Jadi Pemicu Kecelakaan di Tol Cipularang

    Lagi-lagi Truk Tak Kuat Nanjak Jadi Pemicu Kecelakaan di Tol Cipularang

    Jakarta –

    Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Tol Cipularang. Lagi-lagi, truk yang diduga tidak kuat menanjak menjadi pemicu kecelakaan.

    Dikutip detikJabar, kecelakaan beruntun ini terjadi di KM 97+200 Ruas Tol Cipularang arah Bandung, Minggu (5/1/2025) sekitar pukul 09.11 WIB. Lalu lintas padat akibat kecelakaan ini.

    “Sesaat setelah kejadian, Satgas Jasa Marga Siaga dari Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Cipularang bersama Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) dan Kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan segera melakukan pengaturan lalu lintas. Sejak pukul 09.28 WIB, satu lajur dapat dilalui,” kata Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna dalam keterangannya.

    Menurutnya, berdasarkan informasi petugas di lapangan, diduga truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur sehingga menghantam kendaraan lainnya.

    “Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini dan berdasarkan data sementara, terdapat dua korban luka dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rodjak Purwakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.

    Kecelakaan Akibat Truk Tak Kuat Nanjak Berulang Kali Terjadi

    Belum lama ini, truk yang tidak kuat menanjak juga menjadi pemicu kecelakaan di jalan tol. Kecelakaan maut terjadi di Tol Pandaan-Malang pada akhir 2024 akibat truk gagal menanjak.

    Ketika itu, kecelakaan tersebut bermula dari truk yang gagal nanjak saat melintas di jalur yang menanjak. Truk tersebut kemudian parkir di bahu jalan. Namun saat parkir, truk justru menghantam bus yang mengangkut pelajar SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor.

    Truk secara tiba-tiba lepas kendali ke arah belakang kemudian melaju ke tengah lajur sehingga mengagetkan kendaraan yang ada di belakangnya. Kendaraan yang ada di belakang truk Bus Tirto Agung mengangkut rombongan pelajar dari Gunung Putri Bogor.

    Akibat kejadian itu, bus tak mampu menghindari tabrakan dan berakhir menghantam bagian belakang truk. Dalam kecelakaan di Tol Pandaan-Malang itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka.

    (rgr/mhg)

  • Sopir Angkot Dibegal di Jaktim, Pelaku Ayunkan Celurit – Page 3

    Sopir Angkot Dibegal di Jaktim, Pelaku Ayunkan Celurit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sopir angkutan umum (Angkot) menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Bogor, Pekayon, Jakarta Timur. Para pelaku beraksi dengan menggunakan senjata tajam. Terkait kejadian ini, polisi turun tangan melakukan penyelidikan.

    “Benar ada kejadian tersebut, korban berprofesi sebagai sopir Angkot 06 jurusan Gandaria-Kampung Melayu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Insiden itu dialami oleh korban MH pada Sabtu, 4 Januari 2025 sekira pukul 01:52 WIB. Adapun, kejadian berawal saat korban sedang berhenti. Ketika itu, dua orang yang berboncengan sepeda motor mendekati korban.

    “Pelaku meminta handphone korban,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, korban menolak untuk menyerahkan ponselnya, malah diserang menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga mengakibatkan luka pada pipi.

    “Korban mengalami luka di bagian pipi kiri akibat sabetan senjata tajam yang digunakan pelaku,” ujar dia.

     

  • Kecelakaan 5 Kendaraan Beruntun di Tol Cipularang, Diduga Akibat Truk Mundur saat Menanjak – Page 3

    Kecelakaan 5 Kendaraan Beruntun di Tol Cipularang, Diduga Akibat Truk Mundur saat Menanjak – Page 3

    Jasa Marga mencatat sebanyak 509.473 kendaraan kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) pada periode libur Tahun Baru 2025 yakni tanggal 1-3 Januari 2025.

    Angka tersebut merupakan jumlah kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa dari arah Merak, GT Ciawi dari arah Puncak, GT Cikampek Utama dari arah Trans Jawa dan GT Kalihurip Utama dari arah Bandung.

    “Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 26,65 persen jika dibandingkan lalu lintas normal 402.258 kendaraan,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

    Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 243.245 kendaraan atau 47,7 persen dari arah Trans Jawa dan Bandung; 146.136 kendaraan atau 28,7 persen dari arah Merak; dan 120.092 kendaraan atau 23,6 persen dari arah Puncak.

    Adapun rinciannya, untuk arah timur lalu lintas kembali ke Jabotabek melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek berjumlah 126.767 kendaraan atau meningkat sebesar 63,29 persen dari lalu lintas normal.

     

     

  • Kondisi Terkini Jalur Puncak Bogor Masih Normal 2 Arah di Hari Terakhir Libur Nataru 2025

    Kondisi Terkini Jalur Puncak Bogor Masih Normal 2 Arah di Hari Terakhir Libur Nataru 2025

    loading…

    Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor masih ramai lancar saat ini pada hari terakhir libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Foto/Putra Ramadhani Astyawan

    BOGOR – Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak , Kabupaten Bogor masih ramai lancar saat ini pada hari terakhir libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Polisi pun belum memberlakukan one way atau satu arah di jalur tersebut.

    “Kami sampaikan situasi arus lalu lintas di Simpang Gadog di pukul 08.30 WIB saat ini masih normal dua arah,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan, Minggu (5/1/2025).

    Kata dia, volume kendaraan hari terkahir libur sekolah ini cenderung menurun dibandingkan kemarin. Hanya terjadi sedikit antrean kendaraan seperti di Pasir Muncang, Megamendung dan Pasar Cisarua.

    “Arus yang akan menuju puncak memang hari Minggu ini jauh lebih landai dibandingkan hari Sabtu kemarin,” jelasnya.

    Tercatat, hingga pukul 08.00 WIB hanya terdapat 8.500 kendaraan menuju Puncak dan 8.600 kendaraan menuju Jakarta. Jumlah itu terhitung jauh menurun dibandingkan dengan kemarin.

    “Kemarin (jam yang sama) itu sudah mencapai 14.000-16.000 kendaraan yang akan naik,” ungkapnya.

    Namun, pihaknya pagi tadi tetap menyiapkan upaya rekayasa seperti contraflow selepas Exit Tol Ciawi sampai KM 46.400 dan ganjil genap menuju Puncak. Sedangkan, untuk arus balik masih melihat volume kendaraan apakah diperlukan one way atau tidak.

    “Apabila nanti pukul 11.00 WIB sudah banyak yang turun maka kita akan percepat (one way arah Jakarta). Namun waktunya tetap situasional melihat bagaimana perkembangan arusnya,” pungkasnya.

    (rca)

  • Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksanaan
    makan bergizi gratis
    (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).
    Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.
    Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
    “Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah,” kata Prabowo.
    Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.
    “Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata Prabowo.
    Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.
    “Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
    Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.
    “Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” imbuh dia.
    Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
    Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
    “Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih ‘kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.
    “Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.
    Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.
    Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.
    “Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.
    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.
    Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.
    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.
    Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.
    nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.
    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” ungkap Adita. “Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi,” kata dia.
    Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.
    Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.
    Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.
    Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.
    “Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat,” kata Adita.
    Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.
    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.
    Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.
    “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.
    Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.
    Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.
    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.
    Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Harus Perketat Pengawasan di Industri Pertambangan

    Pemerintah Harus Perketat Pengawasan di Industri Pertambangan

    Jakarta –

    Pemerintah perlu memperketat pengawasannya terhadap industri pertambangan, usai lima korporasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada 2015-2022.

    Lima perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi timah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) diantaranya, PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SB dan CV VIP.

    Pengamat Kebijakan Hukum Kehutanan dan Konservasi asal Universitas Indonesia (UI) Budi Riyanto mengatakan, kelima pemain di industri pertambangan Tanah Air memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga selama beroperasi mendapat pengawasan dari otoritas.

    Pernyataan Budi Riyanto ini sekaligus meragukan sikap Kejagung yang menjadikan kelima korporasi sebagai tersangka dalam korupsi komoditas timah. Apalagi, dasar penetapan tersangka hanya mengacu pada potensi nilai kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Pertanyaannya, siapa sih yang harus bertanggung jawab ini? Jangan terus pemerintah lepas tangan begitu saja, tetapi dia sebagai regulator pengawas. Apalagi dari korporasi itu kan ada izin. Ada izin yang masih hidup, berarti ada pengawasan,” ujar Budi kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

    Adapun, asal muasal nilai kerusakan lingkungan dan dijadikan sebagai kerugian keuangan negara bersumber dari hitungan ahli lingkungan asal Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo.

    Kala itu, Bambang yang dihadirkan Kejagung menyebut kerugian negara yang dikaitkan dengan kasus korupsi timah mencapai Rp271 triliun. Hitungannya didasarkan pada kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan hutan non kawasan.

    Setelah itu nilai kerugian naik menjadi Rp300 triliun setelah auditor investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Suaedi yang dihadirkan jaksa dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah pada 13 November 2024 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

    Total kerugian yang diperoleh dari penyimpangan pada kerja sama sewa smelter, pembelian timah, dan kerusakan lingkungan.

    Sayangnya, nilai kerugian keuangan negara yang dimaksud belum dapat dibuktikan di Pengadilan. Bahkan, Budi Riyanto meragukan hitungan ahli tersebut.

    Menurutnya, masalah kerusakan lingkungan punya parameter dan harus dihitung secara holistik. Diperlukan perhitungan yang matang secara komprehensif oleh scientific authority.

    “Tidak bisa secara parsial, rusaknya airnya begini, rusak tanahnya begini, tanamannya begini, tetapi harus secara holistik. Scientific authority itu kalau di kita dulu LIPI, sekarang diganti BRIN,” paparnya.

    “Soal BRIN ini nanti akan mengundang para ahli di Bogor, nantinya silahkan, jadi jangan pendapat orang per orang langsung dijadikan dasar tuntutan, itu yang berbahaya menurut saya,” lanjut dia.

    Sementara itu, Pengamat Pertambangan, Abrar Saleng memandang Kejagung terkesan mempersoalkan aktivitas perusahaan tambang yang secara resmi mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

    Menurutnya, perusahaan yang telah memperoleh IUP punya tanggung jawab terhadap lingkungan atau kawasan yang diekploitasi. Hal inipun bisa diawasi oleh pemerintah.

    “Justru penambang-penambang yang punya izin yang dipersoalkan. Justru yang ilegal nggak dipersoalkan. Padahal yang ilegal itu, itu tidak, tidak ada, tidak ada tanggung jawab lingkungannya.Tidak ada tanggung kewajibannya juga pada negara,” ungkap Abrar Saleng.

    Abrar menjelaskan, kasus pertambangan jika terjadi pelanggaran biasanya diselesaikan secara administrasi dan bukan pidana.

    Jika terjadi tindak pidana dalam perusahaan penambangan, maka selain sanksi administrasi, yang berhak melakukan penyidikan adalah polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian ESDM, bukan lembaga lain atau didasarkan pada hitungan ahli lingkungan.

    “Kalau khusus dunia pertambangan diragukan (perhitungan ahli) karena orang tambang juga bisa menghitung kerugian lingkungan, bukan cuma orang pertanian,” ucapnya.

    (rrd/rrd)

  • Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang UMKM, mantan Presiden Joko Widodo yang menanggapi namanya yang masuk pemimpin korup versi OCCRP, Presiden Prabowo yang menyinggung terkait vonis Harvey Moeis, hingga 5 program prioritas dalam koordinasi menko PMK.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold
    Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden. Penghapusan presidential threshold dapat memengaruhi dinamika koalisi partai politik, yang sebelumnya sangat bergantung pada pencapaian ambang batas untuk mencalonkan pasangan presiden.

    2. Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025. Program ini mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang telah ditandatangani pada 5 November 2024.

    Pada tahap awal, sebanyak 67.000 pelaku UMKM akan menerima manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun.

    3. Respons Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret. Ketika ditanya lebih lanjut soal nama Jokowi di OCCRP 2024, mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak lebih dari fitnah dan framing jahat yang sering terjadi belakangan ini.

    4. Prabowo Singgung Vonis Harvey Moeis
    Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu ringan. Presiden Prabowo Subianto berang dengan hakim yang menghukum ringan koruptor.

    Prabowo mengkritik hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan ratusan triliun. Prabowo mengatakan rakyat sekarang sudah melek dengan hukum. Ketika hakim menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada koruptor, maka rakyat akan mengkritisi putusan itu.

    5. 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.

  • Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.
    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.

    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.

    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.
    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.
     
    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Digugat Pemilik Tanah, Siswa SD dan Guru Angkat Meja Kursi dan Kosongkan Kelas, Kepsek Sudah Pasrah

    Digugat Pemilik Tanah, Siswa SD dan Guru Angkat Meja Kursi dan Kosongkan Kelas, Kepsek Sudah Pasrah

    TRIBUNJATIM.COM – Digugat oleh pemilik tanah tempat sekolah dibangun, para siswa dan guru SD terpaksa gotong royong.

    Mereka gotong royong mengangkat meja dan kursi guna mengosongkan ruangan kelas.

    Pasalnya, ruangan kelas yang masih digunakan tersebut menjadi lahan yang bermasalah di persidangan soal aset tanah dan kepemilikan.

    Para siswa dan guru SD tersebut terpaksa bergantian menggunakan ruang kelas karena minimnya ruangan di dalam sekolah.

    Kisah ini viral setelah diposting oleh sebuah akun di sosial media.

    Sebuah video yang menampilkan murid dan guru Sekolah Dasar (SD) ramai-ramai mengangkat meja dan buku viral di media sosial pada Sabtu (4/1/2025).

    Mereka adalah murid dan guru di SD Negeri 2 Wajo, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

    Mereka harus mengosongkan sebagian ruangan di sekolah karena lahan sekolah digugat oleh ahli waris pemilik tanah.

    “Jadi hari ini tepatnya tanggal 3 Januari 2025, sekolah kami sedang dalam keadaan suam. Mungkin bagi orang ini lebai tapi menurutku, saya pribadi betul-betul sangat bersedih karena di tahun 2025 ini sekolah kami berkasus kembali dan tidak ada titik temu antara penggugat dan pemerintah,” kata suara wanita yang diduga ibu guru dalam video tersebut.

    Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 44 detik ini terlihat puluhan anak-anak ramai-ramai mengangkat lemari sekolah.

    Selain itu, terlihat guru-guru sedang sibuk mengeluarkan buku pelajaran dari dalam lemari sekolah dan diangkat oleh para siswa.

    Kepala SDN 2 Wajo, Salfina, saat ditemui Kompas.com, Sabtu (4/1/2025), mengatakan, hari ini sudah hari ketiga ia bersama dengan siswanya mengangkat beberapa meja dari ruang guru, seperti dikutip TribunJatim.com, Sabtu (4/5/2025).

    Salfina mengatakan, pada minggu lalu, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan akan menutup sebagian ruang kelas karena pemerintah kalah dalam perkara gugatan dengan ahli waris pemilik tanah.

    “Supaya tidak mengganggu proses belajar-mengajar, jadi kami antisipasi dengan mengangkat-mengangkat barang,” tuturnya.

    Anak SD dan para guru bergotong royong pindahkan isi kelas. (Tribunnews.com)

    Ia menjelaskan, sebagian lahan di sekolahnya yang digugat adalah lahan ruangan kepala sekolah, ruangan guru, dan empat ruang kelas.

    Tersisa enam kelas yang tidak masuk dalam gugatan ahli waris, sehingga pihaknya harus memaksimalkan enam kelas itu untuk kegiatan belajar-mengajar.

    “Proses belajar tetap ada ruang belajar itu masih ada enam kelas belajar, di SDN 2 Wajo ini ada 8 rombel sehingga kelas satu dan kelas 2 akan didobel-sifkan,” katanya.

    Rencanya, kegiatan belajar-mengajar akan mulai aktif pada Senin (6/1/2025). Siswa kelas 1 akan masuk pukul 07.00 hingga pukul 10.00. Lalu, kelas 2 akan masuk pukul 10.00 hingga pukul 12.00.

    Sedangkan kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 akan masuk seperti biasa karena masih ada kelas.

    Kasus lainnya, rumah kepala sekolah di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, ramai digeruduk rombongan ibu-ibu.

    Ibu-ibu tersebut diketahui menyatroni rumah kepsek untuk meminta kejelasan mengenai program Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

    Aksi para ibu-ibu orang tua siswa itu pun viral di media sosial.

    Dalam video yang dilihat dari akun media sosial Instagram @bogor.terkini, nampak ibu-ibu datang berbondong-bondong untuk melakukan aksi unjuk rasa di kediaman kepala sekolah.

    Diketahui, rombongan ibu-ibu ini merupakan orang tua siswa yang anaknya sekolah di salah satu SD negeri di Parungpanjang.

    Mereka terlibat cekcok dengan sosok yang diduga kepala sekolah.

    Nampak pula seorang ibu-ibu yang diketahui bernama Neneng Fadilah berbicara secara gamblang mengenai pokok permasalahan yang ada.

    Rupanya, orang tua siswa mendatangi rumah kepala sekolah tersebut lantaran ada indikasi penggelapan dana.

    Disebutkan jika, kepala sekolah tersebut diduga telah menyelewengkan uang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Hal itu yang membuat Neneng secara tegas menuntut pengembalian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Diduga uang KIP telah diselewengkan oleh kepala sekolah selama empat tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2021 hingga 2024.

    “Tadi saya sudah bertanya, tapi bapak diam saja, ternyata duit sudah tiga tahun dipakai,” ucapnya, seperti dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Pada Selasa (31/12/2024) siang, kepala sekolah akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana program pemerintah tersebut.

    Bendahara SDN yang terindikasi menyelewengkan dana KIP, Surya Syarif, mengakui kesalahan atas penggunaan dana KIP selama empat tahun terakhir.

    Video ibu-ibu menggerebek rumah salah satu orang di wilayah Parungoanjang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial (Instagram)

    Namun hingga kini, sejumlah orang tua siswa terus berdatangan untuk mengambil dana KIP yang belum diterima.

    Orang tua siswa lainnya, Elli, mengungkapkan kekecewaannya. 

    Selama tiga tahun, ia belum menerima dana KIP senilai Rp450 ribu per bulan. 

    Hal ini membuatnya sangat kecewa terhadap pihak sekolah yang telah menggunakan dana tersebut secara tidak semestinya.

    Para wali murid kini berharap agar dana program Kartu Indonesia Pintar segera dicairkan pihak sekolah. 

    Mereka mengancam akan melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    Makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    PKB Ingin Usung Kader di Pilpres Usai MK Hapus Presidential Threshold

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang untuk mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    “Pasti, pasti [Berpotensi memajukan kader PKB]. Semua menyambut cairnya demokrasi,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika ditanyai kans mengusung kader usai putusan MK itu, Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Meski begitu, ia menyebut hal itu masih sangatlah panjang, di mana yang terdekat pemilihan presiden baru akan digelar sekitar lima tahun lagi pada 2029.

    Ia pun menyinggung rekam jejaknya yang merupakan cawapres di Pilpres 2024 lalu. Kemarin, ia maju mendampingi Anies Baswedan.

    “Kemarin juga bisa maju, kemarin juga maju. nanti maju ya belum tahu, masih panjang, trauma enggak itu? trauma kalah,” ujar dia.

    Ia pun menyatakan seluruh pihak harus tunduk terhadap putusan MK. Cak Imin menegaskan putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

    “Problem-nya adalah ada 1 bab di situ dari putusan itu mengembalikan ke pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” ucap Cawapres yang mendampingi Capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu.

    Sementara itu, merespons putusan MK, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya mengusulkan agar hanya partai di parlemen yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Bisa juga dibuat aturan melalui revisi UU Pemilu yang mengatur adanya pembatasan parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden adalah parpol yang lolos ambang batas minimal parliamentary threshold 4 persen atau parpol yang bertengger di Senayan,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (4/1).

    Menurut Indra, alternatif lain yang bisa digunakan agar syarat pencalonan tetap diperketat misalnya dengan syarat pendirian partai politik. Ke depan, dia ingin syarat pendirian partai lebih diperketat setelah presidential treshold dihapus.

    “Bisa juga misalkan ada konvensi internal atau antarpartai, dan pembatasan pilpres satu putaran atau dua putaran seperti di Pilkada DKJ,” katanya.

    Selain itu, pembatasan juga bisa dilakukan dengan menyaratkan agar capres atau cawapres harus merupakan kader partai dan pernah menjadi pejabat negara.

    “Syarat yang memikat parliamentary threshold 4 persen terbukti efektif membatasi parpol di Senayan. Jadi parpol non parlemen harus bersabar. Pak Anies Baswedan pun misalnya, kalau mau nyapres ya harus gabung dengan partai yang ada di Senayan,” urainya.

    Menurut Indra ada beberapa negara yang pilpresnya tanpa presidential treshold. Negara-negara itu umumnya menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, hingga Kolombia.

    Dia pun meyakini, meski PT ditiadakan, tidak semua parpol akan mencalonkan presiden atau wakil presiden. Menurutnya, jika ada pembatasan pencalonan hanya untuk parpol yang bertengger di Senayan maka kemungkinan paling banyak hanya akan ada empat pasangan calon.

    “Saya pesimistis ada parpol yang berani mengusung paket capres-cawapres sendiri,” urainya.

    Presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu kini dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam putusannya.

    MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

    Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MK itu final dan mengikat.

    Ia menyebut pemerintah menghormati dan terkiat atas putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

    “Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Yusril yang juga pakar hukum tata negara itu melihat ada perubahan sikap MK atas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya. Pasal ini memang salah satu pasal yang sering diajukan gugatan uji materi ke MK.

    “Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

    (thr, mnf/kid)

    [Gambas:Video CNN]