Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Jakarta (ANTARA) – Penjaga makam Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo 2, Tebet, Jakarta Selatan menyatakan siap direlokasi terkait bangunan liar yang ada di lahan pemakaman.

    “Siap saja direlokasi, kita sih silahkan saja kalau memang dibongkar,” kata penjaga makam, Jamil saat ditemui di TPU Menteng Pulo 2 Jakarta, Rabu.

    Jamil yang sudah bekerja di sana sejak 2014 mengatakan sudah menjadi hak pemerintah lantaran lahan tersebut milik mereka.

    Kendati demikian, dia menegaskan bangunan liar yang berada di lokasi kebanyakan ditempati penjaga makam, pemulung dan warga lainnya dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga (KK).

    Lalu, berdasarkan pantauan di lokasi juga makam menjadi tempat kandang ayam, sehingga terkesan kumuh dan kotor.

    “Sebenarnya bukan tempat tinggal buat orang-orang luar. Itu buat penjaga makam yang punya rumah aslinya di Bogor, di Depok. Itu untuk meringankan beban ongkos mereka,” ujarnya.

    Menurut dia, para warga itu tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga hidupnya bergantung dengan bekerja membersihkan makam. Terlebih, warga tersebut juga sudah beberapa kali diminta pindah oleh pemerintah setempat.

    Oleh karena itu, jika nantinya ada relokasi diharapkan adanya bantuan dana kompensasi agar mereka bisa mudah untuk pindah.

    “Pengennya sih dibiarin dulu sampai tempat itu dibutuhkan. Terus kita nggak cuma diusir begitu saja. Paling nggak harus ada uang kompensasi lah,” ucapnya.

    Alih fungsi lahan TPU berubah menjadi permukiman ilegal terjadi di TPU Menteng Pulo 2.

    Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan kesadaran warga menjadi tantangan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di wilayahnya.

    Maka itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Selatan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada warga ataupun pemilik usaha terkait penggunaan lahan TPU yang tidak sesuai peruntukannya atau melanggar aturan karena telah digunakan sebagai rumah tinggal ataupun tempat usaha.

    Kemudian, mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait serta masyarakat yang menghuni lahan TPU untuk berdialog mengenai rencana relokasi keluar dari lahan TPU tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi Megapolitan

    4 Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi Megapolitan

    Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pengunjung dan pekerja di kawasan Kampung Cina, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, berharap kawasan tersebut direnovasi dan direvitalisasi agar kembali ramai dan hidup seperti masa jayanya.
    “Kalau bisa direnovasi lagi, diperbaiki, mungkin ditambah acara atau pertunjukan barongsai, pasti bakal ramai lagi. Orang-orang pasti senang,” kata Rani (44), salah seorang pengunjung, Selasa (21/10/2025).
    Rani mengaku sedih melihat perubahan drastis kawasan yang dulu menjadi salah satu ikon wisata Cibubur.
    Menurut dia, kawasan yang semula ramai untuk berburu pernak-pernik Tiongkok dan berfoto bersama keluarga kini hanya menyisakan kenangan.
    “Saya sih berharap Kampung Cina bisa seperti dulu. Banyak toko buka, pengunjung ramai lagi. Jadi orang bisa datang buat wisata,” tambahnya.
    Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan acara rutin untuk menarik pengunjung kembali.
    “Kalau ada
    event
    rutin, mungkin orang-orang bakal datang lagi. Jadi misal Imlek nanti bisa juga jadi hiburan untuk keluarga,” ujar Rani.
    Harapan yang sama disampaikan Dito (41), seorang karyawan sekitar lokasi. Ia ingin kawasan itu tidak hanya menjadi tempat makan siang pekerja, tetapi kembali berfungsi sebagai destinasi wisata.
    “Harapan saya sih Kampung Cina bisa kembali ramai, enggak cuma jadi tempat makan siang, jadi ada kehidupan di sini, enggak sepi kayak sekarang,” kata Dito.
    Pantauan
    Kompas.com,
    Selasa (21/10/2025), suasana kawasan tampak sepi dan jauh dari kesibukan masa lalu.
    Dari ratusan kios yang dulu beroperasi, kini hanya tersisa empat, tiga di antaranya warung makan yang menjadi tempat istirahat pekerja sekitar.
    Kondisi fisik bangunan juga memprihatinkan. Banyak atap bocor, cat dinding mengelupas, dan dedaunan kering menumpuk di berbagai sudut. Beberapa toko di area belakang bahkan sudah diratakan karena lama tidak digunakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wilayah Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, pada Rabu (22/10/2025) hari ini. Demikianlah prakiraan cuaca hari ini.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan cuaca di seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari diprediksi berawan tebal. Kemudian pada siang dan malam sebagian diprakirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga petir.

    Sementara untuk cuaca di wilayah penyangga Jakarta, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas sedang pada siang hari, dan hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.

    Kemudian di wilayah Tangerang, Banten diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga malam hari.

    Kemudian di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan berawan tebal pada pagi dan siang hari, hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya, dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.co.id:

     Kota
     Pagi
     Siang 
     Malam 

     Jakarta Barat
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Selatan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Timur 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Jakarta Utara 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Kepulauan Seribu 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Bekasi 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Depok 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Kota Bogor 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang
     Hujan Ringan

     Tangerang
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Musim kemarau tapi nyatanya hujan deras masih mengguyur. Menyikapi fenomena ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

  • Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    GELORA.CO – Polemik mengenai utang kereta cepat Whoosh yang membengkak kini sedang ramai dibicarakan publik.

    Hal itu terjadi setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan tidak mampu membayar utang tersebut.

    Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang tersebut menggunakan APBN.

    Baru-baru ini, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait polemik tersebut.

    Ia menilai bahwa Joko Widodo atau Jokowi berpotensi dipidanakan imbas adanya dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Whoosh yang dibuat semasa ia menjabat sebagai presiden.

    Pasalnya, proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 itu kini menanggung beban utang hingga mencapai Rp116 triliun.

    “Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal karena dibangun secara tidak hati-hati dalam berbagai aspek,” kata Rocky Gerung dalam sebuah video yang diposting di YouTube Channelnya pada Sabtu (18/10/2025).

    Bahkan ia pun menilai kurangnya esensi dari kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut.

    “Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.” Jelasnya.

    Oleh karena itu, pantas jika dugaan mark up pada proyek Whoosh yang dikaitkan dengan Jokowi berpotensi menjadi perkara pidana

    “Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar,” ujarnya.

    Menkeu Tolak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

    Utang Rp 116 triliun yang membayangi negara telah disikapi tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia secara blak-blakan menolak menggunakan APBN untuk membayar utang jumbo itu.

    Menurutnya, KCIC yang kini berada di bawah BPI Danantara harus bisa membiayai utangnya sendiri.

    Terlebih, Danantara sudah memiliki dividen dari sejumlah BUMN sampai Rp 80 triliun per tahun.

    “Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment.”

    “Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya,” sambungnya.

    Jokowi Bungkam

    Sementara itu, Jokowi lebih memilih untuk diam saat ia ditanya oleh awak media mengenai utang dari kereta cepat Whoosh.

    Jokowi yang hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025) tidak mengucapkan sepatah kata apapun ketika ditanya perihal utang Whoosh.

    Ia keluar area acara utama sambil tersenyum dan terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang.

    Ketika seorang wartawan bertanya mengenai utang Whoosh, Jokowi pun seperti berpikir, lalu tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa sepatah katapun.

  • HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran merupakan mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bogor Fathan Putra Mardela dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect alias efek berganda secara luas.

    Melalui program itu, kata dia, pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak.

    Untuk itu, dirinya berpendapat MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, disebutkan bahwa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.

    “Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” tuturnya.

    Kendati demikian, Fathan memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.

    Kalau pelaksanaan MBG tidak dikawal secara transparan dan digital, menurut dia, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional, padahal tujuan utama program membangun ekonomi dari bawah.

    Selain itu, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas.

    Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance secara konsisten.

    “Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan, karena itu reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” kata Fathan.

    Meski begitu, ia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif, sehingga penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.

    Dikatakan bahwa MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tetapi tanpa pengawasan publik yang kuat, sambung dia, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya.

    Oleh karenanya, dia menilai sinergisitas antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.

    “Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibu Tiri Aniaya Bocah 6 Tahun di Bogor Berdalih Korban Luka Gegara Terbentur

    Ibu Tiri Aniaya Bocah 6 Tahun di Bogor Berdalih Korban Luka Gegara Terbentur

    Bogor –

    Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun tewas setelah tiga hari dianiaya di Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Ibu tiri korban, pelaku penganiayaan, sempat berdalih luka korban karena terbentur benda.

    “Ya, berapa kali orang tua bapaknya itu sudah menanyakan perihal luka-luka yang dialami oleh anaknya. Namun istrinya berdalih bahwa luka-luka yang ditimbulkan itu adalah akibat dari jatuh, ataupun terbentur dari benda-benda tumpul lainnya. Jadi tidak mengakui kalau itu dianiaya,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

    Korban disiksa dengan cara dipukul menggunakan gagang sapu. Barang bukti tersebut sudah diamankan polisi.

    “Sampai saat ini, kami informasikan ada satu barang bukti yang kami amankan, yaitu sebilah sapu, diduga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul. Korban diketahui ada beberapa luka di sekujur tubuh di badan, di punggung, di bagian dada, kemudian di bagian wajah,” tuturnya.

    Korban dianiaya ibu tiri sejak Jumat, 17 Oktober 2025. Di hari keempat, korban meninggal dunia.

    Ibu tiri korban mengakui telah menganiaya korban. Saat ini pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan memintai keterangan kedua orang tua korban.

    (maa/maa)

  • Jatuh Saat Nyalip, Pemotor Tewas Usai Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Jatuh Saat Nyalip, Pemotor Tewas Usai Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Kabupaten Bogor –

    Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pengendara motor meninggal dunia dalam kecelakaan itu.

    “Korban kecelakaan meninggal dunia satu orang, pengendara sepeda motor Honda Scoopy berinisial II,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Selasa (21/10/2025).

    Peristiwa nahas itu terjadi pada sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi. Kecelakaan berawal ketika korban melaju dari arah Jonggol menuju Cileungsi.

    “Setibanya di TKP (tempat kejadian perkara), bergerak ke kiri jalan mendahului kendaraan Hino Tractor Head bernopol F-8768-HH yang ada di depannya,” ungkapnya.

    Pada saat bersamaan, lanjut Rizky, korban tidak bisa mengendalikan gerak kendaraannya. Kemudian korban oleng dan terjatuh ke sebelah kanan.

    Dia menyebut akibat kecelakaan itu, korban mengalami luka pada bagian kepala. Kemudian jenazah korban segera dibawa ke rumah sakit.

    (rdh/jbr)

  • Kisah Warga Pamulang Beli Lahan Makam Sebelum Waktu Berpulang Tiba Megapolitan 20 Oktober 2025

    Kisah Warga Pamulang Beli Lahan Makam Sebelum Waktu Berpulang Tiba Megapolitan 20 Oktober 2025

    Kisah Warga Pamulang Beli Lahan Makam Sebelum Waktu Berpulang Tiba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keputusan untuk membeli lahan makam biasanya dilakukan seseorang saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia atau memasuki usia senja.
    Namun, bagi Sakina (35), warga Pamulang, Tangerang Selatan, keputusan itu justru dibuatnya jauh sebelum waktunya tiba.
    Ia masih mengingat jelas momen saat keluarga besarnya membahas rencana membeli lahan makam pada akhir 2013, menjelang masa pensiun sang ayah pada tahun berikutnya.
    “Waktu itu orangtua tuh, bokap tuh mau pensiun di 2014. Ya dia ngobrol lah sama anak-anaknya nih, kan dapet duit, mau diapain ya itu uang (pensiun). Aku bilang sama orangtuaku mendingan cari lahan makam deh,” kata Sakina kepada
    Kompas.com
    , Senin (20/10/2025).
    Sakina bercerita, keluarganya memang sudah menjadi anggota rukun kematian di masjid lingkungan rumahnya.
    Namun, ia merasa belum tenang jika belum memiliki lahan makam sendiri. Ia pun menilai membeli lahan makam lebih menenangkan karena tak perlu panik jika waktu kematian datang tiba-tiba.
    “Aku bilang sama orangtua kan kalau misalnya kita itu kan dimandiin, dikafanin, disolatin tuh insyaAllah kan udah ada yang ngurus lah ya. Cuman
    concern
    -nya itu kan mau dikubur di mana. Karena waktu itu kan lahan makam tuh udah mulai terbatas lah,” ujarnya.
    Ide tersebut diterima dengan baik oleh orangtuanya. Bahkan, sang ibu langsung bergerak mencari lokasi makam yang cocok untuk dimiliki keluarga.
    “Ya akhirnya jadi pas orangtua, bokap itu pensiun, dapet uang pensiun, dari uang itu ibuku tuh nyari lah lahan makam di mana,” ujarnya.
    Setelah berdiskusi dan meninjau beberapa lokasi, keluarga Sakina akhirnya memutuskan membeli lahan di sebuah taman pemakaman bernama TPBU Taman Giritama Parung, Kabupaten Bogor.
    “Waktu itu kan udah ada San Diego Hills kan, cuman kan jauh banget rumah di Pamulang, terus itu (San Diego Hills) di Karawang jauh lah. Intinya enggak bisa nyekar sesering itu kan pasti,” ujar Sakina.
    “Akhirnya memutuskan untuk di TPBU di taman (Giritama) itu karena dia (ibu) mikirnya lokasinya enggak terlalu jauh dari rumah dan dia udah ngerti yang ada di pikiran dia rutenya aku udah tau, ibuku udah tau,” tambahnya.
    Namun, menurut Sakina, lahan di TPBU itu tidak bisa dibeli sembarang orang karena diperuntukkan bagi pensiunan TNI-Polri.
    “Jadi dulu kalau beli di situ Itu kan karena pengelolaan yang didirikan sama Purnawirawan Polri. Jadi yang bisa daftar itu Purnawirawan TNI Polri sama pensiunan PNS,” ungkap dia.
    “Nah karena ibu bapakku itu bukan PNS dan bukan anggota TNI-Polri, ibuku minjem SK PNS-nya nenekku,” imbuh dia.
    Sakina mengatakan, suasana di taman pemakaman tersebut membuat ibunya langsung merasa cocok dan tenang meski belum digunakan.
    “Tempatnya tuh dia langsung ngerasa nyaman, padahal belum tinggal disitu dia udah ngerasa kayak asik nih tempatnya, adem, teduh, rindang banyak pohon-pohon buah,” ujarnya.
    Sakina mengungkapkan, harga lahan yang ditawarkan saat itu masih tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan kondisi saat ini yang sudah naik cukup signifikan.
    “Jadi waktu itu tuh kalau gak salah ya harganya ya pokoknya antara Rp 8 juta atau Rp 10 juta, pokoknya enggak nyampe Rp 10 juta per lubang. Ibuku beli tiga, terus dia bilang udahlah pokoknya murah 15 atau 16 juta (untuk tiga lobang makam) sekitar itu,” kata Sakina.
    Lahan yang dibeli pun langsung dikavling dan diberi nama agar jelas kepemilikannya. Menurut Sakina, hal itu memberikan rasa lega bagi keluarganya.
    “Jadi begitu waktu itu, aku beli cuma satu lubang aja udah nanti dikasih kan disemenin tuh, nanti dibawahnya ada nama kita. Jadi ibuku beli tiga, ada tiga masing-masing liang itu ada nama ibuku. Enaknya sih gitu, dikavlingin, kayak di bawah nih tanda udah ada yang punya,” katanya.
    Kini, dua liang makam sudah digunakan untuk kedua orangtuanya yang telah berpulang. Sakina mengaku bersyukur telah mengambil keputusan membeli lahan makam sejak dini.
    “Kalau menurutku itu malah justru keputusan yang sangat bijak karena bapakku meninggal mendadak, ibuku meninggal karena sakit. Dan mereka  ibuku meninggal malam. Jadi kita udah bener-bener tenang ga mikir mau dimakamin di mana,” tutur Sakina.
    Ia juga menilai pengelolaan TPBU Giritama cukup profesional. Area makam rutin dirawat meski belum digunakan, dengan iuran perawatan sekitar Rp 300.000 per liang setiap tahun.
    “Tahunan, tahunan itu walaupun gak dipakai tetep dirawat. Sekarang aja udah dihuni sama bokap nyokap, satu lobang tuh Rp 300.000an setahun. Jadi aku bayar tiga itu per tahun kira-kira Rp 900.000-an,” katanya.
    Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan berupa penyiapan tenda, pengeras suara, hingga petugas pengiring doa, termasuk layanan darurat selama 24 jam.
    “Jadi mereka menyediakan
    hotline
    WA 24 jam. Kan orang meninggal bisa kapan aja ya. Jadi kita langsung lapor. Karena kan itu udah ada nomornya nih, misal di taman apa gitu, jadi nanti kayak pas bokap nyokap aku meninggal langsung WA, nanti mereka akan langsung jawab tuh. Itu bener-bener
    fast response
    banget tuh WA 24 jam, nanti dia siapin,” ujarnya.
    Menurut Sakina, keputusan membeli lahan makam sejak dini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan cara keluarga untuk mempersiapkan diri dengan tenang menghadapi waktu kematian yang pasti datang.
    “Jadi orangtua sebenernya takutnya itu karena kan kayak kalau mereka belinya TPU takutnya udah penuh. Akhirnya
    random
    . Jadi mendingan persiapkan diri dulu, mau ditanam di mana,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Bogor –

    Penertiban PKL di alun-alun Kota Bogor sempat diwarnai ricuh. Pedagang dan Petugas Satpol PP terlibat adu mulut hingga saling dorong.

    Momen penertiban PKL itu viral di media sosial. Dilihat pada Senin (20/10/2025), petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan sejumlah pria diduga pedagang.

    Sejumlah pedagang sempat naik ke truk Satpol PP dan mengeluarkan peralatan berdagang yang sempat diamankan. Tindakan tersebut sempat dicegah, namun pedagang mengamuk dan terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan petugas.

    Kasiops Satpol PP Kota Bogor Surya Dharma mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Minggu (19/10/2025). Surya menyebut pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas.

    “Iya itu kejadiannya kemarin sore. Jadi PKL melawan dan ngga mau ditertibkan. Kebetulan saya yang pimpin operasi penertiban kemarin,” kata Surya ketika dimintai konfirmasi.

    “PKL yang ditertibkan karena mereka berjualan di tempat yang dilarang. Ini bukan sekali, kita selalu pantau terutama saat weekend, mereka sudah diingatkan berkali-kali,” kata Surya.

    “(PKL) Menolak ditertibkan karena mereka bingung mungkin mau usaha di mana, tapi tempat yang kemarin itu memang dilarang berjualan,” imbuhnya.

    “Pascakejadian PKL tetap kami bersihkan. Jumlah (PKL yang ditertibkan) puluhan, rata-rata semuanya kuliner, sebagian ada lapak mainan. (Keberadaan) PKL mengganggu akses untuk pejalan kaki, baik yang berkunjung ke alun-alun maupun ke Stasiun Bogor, terang Surya.

    (sol/idn)

  • Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

    Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    MBG

    Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

    Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

    “Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari,” ujar Prabowo.

    Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

    Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

    “Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih

    Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

    “Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

    “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya,” ungkap Prabowo.

    Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

    “Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” tuturnya.

    Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” ujar Ferry.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    Sekolah Rakyat

    Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

    “Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Prabowo.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

    Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

    Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

    Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

    Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

    “Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

    “Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tegasnya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]