Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Gandeng Amerika Serikat, IPB University Dorong Pelatihan Peternak Sapi Perah Indonesia

    Gandeng Amerika Serikat, IPB University Dorong Pelatihan Peternak Sapi Perah Indonesia

    JABAR EKSPRES – IPB University melakukan Kick-off kemitraan U.S Indonesia Dairy Farmer Partnership (USIDP), sebuah aliansi yang memperkuat program edukasi untuk mendukung peternak sapi perah di Indonesia.

    Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan bahwa program ini didesain untuk mendorong proses pelatihan dalam produksi sapi perah.

    Pada acara ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IPB University, United States Dairy Export Council (USDEC), dan New Mexico Department of Agriculture (NMDA) terkait USIDP Education Program.

    Prof Arif Satria menyatakan pentingnya program ini karena susu merupakan komponen vital dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kerjasama antara IPB University, USDEC, dan NMDA merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian,” kata Prof Arif Satria dalam kegiatan Seminar Nasional Indonesian Dairy Farming Scale Up Strategy dan Kick Off Program U.S. Indonesia Dairy Farmer Partnership (USIDP) di IPB International Convention Center pada Selasa (7/1/2025).

    BACA JUGA: IPB University Kenalkan Hasil Riset dan Tiga Inovasi Terbaru, Ada Teknologi Bayi Tabung untuk Hewan Langka!

    Ia menegaskan, bahwa IPB University berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program MBG yang menjadi fokus pemerintahan saat ini.

    Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan volume produksi susu di Indonesia dengan melibatkan peternak perah skala kecil dan menengah.

    Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan juga terjadi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar pihak untuk mendukung pertumbuhan sektor peternakan di Indonesia.

    Pasalnya, produksi susu nasional masih memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, mengingat sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

    “Selama ini produksi susu nasional kita masih belum tinggi, baru 20 persen untuk bisa mensuport kebutuhan nasional, untuk memenuhi kebutuhan susu Indonesia, Indonesia masih mengandalkan 80 persen impor. Saya kira Amerika Serikat punya pengalaman yang luar biasa dalam hal produksi susu,” beber Prof Arif.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Gelontorkan Rp 50-70 Miliar dari BTT untuk Program Makan Bergizi Gratis

  • Pemkab Bogor Siap Gelontorkan Rp 50-70 Miliar dari BTT untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Bogor Siap Gelontorkan Rp 50-70 Miliar dari BTT untuk Program Makan Bergizi Gratis

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menyiapkan dana cadangan sekitar Rp50 hingga Rp70 miliar dari APBD Kabupaten Bogor untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025.

    Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menyatakan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk memastikan kelancaran implementasi MBG.

    Wildan menjelaskan, dana tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Bogor 2025 itu totalnya mencapai Rp100 miliar.

    “Anggaran untuk MBG berkisar antara Rp50 hingga Rp70 miliar,” ujarnya, Selasa (7/1).

    BACA JUGA: Tunggu Juknis, Anggaran Rp 1 Triliun Makan Bergizi Gratis Pemprov Jawa Barat masih Utuh

    Lebih lanjut, Wildan menyebutkan bahwa anggaran tersebut masih bersifat indikatif, artinya belum ada keputusan pasti mengenai jumlah sekolah dan siswa yang akan menerima bantuan MBG.

    Kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menunggu petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat untuk menentukan rincian pelaksanaan program ini.

    “Saat ini, kami masih menunggu Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat untuk melanjutkan proses tersebut,” pungkasnya.

  • Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Kisah pilu yang terjadi di Desa Leuwinutug, Kabupaten Bogor menggambarkan ketidakpedulian pemerintah setempat kepada warganya.

    Hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto, Kehidupan keluarga Ayat Subandi dan putranya Enda Subundi (15) sangat memprihatinkan.

    Padahal, Desa Leuwinutug yang dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan partai Gerindra itu, seakan tak tau ada warganya yang membutuhkan uluran tangan mereka.

    Enda Subandi, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, telah menghadapi tantangan berat sejak usianya masih sangat muda.

    Ketika itu, Enda berusia empat bulan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan.

    BACA JUGA: Pria Tenggelam di Sungai Citarum saat Cari Rongsokan, Kantor SAR Bandung Terjunkan Tim Rescue

    “Awalnya sih normal, cuma pas usia 3–4 bulan, anak saya mengalami panas tinggi dan kejang,”ujar Ayat Subandi saat ditemui di kediamnya, Selasa (7/1).

    “Kami bawa ke rumah sakit di Cikaret selama 10 hari, tapi setelah itu kami terpaksa ke tukang urut di Tasikmalaya,” cerita Ayat Subandi, dengan suara yang sedikit terseok-seok, menahan kesedihan yang mendalam.

    Meski berulang kali mengupayakan pengobatan, dari rumah sakit hingga pengobatan alternatif, kondisi Enda tetap tidak membaik.

    Dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Di tengah penderitaan yang mereka hadapi, Ayat tidak bisa melupakan bantuan yang pernah ia terima.

    Sejak 2021, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako dan kursi roda dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan Enda yang kini tumbuh lebih besar.

    BACA JUGA: Bocoran Tanggal Rilis Samsung Galaxy S25, Cek Harga dan Spesifikasi di Sini

    “Dulu dapat kursi roda dan sembako, tapi sekarang sudah nggak kepake. Kursinya sudah kecil, harus ganti yang lebih besar,” ucapnya.

    Meski merasa dihargai dengan adanya bantuan tersebut, Ayat Subandi merasa kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan keluarga mereka.

    “Kami sudah sering didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada lagi yang datang,” katanya.

    Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mereka tidak mengharapkan banyak bantuan, tetapi jika memang ada yang ingin membantu, mereka akan menerimanya dengan tangan terbuka.

  • Airsoft Gun Jadi Target Utama Razia di Kabupaten Bogor

    Airsoft Gun Jadi Target Utama Razia di Kabupaten Bogor

    JABAR EKSPRES – Polres Bogor akan melakukan razia kepemilikan senjata api (Senpi) Airsoft Gun di wilayah Kabupaten Bogor.

    Razia tersebut dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan penembakan pasca pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Minggu (29/12) lalu.

    Kapolres Bogor, AKPB Rio Wahyu Anggoro, mengatakan pihaknya telah meminta agar jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) untuk melakukan razia kepemilikan senpi.

    “Saya telah mengarahkan Kasat Reskrim untuk melakukan operasi senjata api karena airsoft gun itu dilarang, aturannya juga dilarang,” katanya, Selasa (7/1).

    BACA JUGA: Polres Bogor Catat Penurunan Kasus Kriminal 11,12 Persen di Tahun 2024

    Rio menjelaskan, Airsoft Gun merupakan salah satu golongan senpi, karena memiliki mekanisme mesin yang sama pada umumnya.

    “Itu (airsoft gun) merupakan salah satu senjata walaupun itu menggunakan peluru gotri, namun mekanisme mesinnya ada jadi dikategorikan senjata,” tambahnya.

    Kendati begitu, ia meminta kepada masyarakat bagi yang memiliki senpi Airsoft Gun untuk segera menyerahkan senpi kepada pihak kepolisian.

    “Kalo masyarakat ada yang memiliki airsoft gun segera diserahkan, daripada nanti akan terkena operasi yang akan dilakukan oleh petugas kami,” pungkasnya.

    BACA JUGA: Cek Senjata Api, Polres Bogor Amankan 2 Senpi 

    Sementara itu, Kasatreskirm Polres Bogor, AKP Teguh Kumara menyampaikan, razia Airsoft Gun itu akan diadakan saat kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

    “Iyah nanti pelaksananya di KRYD,” kata dia.

  • Mensos Puji Gerindra atas Komitmen Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

    Mensos Puji Gerindra atas Komitmen Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

    Jakarta –

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Partai Gerindra atas komitmen dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan Partai Gerindra di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/1).

    “Saya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada Partai Gerindra yang peduli dan membela penyandang disabilitas lewat berbagai kegiatan politiknya, termasuk inisiasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025).

    Gus Ipul menilai undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos) pun turut mengambil langkah nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Disabilitas, salah satunya dengan mengalokasikan dua persen dari total pegawai untuk penyandang disabilitas.

    “Kemensos memiliki 3.000 pegawai, dan dua persen di antaranya adalah teman-teman penyandang disabilitas. Kami ingin ini menjadi contoh bagi instansi lain,” papar Gus Ipul.

    Gus Ipul mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas saat ini tengah dalam proses sebelum diterbitkan.

    “Perpres ini sangat ditunggu karena memberikan diskon atau potongan harga kepada penyandang disabilitas sekaligus insentif bagi perusahaan yang peduli terhadap mereka,” imbuhnya.

    Sebagai upaya pemberdayaan, Kemensos juga akan mendata dan memetakan kebutuhan penyandang disabilitas mulai dari akses pendidikan hingga dunia kerja. Kemudian, pendampingan intensif juga akan diberikan melalui berbagai program Kemensos agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri.

    “Kita harapkan dalam waktu dua atau tiga tahun mereka sudah graduasi menjadi penyandang disabilitas yang mandiri, bisa bekerja dan hidupnya menjadi lebih berkualitas,” ungkap Gus Ipul.

    “Pada waktu itu saya berjanji bahwa Partai Gerindra akan sekuat tenaga mendorong terwujudnya Undang-Undang Disabilitas, dan saya berbangga pada bulan April 2016, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Disabilitas yang banyak didorong oleh Partai Gerindra,” kata Hashim.

    Ia menambahkan, peringatan Hari Disabilitas bukan sekadar kampanye politik, melainkan komitmen nyata untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

    Di kesempatan yang sama, Dias (20) salah satu peserta disabilitas dari Yayasan Ramah Cerebral Palsy Bogor mengaku senang atas digelarnya kegiatan ini. Ia juga berterima kasih kepada Gus Ipul yang telah menyempatkan diri berfoto dengannya.

    “Saya senang dan terima kasih, semoga disabilitas bisa selalu diprioritaskan,” pungkas Dias.

    Sebagai informasi, peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar Partai Gerindra turut mengundang para penyandang disabilitas dari 23 yayasan peduli disabilitas di Jakarta dan sekitarnya. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tarian penyandang disabilitas dari Sekolah Khusus Yenaiz.

    (prf/ega)

  • Granat Nanas Ditemukan di Dapur Rumah Warga di Bogor, Terbungkus Plastik dan Dilakban – Halaman all

    Granat Nanas Ditemukan di Dapur Rumah Warga di Bogor, Terbungkus Plastik dan Dilakban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang warga Kampung Babakan Tumas, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan granat genggam jenis nanas di dapur rumahnya, Sabtu (4/2/2025).

    Penemuan ini mengundang perhatian dan kehadiran tim penjinak bom dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

    Kapolsek Sukaraja, Kompol Hida Tjahjono, membenarkan penemuan benda berbahaya tersebut.

    “Ditemukan berada dalam lemari area dapur rumah, terbungkus dalam plastik putih, dalam kondisi dilakban,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

    Saksi yang menemukan granat, Wira Pradesa, menyatakan benda tersebut diduga merupakan peninggalan orang tuanya, yang merupakan pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Diduga granat tersebut adalah milik orang tuanya semasa berdinas sebagai Anggota TNI aktif di Koramil Sukaraja,” katanya.

    Setelah penemuan tersebut, tim Jibom langsung melakukan penanganan.

    Granat yang diduga masih aktif itu kemudian dimusnahkan di wilayah Kampung Sukaraja, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • TPA Cipeucang Overload, Pemkot Tangsel Jajaki Pembuangan Sampah ke Tangerang dan Lebak

    TPA Cipeucang Overload, Pemkot Tangsel Jajaki Pembuangan Sampah ke Tangerang dan Lebak

    loading…

    Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), kian memprihatinkan. Foto/SindoNews/hambali

    TANGSEL – Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), kian memprihatinkan. Sampah di TPA tersebut terus menumpuk hingga menggunung.

    Pasokan sampah yang masuk ke TPA Cipeucang terus berjalan. Setiap harinya ada sekira 500 ton sampah dari berbagai wilayah Kota Tangsel yang masuk. Kondisi demikian membuat TPA Cipeucang penuh. Tak ada lagi ruang tersisa. Padahal situasi itu sudah terbantu dengan adanya kerja sama pengiriman sampah ke daerah Cilowong, Kota Serang, sejak beberapa tahun lalu.

    Selain ke Cilowong, pada 2024 lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel bekerja sama untuk membuang sampah di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun langkah itu tak berjalan lama, sebab warga sekitar kompak menolak. Kini penjajakan pembuangan sampah dilakukan serupa dengan Kabupaten Tangerang dan Lebak.

    Wali Kota Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya masih berkomunikasi aktif untuk memastikan kerja sama itu. “Kita masih melakukan kerjasama saat ini dengan Cilowong ya, nanti kita lakukan kerja sama. Tapi bulan ini saya nggak tahu nih, kalau sampai bulan kemarin sih masih,” katanya di Balai Kota, Maruga, Ciputat, Selasa (7/1/2025).

    “Kemudian sambil kita menjajaki kerja sama dengan Kabupaten Tangerang di Jatiwaringin, dan kerja sama dengan, tetap saya minta dengan Lebak juga untuk didalami karena itu kan dengungnya akan ditetapkan menjadi TPA Regionalnya provinsi, jadi itu yang saya intensifkan,” tambahnya.

    Menggunungnya tumpukan sampah di TPA Cipeucang berdampak pada antrean kendaraan truk pengangkut hingga mengular ke akses jalan raya utama. Kondisi itu viral setelah diunggah dalam video di media sosial belum lama ini.

    Sebenarnya, penanganan jangka panjang bagi TPA Cipeucang sudah disiapkan sejak lama, yakni dengan teknologi tinggi berupa Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Nilai investasinya disebutkan mencapai sekira Rp3,2 triliun. Namun hingga kini, progres tender proyek itu masih jauh dari penetapan.

    “Penetapan proyek ini sempat mundur dari target Desember (2024) kemarin, karena masih ada beberapa hal yang belum selesai. Prosesnya masih berjalan, dan hasilnya akan dihitung terlebih dahulu oleh tim anggaran pemerintah daerah,” ungkap Benyamin Davnie.

    (cip)

  • Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun Bui di Kasus KDRT Selebgram Cut Intan

    Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun Bui di Kasus KDRT Selebgram Cut Intan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Armor Toreador (25) divonis oleh majelis hakim 4 tahun 6 bulan penjara di kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Cut Intan Nabila (23) yang dikenal sebagai selebgram.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata majelis hakim membacakan putusan terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/1) mengutip detikcom.

    Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Majelis hakim menyampaikan bahwa salah satu hal yang meringankan adalah Armor belum pernah dihukum penjara.

    Diketahui, sidang putusan atau vonis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Armor Toreador (25) terhadap istrinya, Cut Intan Nabila (23), digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

    Kasi Pidum Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Bogor, Agung Ary Kesuma mengatakan keputusan terkait apakah sidangnya digelar terbuka atau tertutup, tergantung keputusan majelis hakim.

    “Semua kewenangan hakim (sidangnya terbuka atau tertutup),” ucapnya.

    Terpisah, pengacara Armor, Irawansyah, mengatakan pihaknya siap menjalani sidang vonis tersebut. Dia meminta doa diberikan putusan yang terbaik.

    “Siap, mohon doanya semoga diberikan putusan yang paling baik,” jelas Irawansyah.

    Kasus KDRT Armor terhadap Cut Intan ini viral setelah video yang menunjukkan perbuatan Armor beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Polres Bogor kemudian turun tangan dan menangkap Armor atas laporan dugaan KDRT.

    Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya, Cut Intan Nabila.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (tim/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025). 

    Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​ 

    Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

    Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

    Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

    Tak Ada Susu di Menu MBG

    Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.  

    Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong. 

    “Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024). 

    Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

    Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

    “Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

    Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

    “Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

    Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

    “Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

    “Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

    Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin. 

    “Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya. 

    Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu. 

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

    “Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

     Perbesar

    Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo 

    Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

    “Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

    Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo. 

    Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) 

    “[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.  

    Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

    Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis. 

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.

    Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025). 

    Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

    “Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

    Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

     

    Tumbuhkan Perekonomian Daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

    Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro. 

    “Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

    Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG. 

    Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

  • KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp120 miliar lebih.

    Penyitaan dilakukan saat penyidik memeriksa Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, dan Purwadi selaku karyawan swasta, Senin (6/1/2025).

    “Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.