Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut karena adanya eksploitasi lahan hutan, yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pun menurunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor tersebut.

    “Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    “Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.

    Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan dan dokumen terkait agar sesuai dengan garis dasar hujan di Indonesia.

    “Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

    Konstruksi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Jika dokumen yang memuat ketentuan lingkungan dinilai tidak memungkinkan, KLH akan tegas mencabut izinnya.

    Menteri Hanif menambahkan, ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan melakukan audit lingkungan karena sebagian besar berlokasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap tanah yang tidak terlalu luas dan termasuk kawasan dilindungi.

    Menurutnya, pihaknya sudah menerapkan dua langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Pertama, menghentikan kegiatan dan melakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai.

    Sementara yang kedua, yakni menurunkan tim untuk kajian lingkungan terkait tingkat kerusakan dan biaya pemulihan. “Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.

  • BYD Berharap Insentif Mobil Listrik Lanjut Tahun Depan

    BYD Berharap Insentif Mobil Listrik Lanjut Tahun Depan

    Jakarta –

    BYD berharap pemerintah bisa memberi insentif lagi untuk mobil listrik pada tahun depan. Insentif mobil listrik diketahui akan segera berakhir tahun ini dan pemerintah tidak memiliki rencana untuk memperpanjangnya.

    “Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Tangerang, belum lama ini.

    Diketahui saat ini ada beberapa insentif yang berlaku di industri otomotif, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10% untuk kendaraan listrik.

    Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 10% atas mobil listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan listrik produksi lokal dengan TKDN tertentu berhak mendapatkan PPN DTP. Jadi, PPN yang ditanggung pembeli lebih kecil. Syaratnya, mobil listrik tersebut harus diproduksi lokal dan punya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40%.

    Kalau insentif tersebut tidak diperpanjang tahun depan, maka akan menyulitkan pabrikan seperti BYD yang akan memulai merakit mobil listrik di Indonesia pada awal 2026.

    Menurut Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, perkembangan EV di Indonesia sangat luar biasa. Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan EV tercepat di Asia Tenggara, di mana dalam dua tahun, penjualan EV di Indonesia meningkat dari 2% ke 12%.

    “Dan capaian ini tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari pemerintah (Indonesia),” ungkap Eagle dalam Media Gathering di Sentul, Bogor, Kamis (11/12/2025).

    “BYD juga sangat berkomitmen dengan ekosistem EV di Indonesia. Itu mengapa kami akan mengoperasikan pabrik kami (di Subang, Jawa Barat) pada kuartal pertama 2026,” tambah Eagle.

    Eagle menambahkan, saat ini pertumbuhan penjualan EV memang hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi jangan lupa, konsumen-konsumen di daerah juga banyak yang menanti perkembangan produk-produk mobil listrik. Tak hanya dari brand BYD, tapi juga brand-brand mobil listrik lainnya.

    Dia juga mengingatkan bahwa pada tahun 2024 dan 2025, industri otomotif di Indonesia banyak mengalami tantangan, di mana penjualan mobil mengalami penurunan. Meski begitu, mobil listrik bisa memberi kontribusi terhadap total volume industri otomotif dengan penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya.

    “Dan untuk peningkatan produksi, kami masih membutuhkan waktu, karena dalam memproduksi EV itu tidak bisa cepat. Kami juga harus membuat ribuan lapangan kerja di bidang manufaktur kami,” bilang Eagle.

    “Pada 2026, tentunya kami membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah terkait perpanjangan insentif untuk EV (mobil listrik),” tukasnya.

    (lua/dry)

  • Nominal Donasi Diduga dari Syahrini ke Korban Banjir Dikecam Netizen

    Nominal Donasi Diduga dari Syahrini ke Korban Banjir Dikecam Netizen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ramai beredar di media sosial nilai nominal sumbangan yang diduga diberikan penyanyi Syahrini terhadap korban banjir di Sumatera tengah disoroti netizen. 

    Hal ini terungkap melalui akun Instagram @gosip_danu pada Kamis (11/12/2025) yang menunggah tangkapan layar nilai donasi yang digalang dari grup Hara untuk Sumatera. Dalam tangkapan layar di laman donasi terlihat ada nama Syahrini yang berdonasi sebesar Rp 10 juta. 

    Nilai donasi diduga dari Syahrini beredar di media sosial. – (Instagram.com/@gosip_danu)

    “Donasi di grup Incess (nama panggilan terkenal Syahrini),” tulis akun @gosip_danu. 

    Dalam kolom komentar, warganet menyoroti nominal donasi yang dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan gaya hidup mewah dan penampilan glamor yang diperlihatkan Syahrini selama ini. 

    “Enggak sesuai sama flexing-nya yang sundul langit,” kata akun o_s_evr**. 

    “Jadi ingat waktu jaman kapan yang dia bagi-bagi THR Rp 20.000 di rumah Bogor,” tambah netizen lain. 

    “Kalau enggak ngaku-ngaku kaya dari orok, uang bulanan Rp 3 miliar netizen juga enggak masalah dia mau nyumbang berapa pun. Tetapi masalahnya dia ngaku kaya dari orok, hobi flexing dan si paling Hermes. Tetapi menyumbang senilai itu jadi wajar netizen mempertanyakan,” jelas netizen lain. 

    “Sekelas istri yang katanya konglomerat donasi Rp 10 juta? Terpampang nyata flexing-nya fatamorgana,” tambah akun @mamakga*****. 

    Namun tak semua menghujat, sejumlah netizen ada juga yang membela dengan menyebutkan besar nominal donasi merupakan hak mutlak dari sang pendonor tersebut. 

    “Kenapa sih masalah donasi dipermasalahkan? Kalau kemampuan dan keikhlasannya segitu ya sudah. Masih mending mau donasi daripada cuma hujat dan banding-bandingin,” komentar @arm***lo_. 

    “Yang tidak berdonasi dan hanya menghujat, semoga hidupnya baik-baik saja dan tidak ada rasa iri hati,” kata @noviwulandari**_hu****pnk. 

     

  • BYD Jadi Raja Mobil Listrik di Indonesia, Penjualan Meroket dalam 2 Tahun

    BYD Jadi Raja Mobil Listrik di Indonesia, Penjualan Meroket dalam 2 Tahun

    Bogor –

    BYD berhasil menjadi merek terlaris di Indonesia sepanjang Januari-November 2025. Merek asal China tersebut mencatat market share sebanyak 57%. Dengan tahun 2025 menyisakan satu bulan lagi, BYD berpeluang besar menjadi merek mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2025.

    Seperti dikatakan Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, dia merasa terkesan dengan pertumbuhan pasar EV (mobil listrik di Indonesia). Sebab hanya dalam dua tahun, pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia melesat dari 2% ke 12%.

    “Bayangkan dari 2% ke 12% hanya perlu dua tahun, padahal di pasar China sendiri kami butuh setidaknya 8 tahun buat mencapai itu. Maka kita apresiasi pasar domestik (Indonesia) karena dukungan pemerintah dan teman-teman kita dapat mencapai ini,” ungkap Eagle dalam Media Gathering di Sentul, Bogor, Kamis (11/12/2025).

    Dari 12% market share mobil listrik saat ini, sebanyak 25% tersebar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kata Eagle, setiap 5 mobil di Jabodetabek, 1 mobil merupakan BEV (mobil listrik full baterai).

    Secara akumulatif, BYD Indonesia telah menjual setidaknya 47.300 unit dari Januari hingga November 2025. BYD Indonesia juga memecahkan rekor penjualan beberapa bulan terakhir sebanyak 10 ribu unit per bulan. BYD juga mengklaim menguasai lebih dari 57% market share mobil listrik full baterai di Indonesia.

    Lebih dari itu, BYD kini juga merangsek ke papan atas sebagai salah satu merek mobil terlaris di Indonesia. Bahkan penjualan BYD bisa mengungguli merek-merek Jepang seperti Mitsubishi, Suzuki, dan Honda.

    Pada November 2025, BYD Indonesia mencatat angka penjualan wholesales 9.481 unit, hanya kalah dari Daihatsu (11.684 unit) dan Toyota (21.642 unit) yang menjadi merek mobil terlaris bulan lalu.

    “Pertumbuhan ini sejalan penambahan ekosistem infrastruktur dan pelayanan optimal kepada pelanggan kami. Kami juga berkomitmen untuk membangun ekosistem NEV (new energy vehicle) terlengkap ke depannya. Juga produksi lokal untuk mendukung industri dalam negeri,” terang Eagle.

    (lua/dry)

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Viral ASN Pengawas Sekolah di Bogor Diduga Selingkuh dan Digerebek Anak

    Viral ASN Pengawas Sekolah di Bogor Diduga Selingkuh dan Digerebek Anak

    Liputan6.com, Jakarta – Viral video seorang anak di Kabupaten Bogor menggerebek ayahnya diduga sedang berselingkuh. Video penggerebekan ini ramai menjadi perbincangan netizen.

    Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Rameni mengungkapkan, dua orang yang diduga berselingkuh itu merupakan aparatur sipil negara (ASN). Yang pria sebagai pengawas sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan wanita pengawas sekolah dasar (SD).

    “Memang benar, kedua orang tersebut berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang satu sebagai pengawas SD, yang satu sebagai pengawas SMP,” kata Rameni. Dikutip dari SCTV, Rabu (10/12/2025).

    Dalam video tersebut, perekam yang diduga anak dari ASN pria melabrak bapaknya di salah satu ruangan.

    “Ibu kok enggak malu sih ibu? Ngerebut ayah saya? Ayah saya masih punya istri,” ucapnya.

    ASN pria terlihat mencoba menjelaskan persoalan. Namun perekam video seolah tidak mempedulikan.

    “Pak, panggil RT pak. Ini, mana surat? Liat, coba. Kalau udah nikah secara agama, liat. Mana, buktikan,” lanjutya.

    Di akhir video, perekam mempertanyakan status hubungan ayahnya dengan wanita yang diduga selingkuhan.

    “Menikahnya bagaimana? Siapa penghulunya? Dinikahkan di mana, tanggal berapa? Sebutkan,” cecar perekam.

    Mendapat pertanyaan tersebut, ASN pria menjawab “Enggak perlu kayak gitu lah”.

    Mengenai perkara ini, Rameni menegaskan bahwa saat ini sedang berproses pemeriksaan di internal Pemkab Bogor.

    “Nanti sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan ditempuh proses hukumnya,” pungkasnya.

  • Ancaman 2 ASN Disdik Bogor Dipecat Usai Isu Selingkuh Mencuat

    Ancaman 2 ASN Disdik Bogor Dipecat Usai Isu Selingkuh Mencuat

    Bogor –

    Dua aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bogor terancam dipecat. Sanksi itu berkaitan dugaan kedua ASN terlibat perselingkuhan hingga viral di media sosial.

    Terduga pelaku yang terlibat merupakan ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Keduanya dipergoki berada di satu rumah yang sama.

    Dalam video viral yang dilihat, Senin (8/12), anak salah satu ASN tersebut yang merekam kejadiannya. Terdengar anak ASN tersebut muntah melihat ayahnya berada satu rumah dengan ASN perempuan lainnya.

    Dinarasikan bahwa keluarga sudah melaporkan kejadian itu kepada Pemkab Bogor sejak bulan Juli 2025. ASN pria tersebut disebut belum menceraikan istri sahnya.

    Alih-alih disanksi, pelaku ASN pria malah disebut mendapatkan kenaikan pangkat. Sang anak dalam narasi video tersebut berharap agar sang ayah diberikan sanksi bukan diberikan kenaikan pangkat.

    Kedua ASN Dipanggil

    Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan Pemkab sudah melakukan pemanggilan terhadap ASN tersebut.

    “Kita sudah tahap pemanggilan yang bersangkutan,” kata Ajat, Senin (8/12).

    Dia mengatakan dalam waktu dekat akan disiapkan sanksi untuk ASN tersebut. Ajat meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya.

    “Dalam waktu dekat tentunya ada sanksi, tunggu ya prosesnya,” katanya.

    Ancaman Sanksi Pemecatan

    Pemkab Bogor menyiapkan sanksi dua ASN Disdik Kabupaten Bogor yang viral diduga berselingkuh. Sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian.

    “Tahapan sudah kami tempuh. Kemungkinan besar kita akan ambil langkah, salah satunya adalah pemberhentian dua-duanya,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (10/12/2025).

    Rudy menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah memeriksa kedua ASN tersebut.

    “Tahapan pemeriksaan sudah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor, tahapan administrasi mudah-mudahan hari ini selesai,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun

    Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun

    Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun
    Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Duta Bangsa. Memiliki minat penelitian tentang Komunikasi Indonesia dan Literasi Media.
    LAMPU
    warna warni mulai bergerak naik di pohon-pohon kota sejak awal Desember. Mal-mal memutar lagu bernuansa Natal yang mengalir lembut. Jalanan ramai oleh warga yang menenteng belanja akhir tahun. Semuanya menyingkap bagaimana kita berbagi tempat yang sama tanpa rasa curiga. Di titik ini, ruang publik tidak bersifat netral. Ia hidup karena dukungan warganya dan kebijakan pengelolanya.
    Momentum Natal selalu menghadirkan cermin paling terang untuk melihat kualitas kebersamaan kita.
    Ruang publik
    berubah menjadi panggung yang memperlihatkan apakah masyarakat benar benar menjaga saling percaya atau sekadar memamerkan harmoni yang rapuh.
    Di beberapa kota besar, masyarakat menunjukkan sikap inklusif yang membesarkan hati. Komunitas pemuda masjid membantu gereja tetangga mengatur parkir saat malam kudus. Taman kota menggelar kegiatan seni yang mempertemukan keluarga dari keyakinan berbeda.
    Namun di sisi lain, masih ada warga yang merasa perlu meminta perlindungan ekstra saat beribadah. Masih ada gereja yang harus menumpang di gedung sekolah karena izin penggunaannya tak kunjung terbit. Masih ada video intimidasi yang beredar menjelang malam perayaan.
    Kontras ini menunjukkan bahwa ruang publik
    damai
    tidak pernah hadir begitu saja. Ia tumbuh dari keputusan sehari hari yang tampak kecil tetapi berdampak jauh. Ruang publik sejatinya merupakan konstruksi sosial dan politik. Lebih dari sekadar jalan trotoar taman dan gedung. Ada kesepakatan tak terlihat yang memberi ruang bagi warga untuk bergerak berdampingan tanpa rasa waswas.
    Dalam suasana Natal konstruksi ini diuji. Simbol simbol keagamaan yang tampil terbuka sering dianggap rentan memicu ketegangan. Padahal persoalannya bukan pada simbol itu sendiri. Persoalannya terletak pada bagaimana kota mengelola keberagaman warganya.
    Pemerintah daerah perlu memastikan perizinan berlangsung adil untuk semua agama. Aparat harus menjaga keamanan tanpa menunjukkan keberpihakan. Tokoh masyarakat dituntut mampu meredakan isu sebelum meluas. Warga pun seharusnya bisa merayakan keyakinannya tanpa harus meminta dispensasi khusus. Pertanyaan pertanyaan sederhana ini mengarah pada inti permasalahan. Kita belum menempatkan ruang publik sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan kesungguhan.
    Sebagai masyarakat majemuk kita masih bisa melihat konflik larangan peribadatan Natal seperti yang terjadi di Cibinong Bogor 2024 kemarin. Keputusan menutup jalan menjelang malam Natal atau membatasi waktu perayaan sering dianggap teknis padahal dapat menimbulkan ketidakpercayaan jika mengabaikan rasa aman warga.
    Sebaliknya kota yang membuka area publik untuk konser kecil dan melibatkan komunitas lintas iman menunjukkan contoh baik. Langkah sederhana seperti ini justru membangun ruang temu yang menguatkan keutuhan sosial.
    Perdebatan tentang ruang publik yang aman tidak berhenti pada urusan fisik. Ruang digital kini memiliki peran yang sama penting. Setiap tahun video ujaran kebencian atau potongan peristiwa yang disebarkan tanpa konteks dapat menyulut keresahan. Ruang digital mempercepat bias, dan memperbesar kerentanan terutama pada musim Natal ketika sentimen agama mudah dipelintir.
    Ruang digital yang damai membutuhkan ketelitian pengguna agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Platform digital perlu bergerak cepat menurunkan konten provokatif. Pengguna juga dituntut berani mengoreksi informasi yang keliru tanpa mempermalukan pihak lain. Sikap seperti ini membantu menciptakan ketenangan yang kemudian meluas ke ruang fisik.
    Ruang publik yang damai sering terasa rapuh karena kita menganggapnya sebagai kondisi alami. Selama tidak ada konflik terbuka kita merasa semuanya aman. Padahal keamanan dan kenyamanan membutuhkan pemeliharaan terus menerus. Ruang publik mirip taman kota yang harus disiram. Jika dibiarkan akan mengering dan akhirnya ditinggalkan.
    Komitmen bersama sangat penting. Komitmen ini bersifat praktis, tidak muluk muluk, dan dapat dilakukan siapa saja. Intinya terletak pada cara kita mengelola interaksi sehari hari agar tetap hangat.
    Peristiwa menjelang Natal tahun ini menunjukkan bahwa ruang publik akan damai ketika pengelola kota menerapkan kebijakan yang adil, komunitas warga menumbuhkan saling percaya, sosial media tidak memancing amarah, dan warga berani hadir tanpa rasa curiga.
    Pendekatan yang perlu ditekankan adalah melihat ruang publik sebagai ekosistem. Situasi di satu kota dapat berdampak pada persepsi nasional. Satu video intimidasi dapat membuat warga di daerah lain membatasi aktivitas. Sebaliknya satu aksi kebersamaan mampu menguatkan keyakinan bahwa keharmonisan bukanlah utopia.
    Solusi konkret sebenarnya tidak menunggu perubahan besar. Pemerintah daerah dapat membuat perizinan kegiatan keagamaan lebih transparan. Aparat bisa menjelaskan prosedur pengamanan secara terbuka. Warga dapat membentuk kelompok penjaga kerukunan di tingkat lingkungan. Media lokal dapat menonjolkan praktik
    toleransi
    di masyarakat. Platform digital dapat meningkatkan literasi pengguna agar tidak mudah terprovokasi.
    Langkah langkah kecil seperti ini membantu menghidupkan ruang publik dan melindungi warga dari keresahan yang tidak perlu. Menjelang malam Natal suara lonceng dan nyanyian yang terdengar di berbagai sudut kota mengajak kita bertanya. Sudahkah kita menciptakan ruang publik yang benar benar damai atau hanya berharap keberuntungan agar tidak terjadi apa apa.
    Damai bukan hadiah tetapi kerja bersama. Ruang publik tidak akan hidup dengan sendirinya. Kita yang menghidupkannya setiap hari. Jika ruang publik dapat dijaga pada momen paling sensitif seperti Natal maka kita semakin dekat menuju masyarakat yang matang dan percaya diri. Ruang publik damai yang tumbuh hari ini dapat menjadi fondasi bagi bulan bulan berikutnya dan menjadi tempat masa depan kebersamaan Indonesia terus berdenyut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana Bandung 10 Desember 2025

    Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana Bandung 10 Desember 2025

    Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Masyarakat, instansi, dan berbagai elemen lainnya berupaya memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera.
    Salah satu inisiatif datang dari
    Polres Bogor
    yang mengumpulkan donasi menggunakan keropak sederhana.
    Sebanyak 1.713 personel, mulai dari perwira hingga bintara dan staf, berkontribusi dalam penggalangan dana ini, menghasilkan total lebih dari Rp 112 juta.
    “Ini kepedulian yang mendalam terhadap musibah yang menimpa masyarakat di Aceh dan Sumatera. Melalui gerakan ini, kami secara spontan dan sukarela melakukan aksi patungan donasi,” ungkap Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto saat diwawancarai Kompas.com pada Rabu (10/12/2025).
    Donasi yang terkumpul akan digabungkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan disalurkan melalui
    Palang Merah Indonesia
    (PMI) Bogor.
    Meskipun jumlah yang terkumpul tidak seberapa, Kapolres berharap donasi ini dapat sedikit meringankan beban penderitaan para korban.
    “Ini adalah panggilan hati, bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat, dan kami akan selalu hadir dalam suka maupun duka,” tambahnya.
    Di sisi lain, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, total donasi yang terkumpul untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera mencapai Rp 1,2 miliar.
    Donasi ini berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor, Polres Bogor, dan berbagai pihak lainnya.
    “Dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, semuanya berkontribusi bersama-sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita melalui PMI Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
    Pekan lalu, Pemkab Bogor bersama Yayasan Anak Negeri juga telah mengirimkan tim medis, obat-obatan, dan tim rescue ke wilayah bencana untuk membantu para korban.
    “Jadi ini bukan yang pertama, ini merupakan bantuan tahap berikutnya setelah tahap pertama,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penertiban aktivitas tambang ilegal menjadi sia-sia tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

    Penertiban tambang ilegal dipercaya akan menjadi katalis signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan memulihkan tata kelola lingkungan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar mengatakan pendekatan yang tepat dalam menangani kompleksitas tambang ilegal dapat mengubah masalah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurutnya, untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal, khususnya berskala besar, penindakan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Apalagi, lanjutnya, aktivitas ini diduga erat melibatkan korporasi dan yang dibekingi oleh elit atau oknum aparat.

    “Problem penegakan hukum inilah yang dari dulu tidak berjalan baik sehingga sampai saat ini tambang ilegal masih marak,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Untuk itu, Bisman berharap, syarat mutlak keberhasilan pemberantasan aktivitas tambang ilegal adalah adanya  komitmen kuat dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

    “Tanpa ada kehendak kuat dari Presiden, sulit diberantas karena melibatkan jaringan dan backing oknum-oknum besar,” tegas Bisman.

    Hanya saja, di tengah penegakan hukum saat ini belum ideal, Bisman melihat adanya sinyal positif. Sebut saja seperti beberapa aktivitas tambang ilegal yang sedang diproses hukum dan upaya pemerintah satuan tugas pemberantasan tambang ilegal.

    “Kita berharap ini serius. Sebab jika tambang ilegal ini bisa diberantas, maka akan sangat positif. Penerimaan negara akan naik signifikan, masalah dampak lingkungan bisa dicegah,” imbuhnya.

    Menyoal sanksi hukum, Bisman berpendapat bahwa pendekatan ideal harus menggabungkan aspek pidana dan perdata. Yang terpening, menurutnya, dengan pemberantasan, kegiatan tambang yang legal bisa lebih berkembang, serta mencegah masalah sosial dan gangguan keamanan

    “Tambang ilegal pada dasarnya adalah tindak pidana, jadi proses pidana perlu dilakukan untuk efek jera dan agar stop tidak meluas,” jelasnya.

    Namun, proses perdata juga dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan penuntutan ganti rugi.

    Di sisi lain, karena isu tambang ilegal bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, ada celah strategis untuk mengonversi sebagian aktivitas ilegal tersebut menjadi kekuatan ekonomi formal.

    Bisman menambahkan untuk pengelolaan tambang ilegal skala kecil, pemerintah dapat mendorongnya menjadi legal. Menurutnya, tambang ilegal dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat karena desakan ekonomi, karena memang ada kesempatan, serta karena lokasi ada di sekitar mereka. 

    “Untuk tambang ilegal yang skala kecil ini, bisa dilakukan penertiban dan jika dari aspek lingkungan layak serta masyarakat memenuhi persyaratan, bisa saja dilegalkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. 

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.