Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Demo

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Demo

    JABAR EKSPRES – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tak jauh dari Istana Kepresidenan pada Kamis, 30 Januari 2025 Sore.

    Pergerakan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa mayoritas dari IPB University ini dalam rangka memperingati 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

    Dalam kesempatan itu para demonstran mengungkapkan sejumlah kritikan bagi pemerintah di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dituliskan menggunakan pilox bewarna merah melalui media spanduk putih.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Terus Berupaya Mengoperasikan Lagi Biskita: Presiden Prabowo Berkantor di Istana Bogor

    “Kabinet Omong-Omong. Negri Agraris Petani Miris. HAM?” menjadi isi dari pada ungkapan yang dituliskan para demonstran yang kompak mengenakan jas almamater bewarna biru dongker tersebut.

    “100 hari fasis kepemimpinan Prabowo-Gibran telah menyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

    Aksi demonstran tersebut dijaga ketat jajaran personel Polresta Bogor Kota dengan memberikan kawat berduri sekitar 500 meter dari Pintu Utama Istana Kepresidenan. Sehingga rombongan kesulitan untuk menembus barikade polisi hingga sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan para mahasiswa.

    Koordinator Lapangan Aksi, Rezal Bastian menyebut, pihaknya menilai bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, terutama terkait dengan isu perekonomian.

    “Termasuk pembangunan infrastruktur daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan yang berpengaruh terhadap rakyat,” ucapnya.

    Presiden BEM KM IPB, M. Afif Fahreza menambahkan, pihaknya menggaris bawahi program di 100 hari kerja pemerintahan yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat.

    Menurut dia, tak ada keselarasan janji kampanye dengan realisasi kebijakan dan kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan segelintir pihak dan oligarki.

    “Dari lingkungan, ekonomi, hingga demokrasi, berbagai langkah yang diambil justru menunjukkan regresi, bukan progresif,” sebutnya.

    Pihaknya pun meminta agar pemerintah menjaga kepercayaan rakyat dan segera mengevaluasi program kerja yang saat ini bergulir.

    “Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya omon-omon, tetapi juga konsisten dalam mewujudkan janji tersebut demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Afif.

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    Pemerintah akan Bangun Rumah untuk Prajurit TNI AD Pada Februari, Maret untuk Anggota Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah untuk prajurit TNI dan anggota Polri.

    Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, pembangunan rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat (AD) akan dimulai pada Februari tahun ini.

    Ia mengatakan telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk membahas mengenai pembangunan rumah ini.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengungkap bahwa Bank Mandiri telah ditunjuk menjadi bank yang mendampingi.

    “Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah,” kata Ara ketika memberi arahan dalam acara pelantikan pejabat Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Blok C2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2025).

    Lalu, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Berbeda dengan TNI AD, pembangunan rumah untuk TNI AL ditargetkan dimulai pada Maret 2025, lalu untuk AU akan menyusul setelah itu.

    Himbara yang ditunjuk menjadi bank pendamping juga berbeda, di mana TNI AL akan didampingi oleh BNI dan TNI AU oleh BRI.

    “Kita akan mulai membangun bersama BNI dan Angkatan Laut di tempat yang ditentukan, paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut, selanjutnya nanti BRI dengan Angkatan Udara,” ujar Ara.

    Berikutnya adalah pembangunan rumah untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Sama seperti TNI AL, pembangunan rumah untuk anggota Polri ditargetkan mulai Maret 2025.

    “Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri, kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” ucap Ara.

    Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memang sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI AD.

    Kala itu Ara mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

  • Puncak Arus Balik Libur Isra Mikraj dan Imlek, 179 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek – Page 3

    Puncak Arus Balik Libur Isra Mikraj dan Imlek, 179 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat, terdapat 179.663 ribu kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada puncak arus balik libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025. Diketahui, jumlah tersebut adalah angka kumulatif terhitung sejak Rabu, 29 Januari 2025.

    “Angka tersebut meningkat 41,11% jika dibanding lalu lintas normal. Total volume lalin tersebut merupakan angka kumulatif dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung),” kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (30/1/2025).

    Lisye menjelaskan, peningkatan volume kendaraan pada puncak arus balik terlihat dengan adanya peningkatan yang signifikan kendaraan dari wilayah timur yaitu dari arah Trans Jawa dan dari arah Bandung.

    “Kami mencatat pada puncak arus balik libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025, volume kendaraan kembali dari arah Timur (Trans Jawa) melalui GT Cikampek Utama sebesar 51.391 kendaraan, meningkat 107,05% dibanding lalin normal dan melalui GT Kalihurip Utama sebesar 46.996 kendaraan atau meningkat 75,71% dibanding lalu lintas normal”, jelasnya.

    Lisye menambahkan, guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan tersebut, Jasa Marga telah melakukan koordinasi intensif dengan kepolisian dan memberlakukan strategi rekayasa lalu lintas dengan mengoptimalkan contraflow di ruas Jakarta-Cikampek dan Jagorawi, serta menempatkan petugas di titik rawan, seperti GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama untuk mempercepat penanganan gangguan.

    “Arus lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek pada periode Senin-Rabu (27-29 Januari 2025), Jasa Marga mencatat sebanyak total 528.202 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek dari empat gerbang tol utama, lalin ini meningkat 39,12% jika dibandingkan lalin normal (379.666 kendaraan),” ungkap dia.

     

  • Kiriman dari Bogor sudah sampai, tujuh lokasi di Jaktim terendam

    Kiriman dari Bogor sudah sampai, tujuh lokasi di Jaktim terendam

    Ada genangan dan banjir. Ini terbaru, kiriman air dari Katulampa

    Jakarta (ANTARA) – Tujuh lokasi di Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian hingga 120 centimeter (cm) akibat kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, yang dialirkan melalui Kali Ciliwung pada Kamis siang.

    “Ada genangan dan banjir. Ini terbaru, kiriman air dari Katulampa,” kata Kepala Satgas Korwil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Pada Kamis pagi, Katulampa Siaga 3. “Kiriman baru masuk setengah 12 siang. Ketinggian banjir dari 60 centimeter (cm) hingga 120 cm,” katanya.

    Sukendar menyebutkan, air hingga saat ini masih kategori tinggi dan diperkirakan mulai surut sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Tadi pagi Katulampa Siaga 3, Depok Siaga 3. Kiriman baru masuk setengah 12 siang. Masih tinggi, paling jam 16.00 WIB sudah surut kembali,” ujar Sukendar.

    Petugas penanganan bencana tetap dikerahkan untuk memantau wilayah dan membantu penanganan banjir dan genangan. Selain tujuh lokasi kebanjiran, di Jakarta Timur (Jaktim) juga terdapat dua genangan.

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan banjir dan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    Berikut data genangan dan banjir di wilayah Jakarta Timur akibat hujan deras dan kiriman air dari Bogor pada Kamis hingga pukul 14.00 WIB:

    1. Jalan Haji Maliki RW 05, RT 09 dan RT 11 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati

    Terdampak : 1 RW, 2 RT, 20 KK, 80 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    2. Jalan Taman Harapan RW 03, RT 02, 04, 015 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati

    Terdampak : 1 RW, 3 RT, 30 KK, 120 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    3. Jalan Mushalla Al Hikmah RT 06/07 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati

    Terdampak : 1 RW, 1 RT, 5 KK, 20 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    4. Jalan Seruni I RT 01/06 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati

    Terdampak : 1 RW, 1 RT, 9 KK, 35 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    5. Jalan Baiduri Bulan RW 03 RT 006, RT 012 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara

    Terdampak :1 RW, 2 RT, 90 KK, 390 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    6. Jalan Tanjung Lengkong RW 07 RT 05 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara

    Terdampak : 1 RW, 1 RT, 50 KK, 500 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    7. Jalan Kebon Pala II RW 04 RT 12, 13 Kelurahan Kampung melayu Kecamatan Jatinegara

    Terdampak : 27 KK, 82 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    8. Jalan Kebon Pala II RW 05 RT 10, 11 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara

    Terdampak : 45 KK, 198 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    9. Jalan Jembatan 1 RW 05 RT 07 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati

    Terdampak : 1 RW, 1 RT, 20 KK, 75 Jiwa

    Penyebab : Luapan Kali Ciliwung

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    PIKIRAN RAKYAT – Kekayaan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengalami lonjakan signifikan dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan, harta kekayaannya meningkat hampir 300 persen, dari Rp6,2 miliar pada 2016 menjadi Rp18,3 miliar pada 2022.

    Akan tetapi, yang menjadi sorotan adalah belum adanya pembaruan LHKPN tahun 2023, padahal batas akhir pelaporan ditetapkan pada 31 Maret 2024.

    Kenaikan Kekayaan yang SignifikanPada 2016, harta kekayaan Suryo Utomo tercatat sebesar Rp6,2 miliar. Seiring waktu, jumlah tersebut terus meningkat:

    2017: Rp6,1 miliar 2018: Rp7,7 miliar 2019: Rp9,6 miliar 2020: Rp12 miliar 2021: Rp14,4 miliar 2022: Rp18,3 miliar

    Dalam rentang waktu 2021-2022 saja, kekayaannya bertambah hampir Rp4 miliar, melonjak dari Rp14,4 miliar menjadi Rp18,3 miliar.

    Kenaikan ini menuai perhatian publik karena tidak sejalan dengan pendapatan resmi seorang Dirjen Pajak. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja Dirjen Pajak mencapai Rp117,3 juta per bulan atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun.

    Dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan 50/30/20 yang diperkenalkan Elizabeth Warren, kenaikan harta kekayaan yang wajar dari pendapatan tersebut seharusnya berkisar Rp280 juta per tahun. Namun, kenaikan harta Suryo Utomo jauh di atas angka tersebut, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sumber pendapatannya.

    Keterlambatan LHKPN dan Regulasi KPK

    Belum diperbaruinya LHKPN 2023 oleh Suryo Utomo menimbulkan kecurigaan terhadap kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaan mereka paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berimplikasi pada integritas dan transparansi pejabat yang bersangkutan.

    Pengamat kebijakan publik, Prayogi Saputra menilai lonjakan harta kekayaan Suryo Utomo menjadi indikasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan pribadi seorang pejabat publik.

    Menurutnya, dengan pendekatan keuangan yang wajar, sulit membayangkan peningkatan harta kekayaan sebesar itu tanpa adanya sumber pendapatan lain yang tidak tercatat.

    Kisruh Coretax: Proyek Bermasalah Rp1,3 Triliun

    Di tengah lonjakan kekayaan Suryo Utomo, masalah lain mencuat dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Coretax, sistem baru yang dirancang untuk memodernisasi administrasi pajak dengan anggaran Rp1,3 triliun, mengalami berbagai kendala teknis sejak diluncurkan pada Desember 2024.

    Sejumlah wajib pajak melaporkan kesulitan mengakses sistem akibat bug dan error yang menghambat pelayanan pajak. Masalah ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk sistem ini. Jika tidak segera diperbaiki, Coretax berisiko menjadi proyek mahal yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak.

    Harta Kekayaan Suryo Utomo: Rincian Aset

    Berdasarkan LHKPN 2022, berikut adalah rincian harta kekayaan Suryo Utomo:

    Tanah dan Bangunan (Rp14,9 miliar)

    Memiliki sejumlah aset properti yang tersebar di Bekasi, Jakarta Selatan, dan Bogor, dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp6,9 miliar.

    Alat Transportasi dan Mesin (Rp947 juta)

    Memiliki berbagai kendaraan, termasuk Toyota Ist, Hyundai Tucson, Suzuki Futura, serta motor Harley Davidson dan Kawasaki ER6.

    Harta Bergerak Lainnya (Rp1,09 miliar)

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Kas dan Setara Kas (Rp4,78 miliar)

    Sementara itu, dalam LHKPN yang sama, Suryo Utomo juga tercatat memiliki utang sebesar Rp3,4 miliar.

    Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

    Kasus ini menjadi ujian bagi integritas pejabat publik dalam mengelola keuangan negara dan pribadi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi pejabat, KPK diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

    Langkah konkret yang perlu dilakukan mencakup audit independen terhadap lonjakan kekayaan pejabat negara, peningkatan sistem pelaporan LHKPN yang lebih transparan, serta pengawasan ketat terhadap proyek besar seperti Coretax agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

    Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga upaya reformasi pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Warga Jakarta Perlu Waspadai Banjir Susulan, Bendung Katulampa Siaga 3 Kamis Dinihari Tadi – Halaman all

    Warga Jakarta Perlu Waspadai Banjir Susulan, Bendung Katulampa Siaga 3 Kamis Dinihari Tadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Warga Kota Jakarta diharapkan mewaspadai potensi banjir susulan sehubungan dengan naiknya volume air di Bendung Katulampa, Bogor, pada Kamis (30/1/2025) dinihari yang sudah status siaga 3.

    Kepala Pos Penjaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, mengatakan, tinggi muka air Bendung Katulampa pada Kamis dini hari sempat mencapai 90 sentimeter.

    “Ketinggian air sempat naik 90 sentimeter atau siaga 3,” kata Andi.

    Andi dikutip Kompas.com mengungkapkan, kenaikan muka air disebabkan karena hujan yang terus mengguyur wilayah Bogor sejak Rabu (29/1/2025) sore hingga malam.

    Aliran Sungai Ciliwung yang berada di kawasan hulu, Puncak, Bogor, ikut meluap. Tetapi menjelang pagi hari, ketinggian air Bendung Katulampa sudah mengalami penurunan.

    “Pada Kamis pagi, ketinggian muka air berada di angka 50 sentimeter” jelas Andi.

    Andi tetap meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir.

     “Diimbau masyarakat untuk berhati-hati mengingat cuaca di wilayah Bogor terus hujan,” tuturnya.

    Akun resmi X @BPBDJakarta tmembagikan kondisi ketinggian muka air Bendung Katulampa yang berstatus siaga 3 pada Kamis pukul 03.00 WIB.  

    Dalam cuitannya, BPBD Jakarta memprediksi kiriman air dari Bendung Katulampa akan tiba di Jakarta dalam waktu sekitar 6-9 jam setelahnya.  

    “Antisipasi 6-9 jam ke depan air akan sampai di Pintu Air Manggarai,” tulis BPBD Jakarta.

     

    Sumber: Warta Kota

     

  • Polres Cianjur Lakukan Rekayasa Saat Arus Puncak Liburan Panjang

    Polres Cianjur Lakukan Rekayasa Saat Arus Puncak Liburan Panjang

    JAKARTA – Kepolisian Resort (Polres) Cianjur, Jawa Barat, menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah, untuk mengantisipasi kemacetan total selama puncak arus balik liburan panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025.

    Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Anjar Maulana, menyatakan bahwa sistem satu arah menuju Bogor diberlakukan pada Rabu siang 29 Januari akibat meningkatnya volume kendaraan di wilayah hukum Bogor yang menyebabkan antrean panjang hingga ke Puncak Pass-Cianjur.

    “Rabu siang kami berlakukan sistem satu arah atau one way menuju Bogor dari Cianjur karena volume kendaraan di wilayah hukum Bogor mulai memanjang berimbas ke wilayah hukum Cianjur, tepatnya ekor antrean sampai ke Puncak Pass,” ujar AKP Anjar di Cianjur, Rabu 29 Januari.

    Untuk menghindari kemacetan total akibat antrean yang semakin panjang, sistem satu arah diterapkan selama lebih dari dua jam hingga antrean mencair. Lalu lintas kembali dibuka normal dari kedua arah pada petang hari.

    Hingga Rabu petang, arus lalu lintas masih ramai lancar. Namun, sistem satu arah diperkirakan akan kembali diterapkan menjelang malam seiring tingginya volume kendaraan yang kembali ke kota asal masing-masing.

    “Situasional ketika terjadi antrean dengan laju tersendat, sistem satu arah diberlakukan kembali guna menghindari macet total di sepanjang jalur Puncak. Pada saat ini kami masih berkoordinasi dengan Polres Bogor terkait kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut,” tambahnya.

    Seiring puncak arus balik liburan panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025, AKP Anjar mengingatkan pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan. Cuaca di kawasan Puncak diperkirakan akan hujan disertai kabut tebal sejak pagi hingga petang, yang berpotensi mengganggu visibilitas pengendara.

    “Petugas disiagakan, selain mengatur lalu lintas, juga mengimbau pengendara untuk ekstra hati-hati karena kawasan Puncak hujan berselimutkan kabut tebal yang membuat jarak pandang menjadi pendek,” katanya.

    Sementara itu, puluhan petugas tetap bersiaga di sepanjang jalur Puncak guna memastikan kelancaran arus. Pengaturan lalu lintas juga dilakukan di sejumlah titik rawan kemacetan, termasuk di area wisata seperti Hanjawar, Kebun Raya Cibodas, Pasar Cipanas, dan Jalan Raya Pacet, guna menghindari antrean panjang.

  • Kisah Devin Anak 6 Tahun di Bogor Idap Kanker Darah, Ini Gejala Awalnya

    Kisah Devin Anak 6 Tahun di Bogor Idap Kanker Darah, Ini Gejala Awalnya

    Jakarta – Berjuang melawan kanker darah di usia 6 tahun, itulah yang dialami Devin Nur Faeyza. Kisahnya viral di media sosial TikTok.

    Sejumlah warganet ikut mendoakan kesembuhan Devin yang kini baru menyelesaikan 12 kemoterapi, dari total target 127 kemoterapi. Devin menjalani perawatan di RSUP Fatmawati.

    Orangtua Devin, Siti Rukmana (28), bercerita gejala awal yang dialami anaknya semula hanyalah demam tinggi. Sayangnya, keluhan tersebut tak kunjung membaik sampai akhirnya muncul banyak memar di banyak bagian tubuh.

    Sempat dibawa ke klinik terdekat, demam Devin tidak kunjung menurun. Siti bersama suami kemudian berinisiatif untuk membawa Devin ke rumah sakit tipe C, di RS Citama.

    Dokter kemudian menemukan kadar hemoglobin Devin tidak normal. Walhasil, Devin langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Cibinong untuk melakukan perawatan insentif dan dirawat di ICU/PICU.

    “Selama seminggu di sana ditransfusi darah merah, setelah HB naik ke angka 7, baru dirujuk ke RSUP Fatmawati untuk pemeriksaan sumsum tulang belakang,” cerita Siti kepada detikcom, Rabu (29/1/2024).

    Tujuan pemeriksaan sumsum tulang belakang adalah untuk mengetahui kondisi sumsum tulang, dalam memproduksi sel darah.

    “Di situ kemudian diagnosis Devin diketahui mengidap leukemia akut atau kanker darah. Saat ini Devin fokus menjalani kemoterapi dan sering ditunda kemoterapinya karena leukositnya rendah, efek obat kemoterapi juga keras, rambut Devin rontok, mual, kadang perdarahan di kencingnya, sempat dehidrasi parah,” tutur Siti.

    Apa Pemicunya?

    Siti menyebut ada banyak faktor yang melatarbelakangi Devin terkena kanker darah. Diklaim bukan terkait genetik, munculnya mutasi genetik hingga faktor lingkungan juga pola hidup dan makan, diyakini lebih berperan menjadi pemicu berkembangnya sel kanker.

    “Kalau keturunan Devin itu nggak ada keturunan, waktu sehat memang Devin suka jajan-jajan sama kadang suka makanan instan seperti junkfood,” terang Siti.

    Terpisah, dokter yang menangani Devin, dr Tumpal Yansen Sihombing, SpA, menjelaskan dengan tambahan zat kimia memang menjadi salah satu dari banyak faktor kanker darah. dr Tumpal menyarankan untuk memperhatikan makanan, dengan sebisa mungkin menghindari kandungan tambahan pengawet, pewarna, maupun zat kimia lain.

    “Leukemia adalah suatu penyakit yang timbul akibat beragam faktor, yang tersering adalah akibat gangguan genetik dan faktor-faktor lingkungan. Jadi kita sebagai manusia bisa mengurangi intervensi atau pengaruh dari lingkungan yang tidak baik,” beber dr Tumpal.

    “Salah satu contoh adalah memakan makanan tanpa zat kimia, jadi saya sarankan adalah untuk mengonsumsi makanan alami yang dibuat sendiri oleh keluarga, mengurangi jajan makanan yang tidak baik,” lanjut dr Tumpal.

    Kini, Devin terpaksa menunda aktivitas sekolah demi fokus dalam penyembuhan. Ia juga harus tinggal jauh dari rumahnya, yakni di rumah singgah dekat RS. Siti berharap, proses pengobatan Devin berjalan lancar dan bisa kembali normal seperti anak-anak seusianya.

    (naf/naf)

  • 7 Tiket Curug Nangka Rp 54.400, Disbudpar Kabupaten Bogor: Memang Harga Resmi Bandung

    7 Tiket Curug Nangka Rp 54.400, Disbudpar Kabupaten Bogor: Memang Harga Resmi Bandung

    Tiket Curug Nangka Rp 54.400, Disbudpar Kabupaten Bogor: Memang Harga Resmi
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor menegaskan bahwa tarif masuk
    Curug Nangka
    sebesar Rp 54.400 per orang merupakan harga resmi yang telah ditetapkan.
    Kepala Disbudpar Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan bahwa kenaikan tarif mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
    “Seperti yang terlihat dalam video, ada daftar harga tiket yang berlaku, artinya memang harga tiketnya resmi sejumlah itu,” ujar Yudi kepada
    Kompas.com
    , Rabu (29/1/2025).
    Ia menyebutkan bahwa tiket masuk Curug Nangka naik dari Rp 32.000 menjadi Rp 54.500 pada akhir pekan atau hari libur, sementara untuk hari biasa meningkat dari Rp 22.000 menjadi Rp 37.000. Kenaikan ini berlaku untuk seluruh wisatawan domestik sejak November 2024.
    Yudi mengakui bahwa sosialisasi terkait kenaikan tarif ini belum maksimal sehingga menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya pungutan liar.
    “Padahal, pengelola Curug Nangka hanya mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini KLHK,” tegasnya.
    Menurut Yudi, kenaikan tarif ini berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Curug Nangka.
    Ia menyayangkan kesalahpahaman yang berkembang, terutama akibat video viral yang beredar, karena hal itu dapat merugikan masyarakat sekitar, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada sektor pariwisata.
    “Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena kenaikan tarif ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Justru masyarakat sekitar yang terkena dampaknya, terutama UMKM yang mengalami penurunan pengunjung,” jelasnya.
    Yudi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KLHK untuk mencari solusi terkait persoalan ini.
    Ia juga berencana mengundang pihak-pihak terkait seperti Perhutani, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGPP), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk membahas dampak kenaikan tarif ini.
    “Kenaikan PNBP ini adalah kebijakan kementerian, dan pemerintah daerah tidak diikutsertakan dalam penetapan kebijakan tersebut. Pemda pun tidak mendapatkan apa-apa dari kenaikan tarif tempat wisata ini,” pungkasnya.
    Curug Nangka terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
    Kenaikan tarif retribusi masuk ke lokasi wisata ini mulai ramai diperbincangkan pada Rabu (29/1/2025), setelah sejumlah netizen mengunggah keluhan mereka di media sosial.
    Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif PNBP yang diberlakukan secara nasional oleh KLHK sejak November 2024.
    Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.