Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Polri Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Siap Buka-bukaan – Halaman all

    Polri Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid Siap Buka-bukaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menghormati langkah Bareskrim Polri yang ikut mengusut kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Hal ini disampaikan Nusron pada sela-sela acara orientasi dan outbond pengurus DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/2/2025).

    Nusron mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan apabila masyarakat melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.

    “Kami sebagai Menteri ATR/BPN merasa terima kasih dan senang hati karena ada kepedulian masyarakat terhadap masalah ini,” kata Nusron.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Kami serahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum dan kepada aparatur hukum,” tegas Nusron.

    Nusron memastikan Kementerian ATR/BPN akan membantu aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

    “Kami akan kooperatif akan terbuka manakala diajak kolaborasi untuk sama-sama misal dimintai data dan sebagainya akan kami kasihkan apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ucapnya.

    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) terkait pagar laut Tangerang.

    Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Dirtipidum Bareskrim Polri segera membentuk dan menurunkan tim guna melakukan proses penyelidikan tersebut.

    Perintah penyelidikan itu berdasarkan laporan informasi nomor R/LI-11/I/2025/ DITTIPIDUM/BARESKRIM tanggal 10 Januari 2025.

    “Melakukan penyelidikan secara langsung dengan menyentuh pihak-pihak terkait baik yang berada di lokasi terpasangnya pagar laut dimaksud terhadap pejabat pada kantor Desa Kohod, pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Hal tersebut dimaksud untuk mencari dan menemukan dokumen petunjuk pemberian hak di atas tanah perairan, peta overlay bidang tanah hasil unduh aplikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Kemudian persetujuan persesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

    “Dokumen peralihan SHM menjadi SHGB atas nama perusahaan yaitu PT Intan Agung Makmur dan lain-lain,” ucapnya.

    Polri juga akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa warka penerbitan SHM dan SHGB yang dimaksud masih tersimpan.

    “Sampai dengan saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih terus melakukan proses penyelidikan secara intensif dengan berkoordinasi langsung kepada pihak pemerintah daerah Kementerian ATR/BPN serta perangkatnya dan KKP untuk mendapatkan dokumen yang diduga dipalsukan,” ucapnya.

  • TMA Bendung Katulampa Normal Saat Cuaca Bogor Mendung Seharian

    TMA Bendung Katulampa Normal Saat Cuaca Bogor Mendung Seharian

    KOTA BOGOR – Tinggi muka air (TMA) Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, berstatus normal di kisaran 30-40 centimeter saat kondisi cuaca di daerah tersebut mendung seharian, pada Sabtu.

    Pelaksana Bendung Katulampa Andi Sudirman di Kota Bogor, Jumat, mengemukakan sejak pagi hingga sore hari debit limpasan di bendung tersebut berada di kisaran 11.000 liter per detik.

    “Tinggi muka air 30 centimeter dengan status normal,” kata Andi.

    Cuaca mendung terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya sejak pagi hingga sore hari. Beberapa kali terjadi hujan ringan, namun hanya dalam hitungan menit.

    Andi menjelaskan, TMA Bendung Katulampa dalam kondisi normal setelah sempat naik menjadi 110 centimeter atau status siaga 3 pada Selasa (28/1) lantaran saat itu kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hulu Sungai Ciliwung diguyur hujan deras.

    Pasalnya, telah terjadi bencana alam banjir bandang pada Selasa (28/1) petang akibat luapan anak Sungai Ciliwung yang berdampak pada lima unit rumah warga di Desa Tugu Selatan, Cisarua.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, dalam beberapa hari ke depan.

    Intensitas hujan yang tinggi berpotensi memicu bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah rawan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dari semua pihak, termasuk instansi terkait dan masyarakat.*

  • Efisiensi Anggaran, Dito Sebut Kemenpora Sudah Pangkas Rp 500 M

    Efisiensi Anggaran, Dito Sebut Kemenpora Sudah Pangkas Rp 500 M

    Jakarta –

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotejo atau Dito Ariotejo mengaku telah menyisir anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi. Dito menyampaikan, Kemenpora telah memangkas biaya sebesar Rp 500 miliar.

    “Kami di Kemenpora, saat ini sudah bisa kami sisirkan. Sudah lebih dari Rp 500 miliar. Targetnya lebih dari itu,” kata Dito kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Dito menilai sebagai pembantu Presiden, tentu harus menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dito mengatakan dengan Inpres ini pun, pihak Kementerian dan Lembaga dapat lebih detil melihat-lihat pemanfaatan anggaran yang diterima.

    “Itu sangat baik. Karena yang saya dapatkan bapak Presiden ingin bagaimana kita-kita sebagai pembantu pemerintah, sebagai menteri ini bisa memelototi kembali sekiranya penganggaran atau perencanaan yang bisa di efisiensi kan,” tutur dia.

    “Itu dalam rangka tetap prioritas seperti persiapan Sea Games, ASEAN games, Olimpiade, itu tetap terjaga. Jadi ini adalah tugas dan karakter dan gaya kepemimpinan yang baru ini ingin para menteri lebih teliti dan juga bisa lebih efisien,” pungkasnya.

    Prabowo Terbitkan Inpres

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Jakarta –

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyetujui Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Nusron menilai banyak pengeluaran dari Kementerian yang tidak perlu.

    “Karena memang kami juga menyadari di hampir semua Kementerian termasuk di tempat kami sendiri pun, masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu,” ungkap Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Nusron menyampaikan beberapa pengeluaran di Kementeriannya yang dapat dipangkas mulai dari honor, perjalanan dinas hingga acara bersifat seremonial. Dia mengungkapkan sejauh ini, Kementeriannya sudah berhasil memangkas anggaran hingga Rp 2,4 triliun.

    “Honor-honor yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, acara-acara yang tidak perlu, kadang-kadang acaranya serah terima jabatan berlebihan. Ini kan kecil-kecil-kecil kalau berkali-kali kan kelihatan banyak. Kita sudah efisiensi sampai Rp 2,4 triliun dari rencana Rp 7 triliun,” kata Nusron.

    Dia juga menerangkan jika saat ini semua lembaga negara dalam situasi ekonomi yang rentan. Sehingga dia menilai langkah efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo sebagai penghematan sudah tepat.

    “Apalagi cita-cita besar Bapak (Presiden) kan bagus sekali. Pak Presiden untuk mencari dana alternatif untuk kepentingan investasi jangka panjang berupa makan bergizi gratis sama investasi. Ini kan harus kita dukung,” pungkasnya.

    Prabowo Terbitkan Inpres

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Dibantu BAZNAS, usaha cireng Nunun raih omzet jutaan rupiah per hari

    Dibantu BAZNAS, usaha cireng Nunun raih omzet jutaan rupiah per hari

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dibantu BAZNAS, usaha cireng Nunun raih omzet jutaan rupiah per hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) telah membantu mengembangkan usaha cireng milik Nunun Suryani, seorang penerima manfaat asal Bogor, hingga meningkatkan omzet jutaan rupiah per hari.

    BAZNAS Microfinance Desa (BMD) adalah program pembiayaan produktif kepada para mustahik dengan prinsip nonprofit dalam rangka pengembangan usaha. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan memberikan akses terhadap pembiayaan produktif, seperti usaha kecil dan menengah, pertanian, peternakan, dan perikanan.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA., menyampaikan, dengan visi misi mewujudkan kesejahteraan umat, BAZNAS terus melakukan upaya terbaik membantu para mustahik pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

    “Bantuan ini adalah amanah yang dipercayakan para muzaki di seluruh Indonesia kepada BAZNAS, sehingga kami berkomitmen terus memperkuat ekonomi umat, khususnya dengan memberikan dukungan kepada para mustahik agar mampu berdaya secara ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup dan kemandirian mereka,” ujar Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Saidah mengapresiasi semangat Nunun sebagai pelaku usaha yang menunjukkan tekad kuat dalam mengembangkan usaha cireng ini. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga Nunun, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di lingkungan sekitar.

    “Bermula dari usaha kecil dengan modal seadanya dan bantuan dari BAZNAS, kini ia berhasil meraih omzet jutaan rupiah per hari hingga mampu ciptakan lapangan kerja baru dari usaha produksi cireng yang dirintisnya,” ucap Saidah.

    Nunun Suryani, ibu dengan tiga anak ini, telah tiga tahun menjalankan usaha produksi cireng bersama suaminya hingga berkembang pesat seperti saat ini. Namun, siapa sangka di balik gemilangnya usaha yang dilakoninya, tersimpan perjalanan yang penuh liku dan perjuangan.

    Nunun mengungkapkan, awal mula merintis usaha bukanlah perkara mudah. Dengan modal yang terbatas, tantangan dalam menjaga kualitas produk, fluktuasi harga bahan baku, serta legalitas usaha yang belum kunjung dimiliki mengharuskan Nunun dan suaminya terus berusaha keras.

    “Pada tahun 2023, titik balik usaha kami terjadi, ketika mendapatkan bantuan dari BAZNAS melalui program BMD. Bantuan tersebut bukan hanya berupa permodalan, tetapi juga mencakup legalitas usaha dan pendampingan yang berkelanjutan,” katanya.

    Nunun bercerita, setelah melalui beberapa proses, akhirnya saya dinyatakan berhak menerima bantuan BAZNAS Microfinance Desa yang membantu kembangkan usaha cireng saya dan suami.

    “Selain mendapatkan tambahan modal, kami juga dibimbing untuk mengurus legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang kerjasama dengan pihak lain,” jelasnya.

    Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, usaha produksi cirengnya mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan pernah ia meraih untung hingga Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 per harinya.

    “Saya sangat berterima kasih kepada BAZNAS atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan ini benar-benar sangat bermanfaat sekali bagi saya dan keluarga. Saya berharap program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) terus berkembang sehingga akan lebih banyak masyarakat kecil yang bisa merasakan manfaatnya, seperti yang saya rasakan,” harapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    Masyarakat Diminta Tak Salah Paham soal  Wacana Serangga Jadi Sumber Protein di Program MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, S.Pt, MVPH, MSi, IPM, meminta masyarakat tidak salah paham mengenai serangga yang diwacanakan menjadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia mengatakan, berdasar aturan, BGN tidak menentukan menu dalam program MBG tetapi menentukan standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

  • Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut Nasional 1 Februari 2025

    Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut Nasional 1 Februari 2025

    Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    mengungkapkan, pihaknya akan membatalkan seluruh sertifikat yang ada di wilayah pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, jika sudah yakin bahwa lahannya adalah laut.
    Nusron mengatakan, sebelum membatalkan sertifikat di kawasan pagar laut tersebut, Kementerian ATR/BPN harus berhati-hati dan meyakini bahwa tindakan mereka benar.
    “Kan bisa jadi mereka (yang memasang sertifikat) merasa benar. Karena itu, kita juga sangat hati-hati, sangat prudent tapi juga prosedur. Juga kita yakini mana yang betul-betul kuat banget, yang sudah kita yakin kuat memang itu betul-betul laut, itu semua kita batalkan,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
    “Tapi, kalau masih ada wilayah abu-abu, kita pikir ulang dulu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang ini proses prudent yang proses kita lakukan,” katanya lagi.
    Apalagi, Nusron mengingatkan bahwa sertifikat yang dibuat di masa lalu itu telah melalui prosedur dokumen yang lengkap.
    Terkait apakah dalam perjalanan pelengkapan dokumen itu ada pemalsuan, Nusron menyebut bahwa tindakan itu bukan urusan Kementerian ATR/BPN.
    “Tahunya kita dokumennya itu
    output
    -nya itu lengkap. Nah, karena itu kan kami perlu hati-hati, perlu kita
    cross check
    satu per satu. Tidak gampang serta-merta membatalkan,” ujar Nusron.
    Kemudian, Nusron berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan kasus pagar laut kepada aparat penegak hukum.
    Dia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasari oleh laporan masyarakat.
    “Kami sebagai
    Menteri ATR
    /BPN merasa terima kasih dan senang hati karena ada kepedulian masyarakat terhadap masalah ini. Karena itu kami serahkan sepenuhnya masalah ini kepada proses hukum, dan kepada aparatur hukum,” kata Nusron.
    “Kami akan kooperatif, akan terbuka manakala diajak kolaborasi untuk sama-sama misal dimintai data, akan kami kasihkan apa adanya tidak ada yang kami tutup-tutupi,” ujarnya lagi.
    Sebelumnya, Nusron mengungkapkan pihaknya telah membatalkan 50 dari 280 sertifikat yang tersebar di kawasan pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang.
    Nusron menyebut, untuk sisanya, masih dalam proses Kementerian ATR/BPN.
    Sebab, mereka sedang mencocokkan, mana sertifikat yang ada di dalam garis pantai, dan mana yang berada di luar garis pantai.
    Hal tersebut Nusron sampaikan dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    “Pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50. Sisanya, Pak? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai,” kata Nusron.
    Nusron mengatakan, angka 50 itu masih berpotensi bertambah. Sebab, pencabutan 50 sertifikat itu merupakan hasil kerja dari Kementerian ATR/BPN selama empat hari saja, mengingat terpotong libur panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Google Error, Salah Tampilkan Nilai Tukar Rupiah hingga Bikin Mobil Tercebur Sungai di Cileungsi

    Google Error, Salah Tampilkan Nilai Tukar Rupiah hingga Bikin Mobil Tercebur Sungai di Cileungsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Google dalam beberapa kesempatan kerap salah menampilkan data alias error. Beberapa layanan google lainnya seperti Google Maps juga mengalami kondisi serupa.

    Terbaru, Google error menampilkan data nilai tukar rupiah menjadi Rp 8.100 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut terjadi pada Sabtu (1/2/2025). Melansir Bloomberg, rupiah pada Sabtu masih tertekan atas dolar AS karena berkurang 48,5 poin atau 0,30% menjadi Rp 16.304 per dolar AS.

    Tak hanya data dolar AS yang bermasalah akibat Google yang error, nilai tukar rupiah ke euro juga tercatat menguat. Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, nilai tukar rupiah terhadap euro, Sabtu hingga pukul 19.06 WIB tercatat Rp 8.348 per euro. Sementara itu, menurut layanan finansial dari perbankan swasta, nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat sebesar Rp 16.889.

    Dalam beberapa kesempatan, beberapa layanan Google juga mengalami masalah alias error, seperti Google maps. Tidak sedikit pengguna yang merasa kecele terhadap layanan google tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan.

    Gegara mengikuti aplikasi Google Maps, sebuah mobil yang dikemudikan sopir taksi daring tercebur ke sungai Cibarengkok, Desa Mampir Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (3/4/2024) sore. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga.

    Dari informasi yang dihimpun Beritasatu.com, peristiwa itu berawal saat sopir taksi daring hendak menjemput penumpangnya dengan mengikuti petunjuk arah dari Google Maps.

    Saat mengikuti petunjuk jalan dari google maps, salah satu layanan Google yang error, sopir tersebut rupanya tidak melihat jalanan yang dilaluinya buntu dan ada sungai Cibarengkok, hingga akhirnya terjun ke sungai.

    “Tadi ada warga teriak-teriak minta tolong, ternyata ada mobil tercebur. Kejadiannya dia mau jemput penumpang lihat Google Maps karena enggak tahu jalan. Alhamdulillah sopirnya selamat,” kata salah seorang warga di lokasi kejadian.

    Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke tempat kejadian untuk melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, untuk proses evakuasi kendaraan harus menggunakan alat berat lantaran mobil dalam posisi tenggelam.

    Sementara itu, dua bus yang membawa 80 wisatawan asal Surabaya tersesat di Hutan Tunggangan, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saat mengikuti petunjuk arah di Google Maps menuju Pantai Klayar, Pacitan, Jawa Timur.

    Para wisatawan itu terjebak di Hutan Tunggangan, Minggu (29/12/2024) dini hari. Mereka kemudian diselamatkan oleh aparat TNI dan polisi setempat.

    Dua bus pariwisata Tiara Mas itu melewati jalan berliku dan curam hingga ke jalur offroad saat mengikuti petunjuk Google Maps.

    Selain itu, pada momen libur panjang dan Tahun Baru Imlek 2025, kunjungan wisatawan ke objek wisata Situ Gunung dan Jembatan Lembah Purba di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan informasi yang muncul di aplikasi Google Maps sejak 3 Desember 2024.

    Marketing Officer Suspension Bridge Situ Gunung Rustandi mengatakan, banyak wisatawan yang mengeluhkan aplikasi Google Maps yang menunjukkan jalur menuju lokasi wisata tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

    “Awalnya, pengelola wisata tidak percaya dengan keluhan para pengunjung. Namun, setelah banyaknya aduan dan melihat tangkapan layar yang dikirimkan wisatawan, kami akhirnya menyadari Google Maps menunjukkan jalur yang tidak dapat diakses,” ujar Rustandi pada Beritasatu.com, pada Kamis (30/1/2025) terkait salah satu layanan Google yang error, yaitu Google maps.

  • Nusron Akan Batalkan Semua Sertifikat Pagar Laut jika Lahannya Benar-benar Laut Nasional 1 Februari 2025

    Nusron Pilih Naik Motor atau Jalan Kaki Ketimbang Pakai Transportasi Umum Nasional 1 Februari 2025

    Nusron Pilih Naik Motor atau Jalan Kaki Ketimbang Pakai Transportasi Umum
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    menegaskan bahwa dirinya lebih memilih menaiki sepeda motor atau berjalan kaki ketimbang menggunakan
    transportasi umum
    .
    Hal itu dikatakan Nusron merespons desakan perihal pejabat menaiki
    kendaraan umum
    setidaknya satu kali dalam seminggu. Sebab,
    patwal
    yang mengawal kendaraan mereka digaji rakyat.
    “Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
    “Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek (waktunya),” katanya lagi.
    Nusron mengatakan, menaiki kendaraan umum itu sifatnya sukarela.
    Dia menilai bahwa naik sepeda motor bisa lebih cepat daripada kendaraan umum, jika dalam kondisi terdesak.
    “Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik
    angkutan umum
    . Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?” ujar Nusron.
    Diketahui, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
    “Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
    Djoko menegaskan bahwa pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
    Dia juga mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
    ”
    Angkutan umum
    di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.
    Djoko bahkan mengatakan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
    Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.