Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kelangkaan Stok, Pengecer Harap Tak Dipersulit Daftar sebagai Pangkalan LPG 3 Kg

    Kelangkaan Stok, Pengecer Harap Tak Dipersulit Daftar sebagai Pangkalan LPG 3 Kg

    Bogor, Beritasatu.com – Pengecer LPG 3 kilogram di Kabupaten Bogor, Jawa barat, menghadapi kelangkaan stok yang berlangsung selama beberapa hari terakhir. Selain itu, mereka kini diharuskan mendaftar sebagai pangkalan resmi agar dapat terus berjualan. Para pengecer berharap proses pendaftaran tidak dipersulit agar mereka tetap bisa berusaha dan distribusi gas tetap lancar.

    Ismania, salah satu pengecer LPG 3 kg di kawasan Cilebut mengungkapkan, kelangkaan ini sudah terjadi sejak Januari, terutama saat hari libur panjang yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dari agen.

    “Sampai sekarang sudah lima hari saya enggak jualan. Begitu stok ada, langsung habis dalam sehari,” kata Ismania kepada Beritasatu.com, Minggu (2/2/2025).

    Dalam kondisi normal, Ismania biasanya menerima 26 tabung dalam sekali pengiriman. Namun, akibat kelangkaan ini, ia kesulitan mendapatkan pasokan reguler.

    Hal yang sama dialami oleh Umam, pengecer LPG 3 kg di Bogor. Menurutnya, kelangkaan mulai terjadi menjelang libur panjang Imlek dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.

    Kini, pengecer LPG 3 kg diwajibkan mendaftar sebagai pangkalan resmi agar tetap dapat berjualan. Namun, baik Ismania maupun Umam mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait aturan tersebut.

    “Berita itu kami belum tahu. Tahunya berita viral saat ini per tanggal 1 Februari warung-warung sudah dilarang untuk berjualan gas,” kata Umam.

    Para pengecer berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran sebagai pangkalan LPG 3 kg, sehingga mereka tetap bisa berjualan dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

  • Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR tiga periode sejak 2014 sampai sekarang. Politisi PKS ini juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009. Kini ia masih bekerja di lembaga legislatif tersebut.

    Belum lama ini, pria yang juga dikenal dengan HNW tersebut mengaku siap naik transportasi umum ke gedung DPR jika layanannya sudah memadai. Menurutnya, aksesnya masih terbatas sehingga akan membuat pejabat terlambat bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Pernyataannya ini dikecam publik dalam unggahan terbarunya di Instagram. Padahal unggahan itu adalah tentang kegiatan Hidayat Nur Wahid selama Januari 2025.

    “Kalau nggak mau telat naik transportasi umum, dateng pagi… sesuain jadwal.. sya masyarakat masuk kerja jam 8 jam set 7 udah berngkat biar gk telat. Jgn cuman omon2,” kata akun Instagram @riz***.

    “2004 udah jadi Ketua MPR, asumsinya minimal udah 20 tahun tinggal di Jakarta. Masa nggak paham pak kalau takut telat solusinya berangkat lebih awal. Wkwk. Malu sama karyawan di Jakarta yang rumahnya di Tangerang/Bekasi/Bogor, mereka pada berangkat ke stasiun habis solat subuh,” tulis akun @byr***

    “Anak sekolah aja tauu masuk jam 7 pagi, biar gak telat dari rumah, berangkat jam 6 atau setengah 6 pagi. Dulu masih sekolah berangkat jam brp sih pakk??” ujar akun @mau***

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V) Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Diketahui Hidayat Nur Wahid terakhir kali melaporkan harta kekayaan LHKPN ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 8.30 WIB, belum ada data kekayaan terbaru atau periode 2024 yang sudah dilaporkan. Berikut selengkapnya:

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000
    Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Daftar kendaraan milik Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW punya 2 mobil mewah, yaitu:

    MOBIL, TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 MOBIL, ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Total kendaraan: Rp1.834.000.000

    Daftar harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp500.070.000 SURAT BERHARGA: Rp63.913.750.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp759.275.008 HARTA LAINNYA: Rp16.237.000.000 UTANG: Rp23.523.477.560

    Total harta kekayaan: Rp71.781.454.448

    Demikian profil dan harta kekayaan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang ngaku bingung soal cara naik transportasi umum ke Gedung DPR tempatnya bekerja, ia mengaku siap tidak pakai mobil pribadi asalkan kendaraan umum sudah siap kondisinya. Berdasarkan LHKPN KPK, ia punya 2 mobil mewah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengurus DPP Golkar “outbond” di Bogor seperti retreat kabinet Prabowo

    Pengurus DPP Golkar “outbond” di Bogor seperti retreat kabinet Prabowo

    “Tidak ada sebuah institusi berhasil dalam menjalankan misinya tanpa didukung dengan team work yang kompak,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melaksanakan outbond di The Highland Park Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti retreat yang diikuti jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Oktober lalu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya, Minggu, menyebutkan outbond tersebut untuk mengajarkan para pengurus partai dalam membangun kerja sama tim dan mempererat kekompakan.

    “Tadi kita kompak semua, ini kan pengurus kita ini kan 100 lebih, 150-an dan tidak pernah saling mengenal yang lainnya, ada yang baru, ada yang udah lama, ada senior ada junior,” kata Bahlil.

    Menurut dia, ketika kekompakan sudah terbangun di internal Partai Golkar, maka akan mempermudah dalam menjalankan berbagai ide dan gagasan yang ada.

    “Tidak ada sebuah institusi berhasil dalam menjalankan misinya tanpa didukung dengan team work yang kompak,” ujar Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih.

    Terlebih, kata dia, kader partai berlambang pohon beringin itu banyak menduduki posisi penting di pemerintahan, mulai dari pimpinan DPR, MPR, hingga menteri dan wakil menteri.

    Bahlil memastikan dalam kegiatan yang digelar selama dua hari pada tanggal 1-2 Februari 2024 itu para pengurus Partai Golkar menyatu tanpa sekat.

    “Kita menyatu semua, enggak ada sekat, enggak ada yang membeda-bedakan antara satu dengan lain dan memang Golkar memang tradisinya begini, inklusif. Kita boleh punya jabatan di luar, tapi masuk di Golkar sama, equal treatment,” paparnya.

    Sementara, salah satu peserta outbond, Ravindra Airlangga menyebutkan dalam kegiatan tersebut para peserta juga menerima pengarahan untuk terus mendukung program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Intinya adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan kembali, kemudian bagaimana kita bisa optimal dalam mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Ravindra yang juga merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor).

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

    Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya Nasional 2 Februari 2025

    Soal Naik Transportasi Umum, Bahlil: Saya Sopir Angkot 2 Tahun, Jangan Ajarin Saya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Menteri
    ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil
    Lahadalia mengatakan dirinya tidak perlu diajari lagi mengenai transporasi umum.
    Bahlil mengaku pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan (angkot) ketika masih SMA dulu.
    “Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau
    menteri
    saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025).
    “Jadi nanti gue jelasin, bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” sambungnya.
    Maka dari itu, Bahlil tidak masalah jika harus bekerja dengan menggunakan
    transportasi umum
    .
    Dia menyebut kebiasaannya naik
    transportasi
    umum saat bekerja tidak perlu dipublikasi.
    “Nanti kalau memang butuh
    upgrading
    , pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi pengajarnya,” kata Bahlil disambut tawa.
    Diketahui, Masyarakat
    Transportasi
    Indonesia (MTI) mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
    “Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).
    Djoko menegaskan, pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.
    Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
    “Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ungkap Djoko.
    Ia menambahkan, semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte.
    Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya, di mana masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Remaja di Bogor Dibacok hingga Tangan Terluka, 3 Pelaku Ditangkap

    Remaja di Bogor Dibacok hingga Tangan Terluka, 3 Pelaku Ditangkap

    Jakarta –

    Bogor – Seorang remaja pria berinisial R (16) terluka usai dibacok sekelompok orang di di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan tiga orang pelaku yang juga masih remaja berusia 13-16 tahun.

    “Mengamankan tiga anak pelaku yang diduga telah melakukan pembacokan terhadap anak korban di Desa Klapanunggal,” kata Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri, kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Silfi menyebutkan, pembacokan terjadi di belakang kantor Desa Klapanunggal pada Sabtu (1/2) sekitar pukul 13.30 WIB. Korban awalnya didatangi tiga pelaku yang membawa golok ketika sedang berkumpul bersama temannya di Setu Rawa Jejed, Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

    Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban. Tepat lokasi, korban lantas dibacok hingga tangannya terluka.

    “Z membawa golok, bersama S membawa golok dan MRD yang mengemudikan sepeda motor, langsung mendatangi korban. Terjadilah aksi kejar kejaran, yang pada akhirnya korban berhenti di belakang kantor Desa Klapanunggal dan terjadi pembacokan oleh Z,” kata Silfi.

    “Korban mengalami satu luka terbuka di tangan, masih (dirawat) di rumah sakit,” imbuhnya.

    Usai pembacokan, Z ditinggalkan sendirian di lokasi oleh dua rekannya yang kabur menggunakan motor. Hingga akhirnya, Z diamankan warga ketika berusaha kabur sambil menenteng golok.

    Pihak kepolisan melakukan penyelidikan dan mengamankan dua pelaku lainnya. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan.

    “Setelah melakukan pembacokan, Z lari dan dikejar oleh warga sekitar karena membawa senjata tajam berupa golok panjang, dan pada akhirnya berhasil ditangkap warga,” tuturnya.

    (sol/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pejabat Hidayat Nur Wahid sedang menjadi pembicaraan publik. Ia merupakan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum lama ini mempertanyakan transportasi umum apa yang bisa dinaiki menuju Gedung DPR tempatnya bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, Patwal tetap diperlukan pejabat agar mereka tidak terlambat datang ke agenda rapat. Petugas Patroli dan Pengawalan itu hendaknya bisa bekerja dengan baik, tidak justru melukai masyarakat.

    “Saya yakin juga warga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu karena kemacetan jalanan,” kata HNW melanjutkan.

    Bagaimana profil Hidayat Nur Wahid?

    Berikut selengkapnya:

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V)
    Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW memiliki 2 mobil mewah menurut LHKPN harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.30 WIB, belum ada laporan harta terbaru untuk periode 2024. Adapun dua jenis mobil yang bernilai total Rp1,8 M yang dimiliki HNW adalah sebagai berikut:

    TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Sedangkan untuk harta lainnya, Hidayat tercatat memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Jakarta Selatan. Baik mobil maupun tanah-bangunan tersebut diketahui merupakan hasil sendiri, bukan pemberian orang lain atau warisan.

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000 Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid adalah harta bergerak Rp500.070.000, surat berharga Rp63.913.750.000, kas dan setara kas Rp759.275.008, dan harta lainnya senilai Rp16.237.000.000. Dengan utang senilai Rp23.523.477.560, total harta kekayaan milik Anggota DPR itu adalah Rp71.781.454.448.

    Demikian profil Hidayat Nur Wahid dilengkapi harta kekayaan miliknya. Ia merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR yang mengakui tak tahu cara naik transportasi umum ke gedung tempatnya bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo Nasional 2 Februari 2025

    Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo Nasional 2 Februari 2025

    Serba-serbi Outbond Golkar: Konsolidasi dan Inspirasi dari Retret Prabowo
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Partai Golkar
    mengadakan kegiatan orientasi dan
    outbond
    di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025) dan Minggu (2/2/2025).
    Kegiatan ini terinspirasi dari retret yang dilakukan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Akademi Militer (Akmil), Magelang, beberapa bulan lalu.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji menekankan pentingnya kegiatan ini, mengingat banyak pengurus Golkar yang masih baru.
    “Outbound ini semacam retret yang sempat di Magelang. Kami akan berusaha melalui pelatihan-pelatihan, permainan-permainan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun
    soliditas
    di antara para pengurus,” ujar Sarmuji saat ditemui di lokasi, Sabtu.
    Ia menegaskan perlunya soliditas dan kebersamaan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam mencapai target-target politik Partai Golkar dalam lima tahun ke depan.
    Sarmuji juga tidak mempermasalahkan jika kegiatan ini dianggap terinspirasi dari retret Prabowo.
    “Sebenarnya kami pernah lakukan ini waktu 2010 di zaman Pak Aburizal Bakrie. Jadi sebenarnya ini menduplikasi di internal sekaligus juga menduplikasi acara retret di Magelang,” jelasnya.
    Kegiatan ini dimulai dengan pemberian materi ideologi Golkar pada  Sabtu, diikuti dengan aktivitas luar ruangan pada hari ini, Minggu (2/2/2025).
    Para pengurus Golkar mengawali kegiatan
    outbond
    dengan senam bersama, dilanjutkan dengan permainan baris-berbaris dan mengadu konsentrasi satu sama lain.
    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kebahagiaannya melihat semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
    outbond
    .
    “Di sinilah kami menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
    outbond
    di
    outdoor
    sampai selesai.
    Bahlil menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk tidak hanya menyuruh pasukannya, melainkan juga ikut serta dalam kegiatan.
    Ia mengaku terinspirasi oleh Presiden Prabowo yang mengajak seluruh menterinya untuk melakukan retreat di Akmil.
    “Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kami
    outbound
    ,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
    “Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuhnya.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan arahan tertutup Bahlil kepada pengurus Golkar.
    Menurut Idrus, Bahlil mengingatkan pengurus untuk bersyukur atas respons positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai lebih dari 80 persen.
    “Arahan ketum yang terpenting adalah menyampaikan bahwa kami bersyukur karena respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 100 hari ini itu sangat tinggi,” ujar Idrus.
    Idrus menjelaskan, Golkar memandang capaian Prabowo ini merupakan tantangan bagi mereka semua.
    Selain itu, kata Idrus, orientasi dan
    outbond
    Golkar bertujuan untuk menyiapkan konsep mendukung pemerintahan agar semakin produktif.
    Idrus menambahkan, Bahlil meminta pengurus Golkar untuk mempertaruhkan segalanya demi mendukung Prabowo.
    “Apa pun kami harus pertaruhkan, berikan dukungan sepenuhnya, dan jamin kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan ini semakin berkualitas,” jelasnya.
    Idrus memastikan Golkar solid di bawah kepemimpinan Bahlil dan menyinggung berbagai perubahan yang dilakukan Bahlil selama memimpin partai.
    “Memang tekad ketum adalah memimpin partai ini perlu nilai pembaruan, perlu nilai perubahan-perubahan yang jadi dasar, sehingga para pengurus betul-betul kreatif dalam merumuskan program-program yang lebih produktif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Menteri ATR/BPN soal Nasib Ratusan Sertifikat Pagar Laut yang Belum Dicabut – Halaman all

    Kata Menteri ATR/BPN soal Nasib Ratusan Sertifikat Pagar Laut yang Belum Dicabut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, di perairan Tangerang telah dicabut atau dibatalkan. 

    Diketahui, total jumlah SHGB di kawasan pagar laut Tangerang adalah 263 bidang. 

    Sementara itu, SHM berjumlah 17 bidang. 

    Artinya, masih ada ratusan sertifikat-sertifikat yang belum dipastikan nasibnya. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, sisa sertifikat lain masih dalam proses untuk ditindaklanjuti.

    Nusron memastikan pihaknya akan membatalkan seluruh sertifikat yang ada jika sudah diyakini bahwa lahannya adalah laut. 

    Nusron mengatakan, sebelum membatalkan sertifikat di kawasan pagar laut tersebut, Kementerian ATR/BPN harus berhati-hati dan meyakini bahwa tindakan mereka benar.

    “Kan bisa jadi mereka (yang memasang sertifikat) merasa benar. Karena itu, kita juga sangat hati-hati, sangat prudent, tapi juga prosedur.”

    “Juga kita yakini mana yang betul-betul kuat banget, yang sudah kita yakin kuat memang itu betul-betul laut, itu semua kita batalkan,” ujar Nusron di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    “Tapi, kalau masih ada wilayah abu-abu, kita pikir ulang dulu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang ini proses prudent yang proses kita lakukan,” lanjutnya. 

    Nusron menjelaskan bahwa sertifikat yang dibuat di masa lalu itu telah melalui prosedur dokumen yang lengkap. 

    Terkait apakah dalam perjalanan pelengkapan dokumen itu ada pemalsuan, Nusron menyebut bahwa tindakan itu bukan urusan Kementerian ATR/BPN.

    “Tahunya kita dokumennya itu output-nya itu lengkap. Nah, karena itu kan kami perlu hati-hati, perlu kita cross check satu per satu. Tidak gampang serta-merta membatalkan,” ujar Nusron.

    Kementrian ATR/BPN diketahui telah membatalkan sebanyak 50 sertifikat di area pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer lebih itu. 

    “Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50,” kata Nusron di Komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Nusron menjelaskan, pembatalan dilakukan karena sertifikat yang dinyatakan tidak sah secara hukum, prosedur tidak betul, dan terhadap sertifikat yang secara yuridis dan prosedural benar, tetapi secara fakta material tanahnya sudah tidak ada.

    Selain pembatalan sertifikat, lanjut dia, Kementerian ATR/BPN juga melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut.

    “Dari hasil audit tersebut kita merekomendasikan pertama rekomendasi pencabutan lisensi kepada kantor jasa survei berlisensi (KJSB) karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta,” tegas Nusron.

    Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa jumlah serifikat yang dibatalkan kemungkinan bertambah.

    “Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari, kita umumin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari kemudian libur. Kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah,” ucap Nusron.

    (Tribunnews.com/Milani/Fersianus Waku) 

  • Ada Tunggakan Biaya Pendidikan, 13.000 Ijazah Siswa Jawa Barat Tertahan Megapolitan 2 Februari 2025

    Ada Tunggakan Biaya Pendidikan, 13.000 Ijazah Siswa Jawa Barat Tertahan Megapolitan 2 Februari 2025

    Ada Tunggakan Biaya Pendidikan, 13.000 Ijazah Siswa Jawa Barat Tertahan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan, ada belasan ribu ijazah anak sekolah di Jawa Barat yang saat ini ditahan oleh pihak sekolah.
    Iwan menjelaskan, penyebab utama penahanan ijazah tersebut umumnya terkait dengan tunggakan biaya pendidikan yang belum dilunasi oleh siswa atau keluarganya.
    Padahal, kata dia, ijazah merupakan hak dasar setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya.
    “Banyak dari mereka ingin melanjutkan kuliah atau bekerja, tetapi terhambat karena ijazahnya masih tertahan di sekolah. Ini tentu menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan,” ujar Iwan di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
    Ia juga menyebutkan, masalah ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Menurut Dedi, setidaknya ada sekitar 13.000 ijazah anak sekolah di Jawa Barat yang hingga saat ini masih ditahan oleh sekolah-sekolah.
    Oleh karena itu, Pemprov dan DPRD Jawa Barat meminta kepada sekolah-sekolah yang masih menahan ijazah siswanya untuk segera menyerahkannya.
    “Ijazah adalah dokumen yang sangat penting bagi siswa untuk melanjutkan pendidikannya atau untuk bekerja,” tuturnya.
    Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Elyis Sontikasyah menyatakan, Pemkot Bogor telah merancang program
    bantuan penebusan ijazah
    untuk para siswa.
    Elyis menjelaskan, pada 2025 terdapat 235 siswa dari 60 sekolah yang akan dibantu untuk menebus ijazahnya, dengan total usulan tunggakan mencapai Rp 524.268.000.
    “Mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 50 Tahun 2023, bantuan untuk jenjang SMP dan MTS maksimal sebesar Rp 2 juta,” ungkap Elyis.
    “Sedangkan untuk jenjang SMA dan MA sebesar Rp 2,5 juta, dan jenjang SMK sebesar Rp 3,5 juta,” sambungnya.
    Elyis menambahkan, pembahasan mengenai program bantuan penebusan ijazah ini telah dilakukan bersama DPRD Kota Bogor, kepala sekolah se-Kota Bogor, dan Kantor Cabang Dinas (KCD).
    “Melalui program ini, kami berharap para pelajar atau masyarakat bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beri Sanksi 8 Pejabat di Kasus Pagar Laut, Nusron Pastikan Tak Ada yang Terlibat Lagi Nasional 2 Februari 2025

    Beri Sanksi 8 Pejabat di Kasus Pagar Laut, Nusron Pastikan Tak Ada yang Terlibat Lagi Nasional 2 Februari 2025

    Beri Sanksi 8 Pejabat di Kasus Pagar Laut, Nusron Pastikan Tak Ada yang Terlibat Lagi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
    Nusron Wahid
    menegaskan, hanya delapan pejabat di kementeriannya yang terlibat dalam
    kasus pagar laut
    sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang.
    Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka terdiri dari pemberhentian jabatan untuk enam orang dan sanksi berat untuk dua orang lainnya.
    “Sampai saat ini yang untuk Tangerang berhenti di delapan orang itu,” ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/2/2025).
    Nusron juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN masih menyelidiki kasus pagar laut di Bekasi. Ia belum dapat memastikan berapa banyak orang yang akan diberikan sanksi dari kasus tersebut.
    “Karena kalau yang Bekasi itu kan kejadian 2021, pada 2022 diubah. Kami sedang teliti, apakah itu
    human error
    atau ada unsur m
    ens rea
    -nya. Apakah itu murni kelakuan bawahan atau melibatkan unsur kantah (kantor pertanahan),” jelasnya.
    Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya menyelidiki apakah ada keterlibatan dari pihak yang lebih tinggi dalam proses persetujuan.
    “Unsur kantah misal apakah dia ikut
    approve
    atau tidak ikut
    approve
    misal. Atau berhenti sampai level kepala kasie atau sampai level operator, kami lagi cek,” imbuhnya.
    Sebelumnya, dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025), Nusron menyampaikan bahwa Kementeriannya telah memberikan sanksi kepada total delapan pegawai yang terlibat dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.
    Salah satu yang dipecat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, meskipun Nusron enggan mengungkapkan identitasnya.
    “Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai, dan sanksi berat kepada dua pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial,” ujar Nusron.
    Ia melanjutkan dengan menyebutkan inisial dari para pegawai yang terkena sanksi, antara lain JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Berikut daftarnya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.