Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Anak Buah Purbaya Enggak Bisa Dikibuli: Bongkar Modus Ekspor CPO Terselubung

    Anak Buah Purbaya Enggak Bisa Dikibuli: Bongkar Modus Ekspor CPO Terselubung

    Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap praktik penyalahgunaan izin ekspor oleh PT MMS yang berupaya mengekspor produk turunan sawit dengan cara tidak sesuai dokumen.

    Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menjelaskan, analisis data menunjukkan adanya perbedaan antara pemberitahuan ekspor dengan izin yang dimiliki perusahaan.

    “Data informasi bahwa telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor,” kata Djaka dalam konferensi pers pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Dari hasil penelusuran itu, Bea Cukai melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan isi barang sebenarnya. Hasil uji yang dilakukan di Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan bahwa barang yang diberitahukan sebagai “peti meter” ternyata mengandung produk turunan Crude Palm Oil (CPO).

    Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen ekspor tidak sesuai dengan isi barang, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat penghindaran bea keluar.

    “Hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor,” jelasnya.

    Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan langkah penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Penegahan berlangsung pada 20–25 Oktober 2025, dengan total barang mencapai 1.802 ton senilai sekitar Rp28,7 miliar.

    “Barang tersebut diberitahukan sebagai peti meter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS.

     

  • Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    Jadi Komisaris BUMN, Laporan Kekayaan Denny JA Tembus Rp3 Triliun, Lebih Kaya dari Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditunjuk jadi Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada akhir Agustus 2025, Denny Januar Ali atau Denny JA melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dilansir dari sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Denny JA mencapai Rp3,07 triliun per 27 Agustus 2025 atau awal menjabat sebagai komisaris utama PHE.

    Kekayaan pengamat politik dan pimpinan lembaga survei itu disebut lebih kaya daripada Presiden Prabowo Subianto yang tercatat Rp2,06 triliun per April 2025.

    Adapun kekayaaan Denny JA terdiri dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp594,31 miliar. Adapun, tanah dan bangunan itu tersebar di 103 titik di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Karawang, Bali, Minahasa, hingga Kota Bolaang.

    Denny JA juga memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin dengan total senilai Rp7,85 miliar. Perinciannya, dia memiliki mobil Mercedes Benz BLE 400 tahun 2018 senilai Rp500 juta. Lalu, mobil Mitsubishi Pajero tahun 2021 senilai Rp500 juta, mobil Mercedes Benz GLE 400 tahun 2025 senilai Rp2,8 miliar, dan mobil Toyota Alphard tahun 2023 senilai Rp1,38 miliar.

    Kemudian, Denny JA juga memiliki mobil Mercedes Benz S 500 L tahun 2007 senilai Rp200 juta, mobil Toyota Land Cruiser GSR 300 tahun 2023 senilai Rp2,3 miliar, dan motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta.

    Berikutnya, motor Honda Revo tahun 2014 senilai Rp4,7 juta dan motor Honda Beat tahun 2011 senilai Rp6,6 juta. Ada pula motor Honda Beat tahun 2014 sebanyak empat unit masing-masing senilai Rp7,8 juta dan mobil Daihatsu Sigra tahun 2023 senilai Rp118 juta.

  • Temuan Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak dan Ancaman Bahaya Intai Warga

    Temuan Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak dan Ancaman Bahaya Intai Warga

    Ilham melanjutkan lokasi persis tambang ilegal itu berada di dua tempat, yakni Kampung Ciear, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya dan Gunung Cibuluh, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

    “Dalam operasi penertiban tersebut, Tim Yonif 315/Garuda bersama tim polisi hutan resort seksi wilayah 2 Bogor berhasil menertibkan dan menyegel ratusan tenda dan bangunan semi permanen,” jelas Ilham.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mendapatkan beberapa barang bukti yakni mesin giling batu, genset, bahan pembuatan emas, dan lubang galian tambang.

    Selain melalukan penindakan, tim juga berupaya mengedukasi masyarakat sekitar terkait aturan larangan aktivitas penambangan di wilayah taman nasional karena dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam.

    Dengan upaya edukasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami dan tidak mengulangi aktivitas ilegal tersebut.

    “Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan manivestasi delapan wajib TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya,” jelas Ilham.

     

  • Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.

    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 

    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 

    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.

    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.

    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.

    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
     
    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 
     
    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
     
    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 
     
    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
     
    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
     
    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
     
    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.

    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.

    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.

    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.

    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.

    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.

    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     
    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
     
    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
     
    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

     
    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.
     
    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
     
    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.
     
    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.
     
    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
     
    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.
     
    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.
     
    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Transformasi Digital Desa & UMKM jadi Jalan untuk Menangkap Peluang Ekonomi

    Transformasi Digital Desa & UMKM jadi Jalan untuk Menangkap Peluang Ekonomi

    Bisnis.com, CIANJUR —Transformasi digital menjadi salah satu jalan bagi desa dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di perdesaan untuk memperkuat daya saing sehingga mampu bertumbuh dan memperluas pasar.

    Harapan tersebut menjadi salah satu poin penting dari acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cianjur, Minggu, 26 Oktober 2025.

    Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Firman Edi menjelaskan, Pemkab Cianjur mendukung UMKM untuk menggunakan kesempatan transformasi digital sebagai proses adopsi dan adaptasi teknologi digital dalam membuat model bisnis, mengelola operasional dan menyediakan  layanan bagi konsumen di samping melakukan bisnis secara konvensional melalui toko-toko.

    Menurut Firman, pelaku UMKM dan masyarakat desa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi yang salah satunya bisa didapat melalui Dinas UMKM dan Koperasi Pemkab Cianjur.

    Dia memberi contoh transformasi ke arah digitalisasi yang telah berlangsung di Kabupaten Cianjur di antaranya adalah  transformasi birokrasi pemerintah yakni pemerintah mendorong penggunaan tanda tangan elektronik, menerapkan digitalisasi dalam hal pelaporan distribusi dan menciptakan terobosan melalui program Cianjur Satu Data

    Selain itu, transformasi mewujud dalam bentuk pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan digitalisasi pasar melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dengan cara melakukan pemasaran online.

    Lebih lanjut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagin) telah berkolaborasi dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelatihan Digitalisasi UMKM.

    Diskumdagin, sebutnya, juga telah berkolaborasi dengan PT Telkom dan Institut Pertanian Bogor untuk melatih UMKM dengan pemberian materi seperti pengelolaan toko digital, pemotretan produk, pengelolaan transaksi melalui e-commerce dan media sosial serta melakukan kegiatan lainnya termasuk melakukan pemantauan sebagai bentuk evaluasi.

    Firman menjelaskan bahwa digitalisasi di UMKM membutuhkan analisis mengenai kebutuhan dan tujuan bisnis serta pengetahuan dalam memilih teknologi yang tepat.

    “Untuk itu kalangan UMKM diharapkan bisa mencari tahu dan bertanya agar dapat  langsung berkolaborasi dengan penyedia aplikasi dengan fasilitas yang telah berskala nasional yang selama ini sudah berjalan.”

    Dengan begitu, UMKM diharapkan bisa menunjukkan potensinya di  salah satu fasilitas yang sudah ada seperti melalui layanan pesan antar online di samping tetap memanfaatkan aplikasi desa.

    Untuk menerapkan digitalisasi, Firman mengimbau UMKM untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan, memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital serta memantau dan mengevaluasi kinerja.

    “Digitalisasi UMKM membantu meningkatkan efisiensi operasional, memanfaatkan akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat daya saing  serta meningkatkan inovasi produk dan layanan”.

    POTENSI BESAR

    Pada kesempatan yang sama, pemateri  menyajikan materi bertema Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi Desa dan UMKM di Kabupaten Cianjur dengan menampilkan profil Cianjur yang menjanjikan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Namun, di Cianjur juga masih terdapat banyak pelaku usaha desa yang masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital.

    Dia memaparkan beberapa tantangan utama seperti akses internet yang belum merata, literasi digital pelaku UMKM yang masih rendah serta pemasaran yang masih konvensional dan terbatas pada pasar lokal.

    Sementara itu, dari sisi peluang digitalisasi, Imam mengungkapkan bahwa infrastruktur internet melalui program BAKTI dan Komdigi mencatat perkembangan. Dia juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengguna smartphone di desa serta munculnya platform digital baik dalam bentuk marketplace, media sosial, aplikasi digital keuangan.

    Sementara itu, dari sisi pelaksanaan disiapkan strategi berupa edukasi dan literasi digital, pendampingan UMKM, kemitraan dan kolaborasi serta digitalisasi keuangan.

    Dia mengatakan, dampak ekonomi dari pemanfaatan digitalisasi di antaranya berpeluang meningkatkan omzet dengan kisaran antara 30% hingga 50%, memperluas pasar dengan jangkauan hingga ke tingkat nasional dan menciptakan lapangan kerja baru berbasis digital.

    Lebih lanjut, Imam juga menyampaikan sejumlah rencana lanjutan pemerintah yang antara lain mencakup pembentukan Pusat Layanan Digital Desa (Digital Hub) kemudian program Satu Desa, Satu Produk Digital, penguatan Koperasi Digital Desa sebagai agregator UMKM hingga kolaborasi lintas sektor yaitu pemerintahan, swasta, komunitas dan akademisi.

    “Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi tetapi tentang membuka akses memperkuat ekonomi Indonesia, ” ujarnya.

  • Lagi Neduh di Saung, 2 Remaja di Tanjungsari Bogor Tewas Tersambar Petir

    Lagi Neduh di Saung, 2 Remaja di Tanjungsari Bogor Tewas Tersambar Petir

    Jakarta –

    Dua remaja berinisial PU (18) dan RA (17) tewas tersambar petir ketika berteduh di saung sawah di Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Peristiwa terjadi ketika korban hendak memancing ikan di sungai.

    “Betul. Telah terjadi musibah orang tersambar petir, korban meninggal dunia dua orang,” kata Kapolsek Tanjungsari Iptu Agung Topan ketika dihubungi detikcom, Rabu (5/11/2025).

    Agung menyebutkan peristiwa terjadi ketika kedua korban bersama rekannya berinisial FA hendak memancing ikan di Sungai Cimapag pada Selasa (4/11) sekitar pukul 16.00 WIB. Kedua korban kemudian berteduh di sebuah saung di tengah sawah karena hujan deras.

    “Korban berteduh di saung tengah sawah, sedangkan FA posisinya masih jauh berjalan di belakang kedua korban yang lebih dulu berteduh di saung. Tiba-tiba terdengar suara petir dan menyambar kedua korban,” kata Agung.

    Mengetahui kejadian tersebut, FA berbalik arah dan meminta pertolongan warga. Oleh warga sekitar, kedua korban dibawa ke puskesmas untuk pertolongan medis. Akan tetapi korban dinyatakan sudah meninggal ketika tiba di puskesmas.

    (dek/dek)

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja tengah menunggu pengumuman pemerintah untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2026. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Angka ini lebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin, untuk menyelesaikan 30 rangkaian baru KRL dalam waktu singkat. Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda yakin dengan penambahan rangkaian KRL ini bisa memperpendek masa tunggu kereta (headway).

    “Penambahan 30 rangkaian KRL baru bisa menjadi solusi untuk memperpendek masa tunggu kereta (headway) terutama di jam-jam krusial saat berangkat dan pulang kerja,” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

    Huda merasa KAI Commuterline perlu memikirkan secara matang terkait penambahan armada ini. Menurut Huda, manajemen perjalanan KRL sangat dipengaruhi oleh persoalan teknis lainnya seperti sistem sinyal/kendali kereta, catudaya listrik, infrastruktur jalan/persilangan, fasilitas depot dan stabling, dwel time, hingga dukungan sumber daya manusia.

    “Instruksi dan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan KRL ini tentu menjadi tantangan bagi manajemen PT KAI dan PT KAI Commuterline agar bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” kata Huda.

    Manajemen PT KAI dan KAI Commuterline, terangnya, harus segera memecahkan semua tantangan teknis maupun strategis hingga tambahan armada KRL benar-benar bisa meningkatkan kenyamanan bagi penumpang baik dari sisi efektivitas waktu maupun kenyamanan perjalanan.

    “Kami tentu mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan moda kereta api terutama penambahan armada commuter line hinga 30 rangkaian KRL baru. Bagi kami ini merupakan langkah terobosan yang memang dibutuhkan publik,” tutur Huda.

    Dia menyoroti rata-rata penumpang kereta api berdasarkan data BPS tahun lalu mencapai lebih dari 300 juta per tahun dan didominasi oleh penumpang KRL. Yuda menyebut commuter line ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat urban terutama di wilayah Megapolitan (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo setuju ada tambahan 30 rangkaian baru KRL. Dia memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin untuk menyelesaikan puluhan rangkaian baru itu dalam waktu singkat.

    “Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu, uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya,” kata Prabowo, Selasa (4/11).

    Prabowo kemudian bertanya berapa lama penyelesaian tambahan 30 rangkaian KRL baru ke Bobby. Dia kemudian memberi tenggat waktu satu tahun untuk menyelesaikannya.

    “Bisa berapa bulan Direktur KAI?” tanya Prabowo.

    “6 bulan Pak,” jawab Bobby.

    “Ini didengar loh, 6 bulan? Sudahlah, aku kasih satu tahun. Nanti dia stres, nanti dia stres nggak bisa tidur,” timpal Prabowo.

    “Tenang aja, kalau kau bisa 6 bulan oke, tapi satu tahun, ini rakyat yang saksi ya. Jadi ada tambahan 30 rangkaian baru,” lanjut Prabowo.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/ygs)

  • Detik-detik Preman Pemalak Pedagang di Ciputat Dibekuk Polisi

    Detik-detik Preman Pemalak Pedagang di Ciputat Dibekuk Polisi

    Kabupaten Bogor –

    Preman yang memalak dan ingin membacok pedagang di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) ditangkap. Pelaku bernama Dhika Herlangga alias Aldo itu ditangkap di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

    Dhika alias Aldo ditangkap untuk kedua kalinya oleh tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dia kembali ditangkap saat kabur ke Kabupaten Bogor.

    “Pelaku berhasil ditangkap di Babakan Madang, Bogor,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, Selasa (4/11/2025).

    Dalam video yang diterima detikcom, Aldo diringkus di pinggir jalan. Dia tampak mengenakan hoodie, topi hitam, dan masker biru.

    Sejumlah anggota polisi tampak langsung mencengkram Aldo. Seorang anggota polisi memasang borgol dari cable ties berwarna merah di tangan Aldo yang ditarik ke belakang badan.

    Aldo juga ditangkap di Bogor pada Januari lalu karena kasus serupa (dok Istimewa)

    Setelah itu, kupluk hoodie, topi, dan masker yang dipakai Aldo pun dilepas. Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus pemalakan dan upaya pembacokan yang dilakukan Aldo kepada penjual ayam di Pasar Jombang Ciputat pada Rabu (29/10) lalu.

    Ulah Aldo menyebabkan pedagang mengalami kerugian sekitar Rp 1,2 juta akibat lapak yang rusak dan kerugian uang tunai.

    “Disita sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau daging, pakaian, dan satu unit telepon genggam,” katanya.

    Preman di Pasar Jombang, Ciputat, Tangsel hampir membacok pedagang. Pelaku pernah ditangkap 9 bulan lalu usai memalak konter HP. (dok Istimewa)

    Aldo kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aldo pernah ditangkap pada Januari lalu karena kasus serupa.

    Kasus 9 Bulan Sebelumnya

    Sembilan bulan lalu, pelaku berinisial DH alias Aldo itu ditangkap atas kasus pemalakan dan perusakan konter pulsa dan handphone (HP) di Ciputat.

    Aldo ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada akhir Januari lalu karena memalak dan mengamuk ke petugas konter HP.

    Preman mengamuk di Pasar Jombang, Ciputat viral di medsos. Ternyata pelaku pernah ditangkap Januari lalu karena memalak dan mengamuk ke petugas konter HP. (dok Istimewa)

    Saat itu, Aldo memalak petugas konter HP dengan alasan uang keamanan. Aldo juga kala itu mengamuk ketika tidak diberikan uang.

    Peristiwa itu juga sempat viral di medsos. Petugas konter HP menjadi ketakutan karena Aldo juga melemparkan sejumlah barang ketika tak diberikan uang.

    Korban awalnya tidak melaporkan kasus pemalakan dan perusakan itu ke polisi karena Aldo sempat menghilang beberapa waktu. Namun, pada 23 Januari 2025, Aldo kembali meminta uang ke petugas konter HP dengan modus menggadaikan HP miliknya.

    Ketika itu, Aldo menggadaikan HP namun dia sendiri yang menentukan jumlah uang gadai yang harus diterimanya. Aldo akhirnya ditangkap polisi pada Senin (27/1) pukul 02.30 WIB dini hari di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat.

    Lihat Video: Preman Nggak Diberi Duit, Ngamuk Nyaris Bacok Pedagang di Ciputat

    Halaman 2 dari 2

    (jbr/mei)