Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    GELORA.CO -Seruan “Hidup Jokowi” yang diteriakkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu 15 Februari 2025, menimbulkan beragam tafsir di tengah publik. 

    Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih Prabowo atas dukungan Jokowi selama ini, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di tengah maraknya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan sebagian rakyat di sejumlah daerah.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa seruan Prabowo tersebut bukan sekadar ungkapan spontan, melainkan mencerminkan adanya dinamika politik yang lebih dalam. 

    Menurutnya, seruan itu bisa jadi merupakan upaya membungkus citra Jokowi agar tidak semakin terpuruk akibat berbagai kritik yang diarahkan kepadanya. 

    “Bukankah kedudukan presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan rakyat? Kenapa tidak bilang ‘Hidup Rakyat’ atau ‘Hidup Masa Depan’?” ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Penyataan Prabowo ini menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah seruan “Hidup Jokowi” tanda Prabowo masih bergantung pada pengaruh Jokowi? Ataukah ini justru strategi untuk meredam kritik terhadap pemerintahan sebelumnya?

    “Dalam politik selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan, itu yang terjadi,” tandas Rocky.

  • Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan ada 24 dari 239 pimpinan daerah yang tak hadir pada gelombang pertama pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (16/2/2025).

    Namun, dia tak merincikan siapa saja yang tak datang hari ini. Dia hanya menyebut 24 itu baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah tak bisa hadir.

    “Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau agenda yang mendesak dan mungkin akan diusahakan besok hari kemari,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Bima melanjutkan ada juga beberapa pihak yang tak melaporkan apapun, sehingga dirinya pun tak mengetahui alasan kenapa tak hadir hari ini.

    Eks Wali Kota Bogor ini, tak menjelaskan secara gamblang jika pimpinan daerah tak hadir di antara hari pertama atau kedua, akan dikenai sanksi atau tidak. Dia menyebut yang terpenting datanya masuk.

    “Ya yang penting datanya masuk. Nanti bisa kita cek di sana [saat retreat di Magelang]. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi,” ujarnya.

    Bima turut menyampaikan setelah mengecek kesehatan para pimpinan daerah, baik kepala daerah maupun wakilnya, secara keseluruhan hasilnya baik dan tak ada catatan khusus.

    Namun, bagi yang memiliki riwayat operasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan, tim medis akan memberikan atensi saat pergelaran retreat di Magelang.

    “Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini. Karena nanti selama tujuh hari mulainya itu sangat pagi sekali, setengah enam, kemudian berakhir juga jam 21:00 WIB, jadi agak panjang jadi kita ingin semuanya prima kesehatan,” jelasnya.

    Adapun, Politikus PAN ini berujar untuk hari esok, Senin (17/2/2025) akan ada gelombang kedua untuk pemeriksaan kesehatan, yang dimulai pukul 08:00 WIB.

    “Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam delapan pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur,” pungkasnya.

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat efisiensi ala Prabowo yang mencapai Rp750 triliun dapat berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.  

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan senilai Rp750 triliun atau sekitar US$44 miliar akan digunakan US$24 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya diinvestasikan di Danantara. 

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan pada dasarnya program MBG dapat menstimulasi perekonomian dengan catatan, jika program ini tepat sasaran dalam mendukung UMKM serta mengurangi kesenjangan. 

    “Investasi jangka panjang melalui Danantara berpotensi menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, pendidikan, atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).  

    Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan dengan tepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor tentang komitmen pemerintah dalam menjaga defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. 

    Meski demikian, Yusuf melihat saat ini sumber penghematan yang masih belum jelas menjadi tantangan tersendiri dan menghadirkan risiko. 

    Jika pemotongan anggaran justru berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, konsekuensinya justru kontraproduktif. 

    Selain itu, efektivitas program MBG bergantung pada ketepatan target dan transparansi distribusi untuk menghindari kebocoran, sementara investasi Danantara perlu diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak terbuang pada proyek mercusuar atau sektor non-strategis.  

    Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. 

    Menurutnya, Jika penghematan berasal dari sektor tidak produktif dan MBG didistribusikan secara tepat, serta investasi Danantara diarahkan pada proyek strategis dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya tentu positif. 

    “Lain halnya jika penghematan justru merugikan layanan dasar dan investasi tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan ini berisiko gagal dan Rp750 triliun hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi ekonomi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, tetapi Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022

    Jakarta (ANTARA) – Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), salah satu satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sektor perikanan.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

    “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa program itu salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

    Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan Voga, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi.

    Menurut dia, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

    Ia menyebutkan beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung Program Voga di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI.

    “Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

    Lebih lanjut, menurut dia, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan.

    Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain ODE Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam; PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia; PT. Bumi Menara Internusa; PT. Bee Jay Seafood; PT. Central Proteina Prima; dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

    Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan Program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP).

    Selain itu, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul.

    “Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III,” ujarnya.

    Optimalisasi unit Teaching Factory (Tefa) untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar.

    “Serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan,” terangnya.

    Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru.

    Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puskesmas Sempur dan Dinkes Kota Bogor Didesak Bertanggungjawab, Imbas Dugaan Intimidasi Pasien

    Puskesmas Sempur dan Dinkes Kota Bogor Didesak Bertanggungjawab, Imbas Dugaan Intimidasi Pasien

    JABAR EKSPRES – Polemik mencuatnya atas dugaan buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Sempur, Kota Bogor kembali heboh usai Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners secara resmi melayangkan somasi kedua.

    Somasi kedua itu ditunjukkan kepada pihak Kepala Puskesmas Sempur atas ulah bawahannya yang dinilai tidak profesional melayani pasien seorang tokoh agama berinisial AW belum lama ini.

    Advokat Rd. Anggi Triana Ismail selaku Ketua Tim Kuasa Hukum, menegaskan bahwa somasi ini berkaitan dengan perlakuan tidak layak yang dialami kliennya, Kyai Haji AW.

    Ia menjelaskan, bahwa kasus ini bermula ketika Kyai Haji AW mengunjungi Puskesmas Sempur untuk memeriksa kondisi kesehatan giginya, sekaligus mengantarkan istrinya yang saat itu membutuhkan surat rujukan ke rumah sakit.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Terpilih Rudy Susmanto Dapat Arahan dari Prabowo, Ini Pesannya!

    Namun, pihak Puskesmas diduga mengabaikan pelayanan terhadap Kyai Haji AW dan tidak memberikan kepastian waktu pemeriksaan.

    Merasa diperlakukan tidak adil, Kyai Haji AW pun melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

    Setelah pengaduan tersebut, Kyai Haji AW menerima pesan WhatsApp dan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai suami dokter gigi di Puskesmas Sempur.

    Dalam komunikasi itu, individu tersebut mempertanyakan alasan pelaporan dan bahkan mendatangi rumah Kyai Haji AW tanpa izin.

    “Suami dokter gigi ini mengetuk pintu dengan nada tinggi, langsung menunjuk wajah klien kami, dan memaksanya duduk untuk meminta penjelasan. Klien kami merasa terintimidasi dan terancam,” kata Anggi kepada Jabar Ekspres Minggu (16/2).

    Atas tindakan tersebut, Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners akan menempuh dua langkah hukum.

    BACA JUGA: Semarak Rangkaian HPN 2025, PWI Kota Bogor Gelar Turnamen Billiard untuk Wartawan, ASN dan BUMD

    Pertama, pelaporan terkait buruknya pelayanan publik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Kedua, dugaan tindak pidana berupa ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh suami dokter gigi sesuai dengan Pasal 335 dan Pasal 167 KUHP.

    Anggi juga menegaskan, bahwa pihaknya menuntut agar Puskesmas Sempur dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor segera bertanggungjawab dan mengambil langkah tegas.

  • Prabowo Akui Menang Pilpres karena Dibantu Jokowi, Warganet: Berarti Dirty Vote Benar

    Prabowo Akui Menang Pilpres karena Dibantu Jokowi, Warganet: Berarti Dirty Vote Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo yang secara terang-terangan mengakui menang Pilpres 2024 karena dibantu Jokowi kini jadi pembahasan di media sosial.

    Pernyataan itu diketahui muncul saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato politiknya di puncak acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Tampak di media sosial seperti instagram pernyataan Prabowo jadi pembahasan hangat publik.

    Akun undercover.id di Instagram memuat foto Prabowo dengan tulisan “Prabowo: Kita Berhasil karena Didukung Jokowi. Hidup Jokowi!”.

    Kontan saja unggahan itu jadi ramai. Banyak warganet menyampaikan penilaian negatif atas pernyataan Prabowo tersebut.

    “Hebatnya Mulyono presiden aja tunduk sama dia 😂😂,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Jadi yang sebenarnya presiden itu siapa?,” tanya lainnya.

    “Berarti ‘Dirty Vote’ bener dong,” ungkap lainnya.

    “Idih ga malu gitu mengakui karena jokowi😂,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengakui dirinya bisa menang karena bantuan dari Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Prabowo juga meminta kader Partai Gerindra ikut menghormati jasa pihak yang membantu kemenangannya di Pilpres 2024.

    Mulanya, Prabowo mengingatkan Partai Gerindra bahwa dirinya tidak akan diberikan kepercayaan oleh masyarakat jika tidak ada peran Koalisi Indonesia Maju.

    “Saya katakan di sini, bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan temen-temen koalisi Indonesia maju,” ucap Prabowo.

  • Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Skema Efisiensi Anggaran

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Sebagian untuk MBG

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.

    Anggaran MBG Ditambah

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

    Sri Mulyani berharap Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan efek berganda bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis, 30 Januari 2025.

    “Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Menurutnya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Tujuannya memastikan manfaat APBN dirasakan langsung masyarakat.

    Pos belanja yang tak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Program dan proyek yang bersentuhan langsung akan diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wapres Gibran Minta Kader Partai Gerindra Dukung Program Presiden Prabowo

    Wapres Gibran Minta Kader Partai Gerindra Dukung Program Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kader Partai Gerindra  untuk mendukung penuh program Prabowo Subianto.

    Gibran juga tidak lupa turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada Partai Gerindra yang merayakannya kemarin. Dia juga mengapresiasi Partai Gerindra yang selama ini turut membangun Indonesia

    “Dirgahayu Partai Gerindra,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/2).

    Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga memiliki program yang sangat bagus untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, Gibran minta seluruh kader Partai Gerindra agar terus memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Semangat terus Partai Gerindra, dukung visi misi pak presiden,” katanya.

    Gibran juga sempat menghadiri acara HUT Partai Gerindra yang digelar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Gibran hadir bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan para ketua umum partai politik Indonesia serta para menteri dan kepala lembaga.

  • Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Paloh Pertanyakan Batas Waktu Koalisi Permanen, Ini Jawaban Versi Golkar

    Jakarta –

    Golkar menanggapi Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang mempertanyakan batas waktu dari gagasan ‘koalisi permanen’ yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menganggap pertanyaan dari Paloh tersebut wajar-wajar saja.

    “Betul, itu pertanyaan betul dari Pak Surya Paloh itu wajar untuk ditanyakan ke koalisi, ya,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (16/2/2025).

    Sarmuji mengatakan partainya berpandangan bahwa koalisi permanen itu setidaknya selama periode pemerintahan berjalan. Namun, kata dia, bisa saja koalisi permanen itu berlangsung hingga periode selanjutnya.

    “Tetapi koalisi permanen dalam pengertian kami tuh ya setidak-tidaknya itu satu periode penuh. Jadi, jalannya pemerintahan ini jadi stabil. Tetapi karena kita itu adatnya, kebiasaannya itu presiden hampir selalu dua periode, ya bisa saja koalisi permanen itu dimaknai sampai dua periode,” katanya.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan Prabowo juga belum mengelaborasi gagasan tersebut termasuk soal kepastian jangka waktunya. “Jadi kan kemarin memang belum dinyatakan oleh Bapak Presiden, koalisi permanen itu maknanya seperti apa,” katanya.

    Sebelumnya, Surya Paloh menanggapi keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen. Paloh menyebut usulan itu masih perlu dikaji.

    “Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan,” kata Paloh menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri HUT Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Ditanya lebih lanjut pandangannya tentang usulan itu, Paloh menjawab diplomatis. Namun dia melempar pertanyaan tentang berapa lama waktu dari arti ‘permanen’ yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu, kan pasti ada batas waktu ya. Apakah dua kali pemilu? Tiga kali pemilu? Empat kali pemilu? Lima kali pemilu dan sebagainya ya,” tuturnya.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu