Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    JABAR EKSPRES – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti perihal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    SE Nomor 900/833/SJ itu dijelaskan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

    Menindaklanjuti SE tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari Retret kepala daerah.

    BACA JUGA: Buntut Efisiensi Anggaran, OPD Ini Justru Bakal Ketiban Untung!

    Dia menambahkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembagunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy saat dihubungi Jabarekspres, Selasa (25/2).

    Diketahui, SE dari Kemendagri tersebut diterbitkan pada 23 Februari lalu.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran untuk Sekolah dan Pertanian, Benarkah?

    Pada nomor dua dalam SE, Kemendagri memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur, fokus alokasi anggaran belanja pada terget kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, DPRD KBB Mengaku Bakal Tiadakan Rapat di Luar Kantor

  • Aksi Solidaritas, Masyarakat Pasir Jambu Lebak Bersatu Bantu Korban Kebakaran 

    Aksi Solidaritas, Masyarakat Pasir Jambu Lebak Bersatu Bantu Korban Kebakaran 

    JABAR EKSPRES – Warga Pasir Jambu Lebak RT 04, RW 03 bernama AI menjadi korban kebakaran pada Rabu (12/2) lalu.

    Sebagai bentuk simpati, warga Pasir Jambu Lebak bersatu untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang terdampak.

    Dana yang terkumpul dari masyarakat setempat dikumpulkan melalui bapak RW Karta, RT 01 Amir, RT 02 Bunyani, RT 03 Nurdin, RT 04 Hamdani dan RT 05 Sukapto dengan besaran Rp 7.070.000.

    BACA JUGA: Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    Tokoh Pemuda, H. Suherman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga masyarakat khusunya di Desa Pasir Jambu agar lebih peduli saat terjadi bencana.

    “Kami berupaya untuk menyadarkan warga Desa Pasir Jambu agar lebih peduli dan bersimpati apabila ada warga yang terdampak bencana,”ujarnya Selasa (25/2).

    Pria Yang akrab disapa Ebeg, H. Suherman berharap aksi solidaritas ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain di Kabupaten Bogor.​​

    BACA JUGA: Duh! Kades Bogor Touring Pakai Motor Operasional Desa, Ini Kata APDESI

    “Saya berharap ini menjadi contoh bagi masyarakat, kita tidak boleh menunggu pemerintah bergerak, kita harus menjadi yang pertama mengulurkan tangan membantu,”katanya.

    Ebeg menyebut, penting bagi masyarakat untuk mendukung setiap individu yang terdampak bencana.

    Ia sebagai tokoh pemuda dan masyarakat merasa terpanggil untuk bertindak, mengajak warga untuk menyumbangkan sejumlah uang.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Kembali Siapkan Bantuan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

    “Tujuan kami adalah untuk meringankan beban mereka yang terkena dampak kebakaran, memungkinkan mereka untuk membangun kembali rumah mereka dan mendapatkan kembali harta benda mereka yang hilang,”tutupnya.

  • Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    JABAR EKSPRES – Upaya mediasi antara buruh PT Bapintri dan pihak perusahaan yang difasilitasi Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, berakhir buntu. Perusahaan bersikukuh membayar pesangon secara dicicil selama dua tahun, sementara buruh menginginkan pembayaran lebih cepat.

    Koordinator PC FPPB/KASBI Kota Cimahi, Siti Eni, mengungkapkan kekecewaannya atas kebuntuan mediasi tersebut. “Pertemuan kemarin sebenarnya diinisiasi Bapak Wakil Wali Kota yang Jumat lalu hadir mengunjungi rekan-rekan buruh yang sedang melakukan aksi,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu, Siti Eni mengungkapkan adanya ancaman terhadap beberapa buruh dari nomor misterius. “Ada kawan-kawan kami yang diancam bahwa mereka akan dicari. Tapi kita akan pantau terus secara organisasi dan berkoordinasi dengan tim keamanan atau Polres Cimahi,” tegasnya.

    Sebelumnya, perwakilan buruh juga telah membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi. Namun, Eni mengatakan bahwa pihak perusahaan tetap bersikukuh lantaran sudah menyerahkan persoalan ini kepada tim kuasa hukumnya.

    Pihak buruh sebenarnya telah memberikan kelonggaran dengan mengusulkan pembayaran pesangon dalam waktu satu tahun, serta meminta uang muka untuk kebutuhan menjelang bulan puasa dan Lebaran.

    BACA JUGA:Kena PHK Usai 9 Tahun Kerja, Mantan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Bogor Tuntut Hak Pesangon

    Namun, tim hukum PT Bapintri tetap menolak dan menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang terpuruk. “Mereka beralasan perusahaan tidak memiliki uang dan sepi pesanan. Hari ini perusahaan hanya bergantung pada perusahaan ekspedisi yang menyewa gedung PT Bapintri,” ungkapnya.

    “PC FPPB KASBI Kota Cimahi dan FPPB KASBI Bandung Raya akan terus berjuang. Ini adalah harga diri buruh yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan mereka adalah korban dari kebijakan perusahaan,” pungkas Siti Eni.

    Sama halnya dengan Ketua FPB KASBI Kota Cimahi, Yuningsih, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan PT Bapintri yang tetap bersikeras mencicil pesangon buruh selama dua tahun. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merugikan pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

    “Saya sudah bekerja selama 32 tahun di PT Bapintri. Perusahaan hanya memberikan 0,5 persen untuk pesangon. Kami sudah melunak dengan menerima skema pembayaran dalam satu tahun, tapi perusahaan tetap keukeuh ingin mencicil dalam dua tahun,” ujarnya.

  • Bocah di Banjaran Terkunci di Dalam Mobil! Begini Kondisinya

    Bocah di Banjaran Terkunci di Dalam Mobil! Begini Kondisinya

    JABAR EKSPRES – Sebuah peristiwa tragis menimpa seorang anak berusia tiga tahun di Kampung Sindangsari, Desa Bajaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Anak tersebut tertinggal di dalam mobil yang terkunci rapat oleh orangtuanya, terjebak selama lebih dari satu jam.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, Iman Irianto Sudjana, membenarkan kejadian tersebut, yang terjadi pada Senin (24/02/2025) sekitar pukul 17.15 WIB.

    “Kami menerima laporan pada pukul 17.15 WIB, dan tim kami langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi,” ujar Iman, Selasa (25/2).

    Iman menjelaskan bahwa saat tim tiba di lokasi, mereka segera berusaha untuk mengevakuasi anak yang terjebak dalam mobil selama lebih dari satu jam.

    BACA JUGA: Panik Tangannya Terborgol, Pelajar di Bogor Minta Bantuan Damkar

    “Orang tua anak tersebut menghubungi kami setelah anak mereka terkunci di dalam mobil. Anaknya sudah terjebak lebih dari satu jam di dalam mobil,” tambahnya.

    Untuk melakukan evakuasi, tim pemadam kebakaran pertama-tama membuka ruang udara di dalam mobil melalui sela-sela jendela. Selanjutnya, petugas berupaya menenangkan anak yang panik agar bisa mengikuti instruksi.

    “Petugas mulai dengan menenangkan anak agar bisa tenang dan mengikuti instruksi. Hal ini penting agar proses evakuasi berjalan lancar,” jelas Iman.

    Setelah sekitar 10 menit berkomunikasi dengan anak tersebut, akhirnya anak itu mau menekan tombol pembuka pintu mobil, sesuai arahan petugas.

    “Dengan komunikasi yang intens, anak itu akhirnya bisa memencet tombol untuk membuka pintu mobil,” terang Iman.

    Anak tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan sehat tanpa cedera. “Alhamdulillah, anak tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat dan kondisinya baik-baik saja,” pungkas Iman. (Bas)

  • Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya kewaspadaan serta persiapan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Hal itu disampaikannya disela kegiatan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    Pihaknya mencatat setiap tahun, Kota Bogor menghadapi sekitar 1.000 kejadian bencana, termasuk angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, banjir, dan banjir lintasan.

    Dedie menyebut, salah satu upaya yang direncanakan adalah normalisasi saluran air, drainase, kali, dan sungai di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mencegah banjir dan banjir lintasan.

    Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera memetakan lokasi prioritas yang memerlukan perbaikan guna mengurangi risiko bencana.

    BACA JUGA:Masuk Masa Peralihan Musim, BPBD Mulai Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendorong pemberdayaan bank sampah di tingkat RT. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga potensi bencana bisa kita kurangi,” tegas Dedie.

    Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    “Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah harus lebih bijak lagi, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai secara masif memberdayakan dan menyiapkan bank sampah dari tingkat RT.” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap dapat mengurangi frekuensi dan dampak bencana yang terjadi setiap tahunnya, serta meningkatkan kualitas hidup warganya melalui lingkungan yang lebih bersih dan aman. (YUD)

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Bupati Bogor

    Rudy Susmanto
    menanggapi soal riuh Kepala Desa (
    Kades
    ) Gunung Menyan Wiwin Komalasari yang menjadi perbincangan warganet karena dinilai melontarkan perkataan nyinyir saat menerima
    nasi kotak
    pada sebuah acara.
    Rudy Susmanto mengambil tindakan untuk membina
    Kades Gunung Menyan
    Wiwin Komalasari. 
    Rudy dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025), telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah untuk memberi pembinaan terhadap Wiwin.
    Di tengah aktivitasnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rudy mengingatkan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.
    “Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, jangan sampai terulang lagi,” ujar Rudy Susmanto, seperti dikutip dari
    Antara
    .
    “Saya imbau juga kepada pejabat publik di lingkungan Pemkab Bogor untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.
    Sementara itu,
    Kades Wiwin Komalasari
    menyampaikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, setelah dirinya viral di beberapa akun media sosial.
    Ia mengaku tidak memiliki niatan untuk menghina nasi boks, melainkan hanya bercanda.
    Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengaku akan lebih berhati-hati.
    “Kita dapat makan itu kan di besek dan kita tidak makan di sana, melainkan dibawa, ditenteng, dan dibawa seru-seruan dan senang
    gitu
    ,” kata Wiwin.
    Sebelumnya, tayangan video Wiwin ketika hadir dalam acara penyambutan Bupati-Wakil Bupati Bogor Periode 2025-2030 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/2), beredar di media sosial.
    Dalam video itu, terdengar Wiwin tertawa dan mengomentari nasi kotak yang dibagikan dalam acara Bupati Bogor.
    Banyak warganet yang menganggap candaan tersebut tidak pantas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut TNI aktif mestinya mundur jika masuk pemerintahan. Hal itu dikaitkan dengan Mayor Teddy.

    Mayor Teddy diketahui TNI aktif yang kini di pemerintahan. Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan turut menyentil Teddy. Ia meminta Teddy mundur.

    “Mayor teddy ayo mundur kan you sudah masuk pemerintahan,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Selasa (25/2/2025).

    Umar meminta Teddy meniru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mundur sebagai anggota TNI aktif lalu terjun ke politik, hingga kini menjabat Menteri Koordinator.

    “Tirulah AHY yang berani mundur dari TNI,” ucapnya.

    Teddy diketahui mantan ajudan pribadi Prabowo. Umar meminta Teddy tak berlindung di balik nama Prabowo.

    “Teddy you jangan berlindung di bawah ketiak pak Prabowo. Malu donk Teddy sama pak SBY,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
     
    “Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” kata SBY.
     
    Awalnya, SBY bercerita bahwa dirinya pernah berada di luar pemerintahan pada 2001. Saat itu, SBY diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam).
     
    “Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” ucap SBY.
    (Arya/Fajar)

  • Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah

    Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah

    Petugas mengingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat akan melintasi rel kereta api. PT KAI Daop 1 Jakarta menegaskan pemasangan palang pintu kereta api (KA) merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemilik jalan sesuai kewenangannya bukan pada KAI. ANTARA/HO-PT KAI Daop 1 Jakarta.

    KAI: Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa pemasangan palang pintu perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemilik jalan sesuai kewenangannya bukan pada KAI.

    “Tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan jalur kereta api dan jalan berada pada pemegang izin (bukan PT KAI),” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan aturan pembangunan atau pembuatan palang pintu perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum telah diatur undang-undang.

    Aturan ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan pembangunan infrastruktur yang berpotongan dengan jalur kereta api harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta api.

    Pembangunan tersebut wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian dalam hal ini adalah pemerintah. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Pasal 111 mengatur bahwa pengelola jalan harus bekerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian dalam pengelolaan perlintasan sebidang.

    Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Mengatur jenis perlintasan sebidang (resmi dan liar), kriteria keselamatan serta pihak yang bertanggung jawab. Adapun standar palang pintu perlintasan harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

    Hal ini merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No. 3 Tahun 2021 yang mewajibkan evaluasi dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pemasangan palang pintu otomatis di titik rawan.

    “Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan palang pintu perlintasan sebidang harus memenuhi regulasi yang berlaku,” kata Ixfan.

    Pernyataan ini menjadi tanggapan PT KAI Daop 1 Jakarta atas kejadian tertabraknya pengguna jalan oleh kereta rel listrik (KRL) di perlintasan sebidang jalur KA pada KM 700+3/4 petak jalan antara Nambo-Cibinong, Kampung Karangan Tua RT 02 RW 08 Desa Karangan,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2).

    “Kami merasa perlu memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi secara komprehensif sesuai aturan atau prosedur yang berlaku,” kata Ixfan.

    Dia kembali menegaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai perlintasan sebidang telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

    Sumber : Antara

  • 4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    9 Viral dan Dihujat, Kades Wiwin Komalasari Klarifikasi soal Video Geli Bawa Nasi Kotak Bandung

    Viral dan Dihujat, Kades Wiwin Komalasari Klarifikasi soal Video Geli Bawa Nasi Kotak
    Editor
    KOMPAS.com –
    Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, akhirnya buka suara terkait videonya yang viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada maksud untuk menghina makanan dalam acara Bupati Bogor, melainkan hanya bercanda dengan rekan-rekannya.
    Wiwin menjelaskan bahwa saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
    Mereka merasa senang dan seru-seruan ketika menenteng makanan tersebut, bukan untuk merendahkan.
    “Mungkin ada kata-kata ‘geli’, tapi bukan berarti jijik, melainkan lucu. Saya sendiri orang Sunda, jadi kalau bilang ‘ih lucu’, itu dalam arti senang, bukan menghina,” ujar Wiwin dalam klarifikasinya.
    Menurutnya, kejadian tersebut hanya bagian dari momen kebersamaan saat mereka hendak makan bersama di parkiran.
    Ia menegaskan bahwa tidak ada niat meremehkan atau menghina siapa pun, termasuk makanan yang diberikan.
    “Saya ini orangnya humoris, mungkin yang kenal saya tahu. Saya nenteng itu senang, dalam arti bukan menghina siapa pun. Tidak ada menghina, tapi kadang orang lain (menanggapi) jadi beda gitu, saya akan memperbaiki lagi,” ujar Wiwin.
     
    Wiwin juga mengaku terkejut bahwa video tersebut menjadi sorotan luas dan memicu kontroversi.
    Ia berharap klarifikasinya bisa memberikan pemahaman bahwa tidak ada niat buruk dalam kejadian tersebut.
    Sebelumnya diberitakan, Kasus ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah video Wiwin bersama beberapa orang lainnya viral.
    Dalam video itu, terdengar Wiwin tertawa dan mengomentari nasi kotak yang dibagikan dalam acara Bupati Bogor.
    Banyak warganet yang menganggap candaan tersebut tidak pantas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.