Siswa SMP Bogor yang Dipukul Lawan Saat Tanding Basket Mengeluh Pusing 3 Hari
Tim Redaksi
KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com
– AM (13), pelajar SMPN 1 Bogor sempat mengeluh pusing usai dipukul oleh RCS (15), siswa SMP Mardi Waluya Cibinong, Kabupaten Bogor, saat mengikuti turnamen basket antarsekolah, Senin (17/2/2025).
“Sejauh ini sih udah enggak apa-apa ya. Waktu awal-awal kan dia emang sempat ngeluh pusing gitu,” kata Ariana (38), ibu korban, saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (27/2/2025).
AM mengaku dipukul RCS menggunakan sikut dan mengenai bagian belakang kepala dekat daun telinga.
Pemukulan itu terjadi saat AM melakukan lemparan bebas atau
free throw
di quarter tiga pertandingan.
“Terus abis itu juga AM kan masih bisa main kan, walaupun sempat ada pusing tapi dia bisa selesaikan
game
hari itu,” ujar Ariana.
Ariana mengungkapkan, anaknya mengeluh pusing hingga dua hari pasca-kejadian atau Rabu (19/2/2025).
Meski insiden pemukulan itu sudah berlalu 10 hari dan kondisi putranya membaik, Ariana tetap berencana membawa AM ke rumah sakit.
“Jadi untuk memastikan saja sih, mau tetap kita cek walaupun dia bilang sudah enggak kenapa-napa gitu,” ungkap Ariana.
Sebelumnya diberitakan, sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi pemukulan RCS terhadap AM saat pertandingan bola basket antarsekolah di Kota Bogor, Jawa Barat.
Setelah aksi pemukulan itu, terjadi keributan yang melibatkan penonton dari kedua SMP tersebut sehingga pertandingan basket dihentikan.
Atas kejadian ini, RCS disanksi skorsing satu bulan oleh pihak sekolah. Selama diskors, RCS wajib mengikuti pembinaan psikologis.
Siswa tersebut juga dikeluarkan dari tim basket sekolah dan dilarang mengikuti ekstrakurikuler basket.
Sementara, oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi), RCS disanksi dilarang mengikuti pertandingan basket selama dua tahun di seluruh wilayah, bukan hanya Bogor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Bogor
-
/data/photo/2025/02/21/67b87238ab2fe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Siswa SMP Bogor yang Dipukul Lawan Saat Tanding Basket Mengeluh Pusing 3 Hari
Megapolitan
27 Februari 2025")
Siswa SMP Bogor yang Dipukul Lawan Saat Tanding Basket Mengeluh Pusing 3 Hari Megapolitan 27 Februari 2025
-
Horor di Angkot Bogor: Dari ‘Kunaon Sia’ hingga ‘Sia Ngalunjak’
Bogor Raya –
Dua peristiwa di dalam angkot di wilayah Bogor Raya membuat para penumpang ketakutan. Penumpang ada yang histeris, ada juga yang turun karena ketakutan.
Dirangkum detikcom, Kamis (27/2/2025), ada dua peristiwa yang terjadi di dalam angkutan kota (angkot) wilayah Bogor ini. Satu terjadi di Kota Bogor dan satu kejadian lainnya terjadi di Kabupaten Bogor.
Dua kejadian ini membuat penumpang panik hingga histeris. Bahkan ada yang akhirnya memutuskan untuk turun dari angkot.
Kejadian pertama di sebuah angkot di Lingkar Kebun Raya, Kota Bogor. Keributan terjadi antara pengamen dengan sopir angkot dipicu ucapan ‘kunaon sia’.
Sementara itu, peristiwa dalam angkot di wilayah Leuwiliang, Kabupaten Bogor beda persoalannya. Kali ini dua sopir angkot cekcok mulut diwarnai teriakan ‘sia ngalunjak’.
Pengamen Tersinggung Ucapan ‘Kunaon Sia’
Aksi kekerasan terjadi di dalam angkot di Lingkar Kebun Raya, Kota Bogor pada Jumat (21/2). Pelaku melakukan aksi kekerasan karena tersinggung ucapan ‘kunaon sia’.
Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah bikin onar di angkot. Dia ditangkap tak lama setelah video itu viral.
“Alhamdulillah, pelakunya sudah ditangkap,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo, kepada detikcom, Sabtu (22/2).
Usai peristiwa ini terjadi, masyarakat langsung melaporkan peristiwanya melalui nomor aduan Lapor Pak Kapolres Polresta Bogor Kota dan media sosial Polresta Bogor Kota. Polisi pun langsung bergerak merespons aduan warga tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.
Pelaku diketahui bernama Darmadiansyah Putra (24). Dia ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Tengah di rumahnya, di Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (22/2) sekitar pukul 17.30 WIB.
Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung mengatakan Darma adalah seorang pengamen. Dia mengaku tersinggung dengan ucapan kernet ‘kunaon sia’.
“Ketika menyanyi, kondektur angkot menegur dengan bahasa sunda ‘kunaon sia ningalikeun aing wae, emang aing cau’ (kenapa kamu lihatin saya terus, emang saya pisang),” jelas Agustinus.
Baca selanjutnya: sopir teriak ‘sia ngalunjak’
Ilustasi media sosial (Edi Wahyono/detikcom)
Ribut Sopir Angkot hingga Teriak ‘Sia Ngalunjak’
Perkara lainnya yang terjadi di atas angkot adalah keributan antar sesama sopir. Diduga karena sepi penumpang, sopir angkot di Leuwiliang, Kabupaten Bogor sampai cekcok hingga teriak-teriak ‘sia ngalunjak’.
Kejadian ini viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat kedua angkot berhenti. Kedua angkot berkelir biru itu saling berdempetan.
Seorang sopir angkot terdengar memaki-maki rekan sesama sopir angkot. Dia juga terlihat mencoba meraih sopir angkot lawannya sampai melewati penumpang di sampingnya.
“Ari sia… sia ngalunjak ka aing. Sia ngalunjak ka aing ti baheula (kamu ngelunjak sama saya dari dulu),” teriak sopir angkot berkaus warna oranye.
Beberapa warga kemudian terlihat melerai percekcokan kedua sopir angkot tersebut.
Disebutkan peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Cibeber, Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Belum jelas apa penyebabnya, tapi dari narasi media sosial disebutkan percekcokan terjadi karena salah satu sopir merasa iri lantaran sepi penumpang.
Peristiwa itu sendiri disebut terjadi pada hari Selasa (25/2) kemarin. Terlihat penumpang yang berada di dalam angkot menjadi ketakutan dan hendak turun.
Dikonfirmasi perihal video tersebut, Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto mengatakan pihaknya sedang menyelidikinya. Anggotanya sudah dikerahkan.
“Anggota lagi selidiki,” kata Maryanto.
Halaman 2 dari 2
(mea/mea)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Dukung ketahanan nasional, Polda Metro Jaya panen raya jagung di Bogor
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menggelar panen raya jagung serentak bersama 18 Polda lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Bogor, Jawa Barat.
“Panen serentak ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto dalam keterangannya, Rabu.
Dia mengungkapkan bahwa panen kali ini menghasilkan 1,25 ton jagung dari tiga wilayah di bawah Polda Metro Jaya, yaitu SPN Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Kepulauan Seribu.
“Panen Raya Jagung Serentak Tahap 1 tahun 2025 dilakukan di tiga titik utama, yaitu SPN Polda Metro Jaya seluas 0,5 hektare dengan hasil panen 1 ton, Polres Metro Jakarta Utara seluas 300 m² dengan hasil panen 200 kg, dan Polres Kepulauan Seribu seluas 1.200 m² dengan hasil panen 50 kg,” kata Djati.
Jenis jagung yang dipanen terdiri atas jagung pulut dan jagung manis. Lahan tersebut dikelola oleh kelompok tani yang terdiri atas 25 personel SPN, purnawirawan, dan warga sekitar.
Djati menjelaskan, sebelum panen raya ini total lahan yang telah dipanen mencapai 1,77 hektare dengan hasil 3,75 ton jagung. Panen sebelumnya dilakukan di SPN Polda Metro Jaya dan empat Polres lainnya.
“Seluruh hasil panen didistribusikan kepada kelompok tani di lingkungan SPN Polda Metro Jaya dan Polres jajaran, ” katanya.
Selain di wilayah Polda Metro Jaya, panen raya jagung juga dilakukan serentak di 18 Polda lainnya. Djati juga berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan lokal serta meningkatkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam sektor pertanian.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025 -
Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor
Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor
Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.
Dedie di sela aktivitasnya menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan tersebut menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang menginginkan Kota Bogor terbebas dari kemacetan.
Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” ungkap Dedie.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, program penataan angkot terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.
“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” ujar Marse.
Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.
Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Mobil Dinas Disulap Jadi Rumah Sakit, Dewan Dukung Langkah Gubernur Jabar
JABAR EKSPRES – Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyulap mobil dinasnya menjadi rumah sakit disambut baik legislator Jabar karena kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat.
Hal itu diungkapkan salah satunya Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari yang mengatakan beberapa kali Gubernur Jabar mengeluarkan wacana maupun kebijakan yang terbilang unik, salah satunya terkait mobil dinas tersebut.
“Selama untuk kemaslahatan umat ya kami dukung,” cetusnya, Rabu (26/2).
BACA JUGA: Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP
Politikus PPP itu melanjutkan, hadirnya gubernur, birokrasi hingga para legislator adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu kebijakan yang berpihak pada masyarakat patut untuk didukung.
“Kalau ada kebijakan populis ya didukung,” terangnya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa mobil yang bakal dijadikan rumah sakit itu adalah mobil dinas jenis minibus miliknya.
“Kalau biasa yang ada pemeriksaan jantung, ibu hamil, sampai deteksi kanker,” ucap Dedi dalam video yang juga dibagikan dalam akun media sosial resminya.
BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar
Selain disulap jadi rumah sakit, beberapa mobil dinas lainya bakal di distribusikan ke sejumlah perangkat daerah, mulai dari mobil hingga motor dinas.
Tujuannya berbagai kendaraan itu bisa lebih optimal, misalnya motor bisa digunakan petugas Dinas Perhubungan untuk patroli atau mengurai titik macet di Jabar.
Diketahui, mobil dinas gubernur tidak hanya satu, diantaranya Mercedes Benz V-Class, Toyota Alphard, Mobil Listrik Hyundai, Mobil Crown, hingga Toyota Camry. Termasuk beberapa motor seperti BMW Motorrad, Honda CB500X.(son)
-
Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP
JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mampu mengatasi kemacetan di kota hujan.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi di sela-sela kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Rabu (26/2).
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan usulan yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terkait moratorium atau penghentian sementara pemberian izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP).
Di mana, sambung dia, saat ini izin operasional AKDP masih menjadi kewenangan Pemprov Jabar.
BACA JUGA: Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030
“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” kata Dedie di Magelang, Rabu (26/2).
Ia menerangkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan bahwa program penataan angkot akan terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.
BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah
“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” tutur Marse.
Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.
“Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi,” pungkas Marse. (YUD)
-
Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030
JABAR EKSPRES – Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025-2030 menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya digelar di kawasan Monas, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, turut hadir dalam prosesi pelantikan Wali Kota Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Muttaqin.
Menyambut kepemimpinan baru di Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan dan memastikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah
“DPRD adalah mitra strategis pemerintah kota. Kami memiliki tugas utama dalam pengawasan, check and balance, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Politisi Kawakan Kota Bogor ini.
Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan inaugurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin.
Pimpinan DPRD Kota Bogor dalam Rapat Paripurna bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. (Foto: Humpro DPRD Kota Bogor)
Selanjutnya, dilakukan serah terima jabatan dari Pj Wali Kota Hery Antasari kepada Dedie A. Rachim dan Jenal Muttaqin.
Sebagai bagian dari agenda resmi, Wali Kota Bogor menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, sesuai amanat Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ.
BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar
Menurut Adityawarman yang merupakan Politisi PKS ini, tantangan utama pemerintahan Dedie-Jenal ke depan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2030, yang akan menjadi turunan dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045.
Di akhir kesempatan, DPRD Kota Bogor juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Hery Antasari atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 bulan terakhir dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Bogor.
“Kami berharap sinergi DPRD dan Pemkot dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Visi dan program yang telah dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan warga Bogor,” tutup Adityawarman Adil. (YUD/ADV)
-
Komunitas Pertanian Perkotaan: Pendorong Ketahanan Pangan di Era Urbanisasi
Oleh: Yogaprasta Adi Nugraha (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan)
JABAR EKSPRES – Dalam tengah arus urbanisasi yang semakin tinggi membuat komunitas pertanian di kota-kota mulai menunjukkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan lokal di lingkungan sekitarnya.
Seiring berjalannya waktu komunitas ini berkembang pesat sebagai respon terhadap keterbatasan lahan pertanian tradisional dan tingkat permintaan yang semakin tinggi dari warga untuk mengonsumsi pangan yang sehat serta berkualitas (dikutip dari penelitian Giyarsih dkk., 2024).
Bukan hal yang baru melihat bahwa tempat-tempat yang dulunya diabaikan seperti halaman rumah, atap bangunan, dan taman kota saat ini digunakan untuk sebagai tempat bercocok tanam berbagai macam sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah
Kehadiran komunitas petani perkotaan memberikan dampak positif pada ketahanan pangan lokal (Hertati dkk., 2023).
Dengan memproduksi makanan secara lokal, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar yang sering kali mengalami fluktuasi harga dan gangguan dalam pengiriman barang tersebut.
Produksi pangan di wilayah setempat tidak hanya membantu menghemat biaya transportasi dan distribusi, tetapi juga menjaga kesegaran dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Selain itu, pendekatan langsung antara produsen dan konsumen ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asal-usul makanan serta proses produksi yang lebih alami dan ramah lingkungan.
Perkembangan komunitas pertanian di perkotaan dihadapkan pada banyak tantangan salah satunya adalah keterbatasan lahan.
BACA JUGA: Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas Pangan, Kemdagri Perintahkan Pemda Segera Gelar OP
Di kota-kota besar, setiap inci ruang harus bersaing untuk memenuhi kebutuhan hunian dan infrastruktur. Oleh karena itu, solusi yang serius harus dilakukan untuk mengoptimalkan lahan, seperti memanfaatkan atap gedung dan area publik yang masih tersedia.
Di sini, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting; misalnya, mereka dapat memberikan insentif kepada warga untuk mengembangkan di lingkungan perkotaan dan memasukkan pertanian ke dalam perencanaan tata ruang kota (Wahdah dan Maryono, 2018).
-
Prabowo: Kalau Mau jadi Presiden, Jangan Tinggal di Menteng
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sebuah saran dengan nada bercanda yang mengundang tawa para hadirin soal saran jika ingin menjadi Presiden.
Dalam pidato di hadapan kader Partai Demokrat, orang nomor satu di Indonesia menyampaikan bahwa jika seseorang ingin menjadi presiden, mereka sebaiknya tidak tinggal di Menteng, Jakarta, mengingat tren presiden-presiden sebelumnya.
Hal ini disampaikannya dalam Kongres Ke-VI Partai Demokrat yang bertajuk ‘Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo’ yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Sudirman, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
“Saya juga memberi saran kalau mau jadi presiden jangan tinggal di Menteng karena ini tren, presiden ke-5 [Megawati] di Menteng, presiden ke-6 [Susilo Bambang di Cikeas] agak jauh, ke-7 [Jokow Widodo] di Solo, ke-8 [Prabowo] di Bogor sana itu [Hambalang],” ujar Prabowo sambil tersenyum.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan pujian kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) dengan mengatakan bahwa AHY adalah salah satu menteri termuda di kabinet.
Oleh sebab itu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pengabdian AHY masih panjang kepada negara
“Mas AHY ini memang salah satu menteri paling mudah di kabinet merah putih. Dan juga menko termuda di antara 7 menko yang ada. Jadi Mas AHY masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja,” tambahnya.
Apalagi, Prabowo berbicara tentang angka keramat yang menjadi simbol bagi dirinya dan Partai Gerindra. Setelah cocokologi, Kepala Negara menilai bahwa Partai Demokrat identik dengan angka 9.
“Di Gerindra dan Prabowo, angka keramat adalah 8. Kalau saya lihat di Demokrat ini 9. Kalau hari ini tanggal 25 ya, 2 tambah 5 itu 7, bulan Februari kan? 7 tambah 2 itu 9. Tahun 2025. 2025 itu 9 kan, 9 tambah 9 itu 18. 1 sama 8? 9,” lanjutnya dengan gaya bercanda yang mengundang tawa hadirin.
-
Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Rio Feisal
Kemhan: Kami sama sekali tidak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 25 Februari 2025 – 20:39 WIBElshinta.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan tidak memiliki niat untuk membangkitkan sistem dwi fungsi TNI seperti yang memungkinkan pejabat militer aktif menempati jabatan-jabatan politik.
“Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).
Menurut Frega, penempatan pejabat TNI aktif di beberapa sektor yang umumnya dijabat masyarakat sipil semata-mata untuk membantu kinerja pemerintah dalam memperkuat kedaulatan.
Dia menilai saat ini penguatan kedaulatan yang menjadi perhatian TNI bukan hanya di bidang pertahanan saja melainkan pangan, ekonomi hingga kebudayaan.
Frega pun mengambil contoh di bidang kedaulatan pangan. Menurut Frega, TNI juga berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan dengan menempatkan orang-orang terbaiknya di sektor pangan negara.
Tentu orang yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial.
“Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter dimana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keadilan tertentu pada jabatan tertentu,” kata Frega.
Frega memastikan penempatan pejabat TNI aktif dalam jabatan sipil sudah melalui prosedur yang berlaku dan kinerjanya akan dinilai secara objektif.
“Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah,” jelas Frega.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan kala bertemu dengan 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
Kala itu, dia mengungkit putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang harus mundur dari dunia TNI demi masuk dalam pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam.
Walau kalah dalam pemilihan gubernur kala itu, pria yang akrab disapa AHY itu kini aktif menjadi di dunia politik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Sumber : Antara